Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peranan dan fungsi strategis, yaitu sebagai sarana awal dan pusat pendidikan moral keiuarga serta peningkatan kualitas generasi baru. Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan atau menikmati atau memiliki rumah yang Iayak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan dapat dilaksanakan dengan cara membangun sendiri, atau dengan cara sewa, membeli secara tunai, ataupun angsuran, dengan suatu kredit kepemilikan rumah dari bank. Namun perjanjian kredit kepemilikan, rumah bukan tanpa masalah, adapun permasalahannya dapat dirumuskan menjadi sebagai berikut : a.bagaimana perlindungan terhadap konsumen dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah yang memiliki standar baku, b.bagaimana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap nasabah dalam suatu perjanjian kredit kepemilikan rumah dan c.upaya-upaya hukum apa yang dapat ditempuh nasabah apabila kepentingannya dirugikan.Berdasarkan permasalahan tersebut didapat jawaban sebagai suatu kesimpulan berikut ini : a. bahwa perjanjian kredit yang memiliki standar baku, tidak melindungi kepentingan konsumen dalam hal ini nasabah yang terikat dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah, karena perjanjian kredit yang memiliki standar baku banyak mengandung klausula eksonerasi yang banyak digunakan oleh bank untuk menghindari kewajiban memberi ganti kerugian kepada nasabah atau konsumen. b. Walaupun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melindungi nasabah yang terikat daiam perjanjian kredit kepemilikan rumah dalam setiap tahapannya mulai dari tahap pra transaksi dimana UUPK memberikan perlindungan terhadap konsumen dari informasi yang menyesatkan dalam brosur atau iklan tentang rumah yang membuat konsumen akhirnya memutuskan untuk membeli, tahap transaksi dimana konsumen dilindungi dari perjanjian yang berstandar baku dan banyak memuat klausula eksonerasi dan tahap pasca transaksi dimana bangunan sudah diselesaikan dan akan diserahkan. Namun dalam pelaksanaannya dalam tahap pasca transaksi banyak terjadi penyimpangan, untuk itu konsumen dapat menggugat pelaku usaha balk itu developer maupun bank danlam hal ini adalah Bank BTN dengan jalan ke pengadilan maupun diluar pengadilan melalui suatu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)."

"Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi · secara pesat, maka timbul berbagai dampak. Salah satunya adalah perkembangan yang terjadi dalam dunia perbankan. Perkembangan ini dapat dilihat dari beraneka ragam produk pelayanan jasa bank yang dikeluarkan dimana salah satunya adalah kartu kredit. Pihak Penerbit Kartu Kredit biasanya telah membuat terlebih dahulu perjanjian secara sepihak yaitu Perjanjian Keanggotaan Kartu Kredit yang merupakan perjanjian baku. Dalam perjanjian ini biasanya pihak penerbit kartu kredit mempunyai posisi yang dominan, dimana klausul-klausul yang ada, biasanya memberatkan pihak pemegang kartu kredit yang dalam hal ini disebut juga konsumen. Secara jelas penerbit kartu kredit membatasi tanggung jawabnya terhadap konsumen. Posisi Pemegang kartu kredit dalam perjanjian keanggotaan kartu kredit adalah sebagai pihak yang lemah karena tidak memiliki posisi tawar menawar. Di dalam perjanjian kartu kredit Citibank sebagai suatu perjanjian baku mempunyai suatu ketidakseimbangan yang terlihat dari adanya klausul-klausul eksonerasi yang tidak adil bagi pemegang kartu kredit, dimana hal itu bertentangan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam perjanjian keanggotaan kartu kredit Citibank banyak ditemui klausul-klausul eksonerasi/eksensi, yang merugikan nasabah pemegang kartu kredit sebagai konsumen. Sebenarnya UU Perlindungan Konsumen merupakan undang-undang yang cukup baik dalam melindungi hak-hak konsumen, namun pengaturannya masih bersifat umum sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan khusus mengenai kartu kredit ini. Dan saat ini, telah ada upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yaitu dengan dibentuknya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Lembaga ini merupakan alternatif peradilan yang cukup baik dalam menyelesaikan sengketa-sengketa konsumen yang timbul."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit di Indonesia, karena pada prakteknya hak-hak pemegang kartu kredit tidak dapat terlindungi dengan baik oleh bank penerbit, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan pemegang kartu dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit. Pihak pemegang kartu kredit disini menjadi pihak yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini dapat terlihat dari perjanjian kartu kredit yang didalamnya berisikan klausula baku yang merugikan pemegang kartu. Kemudian konsumen tidak mendapatkan haknya dalam mendapatkan informasi yang benar dan jelas dari pihak bank penerbit, mengenai karakteristik dan risiko produk bank tersebut, sehingga dapat merugikan konsumen. Untuk itulah bank penerbit haruslah menyadari tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha yang berkewajiban memberikan standar pelayanan yang baik sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen. Perundang-undangan nasional, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur mengenai hak dan kewajiban mengenai konsumen dan pelaku usaha. Selain itu perundangundangan nasional lain yang terkait dengan penggunaan kartu kredit, juga dapat melindungi pemegang kartu kredit, walaupun disisi lain perundang-undangan tersebut masih terdapat beberapa kelemahan yang tidak dapat melindungi pemegang kartu kredit tersebut. Untuk itulah pemerintah memiliki peran yang menentukan dalam pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yang pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

---

This thesis discusses on the legal protection for the credit card holders in Indonesia. On the reason that in general the rights of credit card holders have been neglected by the issuer bank. The case causes the inconvenient of the credit card holders in using the card. The credit card agreement which consists of standard clauses show the weakening the rights of credit card holders. In turn consumers are unable to get their rights on accurate information with regard to the characteristics and risks of such product. For the reason mentioned, the bank as a producer shall liable to provide excellent services standard for their consumers in accordance the law.

