Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai pihak yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, Pemerintah Indonesia mengadakan suatu kerja sama dengan para investor, dimana salah satu contohnya adalah kontrak karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Analisis dilakukan dengan melihat kedudukan dari kontrak karya di dalam hukum perjanjian dan juga melihat kedudukan Pemerintah sebagai subjek hukum perdata, dengan pembahasan mendalam mengenai pelaksanaan dari klausul divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara. Oleh karena itu, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan tipe penelitian sosiolegal, dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai klausul divestasi yang timbul sebagai akibat terbentuknya kontrak karya dan memahami problematika beserta penyelesaian tersebut. Salah satu hasil dari penyelesaian sengketa ini adalah pengakuan perusahaan daerah sebagai pihak yang dapat melaksanakan proses divestasi dan saham yang akan didivestasikan berada dalam kondisi bebas dari gadai,"

"Tesis ini akan menganalisis renegosiasi kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara dengan Indonesia pada tahun 2014. Masalah yang diangkat di dalam penelitian ini adalah PT. NNT yang mengajukan keberatan dan protes melalui gugatan arbitrase terkait pelarangan ekspor mineral tembaga mentah atau ore, tetapi setelahnya menyetujui renegosiasi sebagai bentuk perdamaian dengan Pemerintah Indonesia. Alasan-alasan apa yang menjadi latar belakang keputusan PT. NNT untuk menyetujui renegosiasi menjadi pertanyaan dari penelitian ini. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan dalam jaringan dengan menggunakan literatur dan sumber berita elektronik yang berkaitan erat dengan renegosiasi PT.NNT. Data tersebut akan dianalisis menggunakan konsep-konsep MNC (Sornarajah, Heryanto) dan kepentingan nasional (Burchill) untuk melihat bentrokan-bentrokan kepentingan di belakangnya. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa PT. NNT menyetujui renegosiasi dengan Indonesia sebagai cara untuk tetap mempertahankan profit mereka di dalam pertambangan tembaga.

---

This thesis will analyze the contract renegotiation of PT Newmont Nusa Tenggara and Indonesia in 2014. The issue raised in this research is the action of PT. NNT who filed for a claim through an arbitration process related to a ban on exports of copper ore, but later agreed to renegotiate with the Government of Indonesia. The reasons behind this agreement is the question in this study. The data used in this study are literature, documents, and articles from the media related to the "clash" and renegotiation between PT. NNT and the Government of Indonesia. These data will be analyzed using the concepts of MNC's (Sornarajah Heryanto) and national interest (Burchill) to see the clashes of interests behind it. From this study, it was found that PT. NNT agreed to renegotiate with Indonesia as a means to maintain their profits in the copper mining."

"The Contract of work (kontrak karya pertambangan) is a contract between government and mining company which becomes legal consideration to the company to conducting mining business in Indonesia. In the structure of cooperation the government being the principal and the mining company becomes the contractor."

"Tesis ini menganalisis tentang pelaksanaan kewajiban penyesuaian Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009), terutama terkait dengan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalamnegeri. Secara lebih khusus tesis ini akan mengkaji pelaksanaan kewajiban PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) selaku pemegang Kontrak Karya untuk melakukan kegiatan pemurnian mineral di dalam negeri. Oleh karena jumlah dan/atau kapasitas pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) tidak sebanding dengan jumlah material tambang yang diproduksi di Indonesia, maka pelaksanaan kewajiban pemurnian mineral di dalam negeri sesuai ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 akan berdampak pada pembatasan ekspor bijih atau barang mentah pada tahun 2014. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada tahun 2014PT NNT diproyeksikan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan kegiatan pemurnian di dalam negeri. Terkait dengan hal tersebut penulis mencoba mengkaji akibat hukum yang akan timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban PT NNT untuk melaksanakan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalam negeri. Pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalam negeri (dalam jangka menengah dan jangka panjang) akan menghasilkan dampak beruntun ekonomi yang positif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Indonesia.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Pemerintah segera menyelesaikan proses renegosiasi Kontrak Karya PT NNT serta menjalankan secara konsisten ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009.

---

This thesis analyzed the implementation of the obligations of the Contract of Work Mining adjustments in Indonesia with Law Number 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Law No. 4 Year 2009), mainly related to the obligation of incrasing value-added minerals mining in the country. More specifically this thesis will examine the implementation of the obligations of PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) as the holder of the Contract of Work for

mineral refining activities in the country. Because of the number and/or capacity mineral processing and refining plant (smelter) is not comparable to the amount of material produced in the Indonesian mining, the implementation of the mineral refining obligations in the country according to the provisions of Law No. 4 Year

2009 will have an impact on export restrictions on ore or raw material in 2014. The research concludes that the projected 2014 PT NNT can not fulfill its obligation to carry out mineral refining activities in the country. In this regard the author attempts to analyze the legal consequences that would arise due to PT NNT

could not filling the obligation to increase the value-added mineral in the country. Implementation of the obligations of increased value-added mineral mined in the country (in the medium and long term) will result in a positive economic impact streak, improving economic growth and income Indonesian people. Based on these results, the authors suggested that the government will soon complete the

renegotiation process Contract of Work PT NNT and consistently execute the provisions of Law No. 4 Year 2009."

"Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih membutuhkan investasi asing. Investasi pertambangan adalah salah satu sektor potensial yang memberikan kontribusi besar pada pemasukan devisa negara dan dapat memberikan manfaat bagi rakyat. Kontrak Karya adalah salah satu bentuk kerjasama Penanaman Modal Asing dibidang pertambangan. Gugatan perdata Pemerintah Republik Indonesia terhadap PT Newmont Minahasa Raya dalam kasus Teluk Buyat menjadi salah satu kasus yang menarik perhatian berbagai kalangan untuk mempertanyakan mengenai kontrak karya antara kedua belah pihak. Tesis ini mengangkat Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Karya PT Newmont Minahasa Raya dengan Pemerintah Republik Indonesia. Metode yang dipergunakan dalam penulisan tesis adlah metode yuridis normatif.Pembahasan masalah anatara lain adalah asas kebebasan berkontrak dalam kontrak karya, hak dan kewajiban para pihak serta pendapat hakim atas kontrak Karya. Secara formal, merujuk pada syarat sahnya perjanjian, terdapat asas kebebasan berkontrak dalam Kontrak Karya, adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak tercermin dalam isi kontrak yang telah ditandatangani. Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak menemukan adanya unsur undue influence dan misbruik van onstandigheiden dalam Kontrak Karya. Hakim juga menilai bahwa Kontrak Karya antara PT Newmont Minahasa Raya dengan Pemerintah Republik Indonesia telah memenuhi asas kepatutan dan kehati-hatian serta tidak ada dwang, dwaling ataupun bedrog. Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak sudah sepatutnya menghormati asas kebebasan berkontrak dalam Kontrak karya yang telah disepakati. Yurisprudensi dan Kontrak Karya sebagai perjanjian yang memiliki sifat lex specialis derogate lex generale menjadi salah satu pertimbangan Hakim pada saat memutuskan bahwa persengketaan kedua belah pihak harus kembali pada klausul arbitrase yang telah disepakati."

"Kilau pesona berbagai hasil tambang di Indonesia mampu menarik minat kalangan investor untuk menanamkan modalnya di bidang pertambangan. Meski gejolak moneter tengah melanda Indonesia, ternyata minat pengusaha asing untuk melakukan bisnis di sini tetap tinggi. Salah satu pemenuhan kewajiban perpajakan yang diterapkan dalam bidang pertambangan adalah pemenuhan kewajiban pajak tahun berjalan atau lebih dikenal dengan Pajak Penghasilan Pasal 25. Pokok permasalahan adalah bagaimana ketepatan pemenuhan kewajiban pajak tahun berjalan selama ini di bidang pertambangan. Permasalahan lainnya adalah bagaimana pendapat pihak - pihak yang berkait dengan sistem pemenuhan kewajiban pajak tahun berjalan tersebut serta bagaimana seyogyanya diterapkan pemenuhan kewajiban pajak tahun berjalannya, sehingga lebih mendekati pajak yang terutang di akhir tahun, Penulisan dalam tesis ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Dengan menguraikan data yang diperoleh dari penelitian kemudian mengadakan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dokumen yang terkait dan data lapangan. Indonesia mengenal 2 metode pemenuhan kewajiban pajak tahun berjalan, yaitu Metode Pasal 25 ayat (1) atau dikenal dengan Metode Umum dan Metode Pasal 25 ayat (7) atau dikenal dengan Metode Triwulan. Pada pertambangan, perlakuan pajak tahun berjalan diterapkan dengan Metode Pasal 25 ayat (1). Penerapan Metode Pasal 25 ayat (1) pada perusahaan pertambangan selalu mengalami perbedaaan yang signifikan, baik pada saat produksi naik maupun pada saat produksi menurun. Hal ini tentu berpengaruh bagi cash flow perusahaan pertambangan. Sementara, Pasal 25 ayat (7) Undang - Undang Pajak Penghasilan tidak memberikan defenisi " badan - badan tertentu lainnya" yang diperkenankan menerapkan Metode Pasal 25 ayat (7), Pemenuhan kewajiban pajak tahun berjalan pada perusahaan tambang berdasarkan kenyataan seyogyanya diizinkan menggunakan Metode Pasal 25 ayat (7), sehingga tidak bertentangan dengan prinsip perpajakan yaitu keadilan dan kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan seyogyanya tegas, jelas sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari Wajib Pajak dan fiskus."

"Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia seyogyanya digunakan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi bangsa asing untuk menanam modal mereka di Indonesia dalam rangka mengembangkan kemakmuran bangsa Indonesia dengan memanfaatkan kekayaan alam bumi Indonesia. Akan tetapi agar kemakmuran rakyat Indonesia dapat terjamin, maka perusahaan tambang asing diwajibkan untuk menjual sahamnya kepada Pemerintah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Namun di dalam prakteknya kewajiban divestasi perusahaan pertambangan asing ini belum dapat berjalan dengan lancar. Maka dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai masalah mengapa divestasi tersebut masih terhambat sehingga pada akhirnya dapat dijadikan alasan untuk melakukan renegosiasi kontrak karya antara pihak asing yakni PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia.Indonesia is a country which is rich in natural resources. These natural resources are, in the first place for the benefit of the Indonesian people. In recent years, the Indonesian government has removed certain obstacles to foreign investment in Indonesia so as to exploit these natural resources and in turn, to increase the prosperity of all Indonesians. However, at particular times, foreign mining companies are obliged to sell their shares to the government of Indonesia. In practice, this divestment obligation has not been exercised smoothly. This thesis attempts to answer why divestment has not been exercised smoothly especially in regards to the renegotiation of the Contract of Works between PT. Freeport Indonesia and the Government of Indonesia."