Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan Lembaga pembiayaan sangat dibutuhkan sebagai sarana penyediaan dana bagi masyarakat dalam rangka menunjang pembanguan ekonomi. Leasing sebagai salah satu bidang usaha perusahaan pembiayaan selama ini mendasarkan pada perjanjian lesing. Dalam Leasing terdapat perjanjian yang dibentuk oleh para pihak yaitu pihak Lessor di satu sisi dan pihak Lessee di sisi lainnya sesuai asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1). Dalam perjanjian leasing itu telah ditegaskan hak dan kewajiban para pihak termasuk dalam hal kemungkinan terjadi masalah yang terkait dengan isi perjanjian. Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran uang sewa, serta untuk mencegah timbulnya kerugian bagi pihak Lessor, umumnya seperti lembaga pembiayaan yang lain seperti bank pihak Lessor akan meminta jaminan dari pihak Lessee. Jaminan itu dapat berupa jaminan Fidusia, sebab dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka tersedia upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak Lessor bila Lessee melakukan tindakan wanprestasi. Dalam Undang-Undang ini, perjanjian pokok yang dibebani Jaminan Fidusai wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan Sertipikat Jaminan Fidusia, sehingga dengan sertipikat tersebut pihak Lessor dapat melakukan parate eksekusi atas barang jaminan milik Lessee. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah dengan diterapkannya Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Lessor serta dapat menjamin kesinambungan usaha perusahaan pembiayaan umumnya dan perusahaan leasing khususnya yang pada gilirannya akan membantu pemulihan ekonomi Indonesia."

"Penelitian untuk tesis ini difokuskan pada penyelesaian utang jaminan fidusia terhadap debitur yang meninggal dunia sebagaimana ditemukan dalam perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 127/Pdt.G/2019/Pn-Jmb. Sengketa di dalam perkara tersebut adalah berkaitan dengan beralihnya utang jaminan fidusia kepada debitur baru. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum yang terjadi apabila debitur dalam perjanjian fidusia meninggal dunia. Selain itu juga peran notaris dalam penyelesaian utang jaminan fidusia terhadap debitur yang meninggal dunia. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif di mana data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil analisis secara kualitatif menemukan bahwa perjanjian fidusia mengikuti perjanjian pokok, sehingga apabila perjanjian pokok kredit beralih maka perjanjian fidusianya pun akan ikut berpindah kepada debitur baru. Apabila debitur tersebut meninggal dunia maka jaminan fidusia menjadi jaminan kebendaan yang akan mengikuti kepada siapa yang memilikinya, sehingga dapat beralih kepada ahli waris yang menerima harta dari pewaris selaku debitur. Adapun peran notaris dalam konteks penyelesaian utang jaminan fidusia terhadap debitur yang meninggal dunia adalah tidak hanya berperan dalam pembuatan akta fidusia, tetapi juga memberikan penyuluhan hukum tentang pemberian utang jaminan fidusia ke pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

The research for this thesis is focused on the settlement of fiduciary guarantee debts to debtors who died as found in the case of the Jambi District Court Decision Number 127/Pdt.G/2019/Pn-Jmb. The dispute in this case is related to the transfer of the fiduciary guarantee debt to the new debtor. Therefore, the problem raised in this study is about the legal consequences that occur when the debtor in the fiduciary agreement dies. In addition, the role of the notary in the settlement of fiduciary guarantee debts to the deceased debtor. The form of this research is normative juridical where secondary data is collected through literature study. The results of the qualitative analysis found that the fiduciary agreement follows the principal agreement, so that if the credit principal agreement is switched, the fiduciary agreement will also be transferred to the new debtor. If the debtor dies, the fiduciary guarantee becomes a material guarantee that will follow to those who own it, so that it can be transferred to the heirs who receive the assets from the heir as the debtor. The role of a notary in the context of the settlement of a fiduciary guarantee debt to a deceased debtor is not only to play a role in making a fiduciary deed, but also to provide legal counseling regarding the provision of fiduciary guarantee debt to third parties in accordance with statutory provisions."

