Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Widiastuti, Ida, 0588007218, Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Umum Kereta Api Terhadap Kecelakaan Kereta Api , Januari 1993.Setiap orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada pihak lain diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Hal itu disebabkan karena akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan menimbulkan keresahan berupa tidak adanya keseimbangan yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya tangggung jawab dalam bentuk pemberian ganti rugi dari pelaku perbuatan melawan hukum kepada pihak yang dirugikan (korban). Dengan demikian maka keseimbangan dalam masyarakat pulih kembali . Tuntutan ganti rugi pada pihak pelaku perbuatan melawan hukum didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hal ini penggugat harus dapat membuktikan bahwa syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum telah dipenuhi oleh pelaku. Namun tidak saja pelaku perbuatan melawan hokum yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Tetapi juga termasuk orang yang berada di bawah tanggungannya. Penjaga pintu perlintasan kereta api karena kelalaian nya berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bersalah karena telah memenuhi syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum. Perumka sebagai badan usaha mihk negara yang menangani masalah angkutan perkeretaapin merupakan badan hukum yang mempekerjakan penjaga pintu lintasan kereta api . Akibat dari kecelakaan itu tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut Perumka. Hal ini disebabkan karena pegawai trsebut berada di bawah tanggungannya, dengan demikian Perumka harus pula bertanggung jawab berdasarkan pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata."

"Perkeretaapian di Indonesia yang merupakan sebagai salah satu moda transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, serta keseimbangan dan kepentingan umum untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan Nasional. Pelayanan yang kurang memuaskan, khususnya terhadap penumpang kelas ekonomi dan sering terjadinya kecelakaan kereta api di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, maka perkeretaapian di Indonesia tidak lagi memenuhi asas dan tujuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkeretaapian. Dengan terjadinya kecelakaan kereta api, siapakah pihak yang harus bertanggung jawab atas. kerugian yang diderita oLeh korban dan bagaimanakah bentuk ganti rugi yang diberikan oleh PT. KAI kepada para korban/ahli waris korban. Selain itu, karena jumlah korban yang bersifat massal, apakah dapat juga diajukan gugatan class action. Jawaban atas ketiga permasalahan tersebut adalah dalam terjadinya kecelakaan kereta api, pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh korban ada lah PT. KAI, Menhub RI, Menneg Pendayagunaan BUMN, dan Menteri Keuangan RI. Sedangkan bentuk ganti rugi yang diberikan oleh PT. KAI berupa santunan asuransi jasa raharja. Dan gugatan secara class action dapat diajukan oleh korban atau ahli waris korban kecelakaan kereta api kepada para pihak yang dapat dipertanggung jawabkan."

"Latar belakang dan tujuan Sebagai pekelja yang sangat berperan dalam operasional pelayanan transportasi kereta api, masinis dan asisten masinis harus selalu dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental agar dapat menjamin keselamatan penumpang dan masyaralcat Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan stres kelja yang dialami masinis dan asisten masinis dengan suspek gangguan mental emosional. Met ode Penelitian ini menggunakan desain potong lintang dengan 105 orang responden yang dipilih secara konsekutif. Pengukuran stres kelja menggunakan kuesioner Survey Diagnostic Stress (SDS) dan kuesioner penilaian terhadap lingkungan kelja. Pengukuran suspek gangguan mental emosional dengan menggunakan kuesioner Symptom Check Lut 90(SCL90). Hasil dan kesimpulan Masinis dan asisten masinis yang mengalami suspek gangguan mental emosional adalah 16,2 %. Faktor-faktor yang berhubungan bermakna dengan suspek gangguan mental emosional adalah stres kerja (OR.adj.=3,73; 95% CI=l,36 - 10,22), lama kerja (OR.adj=4,93; 95% CI=l,56- 15,59), dan kebiasaan rekreasi (OR.adj=4,92; 95% CI=l,68 - 14,35). Tidak ditemukan adanya perbedaan bermakna suspek gangguan mental emosional pada masinis dan asisten masinis. Perlu dilakukan upaya untuk mengurangi stres kerja dengan memperbaiki lingkungan kerja di lokomotif.

