Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sampai saat ini masih dilanda krisis multi dimensi di antaranya krisis ekonomi, politik, hukum, keamanan, moral, dan lain-lain. Dalam kondisi demikian umat Islam mempunyai tanggung jawab besar dalam menata kembali kehidupan bangsa. Segala upaya perbaikan harus terus dilakukan, selama hal tersebut merujuk pada kebenaran hakiki, kebenaran Ilahi islam sebagai agama yang menyeluruh, mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Salah satu nilai instrumental ekonomi Islam adalah zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Perkataan zakat disebut dalam al-Qur'an sebanyak 82 kali dan selalu dirangkaikan dengan alat yang merupakan rukun Islam yang kedua ini menunjukkkan betapa pentingnya zakat sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan sekaligus mempunyai dampak sosial kemanusiaan. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk kurang lebih 204 juta, 87, 2% di antaranya peragama Islam, memiliki potensi zakat yang sangat besar. Apabila, potensi ini benar-benar dikembangkan dan dikelola secara optimal, maka, akan memberikan andil yang cukup besar dalam mengentaskan kemiskinan. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia. Namun demikian, berdasarkan pengamatan penulis, Undang-Undang tersebut sampai saat ini belum di laksanakan secara penuh, sehingga belum cukup mampu mencapai tujuan pengelolaan zakat yang diinginkan. Di antara lembaga-lembaga amil zakat yang telah ada, salah satunya adalah Dompet Dhuafa Republika. Sampai saat ini Dompet Dhufa Republika termasuk Lembaga Amil Zakat terbesar di Indonesia yang tampak dalam jumlah dana zakat yang telah diterima pada tahun 2000 sebesar Rp. 6,7 milyar (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) pada tahun 2000. Dalam skripsi ini, penulis mengkaji pengelolaan zakat sebelum dan sesudah diberlakukannya, undang-Undang Nomor 38 Tahuh 1999 serta efektifitas pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat di Indonesia pada umumnya dan Dompet Dhuafa Republika pada khususnya."

"Secara teoritis, kemiskinan merupakan akibat dari praktek kebijakan ekonomi yang tak sesuai dengan azas keseimbangan. Islam menganggap disiplin ekonomi (pemanfaatan sumber daya produktif dengan pertimbangan efisiensi biaya dan optimalisasi manfaat sosial) sebagai bagian atau salah satu aspek keseimbangan dalam tanggungjawab sosial yang harus dijaga. Fungsi ekonomi sebagai bagian dari tanggungjawab sosial sangat diutamakan dalam Islam demi tercapainya keharmonisan dalam hubungan aghniya-masakin (kaya-miskin). Dalam Islam, banyak mekanisme tanggungjawab sosial bisa dilaksanakan, antara lain melalui zakat, infak sedekah, wakaf, jizyah, kharaj, rikaz, ghanimah, dan sebagainya. Tesis ini menaruh perhatian pada masalah pengelolaan dana zakat.Sesuai dengan persoalan yang diangkat dalam penelitian tesis ini yang berkaitan dengan paradigma sosial, yaitu pendayagunaan dana zakat bagi pemberdayagunaan umat, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, menelusuri hubungan sebab-akibat sebagaimana berlaku dalam penelitian "fakta sosial' dan juga pemahaman mendalam (verstehen dalam istilah Weber). Metodologi ini lebih bersifat mementingkan aspek kedalaman, bukan hanya berorientasi pada keluasan cakupannya.Persoalan zakat yang menyimpan potensi ekonomi sangat besar dipandang panting melihat cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya. Kendali Islam mendorong setiap pribadi untuk bekerja secara cerdas, berkompetisi dan berprestasi, Islam juga menentang kerakusan, keserakahan, dan kepemilikan kekayaan secara berlebihan. Apabila seluruh mekanisme tanggungjawab sosial yang Islami itu benar-benar dilaksanakan, masyarakat Islam bisa menjadi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, dan terbebas dari segala bentuk ketimpangan sosial. Dalam penelitian ini ditemukan, bahwa ternyata terdapat empat model organisasi pengelola zakat, yaitu model birokrasi (pemerintah), model organisasi bisnis, model organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) dan model tradisional.Dalam hal penghimpunan dana zakat, sejumlah badan dan lembaga amil zakat yang menganut model birokrasi, model organisasi bisnis, dan model organisasi kemasyarakatan, telah mampu mengerahkan dana zakat dalam jumlah besar, dari ratusan juta rupiah hingga belasan miliar rupiah pertahun. Mereka mampu berbuat begitu karena mereka menerapkan prinsip dan proses manajemen pengelolaan zakat secara profesional. Pengelolaan zakat ditangani dengan perencanaan matang serta didukung suprastruktur dan infrastruktur yang memadai. Sementara itu, lembaga amil dengan model tradisional hanya mampu membuat kinerja konstan, dari tahun ke tahun tidak mengalami perkembangan berarti. Dalam hal pendayagunaan dana zakat, lembaga amil model organisasi bisnis dan model birokrasi sudah siap dengan rencana pendistribusian dan program pemberdayaan sehingga pemanfaatan dana zakat bisa dilakukan secara terarah. Hal ini antara lain disebabkan keunggulan manajemen mereka yang ditandai dengan penyusunan skala prioritas dalam pendayagunaan zakat yang dibuat atas dasar urgensi kebutuhan fakir-miskin dan Para asnaf lainnya. Selain itu, mereka juga menerapkan nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan, dan terbuka bagi auditing oleh akuntan publik. Semua itu dituangkan dalam sistem dan prosedur kerja yang rapi.Yang masih menjadi kelemahan umum organisasi amil zakat adalah lemahnya upaya pengembangan jaringan antar-lembaga (aliansi strategis), serta kegiatan koordinasi, integrasi dan sinergi. Apabila aspek manajemen ini diperbaiki, perolehan dana zakat diperkirakan akan dapat ditingkatkan dan program pemberdayaan umat pun dapat dilaksanakan secara lebih luas dan lebih terarah.