"Ditemukan dalam suatu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/K/Pdt/2016 kreditur mohon eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan peraturan perundang ndash;undangan. Kreditur dalam putusan juga mohon sita eksekusi atas harta benda debitur yang sudah dibebankan dengan Hak Tanggungan oleh kreditur lain, untuk pelunasan piutang yang pelunasannya sudah dijaminkan dengan Jaminan Fidusia. Rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan bagaimana kesesuaian permohonan eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan harta benda debitur yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan menurut ketentuan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/K/Pdt/2016. Tujuan penelitian skripsi ini adalah mengetahui dan menganalisis permohonan eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan kebendaan milik debitur yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis undang ndash; undang dan yuripsrudensi mahkamah agung untuk menentukan apakah sudah tepat permohonan eksekusi kreditur pemegang jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan kebendaan milik debitur yang sudah dijaminkan dengan hak tanggungan kepada kreditur lain. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, lelang eksekusi objek jaminan dan dalam hal pemberi Fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, penerima Fidusia mengambil objek Jaminan Fidusia dengan bantuan pihak yang berwenang sudah diatur saat ini berdasarkan hukum positif. Permohonan eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan kebendaan milik debitur yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan kepada kreditur lain pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/K/Pdt/2016 adalah tidak tepat, menurut sifat kedudukan kreditur pemegang jaminanan kebendaan berdasarkan Undang ndash; Undang Jaminan Fidusia dan Undang ndash; Undang Hak Tanggungan. Hasil penelitian menyarankan bahwa kreditur pemegang jaminan fidusia seharusnya memahami hak ndash; hak yang timbul atas jaminan kebendaan yang telah diletakkan terhadap perikatan pokok antara krditur dan debitur.

---

It is found in a verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No 89 K Pdt 2016, that the request of an execution of objects by creditor which is the object of fiduciary security is not in accordance with legislation. Creditors in the verdict also request the execution of the confiscation of property of the debtor that has been charged by Indonesian Security Right upon Land by another creditor, for the repayment that has been secured by the Fiduciary Security. The research problem in this thesis is how is the provisions on the execution of fiduciary security and how the application of the execution that is request by creditor for the object of fiduciary security and property of the that has been secured by security rights under the terms of the execution of fiduciary is accordance with the prevailing law. The purpose of this thesis research is to learn and analyse the application of execution by creditors which receive the fiduciary security for the object of fiduciary and property of the debtor who has been pledged with mortgage rights. The research method in this thesis is normative judicial method with analysing the regulation and jurisprudence of supreme court to determine whether the application of execution creditor holders of fiduciary and material objects belonging to the debtor that has been secured by deed of mortgage to another lender is in accordance with the law.

From the results, it can be concluded that the execution of the fiduciary, tender execution security object and in terms of giving Fiduciary is not willing to give up things that become the object of Fiduciary, the receiver Fiduciary retrieve fiduciary objects with the help of the authorities that has been set at this time is based on the positive law. Request of an execution by creditors that receive fiduciary security on fiduciary objects and material belonging to the debtor which has been secured by deed of mortgage to another lender in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 89 K Pdt 2016 is not appropriate, according to the nature of the position of creditors holders of Guarantees material based The Fiduciary Security Act and the Insurance Rights Act. The results suggest that fiduciary lenders should understand the rights arising from material security that has been laid against the principal bond between the creditor and the debtor. "

"Perbankan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi dan berperan sebagai sarana memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkannya untuk pembiayaan yang produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Dalam memberikan pinjaman tersebut mempunyai resiko yang besar bagi bank apabila debitur cidera janji. Untuk menghindari risiko tersebut dalam pemberian kredit, bank meminta jaminan dari debitur untuk pelunasan piutang berupa jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok berupa proyek yang dibiayai oleh kredit tersebut, sedangkan jaminan tambahan dapat berupa kebendaan atau jaminan perorangan, dalam hal ini biasanya bank memilih jaminan kebendaan untuk pelunasan hutang debitur. Objek jaminan tambahan yang banyak digunakan oleh bank adalah piutang karena bernilai ekonomis dan bisa dialihkan. Piutang ini dapat dibebankan dengan jaminan gadai, cessie dan jaminan fidusia. Piutang yang dapat dibebankan jaminan fidusia serta kedudukan pemilik piutang pada jaminan fidusia berkaitan dengan penyerahan secara constitutum possessorium.Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menganalisis bahan-bahan pustaka bidang hukum dan perundang-undangan. Pada dasarnya semua jenis piutang dapat dibebankan dengan jaminan fidusia, namun piutang atas nama yang sering dibebankan dengan jaminan fidusia yang timbul dalam kegiatan perdagangan karena penyerahannya dilaksanakan dengan constitutum possesorium. Kedudukan pemilik piutang pada jaminan fidusia adalah sebagai penerima kuasa dari bank untuk melakukan penagihan pada pihak ketiga dan menyerahkannya pada bank tersebut."