---

Background and purpose As workers who are instrumental in the operation of railway transport services, locomotive driver and assistant driver should always be in good health both physically and mentally in order to ensure the safety of passengers and the surrounding communities. The purpose of this study was to determine the association of work stress with suspected mental emotional disorders among locomotive driver and assistant driver. Metbod This study used a cross-sectional design with I 05 respondents selected at consecutive. Job stress was measured using Stress Diagnostic Survey (SDS) questionnaire and a questionnaire assessment of the work environment Suspected mental emotional disorders was measured using the Symptom Check List 90 (SCL90). Results and conclusions Prevalence of suspected mental emotional disorder among locomotive driver and assistant driver was 16.2%. Factors associated with suspected mental emotional disorder are work stress (OR.adj=3,7; 95% CI = 1,36 to 10,22), working hour (OR.adj= 4.93; 95% CI= 1,56- 15,59), and recreational habits (OR.adj=4,92; 95% CI=1,68 to 14,35). There were no significant differences in the suspected emotional mental disorders among locomotif driver and assistant driver."

"Keluhan pendengaran subyektif yang dirasakan oleh pekerja merupakan salah satu dampak yang sering terjadi pada banyak pekerja yang terpajan bising. Keluhan pendengaran subyektif yang dirasakan oleh masinis merupakan salah satu indikasi adanya gangguan kesehatan masinis, terutama yang terkait dengan gangguan pendengaran (auditori) yang terjadi akibat kebisingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara beberapa risiko penyebab timbulnya keluhan pendengaran subyektif dengan timbulnya keluhan pendengaran subyektif yang dirasakan oleh masinis kereta api Dipo Lokomotif Jatinegara tahun 2008. Angka timbulnya keluhan pendengaran subyektif yang dirasakan oleh masinis kereta api diasumsikan akan terus meningkat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April ? Juni 2008 di kantor Dipo Lokomotif Jatinegara dan kabin lokomotif kereta api Ciebon Express. Sampel pada penelitian ini sama dengan jumlah populasi masinis kereta api yang bertugas di Dipo Lokomotif Jatinegara, yaitu sebanyak 94 orang. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa alat ukur bising (sound level meter) dan kuesioner. Ada dua variabel independen yang diteliti, yaitu tingkat kebisingan di dalam kabin lokomotif dan lama masinis terpajan bising per hari. Sementara itu, ada tiga hal yang dikelompokkan menjadi variabel perancu, yaitu usia masinis, masa kerja masinis, dan penggunaan alat pelindung telinga (APT).Hasil pengukuran tingkat kebisingan menunjukkan bahwa selama perjalanan dari Jakarta menuju Cirebon, tingkat kebisingan terendah terjadi pada saat kereta berhenti dengan keadaan mesin ON, sementara hasil tertinggi terjadi pada saat masinis membunyikan klakson panjang. Sementara itu, hasil analisis univariat menunjukkan bahwa dari semua sampel, hampir setengahnya menunjukkan adanya keluhan pendengaran subyektif. Sedangkan untuk variabel independen, didapatkan hasil bahwa sebagian besar masinis terpajan bising selama lebih dari 4 jam per hari, berusia lebih dari 40 tahun, telah bekerja dengan masa kerja lebih dari 5 tahun, dan tidak ada yang menggunakan alat pelindung telinga saat bekerja. Untuk analisis bivariat, didapatkan hasil bahwa dari keseluruhan variabel independen dan perancu yang diteliti hubungannya dengan variabel dependen, tidak ada satu pun variable yang menunjukkan adanya hubungan dengan timbulnya keluhan pendengaran subyektif.Saran yang dapat diberikan kepada sesuai dengan penelitian ini adalah agar pihak PT. Kereta Api (Persero) melaksanakan program konservasi pendengaran agar kesehatan dan produktivitas masinis tetap terjaga dan perjalanan kereta api yang sehat dan selamat dapat tercipta."

