Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tampaknya Garuda Indonesia tidak dapat mengikutijejak perusahaan penerbangan lain yang bersaing ketatdalam menetapkan harga tiket pesawat udara, sehinggaGaruda Indonesia memerlukan tambahan modal melaluilembaga kredit perbankan atau keuangan lainnya. Dengandemikian dibutuhkan sebuah jaminan atas aset pesawatudara yang dimiliki Garuda Indonesia dalam pemberiankredit tersebut. Permasalahannya bagaimana pengikatanjaminan atas pesawat udara Garuda Indonesia dilaksanakanditinjau dari ketentuan yang berlaku, bagaimanapengikatan jaminan atas pesawat udara dilakukanberdasarkan Rancangan Undang-Undang Tentang Hipotik AtasPesawat Udara, bagaimana pengikatan jaminan atas pesawatudara bila ditinjau dari Konvensi Cape Town yang saat inisedang akan di ratifikasi. Metode Penelitian yangdigunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifatyuridis normatif. Kesimpulannya adalah status kebendaanpesawat udara di Indonesia adalah sebagai benda tidakbergerak, sehingga pengikatan jaminan pesawat udaradilakukan dengan menggunakan lembaga Hipotik. GarudaIndonesia membatalkan rencananya untuk mengikatkanjaminan atas pesawat udara Boeing 747-200 dan 747-400karena belum adanya kepastian hukum yang mengaturmengenai jaminan pesawat udara terutama dengan munculnyaUndang-Undang Fidusia. Pengikatan jaminan pesawat udaratelah diatur secara sistematis dan menyeluruh oleh RUUHipotik Atas Pesawat Udara namun masih terdapat beberapakekurangan dalam pasal yang mengatur akta hipotik danpenyerahan Buku Kepemilikan Pesawat Udara kepadakreditur. Lembaga pengikatan jaminan pesawat udaramenurut Konvensi Cape Town bila diratifikasi adalahjaminan fidusia karena Konvensi tersebut mengkategorikanpesawat sebagai benda bergerak. Saran yang diberikanadalah sebaiknya kepastian hukum akan pengikatan jaminanpesawat udara segera terpenuhi dengan mengesahkan RUUHipotik Atas Pesawat Udara menjadi Undang-Undang danmeratifikasi sebagian pasal Konvensi Cape Town yang tidakmenyebutkan pesawat udara sebagai benda bergerak danmenyesuaikannya dengan keadaan hukum di Indonesia."

"Sistem Resi gudang merupakan salah satu alat yang penting dalam sistem pembiayaan perdagangan yang diperlukan dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya, terutama bagi usaha kecil dan menengah dalam menghadapi masalah pembiayaan karena adanya keterbatasan akses dan jaminan. Lahirnya Sistem Resi gudang membawa angin segar bagi petani dan pengusaha kecil serta menengah untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara yang efektif. Walaupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi gudang merupakan Undang-Undang yang baru dan yang pertama mengatur mengenai Sistem Resi gudang bukan berarti Sistem Resi gudang ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia, karena sebelum lahirnya Undang-Undang ini pun penerapan Sistem Resi gudang telah dilakukan oleh beberapa bank di Indonesia. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi gudang yang menyatakan bahwa “Resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang”. Dari pernyataan tersebut dapat diambil makna bahwa Undang-Undang ini telah melahirkan suatu lembaga jaminan yang disebut "Hak Jaminan atas resi Gudang". Mengenai kedudukan Hak Jaminan atas resi Gudang dalam peraturan yang berlaku dan lembaga-lembaga jaminan yang telah ada saat ini seperti lembaga gadai, hipotek, hak tanggungan dan jaminan fidusia akan menjadi bahasan dari penelitian ini, baik sebelum lahirnya Undang-Undang Sistem Resi Gudang maupun setelah lahirnya Undang-Undang Sistem Resi Gudang serta bagaimana proses terjadinya penjaminan keduanya. Penelitian ini disajikan dengan menggunakan metode kepustakaan yang bersifat deskriptif normatif untuk menggambarkan permasalahan pada penelitian ini."

"Summary: On mortgages based on Indonesian laws and regulations"