Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap kasus dugaan penggelapan dana nasabah oleh PT Optima Kharya Capital Management yang menimbulkan suatu tindakan pengalihan Kontrak Pengelolaan Dana sebagai upaya restrukturisasi. Topik skripsi ini menarik untuk diangkat karena sebelumnya belum ada skripsi yang membahas mengenai tindakan pengalihan kontrak investasi dan mengingat juga kasus ini masih berjalan hingga saat skripsi ini dibuat, sehingga untuk melakukan analisis terhadap kasus merupakan suatu hal yang cukup menantang bagi Penulis. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor V.G.6 merupakan salah satu cara untuk mengurangi kasus- kasus terkait Kontrak Pengelolaan Dana seperti pada kasus PT Optima Kharya Capital Management yang di dalamnya juga terdapat pelanggaran maupun kejahatan pasar modal. Mengenai opsi pengalihan Kontrak Pengelolaan Dana juga disimpulkan tidak efektif dan tepat untuk dilakukan.

---

This thesis discusses about the legal aspects of the assessment of embezzlement's case by PT Optima Kharya Capital Management which causes a discretionary fund? transferring as a restructuring way. The thesis's topic is interesting because previously not only there had no thesis discussed about investment contract's transferring yet but also considering that the case is still processing until this thesis is made so that analyze this case is a challenging thing for the writer. This thesis is stacked by legal normative method which delivers descriptive analytical information.

The results of the research conclude that the making of Badan Pengawas Pasar Modal's Rule Number V.G.6 is a way to reduce many cases about Discretionary Fund like the case of PT Optima Optima Kharya Capital Management which also consist of capital market's violation and crime. Concerning the option of Discretionary fund?s transferring concludes that it is not a right way to do."

"Alat angkutan penumpang umum massal seperti Kereta Api sangat diperlukan dalam masyarakat. Masyarakat pengguna alat angkutan penumpang umum khususnya Kereta Api, tidak dapat menolak kemungkinan terjadi kecelakaan sebagai risiko yang setiap saat ada. Kondisi yang kurang memadai dan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat akan alat angkutan penumpang umum itu sendiri sebagai salah satu penyebab kecelakaan. Keikutsertaan pemerintah diperlukan untuk membantu masyarakat jika mengalami kecelakaan dalam menggunakan alat angkutan penumpang umum seperti Kereta Api melalui pemberian santunan. Dengan maksud dan tujuan pemberian santunan, pada tahun 1964 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Untuk melaksanakan Undang-undang tersebut, dibentuk PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai penanggung yang khusus menyelenggarakan program asuransi sosial atau asuransi wajib kecelakaan alat angkutan penumpang umum. PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan menetapkan prosedur dan proses yang harus dilakukan oleh korban atau ahli warisnya, berupa pengisian Dokumen Dasar Pengajuan Santunan dan melengkapinya dengan berkas terkait, yang dalam prosedur dan proses tersebut juga terdapat kelemahan. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 lebih lanjut yakni memberikan santunan kepada korban atau ahli waris kecelakaan Kereta Api, PT. Jasa Raharja (Persero) mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Kereta Api (Persero) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.(DIR)."

"Sebagai perusahaaan transportasi yang sudah berdiri sejak era Hindia Belanda, PT. Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) memiliki banyak arsip vital yang berusia ratusan tahun, namun kondisi arsip yang dimiliki banyak yang sudah rapuh dan mudah rusak. Penelitian ini membahas bagaimana kegiatan preservasi arsip era Hindia Belanda yang dilakukan oleh Corporate Document Management PT. KAI (Persero) mulai dari tahap preventif maupun kuratifnya. Sebagai sebuah BUMN, PT. KAI (Persero) mengadopsi beberapa aturan, salah satunya adalah Undang-Undang (Undang-Undang) dan juga Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia (PERKA ANRI). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan preservasi terhadap arsip vital era Hindia Belanda di PT. KAI (Persero), agar arsip vital yang sudah berusia tua itu tetap dapat digunakan untuk kepentingan bisnis perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang dipilih adalah pengelola arsip di PT. KAI (Persero) yang mengerti bagaimana pelaksanaan kegiatan preservasi di PT. KAI. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar aspek kegiatan preservasi arsip era Hindia Belanda di PT. KAI sudah sesuai dengan teori yang ada, namun terdapat juga perbedaan metode yang digunakan karena perbedaan kondisi arsip.