"Jaminan Fidusia sebagai salah satu jenis jaminan kebendaan adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Jaminan fidusia memberikan kedudukan preferen bagi pemegang haknya . Dalam hal debitur pemberi fidusia dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka semua harta kekayaan debitur akan dinyatakan sebagai harta pailit.Permasalahan yang diteliti dan dibahas adalah mengenai perlindungan hukumnya jika kreditur separatis pemegang jaminan fidusia mengeksekusi obyek jaminannya setelah debitur pemberi fidusia dinyatakan pailit, serta pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia jika pemberi fidusia /debitur dinyatakan pailit. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan, Pasal 56 Undang-undang Kepailitan dan PKPU merupakan perlindungan hukum bagi kurator jika kreditur separatis pemegang jaminan fidusia mengeksekusi obyek jaminannya dalam masa penangguhan (maksimal 90 hari) setelah debitor pemberi fidusia dinyatakan pailit. Sedangkan jika kreditur separatis pemegang obyek jaminan fidusia mengeksekusi objek jaminannya dalam jangka waktu dua bulan sejak insolvensi, maka perlindungan hukumnya ada pada Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan PKPU. (2) Perlindungan hukum jika kreditur separatis dalam hal ini pemegang obyek jaminan fidusia mengeksekusi objek jaminannya sesudah debitur dinyatakan pailit sesudah masa tunggu (masa tunggu sampai dengan insolvensi dan selama dua bulan sejak insolvensi).Pada masa tunggu sampai dengan insolvensi, kreditur separatis diberi kewenangan oleh Undang-undang Kepailitan dan PKPU untuk mengeksekusi sendiri jaminan utangnya, sedangkan setelah lewat dua bulan sejak insolvensi maka kurator harus menuntut diserahkannya barang yang menjadi agunan. Apabila Pemberi Fidusia/Debitur Dinyatakan Pailit Kewenangan untuk mengeksekusi jaminan utang bisa ada pada pihak kreditor separatis dan bisa juga pihak kurator. Hal ini tergantung pada saat kapan eksekusi dilaksanakan.

---

Fiduciary rights as one of the types of security rights is a security right over movable assets both tangible and intangible and immovable objects, especially buildings that can not be burdened with mortgages referred to in Law Number 4 Year1996 on the mortgage which remains in fiduciary control of the giver. fiduciary gives preferential status to the holder. In the case of giver fiduciary debtor declared bankrupt by a court, then all the assets of the debtor will be declared as the bankruptcy property.

Issues are researched and discussed concerns the legal protection if creditors separaratist fiduciary holder objects to execute the guarantee after giving the debtor is declared bankrupt fiduciary, as well as the execution object fiduciary if the fiduciary giver/debtor declared bankrupt. This study is a normative juridical research through literature searches or documentation.

The result showed, Article 56 of the Bankruptcy Act a curator if the legal protection for creditors separatist fiduciary holder objects to execute the guarantee in the period of suspension (maximum 90 days) after donor fiduciary debtor declared bankrupt. Meanwhile, if the creditor objects separatist fiduciary holder objects to execute the guarantee within a period of two months from insolvency, then there are legal protections in Article 59 paragraph (2) the Bankruptcy Act. Legal protection if creditors separatist in this case the object of fiduciary holder objects to execute the guarantee after the debtor is declared bankrupt after the waiting period (waiting period of up to insolvency and for two months from insolvency).

In a waiting period of up to insolvency, creditora separatist authorized by an Act of bankruptcy and PKPU to execute itself guarantee its debt, whereas after the expiration of two months from insolvency the curator should demand the deposit of the goods to be collateral. If the giver fiduciary /declared bankrupt debtors authority to execute the loan guarantees could exist on the part of creditors and separatist parties can also curator. It depends on the time when the execution carried out."