"Kesehatan jiwa dan kesehatan tubuh tidak dapat dipisahkan, karena berkaitan dengan kemampuan dasar manusia. Salah satu masalah kesehatan jiwa yang dihadapi pekerja adalah stres kerja. Stres kerja berhubungan erat dengan timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung, stroke, kecelakaan kerja, menurunnya produktifitas dan meningkatnya pengeluaran suatu perusahaan dalam hal kompensasi pekerja, kecelakaan kerja dan ketidakmampuan, gangguan stres kerja dapat mengenai pekerja dimana saja, juga pekerjaan sebagai seorang masinis kereta api. Keselamatan operasional dan kinerja perusahaan angkutan kereta api tidak terlepas dari peran penting para masinis, sehingga diperlukan masinis yang sehat baik fisik maupun mentalnya.Penelitian ini meninjau masalah bahaya psikososial dalam kaitannya dengan stres kerja dikalangan para masinis di Divisi Angkutan Perkotaan Jabotabek PT. Kereta Api (Persero), dengan pendekatan cross-sectional, menggunakan cara pengukuran life event scale menggunakan tehnik self report measure melalui kuesioner, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat stres kerja dan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat stres kerja pada masinis. Populasi penelitian berjumlah 153 orang dengan sampel penelitian sebanyak 101 orang.Ditemukan tingkat stres kerja ringan sebesar 82,2 %, stres kerja sedang 17,8 %, sedangkan tingkat stres kerja berat tidak ada ditemukan. Uji statistik yang dilakukan adalah Chi-Square, untuk melihat hubungan asosiasi antara faktor yang diperkirakan sebagai stressor dengan stres kerja. Adapun faktor-faktor yang berhubungan secara bermakna dengan tingkat stres kerja para masinis adalah kebisingan (nilai p = 0,03) dan rutinitas kerja (nilai p = 0,02).Hasil penelitian ini dapat dijadikan data awal untuk pelaksanaan penaggulangan stres kerja, akan tetapi untuk langkah selanjutnya perlu dilakukan penelusuran lebih jauh terhadap timbulnya stres kerja serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan metoda yang lain. Untuk mencegah, dan mereduksi stres kerja pada masinis dan seluruh karyawan perusahaan dapat dilakukan dengan pendekatan organizational change, yaitu merubah kondisi kerja ke arah yang lebih baik, dikombinasikan dengan pendekatan stress management, yaitu memberikan training manajemen stres dan employee assistance program (EAP).Daftar bacaan : 27 (1973 - 2001)

---

Study about Job Stress of the Train Drivers at PT. Kereta Api (Persero) in Jabotabek Commuter Division, 2002Physical and mental health can't separate, because it's related with the human basic ability. One of the mental health problems that the worker is the job stress. Job stress are close related with the appearance of various illness like cardiovascular disease, stroke, working accident, decreasing of the productivity and increase the company spend of the matter worker compensation, working accident and inability. The job stress can affected the worker anywhere, also the training drivers. The operational safety and the performance of the train transportation company are hold from an important part of the train drivers, with result of that; it's a need a train driver which are the mentality and physically in good health.

This research are observe the social psychology hazards in related with job stress at the circle of train drivers at PT. Kereta Api (Persero) in Jabotabek Commuter Division, with the cross-sectional approach, using the life event scale measurement with self report measure by questioner, which have purpose to gain a illustration of the job stress level and the factors which related with the job stress level on the train drivers. Research population total are 153 people with the research sample total are 101 people.

The low level of job stress is founded 82, 2 %, medium level 17, 8 %, while the high level are not found. The valid statistic test are Chi-Square, to see the associate relation within the suppose factor as the stressor with job stress. There is relating factors according to the train drivers job stress levels are noise (p value = 0, 03) and working routines (p value = 0,02 ).

The research result can be an early data to handling the job stress, but for the next step are need to do more investigation concerning the appearance of job stress with the influence factors with the different method. To prevent and reduction the job stress on the train drivers and the whole company employees can do with the organizational change approach, that is to improve working conditions, with the combination of stress management approach, that is providing a stress management training and an employee assistance program (EAP).

