Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Eksekusi merupakan langkah akhir dalam penyelesaian suatu perkara perdata. Salah satu jenis eksekusi adalah penghukuman kepada seseorang untuk membayar sejumlah uang dengan cara menjual harta kekayaan milik termohon eksekusi. Penjualan ini dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara. dan dipimpin oleh seorang Pejabat Lelang. Objek yang dilelang dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak tetapi pada umumnya objek lelang eksekusi dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan negeri lebih banyak berupa benda tidak bergerak daripada benda bergerak. Dalam prakteknya, pelaksanaan lelang eksekusi sering menimbulkan masalah arena lelang eksekusi dilakukan secara paksa. Masalah tersebut bisa disebabkan faktor objek lelang yang tidak jelas maupun adanya bantahan atau gugatan dari termohon eksekusi atau pihak ketiga sehingga menimbulkan adanya sengketa baru. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai aspek yuridis pelaksanaan lelang benda tidak bergerak berupa tanah dalam rangka eksekusi putusan pengadilan negeri dan analisis permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan alat pengumpulan data yang berupa studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Skripsi ini diharapkan dapat memberi solusi atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang tersebut sehingga lelang tersebut dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan memberi kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya."

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan benda tetap berupa hipotik kapal laut dan hak tanggungan atas tanah dalam hal kepailitan. Pada umumnya pelaksanaan eksekusi harta pailit dilakukan oleh Kurator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”). Akan tetapi UUK-PKPU memberikan kewenangan kepada kreditur pemegang hak jaminan untuk dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dimana ketentuan Pasal tersebut sejalan dengan diakuinya hak separatis dari pemegang jaminan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pelaksanaan eksekusi hipotik kapal laut dalam kepailitan PT Putrajaya Offshore Lines dan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atas tanah dalam kepailitan PT Kepsonic Indonesia, masing-masing pelaksanaan eksekusinya memiliki hambatan dan resiko tersendiri. Hambatan dan resiko tersebut patut untuk diulas lebih mendalam dikarenakan kedua obyek jaminan tersebut merupakan obyek yang sering dijadikan jaminan pelunasan utang kepada bank dan dapat ditemui dalam beberapa kasus kepailitan. Untuk itu penulis akan meneliti bagaimana pelaksanaan eksekusi benda tetap dan hambatan-hambatan yang dimiliki dalam kasus kepailitan PT Putrajaya Offshore Lines dan kasus kepailitan PT Kepsonic Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan benda tetap berupa hipotik kapal laut dan hak tanggungan atas tanah, masing-masing memiliki resikonya tersendiri sehingga kreditur pemegang jaminan perlu memperhitungkan potensi ancaman dan resiko yang dapat muncul dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, sebelum memutuskan untuk melakukan eksekusi sendiri dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU atau melalui kurator.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the execution of fixed objects securities in the form of hypothec over ships and security right over lands in the event of bankruptcy. In general, curator is authorized to perform the execution of bankruptcy assets in accordance with the Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payments (“Bankruptcy Law”). However, the Bankruptcy Law gives an authority to the secured creditors to execute their rights as if the bankruptcy does not occur. In the execution of Hypothec over Ships of PT Putrajaya Offshore Lines’s bankruptcy case and the execution of security right over lands and buildings of PT Kepsonic Indonesia’s bankruptcy case, each execution has its own obstacles and risks. Such obstacles and risks are ought to be reviewed because both of security objects are often to be used as security under loan agreement with the bank and such security objects are often to be found in several bankruptcy cases. Therefore, the writer hereby researches on how the execution of the fixed assets and its obstacles in the case of PT Putrajaya Offshore Lines and PT Kepsonic Indonesia’s bankruptcy. The method of the research is using literature method based on juridical normative basis. The writer found that as the result of this research, the implementation of execution of fixed assets securities either in the form of mortgage over ships or security right over lands and buildings have its own risks and therefore the secured creditor needs to calculate the potential obstacles and risks before deciding to perform the execution by itself with the limitation as stipulated in the Bankruptcy Law or deliver it to the curator., This thesis discusses about the execution of fixed objects securities in the form of hypothec over ships and security right over lands in the event of bankruptcy. In general, curator is authorized to perform the execution of bankruptcy assets in accordance with the Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payments (“Bankruptcy Law”). However, the Bankruptcy Law gives an authority to the secured creditors to execute their rights as if the bankruptcy does not occur. In the execution of Hypothec over Ships of PT Putrajaya Offshore Lines’s bankruptcy case and the execution of security right over lands and buildings of PT Kepsonic Indonesia’s bankruptcy case, each execution has its own obstacles and risks. Such obstacles and risks are ought to be reviewed because both of security objects are often to be used as security under loan agreement with the bank and such security objects are often to be found in several bankruptcy cases. Therefore, the writer hereby researches on how the execution of the fixed assets and its obstacles in the case of PT Putrajaya Offshore Lines and PT Kepsonic Indonesia’s bankruptcy. The method of the research is using literature method based on juridical normative basis. The writer found that as the result of this research, the implementation of execution of fixed assets securities either in the form of mortgage over ships or security right over lands and buildings have its own risks and therefore the secured creditor needs to calculate the potential obstacles and risks before deciding to perform the execution by itself with the limitation as stipulated in the Bankruptcy Law or deliver it to the curator.]"