---

Analysis on the Model of Zakah Fund Management in Indonesia: A Study on Zakah Fund Raising Agents and Institutions Theoretically, poverty is a phenomenon brought about by practices of economic policy that deviates the principle of equilibrium. Islam regards the economic discipline (the use of productive resources by taking into accounts of cost efficiency and most advantages of social utility) as part of equilibrium in the social responsibility. Economic function as part of social responsibility is urgently demanded by Islam in order to achieve a harmonious equilibrium in the relation-ship between the haves and the haves-not. In Islam, many social responsibility mechanisms can be performed among others through zakah, infak, sedekah, wakaf jizyah, kharaj, rikaz, ghanimah, and so forth.

This thesis pays attention to the problems of zakah fund management. In accordance with the problem brought up in the research of this thesis that relates to the social paradigm (the utility of zakah fund for ummah empowerment), this research used qualitative methodology, tracing the cause-effect relationship as validated in the research on "social fact" and deep comprehension (versetehen as Weber saying). This methodology puts heavier stresses on the depth aspect, in addition to the breadth aspect.

The zakah problem hides a huge economic potential, so it is considered import-ant to view how it is utilized, based on its social function for the community interest that affects the haves and the haves-not communities. As we know that not only does Islam motivate every individual to work, compete and achieve smartly, but it also aggresses greediness, covetousness and exaggerate ownership of asset. If all the mechanisms of social responsibility is really carried out, the Islamic community can be the one with high level of prosperity, and free from any kinds of social deviation.

In this research, it was found that there are four models of zakah fund raising agents or institutions, namely the bureaucracy model, the business organization model, the non-government organization model and the traditional model.

In the case of zakah fund collection, a number of zakah fund raising agents or institutions with the bureaucracy model, the business organization model, the non-government organization model can mobilize zakah fund in a huge account, from hundreds million rupiah up to teens billions rupiah. They are able to do so now that they apply the principles and the processes of professional management. The zakah is tackled in Islamic shariah, with fine planning and supported further by sufficient infrastructures and supra-structures. Meanwhile, the zakah fund raising institutions with the traditional model can only make a constant performance, year after year they do not undertake a significant development.

In the case of zakah fund utility, the zakah fund raising agents or institutions with the bureaucracy model and the business organization model, usually prepare with planned distribution and empowerment programs so that the utility of the zakah fund can be performed in a directed manner. This is partly caused by their management excellence that is marked by the arrangement of priority scale in the use of the fund on the basis of the haves-not needs. Besides, they also apply the values of accountability and transparency in the finance management, and be open to audit by the public accountants. All it is detailed in the neat procedure and system.

That what is still a general weakness in the zakah fund raising organizations is the weak effort in inter-institutional network development (strategic alliance), as well as coordination, integration and synergism. If these aspects of management are mended, the mobilization of zakah fund will presumably be able to be increased and the empowerment programs for the community (ummah) can be performed in a broader scale."