---

As a transportation company that has been around since the Dutch East Indies era, PT. Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) certainly has so many vital archives that are hundreds of years old, so the condition of the archives owned by many is already fragile and easily damaged. This study discusses how the archive of the Dutch East Indies era preservation activities were carried out by Corporate Document Management PT. KAI (Persero) starts from the preventive and curative stages. As a state-owned enterprise, PT. KAI (Persero) adopted several rules, one of which is the Act (Undang-Undang) and also the Regulation of the Head of the Indonesian National Archives (PERKA ANRI). This study aims to identify the preservation activities of the vital archives of the Dutch East Indies era at PT. KAI (Persero), so that the old vital archives can still be used for the company's business interests. This study uses a qualitative approach with data collection methods used by interviews, observation, and documentation. The selected informants are archive managers at PT. KAI (Persero) who understands how the implementation of preservation activities at PT. KAI. The results of this study indicate that most aspects of the archive preservation activities of the Dutch East Indies era at PT. KAI is in accordance with the existing theory, but there are also differences in the methods used due to differences in archival conditions."

"Tindak pidana pencucian uang tidak hanya rentanterjadi pada sektor perbankan, akan tetapi juga rentan terjadipada sektor pasar modal. Yang berwenang melakukanpenegakan hukum di bidang pasar modal adalah Bapepam.Sedangkan yang berwenang melakukan penegakan hukumdi bidang tindak pidana pencucian uang adalah PPATK.Dalam perusahaan terbuka maka segala informasi yangmenyangkut mengenai perusahaan tersebut akan dapatmempengaruhi harga saham di bursa. Dalam kasus ini, faktayang dapat mempengaruhi harga saham di bursa tersebutadalah terjadinya tindak pidana pencucian uang pada PTBank BNI Tbk. Informasi yang salah atau simpang siur akanmembuat harga saham perusahaan tersebut di bursa akanbergerak secara signifikan dan hal ini dapat merugikanpemegang saham khususnya dalam hal ini adalahpemegang saham minoritas yang biasanya merupakanpemegang saham publik. Penulisan skripsi ini bermaksuduntuk melakukan pengkajian terhadap peranan Bapepam didalam kasus pembobolan dana sebesar Rp1,7 triliun yangterjadi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Sebagaimana diketahui bahwa PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk merupakan suatu perusahaan publik yangkarena statusnya tersebut berada dibawah yurisdiksiBapepam. Sebagai sebuah perusahaan publik, makakepentingan pemegang saham minoritas harus terlindungi.Untuk itu, melalui penulisan skripsi ini penulis berusahamengkaji secara yuridis peranan Bapapam dalam upayapenegakan hukum terhadap dugaan tindak pidanapencucian uang pada kasus pembobolan dana di PT BankNegara Indonesia Tbk serta mengkaji dan menganalisasecara yuridis masalah perlindungan pemegang sahamTinjauan yuridis..., Amalia Christianti, FH UI, 2005vminoritas PT Bank Negara Indonesia Tbk sehubungandengan kasus."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaporan keberlanjutan dilakukan pada PT KAI (Persero) melalui penjabaran proses pengelolaan prinsip-prinsip pelaporan serta proses pengidentifikasian pengungkapan standar dari laporan keberlanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa secara garis besar PT KAI (Persero) masih kesulitan dalam melaksanakan pengelolaan prinsip pelaporan yang sesuai dengan Pedoman GRI, serta masih tidak merata nya jumlah konten pengungkapan standar umum dengan pengungkapan standar khusus dalam laporan keberlanjutan walaupun telah menggunakan jasa konsultan eksternal.

---

This study aims to analyze how sustainability reporting in PT KAI (Persero) by elaborating the company‟s way on managing the reporting principles and the identification process on standard disclosures. This study finds that, PT KAI (Persero) is still contrained in managing the reporting principle in accordance to GRI Guidelines and there is uneven content of general standard disclosure and specific standard disclosure despite the engagement with external consultant"