"Kasus ini mengenai harga lelang yang terlalu jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran. Debitur meminjam uang kepada Kreditur dengan menjaminkan tanahnya. Namun pada saat jatuh tempo, Debitur tidak dapat membayar utangnya. Kreditur melakukan eksekusi terhadap tanah tersebut dengan melakukan penjualan melalui lelang. Pernasalahannya adalah apakah penjualan obyek lelang yang jauh dibawah harga pasar membuat lelang menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan? Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak pembeli lelang yang beritikad baik dengan adanya pembatalan lelang? Apakah lelang memudahkan para pihak dalam menyelesaikan kredit macet bank pemerintah? Debitur mengajukan gugatan pembatalan lelang melalui Pengadilan. Menurut Kantor Lelang, lelang yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan. Pengadilan memutuskan membatalkan lelang dan semua surat akibat lelang. Pembeli yang beritikad baik seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Pembeli dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Kantor Lelang. Dengan permasalahan yang timbul setelah lelang, namun lelang tetap lebih memudahkan para pihak untuk menyelesaikan kredit macet dibandingkan dengan harus mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk melakukan eksekusi jaminan yang membutuhkan proses yang panjang dan lama. Lelang mempunyai kelebihan yaitu adil, aman, cepat dan efisien, mewujudkan harga yang wajar dan memberikan kepastian hukum.

---

This case is about the price of an auction that is far below the market price. Debtor lends some money from the creditor by using his land as collateral. But when the time is due, the debtor cannot pay his debt. Creditor executes the land by doing some selling through auction. The problem is whether the selling of an auction object that is far below the market price would make the auction illegal and can be canceled? How is the legal protection for the buyer of the auction that is well-intentioned as the result of the cancellation of the auction? Is auction helping the parties in solving stagnant credit of government banks? Debtor forwarded legal suit of cancellation of the auction through the court. According the Auction House, the auction had been done in accordance with the regulations. The court decides to cancel the auction and all the consequences of the auction. The well-intentioned buyer supposedly being protected by the law. The buyer can forward a compensation claim to the Auction House. With the arising problems after the auction, it is still helping the parties to solve stagnant credit. Auction takes less time to be carried out rather than filling legal suit to the Court to execute the collateral. The court will need a longer and more complicated process. Auction has positive sides, which are just, safe, fast and efficient, can give a reasonable price and legal certainty."

"Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indoneisa. Pemerintah mengambil kebijakan deregulasi yang kemudian diikuti dengan kebijakan debirokratisasi disektor perbankan. Mereka menawarkan berbagai fasilitas kredit dan bunga yang cukup menarik, akibatnya kredit yang disalurkan kepada masyarakat meningkat dengan pesat. Kemudahan mendapatkan kredit mendapatkan mengakibatkan kredit macet kian meningkat. Pemberian fasilitas kredit tersebut memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit khususnya dan kepastian hukuman jaminan termasuk dalam kategori jaminan khusus, dimana jaminan tersebut timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang berupa jaminan yang bersifat kebendaan maupun perorangan. Jaminan hak tanggungan yang saat ini digunakan oleh perbankan dalam pemberian kredit dimana dananya sebagian atau seluruhnya merupakan dana negara dan banyak debitor yang meminjamnya wanprestasi, maka salah satu upaya pengembaliannya secara cepat, antara lain dapat dilakukan oleh kreditor dengan menyerahkan piutangnya kepada yang berwenang atau dapat dilakukan penjualan barang jaminan debitor yang dilakukan secara lelang melalui kantor lelang."