"ABSTRAKPenelitian ini mendiskusikan dinamika pengelolaan zakat di Indonesia kontemporer sebagai sebuah ranah tindakan strategis (strategic action fields/SAFs). Di dalam SAFs, terdapat sejumlah aktor yang berkontestasi memperebutkan posisi dan sumberdaya strategis di dalam ranah. Sektor pengelolaan zakat menjadi sebuah ranah yang diperebutkan karena di dalamnya terdapat zakat sebagai sumber dana yang cukup potensial. Penelitian ini melihat bahwa dinamika pengelolaan zakat merupakan upaya formalisasi praktik zakat itu sendiri. Proses formalisasi tersebut secara resmi dimulai sejak tahun 1999 dengan disahkannya UU 38/1999 dan kemudian digantikan dengan UU 23/2011 sebagai institusi baru dalam ranah pengelolaan zakat. Perubahan institusi tersebut secara signifikan mengubah pola hubungan (network) dan juga kerangka kognisi (cognition frame) aktor dalam tindakannya. Penelitian ini mengoreksi bahwa posisi aktor di dalam SAFs pada satu waktu yang bersamaan dapat saling tertuka sebagai incumbent atau challenger. Dalam kondisi tersebut, aktor terus mengembangkan cognitive frame-nya dalam mereposisi jaringan sosial di dalam ranah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkombinasikan penelitian jenis naratif, etnografi, dan studi kasus dalam mendalami dinamika pengelolaan zakat di Indonesia kontemporer.

---

ABSTRACTThis research discusses the dynamics of zakat management in Indonesia contemporary as the strategic action fields (SAFs). In SAFs, there are actors which are competing to fight over position and resources in the field. Zakat sector is becoming the contestested field because in that field there are zakat as the potential resources. This research sees that the dynamic of zakat management was an effort to formalize the zakat practice itself. The formalizing process was formally started since 1999 which coincide the enactment of first zakat act (UU 38/1999), which then revised by second zakat act (UU 23/2011) as the institution in the field of zakat management. This institutional change has significantly transformed the social network and the cognitive frame of the actors and their actions in the field. This research gives a glance that actor position as "incumbent" or "challenger" in the SAFs can exchange reciprocally at the same time. In that situation, actors are trying to develop their cognitive frame in repositioning their social network in the field. This research uses the qualitative approach combining the narrative, etnography, and case study research in investigating the dynamics of zakat management in Indonesia contemporary."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang tinjauan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS di Indonesia berdasarkan mandat Pasal 6 dan 7 undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011. Pasal 6 dan 7, merupakan inti dari pelaksanaan pengelolaan zakat serta inti dari kewenangan yang dimiliki oleh BAZNAS dalam menyelenggarakan pengelolaan zakat. Di satu sisi, Pasal 6 dan 7 memberikan kewenangan yang sangat besar bagi BAZNAS sebagai pengelola tunggal zakat negara, namun disisi lain, kewenangan ini direduksi oleh pasal-pasal lain yang ada dalam undang-undang zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana BAZNAS memahami tugasnya sebgaai pengelola tunggal zakat negara berdasarkan undang-unang zakat serta pelaksanaanya, dan bagaimana pelaksnaan dPasal 6 dan 7 undang -undang zakat pada BAZNAS provinsi dan Kab kota serta hubungan yang terbentuk antara BAZNAS dan LAZ. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS menjadi tidak efektif karena banyaknya fungsi yang dimiliki oleh BAZNAS. Pelaksanaan pengelolaan zakat di setiap lokasi penelitian memiliki perbedaan, tergantung pada kondisi masyarakat, pemerintahan dan geografis wilayahnya, dan juga hubungan yang terbentuk antara BAZNAS dan LAZ hanya didasari pada pelaksanaan pengelolaan zakat, koordinasi sebagai sesama pengelola zakat dan hierarkis sebagai pembantu BAZNAS. Oleh karena itu diperlukan pemisahan fungsi-fungsi yang saat ini ada pada BAZNAS agar tujuan pengelolaan zakat dapat tecapai.