The Law Number 8/1999 stipulates the right and obligations of the consumers and producers. Instead of the law, there are also other national legislations in relation to the use of credit card which provide the protection for the credit card holders, although the laws itself have some weaknesses. To overcome such burden, the government has the role to determine on the couching and retaining consumers protection which is implemented comprehensively by the all stakeholders such as the government, business, and the community."

"Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) oleh Pemerintah, maka perlindungan terhadap konsumen di Indonesia telah memasuki babak baru, akan tetapi maksud pemerintah yang baik ini ternyata masih menemukan banyak kendala yang membuat walaupun Undang-Undang ini sudah lebih dari 5 tahun berlaku tapi masih belum terlalu nyata pengaruhnya khususnya dalam dunia perbankan di Indonesia. Maka kami melalui penelitian kepustakaan yang didukung oleh wawancara, dan dengan tipologi penelitian eksplanatoris, telah secara khusus meneliti mengenai Perjanjian Kredit di dunia Perbankan di Indonesia. Beberapa pokok permasalahan yang kami temukan adalah dengan dilarangnya dicantumkannya beberapa klausula baku dalam Perjanjian Kredit oleh UUPK justru akan menimbulkan problem baru bagi bank untuk melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelolanya dan disalurkan melalui kredit tersebut. Selain itu juga masih ada ketentuan dalam Undang-Undang tersebut yang belum jelas dan masih terdapat kekurangannya yang menimbulkan kebingungan di kalangan perbankan dan masyarakat. Sehingga kami berkesisnpulan larangan pencantuman klausula baku yang ditetapkan oleh UUPE tersebut tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan. Seharusnva untuk beberapa klausula bukannya dilarang, melainkan harus dibatasi saja dengan syarat tertentu dan hanya untuk keadaan tertentu saja. Dengan demikian Bank tetap dapat melindungi dana masyarakat yang dikelolanya, sebaliknya pihak debitur sebagai konsumen juga tidak dirugikan. Sedangkan untuk ketentuan dalam UUPK yang belum jelas ataupun masih terdapat kelemahan tentunya masih perlu diperbaiki supaya dapat berfungsi lebih baik dan tidak menimbulkan masalah Baru. Sehingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih perlu direvisi atau ditinjau kembali untuk menghilangkan segala kelemahan atau kekurangan yang masih ada."

"Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box PT Bank Internasional Indonesia Tbk. merupakan perjanjian yang mengatur mengenai jasa penyewaan kotak dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang atau surat berharga untuk jangka waktu tertentu di bank. Barang yang dapat disimpan berupa efek-efek, dokumendokumen, surat-surat berharga, perhiasan, logam mulia, dan barang berharga lainnya. Tujuan disediakannya Safe Deposit Box adalah menghindari musnahnya dokumen atau barang berharga dari bahaya kebakaran dan menghindari hilangnya perhiasan atau barang berharga lainnya dari bahaya kecurian atau perampokan. Akan tetapi pada kenyataannya, resiko atas hilang, musnah, susut atau berubah wujudnya barang-banrang yang disimpan dalam Safe Deposit Box ditanggung oleh nasabah. Apabila dilihat dari perbandingan karakteristik antara perjanjian sewa menyewa dengan penitipan barang, maka yang lebih tepat untuk dipergunakan adalah perjanjian penitipan barang. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang berupa penelitian bahan pustaka, dan data yang dipergunakan adalah data sekunder. Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box pada dasarnya telah memenuhi ketentuan di dalam KUH Perdata. Akan tetapi dalam prakteknya, pihak bank mempergunakan klausula eksonerasi agar terlepas dari tanggung jawab jika terjadi resiko sehingga tidak sesuai dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu sebaiknya dalam membuat perjanjian, bank mencantumkan klausul-klausul yang tegas agar mudah dipahami konsumen dan memperhatikan kedudukan kedua belah pihak.

---

The lease agreement of PT Bank Internasional Indonesia Tbk.'s Safe Deposit Box regulates lease service of a particular-sized box to store goods or valuable documents for a certain period of time in the bank. Stored items can be in form of effects, documents, marketable securities, jewelry, gold, and other valuables. The purposes of Safe Deposit Box are to avoid the disappearance of documents or valuables caused by fire and to avoid jewelry or other valuables from being stolen or robbed. However, in reality, the valuables risks for any disappearance, destroyed, shrunk, or changed of shape become the customer's burden. Comparing the lease agreement than the custodian characteristic, it is easily seen that the custodian agreement is more suitable.

This is the normative research based on divining manual with secondary data. The lease agreement of Safe Deposit Box itself has completed all the basic rules in Indonesian Civil Law while in the actual case the bank used exclusion clause to be free from all the responsibilities if risk happened that is contrary with Law No. 8 Year 1999 on consumer protection. It is recommended for the agreement that Bank makes the precise clauses to be easily understood by consumer and concern each parties involved."