"Dalam setiap perjanjian kredit, adanya suatu jaminan sebagai syarat dan pegangan bagi Bank Buana Indonesia dan terhadap jaminan yang merupakan harta bersama, yang diberikan debitur telah dipasang Hak Tanggungan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan telah mendapat persetujuan isteri atas pemasangan Hak Tanggungan tersebut. Pada saat debitur cidera janji, maka pihak Bank Buana Indonesia meminta pengadilan untuk mengeksekusi agunannya yang merupakan harta bersama karena perkawinan. Pada saat proses eksekusi berjalan timbul perlawanan oleh isteri dengan alasan hutang yang dijadikan agunan tanpa sepengetahuannya dan isteri tidak pernah menandatangani surat persetujuan untuk menjaminkan harta bersama tersebut. Dengan adanya bantahan yang diajukan isteri, maka eksekusi terhadap agunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Hal ini menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan walaupun pada akhirnya Pengadilan memutuskan menolak bantahan yang diajukan oleh isteri. Oleh karena itu ji! pada saat pembebanan Hak Tanggungan pihak Bank Buana Indonesia dan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus berpegang : pada prinsip kehati-hatian. Hal ini sangat penting agar dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan jika terjadi kredit macet dapat dengan mudah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4/1996."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemenang lelang lelang Hak Tanggungan apabila benda lelang yang dijual dengan lelang berbeda dengan yang ada pada pengumuman lelang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 123/Pdt.G/2018/PN.Mnd) Sehubungan dengan topik ini, penulis menganalisis perlindungan hukum dari pemenang lelang dan tanggung jawab Pejabat Lelang dan Kreditor sebagai Penjual lelang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa perbedaan antara objek lelang dalam kenyataan dan dalam iklan dapat mengakibatkan pembatalan lelang. Perlindungan hukum bagi Pemenang Lelang dalam kasus ini adalah pengadilan Menghukum penjual untuk membayar semua kerusakan material dan imaterial yang diderita oleh pemenang lelang. Petugas Lelang berdasarkan Pasal 11 PMK-94 dalam melakukan wewenang mereka juga memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan lelang yang mereka pimpin, tetapi mereka masih dapat bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian selama tindakan mereka dapat dibuktikan di pengadilan. Dan penjual yang tindakannya terbukti di pengadilan sepenuhnya bertanggung jawab atas tuntutan pidana dan / atau tuntutan hukum perdata. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Pejabat Lelang dan Kreditor sebagai penjual lelang memeriksa dengan saksama data dan dokumen lelang dan lebih memperhatikan persiapan lelang.

---

This thesis discusses the legal protection of the winning bidder of Mortgage Rights auction in the case that the auction object put up for sale by auction is different from that in the auction advertisement (a case study of Manado District Court's decision Number : 123/Pdt.G/2018/PN.Mnd)In relation to this topic, the writer analyses the legal protection of the winning bidder of the auction and the responsibility of the auctioneer and the creditor as the seller of the auction. The research uses a normative juridical method with a qualitative data analysis approach. The writer concludes that the difference between the auction object in reality and in the advertisement may results in the annulment of the auction. The legal protection for the Winning Bidder in this case is the court Punish the seller to pay for all material and immaterial damages suffered by the winning bidder. Auctioneer based on Article 11 of the PMK-94 in doing their authority also has responsibility for the conduct of the auctions they lead, but they can still be liable for errors and negligence as long as their actions can be proven in court. And the seller whose actions are proven in court is fully liable for criminal prosecution and/or civil lawsuits. Therefore, the writer suggests that the auctioneer and the creditor as the seller of the auction examine closely auction data and documents and give more attention to auction preparation."

"Skripsi ini membahas tentang suatu lelang yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh putusan pengadilan. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Putusan Nomor 226/Pdt. G/2003/PN Jkt Tim menyatakan bahwa suatu lelang atas tanah yang merupakan pelaksanaan eksekusi dari putusan Nomor 225/T/1981.G/PN Jkt Tim dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian deskriptif-analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan Surat Keterangan Tanah dalam suatu lelang atas tanah dan kerancauan objek sita eksekusi mengakibatkan lelang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

---

This thesis discusses about an auction that staed unenforceable by a Court. The issue on this thesis is, how decision Number 226/Pdt. G/2003/PN Jkt Tim assert that an auction for land that is the execution to the decision No. 225/T/1981.G/PN Jkt Tim declared unenforceable.