---

ABSTRACTThis study discusses the review of the management of zakat by BAZNAS in Indonesia based on the mandate of Article 6 and 7 of zakat law number 23 of 2011. Articles 6 and 7, are the core of the implementation of zakat management and the core of the authority possessed by BAZNAS in organizing zakat management . On the one side, Articles 6 and 7 provide enormous authority for BAZNAS as the sole manager of state zakat, but on the other side, this authority is reduced by other articles contained in the zakat law. The purpose of this study is to find out how BAZNAS understands its duties as the sole manager of state zakat based on zakat laws and their implementation, and how the implementation of Articles 6 and 7 of zakat laws in provincial and district city BAZNAS as well as the relationship formed between BAZNAS and LAZ . This study uses normative juridical research methods and qualitative methods. This study found that in the implementation of zakat management conducted by BAZNAS became ineffective because of the many functions possessed by BAZNAS. The implementation of zakat management in each research location has a difference, depending on the condition of the community, government and geographical area, and also the relationship formed between BAZNAS and LAZ is only based on the implementation of zakat management, coordination as fellow zakat managers and hierarchical as BAZNAS assistants. Therefore it is necessary to separate the functions that currently exist in BAZNAS so that the objectives of zakat management can be achieved."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas serta menganalisis pengendalian internal terhadap siklus penerimaan dan pengeluaran dana zakat pada LAZIS XYZ. Analisis dilakukan terhadap komponen kontrol aktivitas pada pengendalian internal. Penulis melakukan pengamatan, wawancara, maupun studi pustaka untuk menganalisis prosedur-prosedur yang dilakukan oleh LAZIS XYZ dalam menerima maupun mengeluarkan dana zakat. Siklus penerimaan dan pengeluaran LAZIS XYZ hanya terdiri dari satu siklus yaitu penerimaan dan pengeluaran kas. Penulis menilai beberapa prosedur yang diterapkan telah memiliki sistem pengendalian internal yang baik tetapi masih terdapat beberapa prosedur lain yang masih perlu untuk diperbaiki

---

ABSTRACTThis report discusses and analyzes the internal control processes in the revenue and expenditure of zakat on LAZIS XYZ.The analysis was conducted to control activities components on internal control framework. The author uses observation, interview, and literature study to analyze the procedures performed by LAZIS XYZ in receiving and issuing zakat funds. Revenue cycle and expenditure cycle on LAZIS XYZ consists of cash receipt and disbursement cycle. The author assesses some of the procedures already have a good system of internal control but some other still need to be improved."

"Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan jatuhnya kondisi perekonomian Indonesia baik sektor riil maupun moneter. Salah satu penyebab timbulnya krisis tersebut merupakan konsekuensi dari sistem ekonomi kapitalis yang diusung oleh pemerintah Indonesia. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi Islam sangat menekankan keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Salah satu instrumen yang digunakan Islam dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang adil adalah zakat. Saat ini potensi zakat di Indonesia cukup besar, nilainya bisa mencapai level triliunan per tahun. Salah satu sumber zakat yang berpotensi besar untuk diberdayakan adalah produk perbankan syariah. Saat ini, Bank Muamalat Indonesia telah melakukan upaya pengelolaan zakat terhadap zakat perusahaan, karyawan dan nasabahnya. Masalah yang timbul adalah bagaimana Bank Muamalat Indonesia berperan dalam pengelolaan zakat tersebut, aspek hukum apa saja yang perlu diperhatikan dan apakah pengelolaan zakat oleh Bank Muamalat Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan, dan menggunakan data sekunder berupa studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Melalui penelitian ini diketahui peran Bank Muamalat Indonesia dalam pengelolaan zakat, aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan zakat oleh Bank Muamalat Indonesia dan sinkronasi pelaksanaan pengelolaan zakat oleh Bank Muamalat Indonesia dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan peran Bank Muamalat Indonesia dalam pengelolaan zakat sebagai penyedia fasilitas pengumpulan zakat, pengelolaan zakat oleh Bank Muamalat Indonesia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam, dan pelaksanaan pengelolaan zakat oleh Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi terhadap ketentuan hukum Islam masih terdapat beberapa pertentangan. Penelitian ini menyarankan Bank Muamalat Indonesia untuk lebih mengoptimalkan potensi zakat, membuat kerjasama dengan lembaga amil zakat secara tertulis dan pemerintah untuk membuat peraturan khusus berkaitan peran bank syariah dalam pengelolaan zakat."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan Indeks Zakat Nasional IZN . Evaluasi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu evaluasi terhadap lembaga Amil Zakat, dan evaluasi terhadap dampak zakat kepada penerima zakat mustahik . BAZIS DKI Jakarta menjadi sampel dan objek penelitian ini, dan penelitian ini dilakukan dalam dua periode yaitu tahun 2015 dan tahun 2016. Indeks Zakat Nasional IZN digunakan sebagai alat ukur evaluasi kinerja pengelolaan zakat karena IZN memiliki penilaian yang komprehensif, baik itu dari sisi makro maupun mikro. Adapun penelitian ini menggunakan metode campuran dan dengan dua sumber data yaitu data sekunder dan primer. Hasil indeks pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah 0,7598 dengan indeks pada dimensi makro 0,77425 dan dimensi mikro 0,75. Tidak ada perubahan atau peningkatan evaluasi kinerja pada tahun 2016, dan evaluasi kinerja pada lembaga dan dampak zakat tahun 2015 dan 2016 sudah baik.