References: 27 (1973 - 2001)"

"Skripsi ini membahas mengenai Komite Nasional Kewenangan Transportasi (KNKT) dan Kepolisian yang memiliki kewenangan yang beririsan dalam hal penanganan kecelakaan transportasi kereta api, dimana KNKT memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi kecelakaan transportasi, sedangkan Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Untuk mempermudah pemahanan, skripsi ini mengambil contoh kasus kecelakaan KA S5 (Fajar Utama Ekspres) dan KA BBR1 (Babaranjang) pada tahun 2005. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum positif yang mengatur mengenai kewenangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan kecelakaan transportasi kereta api. Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah mengenai kewenangan yang beririsan antara KNKT dan Kepolisian dalam penanganan kecelakaan transportasi, kemudian bagaimana pelaksanaan dan pengaturan dari kewenangan yang beririsan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui KNKT dan Kepolisian dalam hal kecelakaan transportasi kereta api dan untuk mengetahui mengenai penanganan kecelakaan transportasi kereta api dalam hal kewenangan yang beririsan antara KNKT dan Kepolisian. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa KNKT dan Kepolisian perlu mengatur secara jelas mengenai kewenangan yang beririsan dalam penanganan kecelakaan transportasi kereta api dan keduanya perlu menentukan bentuk pengaturan yang tepat untuk mengatur kewenangan yang beririsan tersebut.

---

This thesis discusses about the National Transportation Safety Committee (NTSC) and the Police which have intersecting authority in handling railway accidents, where the NTSC has the authority to conduct transportation accident investigations, while the Police have the authority to carry out investigations.

To make it easier to understand, this thesis takes the case of the KA S5 (Fajar Utama Express) and KA BBR1 (Babaranjang) accidents in 2005. This thesis is a normative legal research that focuses on positive law governing the authority of the National Transportation Safety Committee and the Indonesian National Police in handling railway accidents.

The main problem of this thesis is about the authority which intersects between the NTSC and the Police in handling transportation accidents, then how the implementation and arrangement of the authorities intersect. The purpose of this study is to find out about the NTSC and the Police in handling the railway transportation accidents and to find out about the handling of railway transportation accidents in terms of the authority that intersected between the NTSC and the Police.

The results of this research are the NTSC and the Police need to clearly regulate the authority that intersects in handling of train transportation accidents and both of them need to determine the appropriate form of regulation to regulate the intersecting authority."

"Alat angkutan penumpang umum massal seperti Kereta Api sangat diperlukan dalam masyarakat. Masyarakat pengguna alat angkutan penumpang umum khususnya Kereta Api, tidak dapat menolak kemungkinan terjadi kecelakaan sebagai risiko yang setiap saat ada. Kondisi yang kurang memadai dan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat akan alat angkutan penumpang umum itu sendiri sebagai salah satu penyebab kecelakaan. Keikutsertaan pemerintah diperlukan untuk membantu masyarakat jika mengalami kecelakaan dalam menggunakan alat angkutan penumpang umum seperti Kereta Api melalui pemberian santunan. Dengan maksud dan tujuan pemberian santunan, pada tahun 1964 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Untuk melaksanakan Undang-undang tersebut, dibentuk PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai penanggung yang khusus menyelenggarakan program asuransi sosial atau asuransi wajib kecelakaan alat angkutan penumpang umum. PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan menetapkan prosedur dan proses yang harus dilakukan oleh korban atau ahli warisnya, berupa pengisian Dokumen Dasar Pengajuan Santunan dan melengkapinya dengan berkas terkait, yang dalam prosedur dan proses tersebut juga terdapat kelemahan. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 lebih lanjut yakni memberikan santunan kepada korban atau ahli waris kecelakaan Kereta Api, PT. Jasa Raharja (Persero) mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Kereta Api (Persero) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.(DIR)."

"Pada mulanya pembuatan Undang-undang hukum pidana berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum pidana....."