Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank BNI Syariah adalah Unit Usaha dari Bank BNI yang beroperasi dengan sistem syariah (non bunga/bagi hasil). Salah satu produk bank BNI syariah adalah pembiayaan murabahah. Hampir semua akad yang digunakan oleh bank BNI syariah berbentuk perjanjian baku yang telah disusun dan dirancang isinya terlebih dahulu oleh pihak Bank BNI Syariah sebelum akad terjadi. Pada kenyataannya sebagian besar perjanjian baku yang beredar di masyarakat cenderung merugikan nasabah. Pokok permasalahan dalam skripsi ini antara lain bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perjanjian baku dalam jasa pembiayaan dengan sistem murabahah pada bank BNI syariah, apakah perjanjian baku yang terdapat dalam jasa pembiayaan secara murabahah yang dilakukan oleh BNI Syariah cenderung merugikan nasabah, dan apakah perjanjian baku yang terdapat dalam jasa pembiayaan dengan sistem murabahah yang dilakukan oleh bank syariah menyimpang dari Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode penelitian penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak BNI Syariah. Kesimpulanya adalah akad murabahah BNI Syariah sesuai dengan asas, unsur, dan rukun, serta syarat perikatan Islam walaupun ada ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Akad murabahah Bank BNI Syariah cenderung merugikan nasabah karena banyaknya kewajiban yang menjadi beban nasabah yang tercantum dalam akad tersebut, sementara hak nasabah sangat sedikit yang tercantum dalam akad murabahah tersebut. Terdapat dua pasal yang bertentangan dengan pasal 18 UUPK yaitu Pasal 6 (2) tentang tidak berhaknya nasabah mengajukan tuntutan kepada pihak bank atas adanya cacat pada barang yang nasabah beli, pasal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1a) UUPK, dan Pasal 12 mengenai tindakan sepihak yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah atas rekening nasabah jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana tercamtum dalam akad murabahah tersebut, pasal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (ld) UUPK. Penuiis menyarankan agar BI segera menstandarisasikan rancangan akad murabahah secara lebih rinci guna memberikan perlindungan kepada nasabah. Karena PBI No.7/46/PBI/2005 yang menjadi pedoman penyusunan akad murabahah isinya kurang memberi perlindungan kepada nasabah."

"Current islamic banking in Indonesia is experiencing a significant growth. Up to February, 2013 the number of Islamic banks is as much as 35 banks which consist of 11 islamic banks and 24 islamic business units. This indicates that public interest in islamic banks is quite large and is projected in coming years will continue to increase along with the increasing moslems’ awareness of and need for usury-free banks. In islamic banking activities, any product will not be released from its contract. This study aims to determine the concept of contract in islamic law, principles used in islamic banking operations as well as the implementation of the murabaha contract in Islamic banking."

"Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 telah membuat banyak bank yang menjalankan usaha berdasarkan bunga, terpuruk dan tidak bisa menjalankan fungsinya lagi dengan baik untuk dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah keterpurukan yang di alami bank-bank yang ada di Indonesia hanya bank syariah yang dapat bertahan karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan jual beli dalam penghimpunan dan penyaluran dana. BTN Syariah yang sebagai Unit Usaha Syariah dari Bank Tabungan Negara (BTN) menyediakan pembiayaan murabahah perumahan (KPR Syariah) bagi nasabahnya yang dilakukan dengan prinsip juak-beli atau murabahah. Salah satu elemen penting untuk dapat terlaksananya pembiayaan murabahah perumahan (KPR Syariah) ini adalah akad yang dilakukan antara pihak bank syariah dengan nasabah. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah tinjauan Hukum Perikatan Islam mengenai akad pembiayaan murabahah, menguraikan kendala yang ada serta menganalisis akad pembiayaan murabahah perumahan (KPR Syariah) pada BTN Syariah. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan. Dalam akad pembiayaan murabahah ini harusnya sesuai dengan Hukum Perikatan Islam yang berlandaskan pada syariat Islam. Namun pada kenyataannya ada beberapa klausul dalam akad tersebut yang kurang sesuai dengan syariat Islam, antara lain klausul mengenai penagihan seketika, denda tunggakan, dan juga klausul mengenai asuransi. Klausul-klausul tersebut kurang memihak nasabah dan mengandung unsur ketidaksetaraan dan keadilan karena lebih memihak kepada pihak bank, seperti misalnya penagihan seketika tanpa klarifikasi oleh bank dan pembayaran klaim yang diterima bank. Kendala-kendala dalam akad pembiayaan ini juga tidak dapat dipandang sebelah mata, diantara kendala tersebut salah satunya adalah pengawasan yang kurang maksimal dari pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS). Untuk itu dibutuhkan solusi-solusi dari kendala-kendala tersebut agar akad tersebut sehingga dapat sesuai dengan Hukum Perikatan Islam."

"Dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, semakin membuka peluang bagi berkembangnya Bank Syariah di Indonesia. Dalam operasionalnya, Bank Syariah memiliki berbagai macam produk yang semuanya dilandasi dengan prinsip syariah. Adapun produk Bank Syariah yang paling populer dan sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya adalah murabahah, yaitu akad jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Konsekuensinya, maka kemungkinan sengketa yang ditimbulkan dari murabahah tersebut semakin banyak ditemukan daripada produk Bank Syariah lainnya. Dalam pembiayaan murabahah, nasabah dapat melakukan wanprestasi pembayaran, yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran atau melunasi pembayara pada saat jatuh tempo. Penyelesaian sengketa murabahah harus dilandasi dengan prinsip syariah, mengingat murabahah itu sendiri adalah salah satu produk dari Bank Syariah. Dalam hal ini lembaga yang berkompeten adalah BAMUI, mengingat Pengadilan Agama memiliki kompetensi terbatias pada bidang perkawinan, waris , hibah, wa s iat, zakat, dan wakaf. Sebagai salah satu Lemba ga Keuangan Syariah, Bank Syariah waj ib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam operasionalnya, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa, sehingga pada setiap kontrak standar perjanjian pembiayaan di Bank syariah selalu menunjuk BAMUI dalam klausul Dispute Settlement nya. Denga adanya kl ausul arbitrase, sesuai UU No.3 0/1999 tentang Arbitrase dan Alternative Dispute Resolution (ADR) maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menanganinya. Keinginan dikalangan umat Islam untuk mempunyai suatu badan/ lembaga yang dapat menyelesaikan masalah-masalah perdata secara adil, final, cepat dan berdasarkan musyawarah mufakat yang bernafaskan Islam terwujud dengan adanya BAMUI."

"Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengutamakan studi kepustakaan dan berfokus kepada analisis akad murabahah dalam pembiayaan mikro bank syariah yang ditinjau dari hukum positif dan fatwa dewan syariah nasional MUI. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memahami tinjauan akad murabahah yang digunakan oleh bank syariah dalam pembiayaan mikro berdasarkan hukum positif dan fatwa DSN MUI dan upaya yang dapat ditempuh terhadap penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Metode penulisan hukum Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki yang menerangkan bahwa karakteristik ilmu hukum adalah preskriptif dan terapan, karena ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep aturan hukum, dan norma-norma hukum. Hasil penelitian penulis menemukan adanya penyimpangan penerapan akad Murabahah dalam pembiayaan mikro bank syariah dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) butir d Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dalam pasal ini menjelaskan jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, ini artinya akad wakalah dilakukan terlebih dahulu sebelum akad murabahah dilakukan, hal ini bertujuan agar barang secara prinsip menjadi milik bank terlebih dahulu, baru setelah itu akad murabahah dilaksanakan dengan mengalihkan hak milik yang sebelumnya berada di bank beralih kepada nasabah, selain itu bank syariah juga melanggar Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 angka 9 ketentuan umum pembiayaan murabahah yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Kemudian dari permasalahan tersebut, penulis memberikan beberapa upaya untuk mengatasinya yaitu yang pertama adalah dengan revisi Peraturan Bank Indonesia agar pemberian sanksi dapat lebih tegas, yang kedua adalah dengan membuat perusahaan baru yaitu perusahaan patungan atau joint venture.

---

This study, using normative legal research that promotes literature study and focus on the analysis of the murabaha contract in Islamic microfinance bank which is reviewed by positive law and national sharia council MUI fatwa. The purpose of writing this thesis is to understand the murabaha contract which is used by Islamic banks in microfinance which is reviewed by positive law and DSN MUI fatwa and efforts that can be taken against the irregularities that occur in it. authors use the method of normative legal research, legal research is done by examining library materials or secondary data. Nature of this research Peter Mahmud Marzuki’s theory which explain that the characteristics of the law is prescriptive and applied. Because it studies the law purposes, the values ​​of justice, the validity of the rule of law, the concepts of the rule of law, and legal norms. Results of the study found irregularities in the application of Murabahah Islamic microfinance bank of the provisions of Article 9, paragraph (1) item d Bank Indonesia Regulation (PBI) No.7/46/PBI/2005 2005 on Akad The collection and distribution of funds for banks conducting business based on Sharia Principles, This chapter explains if banks want to represent to customers (power of attorney) to buy goods, then the murabaha contract must be made after the goods become the property of the bank in principle, This means that the contract wakalah done before murabaha contract is done, it is intended that the goods in principle be the first bank-owned. After that, the murabaha contract executed by transferring property rights that had previously been transferred from bank to the customer. Islamic banks also violates the MUI Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 general provisions 9s murabaha financing. Author gives several attempts to overcome this problem, the first is the revision of the Regulation of Bank Indonesia in order to be more decisive sanctions, the second is to create a joint venture company."