---

This study aims to evaluate the performance of zakat management in DKI Jakarta Province using the National Zakat Index IZN . This evaluation is divided into two parts, namely evaluation of Amil Zakat institution, and evaluation of the impact of zakat to the recipient of zakat. BAZIS DKI Jakarta become the sample and object of this research, and this research is done in two periods that is year 2015 and year 2016. National Zakat Index IZN is used as measuring instrument of performance evaluation of zakat management because IZN have comprehensive assessment either from macro side and micro. The research used mixed method and with two data source that is secondary and primary data. The index index in 2015 and 2016 is 0.7598 with an index of 0.77425 macro dimension and a micro dimension of 0.75. There are no changes or improvements in performance evaluation in 2016, and performance evaluations on institutions and the impact of zakat in 2015 and 2016 are good."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkonstruksi model akuntabilitas pengelolaan Dana E-Zakat di Lazismu untuk dana zakat yang dihimpun secara online melalui Tokopedia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studikasus. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara terhadap 7 (tujuh) responden, yaitu 2 (dua) responden dari Lazismu, 2 (dua) responden dari Tokopedia, dan 3 responden adalah muzaki. Pada penelitian ini menggunakan teori“the limit of accountability” dari Messner (2009) dan Decision Usefulness Theory dari Hibbit (2003). Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) akuntabilitas belum memadai karena pertanggungjawaban pelaporan dana e-zakat hanya dilakukan berupa gambar tanpapenjelasan lebih lanjut; (2) belum ada regulasi yang mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas e-zakat; (3) pelaporan dana e-zakat seharusnya menampilkan informasi terkait asnaf dan total dana dalam periode; (4) akuntabilitas dana e-zakat tidak semata mata ditujukan kepada muzaki saja tetapi lebih luas kepadapemangku kepentingan; (5) akuntabilitas dan transparansi menumbuhkan citra positif dan memicu loyalitas muzaki atau bahkan calon muzaki untuk membayar zakat ke Lazismu melalui Tokopedia. Dari temuan di atas dapat disimpulkan bahwa teori limitasi akuntabilitas berupa narrative capacity, dan mediated selves masih terbatas aplikasinya. Namun alasan exposed selves sangat jelas terlihatmengingat bahwa belum ada regulasi yang mengatur mengenai bentukpertanggungjawaban ini sehingga membuat terjadinya keterbatasan untuk mengklaim sesuatu di luar kewajiban yang seharusnya. Opaque selves juga menjadi alasan bahwa Tokopedia belum menampilkan data diri setiap Muzaki atas e-zakat yang dibayarkan dikarenakan customer privacy dari Tokopedia. Sedangkan dari sisi Decision UsefulnessTheory, Tokopedia telah memenuhi kebutuhan menurut kriteria penerima yang dibutuhkan dalam hal ini adalah Muzaki, tetapi Tokopedia belum bertindak transparan terkait dengan distribusi dana secara detail kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

---

This study aims to explore and construct an accountability model for the management of E-Zakat Funds in Lazismu for zakat funds collected online through Tokopedia. The research uses a qualitative approach with a case study design. The research instrument used to collect data was interviews with 7 (seven) respondents, namely 2 (two) respondents from Lazismu, 2 (two) respondents from Tokopedia, and 3 (three) respondents were muzaki. This study uses the theory of “the limit of accountability” from Messner (2009) and Decision Usefulness Theory from Hibbit (2003). The research findings show that (1) accountability is not sufficient because the accountability for reporting e-zakat funds is only carried out in the form of images without further explanation; (2) there is no regulation that regulates the form of accountability for e-zakat; (3) reporting of e-zakat funds should display information related to asnaf and total funds in the period; (4) accountability of ezakat funds is not solely aimed at muzakki but more broadly to stakeholders; (5) accountability and transparency foster a positive image and trigger the loyalty of muzaki or even prospective muzaki to pay zakat to Lazismu through Tokopedia. From the findings above, it can be concluded that the theory of limitation of accountability is in the form of narrative capacity and mediated selves. However, the reason for exposed selves is very clear considering that there is no regulation that regulates this form of liability, thus creating limitations in claiming something beyond the supposed obligation. Opaque selves are also the reason that Tokopedia has not displayed the personal data of each Muzaki for the e-zakat paid due to Tokopedia’s customer privacy. Meanwhile, in terms of Decision Usefulness Theory, Tokopedia has fulfilled the needs according to the recipient criteria needed in this case, Muzaki, but Tokopedia has not acted transparently regarding the distribution of funds in detail to the public and other stakeholders"