The method used in this study is library research with descriptive-analysis type.

The results showed that in the absence of a official statement of land in land auction and because the object fault in execution, so the auction is declared unenforceable."

"Salah satu cara paling umum untuk mengalihkan hak atas tanah adalah dengan jual beli. Perjanjian jual beli atas tanah dapat dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas tentang akibat hukum suatu akta jual beli yang caat yuridis, tanggungjawab dari PPAT terhadap pembuatan Akta Jual Beli Nomor 61/2016 yang cacat yuridis, serta perlindungan hukum bagi kreditur selaku pemegang hak tanggungan yang penetapan lelang eksekusi hak tanggungannya dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui studi dokumen dengan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akta jual beli yang cacat yuridis mengakibatkan akta jual beli batal demi hukum, bahwa PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban secara administrasi, secara perdata, dan bahkan secara pidana, serta bahwa perlindungan hukum bagi kreditur selaku pemegang Hak Tanggungan yang penetapan lelang hak tanggungannya dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri, dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur dan PPAT selaku pembuat AJB yang cacat yuridis serta kreditur dapat mengajukan ganti kerugian secara materiil dan imateriil.

---

One of the most common ways of transfer land rights is buying and selling. The land purchase agreement was made before the official who was held, namely PPAT in the form of an authentic deed. This thesis discusses the legal consequences of a principal agreement with invalid guarantees due to juridical defects and procedural defects, the responsibility of the PPAT for the making of Sale and Purchase Deed No. 61/2016 that is defective juridical and procedural defects, as well as legal protection for creditors as holders of dependents stipulation of auction for the execution of the mortgage is canceled by the decision of the District Court. The research method used in this study is normative juridical through the study of documents with qualitative data analysis methods. The conclusion of this research is that the principal agreement between the creditor and the debtor is an illegal and cancelable agreement, that the PPAT can be held accountable administratively, civilly, and even criminally, and that legal protection for the creditor as the holder of the Underwriting Right determines the auction the mortgage is canceled by the District Court's decision, can file a lawsuit against the law by the debtor and PPAT who made a principal agreement with invalid guarantees due to juridical defects and procedural defects and creditor can file material and immaterial damages.

"

"ABSTRAKSalah satu sektor jasa dalam perekonomian yang perludigali dalam rangka pemberdayaan perekonomian nasional gunamembantu Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yangberkepanjangan adalah Lelang, karena lelang memiliki fungsiyang strategis dalam rangka memperlancar arus barang danmemberikan pendapatan kepada masyarakat serta retribusikepada negara. Lelang secara keseluruhan telah ikutberperan serta dalam perekonomian nasional namun belumsignifikan. Untuk meningkatkan perannya, perlu diketahuidan diteliti melalui analisis yuridis yang dilakukanterhadap ketentuan Vendu Reglemen t dan Vendu Instructie,serta peraturan pelaksanaan yang meliputi dasar hukumlelang, peran pemerintah, Balai Lelang, Pejabat Lelang danpungutan lelang, di samping analisis terhadap lelang dalampraktek. Dari analisis tersebut terdapat kendala-kendalayang perlu diupayakan untuk dibenahi dan disempurnakanagar lelang lebih berperan dalam pemberdayaan perekonomiannasional. Upaya tersebut adalah mengganti Vendu Reglemen tdan Vendu Instructie yang sudah tidak sesuai lagi dengankondisi zaman dan pembenahan/penyempurnaan secara bertahapterhadap peraturan dan mekanisme lelang yang lebihprofesional yang menyangkut penurunan tarif dan penyederhanaan jenis pungutan lelang, menyederhanakanprosedur lelang, pengangkatan Pejabat Lelang yang mandiri,dan independen dan profesional, memberikan peran lebihbesar kepada swasta/Balai Lelang. Berkenaan dengan upayatersebut jenis lelang sukarela yang memiliki potensi danprospek yang cukup besar dalam perekonomian nasional perlulebih diberdayakan dan dikembangkan. Namun upaya lain dalammemasyarakatkan lelang perlu dilakukan pula melaluisosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha secara terusmenerus.Penelitian ini mempergunakan analisis normatifdeskriptif melalui penelitian kepustakaan dan wawancaradengan para nara sumber yang dianggap mewakili (Probabilitysampling)"