"Pembiayaan murabahah merupakan model investasi yang bebas risiko (dianggap tidak memiliki risiko untuk menjadi pembiayaan bermasalah/macet), namun kenyataannya pembiayaan murabahah di Bank QTA Unit Usaha Syariah banyak yang memiliki risikc untuk menjadi pembiayaan bermasalah/macet dan jumlahnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga semakin memperbesar potensi kerugian yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian untuk. mengetahui faktor penyebab timbulnya pembiayaan murabahah yang bermasalah/macet tersebut Berawai dari permasalahan tersebut). Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh ketajaman petugas bank (SDM) dalam melakakan analisis pemberlan pembiayaan (yang dlukur dari pengalarnanlmasa keda darl petugas benk di bagian kredit, pendidikan dan peiatihan perkreditan yang diperoleh/dimiliki, serta usia), dan ketaatan petugas di bagian kredit untuk mematuhi/mengikuti kebijakan pembiayaan yang ada serta kecukupan jaminan, terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah macet agar dapat mencapai tujuan penelitian digunakan model regresi logistik (logit) sebagai metode analisisnya.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketajaman petugas bank (SDM) dalam menganalisis pembertan pembiayaan {yang diukur dari pengalamanfmasa kerja dan pelatihan perkreditanlpembiayaan yang diperoleh/dimiliki petugas bank di bagian kreditipembiayaan), serta ketaatan petugas di bagian kredit/pembiayaan untuk mematuhi/mengikuti kebijakan pembiayaan yang ada, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya pembiayaan murabahah.

---

Financing through murabahah is a non risk investment model (it is assume that it is without any risk to have non performing loan). However. murabahah financing that were wedged in QTA Bank Syariah unit is increasing each year thus increase the potential loss. This event leads to a research which was conducted to find out any factors that caused the non performing loan in murabahah financing.

This research was focused on the ability of the bank officers to make analysis in order to give credit financing (the indicators that were used; working experiences in credit division, education and training that the officers have.and age), and also the ability of the officers to obey all the regulations on payments, mortgage, which leads to non performing loan. Regression logistic model was used as the analytical model.

The research results showed that the ability of the bank officers in analyzing credit payments (by using working experiences and training that the bank officers have as indicators) including the ability of the bank officers to obey all the credits financing regulations, having significant impacts that lead to murabahah that were non performing loan."

"Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia dewasa ini sangat berkembang pesat. Larangan riba dalam sistem bank Syariah, dinilai sangat baik bagi produk Syariah, dan meninmbulkan persepsi bahwa seharusnya produk bank Syariah lebih meringankan dan menguntungkan bagi nasabahnya dibandingkan dengan produk bang konvensional pada umumnya. Salah satu produk perbankan Syariah termasuk melaksanakan akad pembiayaan take over dari Bank Konvensional kepada Bank Syariah. Pembiayaan take over di Indonesia diatur dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Penulisan tesis ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana pelaksanaan take over berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana pelaksanaan pembiayaan take over dengan akad murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Depok dan peran notaris/PPAT. Tipe Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan menjelaskan peraturan-peraturan dan Prinsip Syariah dalam pembiayaan take over. Hasil penelitian ini dapat memaparkan pelaksanaan Pembiayaan take over dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Mandiri sesuai dengan alternatif 1 Qardh Wal Murabahah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 31/DSN-MUI/2002 dan Notaris memiliki peran dalam pembuatan akta dan covernote yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut, dan PPAT mempunyai peran dalam hal pengikatan jaminan.”

---

The development of Islamic Banking in Indonesia is currently growing rapidly. The prohibition of usury in the Sharia bank system, supports very well for Sharia products, and raises perceptions about Sharia bank products more lightening and profitable for its customers compared to conventional bang products in general. One of the Sharia banking products including implementing a financing agreement took over from a Conventional Bank to a Sharia Bank. Financing is taking over in Indonesia. Financial Regulation No. 21 of 2008 The writing of this thesis is to provide information to the general public about how to carry out take over based on Indonesian regulations, and how to implement the budget taking over with murabahah contract in Bank Syariah Mandiri Depok Branch and the role of notary / PPAT. This type of research is analytical descriptive, namely by explaining the rules and Sharia principles in financing take over. The results of this study can explain the implementation of Financing to take over with the Murabahah Covenant at Bank Syariah Mandiri in accordance with alternative 1 Qardh Wal Murabahah based on the National Sharia Council Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 31 / DSN-MUI / 2002 and Notary on the role in making the related deed and covernote with this funding, and PPAT has a role in terms of binding the Collateral"