Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTanggal 14 Februari 2018 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ditunda pengesahannya hingga waktu yang belum ditentukan , beberapa pasal dianggap masih bermasalah. Salah satu pasal tersebut mengenai perluasan tidak pidana perzinaan. Pasal baru yakni dapat dipidananya laki-laki yang bersetubuh dengan perempuandengan menjanjanjikan perkawinan kemudian diingkar, dimasukan kedalam bagian tindak pidana perzinaan. Pasal tersebut dirumuskan untuk melindungi kepentingan perempuan, di sisi lain pasal tersebut juga dapat menjadi fator kriminogen yang bias membuat perempuan korban beralih menjadi pelaku tindak pidana. Tulisan ini mnegkaji mengenai posisi perempuan di antara pasal perlindungan serta pasal yang mengancam kriminalisasi terhadap perempuan. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan kajian keputusan untuk menemukan permasalahan serta pemecahnya. Hasilnya, pasal perlindungan bagi perempuan dapat menjadi faktor yang mengkriminalisasi perempuan korban, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati agar tujuannya tidak tergeser. "

"Pembangunan tidak akan mencapai kemajuan yang berarti tanpa disertai dengan kegiatan industrialisasi. Di sisi lain pembangunan industri juga membawa dampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada, baik makhluk hidup maupun benda mati termasuk daya dan kondisi yang terdapat dalam ruang dimana kita hidup dan dapat mempengaruhi kehidupan. Suatu sistem ekologis terj adi secara alamiah, namun seringkali manusia berperan dalam menciptakan keseimbangan bahkan ketidak-seimbangan ekosistem. Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada umumnya terjadi karena adanya over exploitation terhadap sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampaknya dalam dimensi waktu yang lebih panjang, atau industriawan enggan mengeluarkan biaya untuk menanggulangi limbah pabrik yang berbahaya (hazadous waste) Terhadap pencemaran dan perusakan lingungan hidup ini tindakan hukum harus diambil segera untuk menunjukan bahwa pelaku harus embayar mahal setiap perbuatan mereka yang merusak dan mengakibatkan kerugian pada orang lain. Undang-Undang No. 4 tahun 1982 pasal 23 menjadi dasar hukum acuan untuk dapat menuntut pihak pelaku dengan ketentuan hukum. pidana yang telah ada. Untuk mengaktualisasi pasal 20 dan 21 UULH, pihak masyarakat korban atau LSM lingkungan hidup dapat menggugat secara perdata dengan menggunakan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata t entang perbuatan melanggar hukum (PMH) di forum pengadilan.Adanya peluang hukum tersebut memberikan keberanian kepada WALHI untuk mengajukan gugatan PMH terhadap PT. IIU dan Pemerintah RI di forum pengadilan pada 20 Desember 1988. Kasus ini menjadi kasus lingkungan hidup paling menarik dan paling revolusioner ditahun 1989 dimana secara implisit lingkungan hidup diakui sebagai subyek hukum. Dengan demikian setiap pelaku dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan orang lain."

"Delisting adalah penghapusan suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan lagi di Bursa. Ketentuan Delisting ini diatur oleh Peraturan BEJ No. I-1 tentang Penghapusan Pencatatan dan Pencatatan Saham Kembali di Bursa yang berlaku sejak tanggal 19 Juli 2004. Delisting ini dilakukan oleh PT.BEJ sebagai Self Regulatory Organization dimana berarti BEJ memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUPM untuk membuat peraturan yang wajib ditaati oleh Emiten tercatat di Bursa Efek Jakarta sepanjang disetujui oleh Bapepam dengan tujuan melindungi para investor. Sehingga apabila Emiten melanggar kewajiban yang ada maka BEJ dapat mengenakan sanksi, termasuk juga sanksi Delisting jika Emiten tersebut memenuhi kriteria delisting didalam Peraturan BEJ. Emiten yang terkena delisting memiliki kewajiban untuk menyampaikan keputusan delisting tersebut kepada para investornya sebagai azas pemenuhan prinsip Keterbukaan Informasi. Walaupun di delist dari BEJ namun status Emiten sebagai suatu Perusahaan Publik tidak hilang, maka pasca delisting Perusahaan masih memiliki kewajiban untuk penyampaian laporan berkala kepada Bapepam. Perusahaan juga dapat melakukan relisting apabila semua ketentuan telah dipenuhi dan seluruh kewajiban telah dilaksanakan. Ada anggapan yang salah bahwa dengan di delistingnya Emiten oleh BEJ maka akan merugikan para pemegang saham. Sesungguhnya dengan delisting ini maka para pemegang saham justru terlindungi, karena delisting mencegah akan timbulnya kerugian investor yang jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan membiarkan investor menanamkan modalnya di perusahaan yang sahamnya tidak berprospek. Padahal investor menanamkan sahamnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Investor juga dapat melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan perlindungan."

"ABSTRAKPembahasan dalam skripsi ini adalah analisis yuridis bedah mayat dalam Undang-undang kesehatan dan Hak Asasi Manusia tentang pendonoran mayat oleh anggota keluarganya. Selain itu juga membahas perbandingan pengaturan bedah mayat di Indonesia dan Singapura. Penulisan ini bertujuan menganalisis pelaksanaan bedah mayat anatomis di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Kesehatan. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis perbandingan pengaturan bedah mayat antara Indonesia dan Singapura. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, tipe penelitiannya adalah deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Analisis, data yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keluarga tidak berhak untuk mendonorkan mayat anggota keluarganya untuk bedah mayat. Terdapat persamaan dan perbedaan antara pengaturan bedah mayat di Indonesia dan Singapura dan pengaturan bedah mayat anatomis di Singapura lebih lengkap daripada di Indonesia. Saran dari peneliti adalah Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia harus membuat Peraturan Menteri Kesehatan tentang donor bedah mayat anatomi. Perlu dilakuakan sosialisasi bedah mayat di Indonesia.

---

ABSTRACTThe discussion in this thesis is a juridical analysis about post mortem surgery in Health and Human Rights Act about donating corpses by members of his family. It also discusses the comparison of post mortem surgery in Indonesia and Singapore. This paper aims to analyze the implementation of anatomical post mortem surgery in Indonesia in accordance with the Human Rights Act and Health Act. This study also aims to analyze the comparison of post mortem surgery between Indonesia and Singapore. This study is in the form of normative juridical, the type of research is descriptive, the type of data used is secondary data. Data collection tools used in the form of document studies or library materials and interviews. Data analysis used by writer is with qualitative approach. The conclusion of this study is that families are not entitled to donate the corpses of family members for post mortem surgery. There are similarities and differences between medical and post mortem arrangements in Singapore and Indonesia, for anatomic post mortem surgert in Singapore is more complete than in Indonesia. advice from researchers is Indonesian Goverment, in particular the Ministry of Health of the Republic of Indonesia need to make a Regulation concerning anatomical post mortem surgery. There is a need of socialization concerning post mortem surgery in Indonesia. "

"Penelitian ini berangkat dari amatan bahwa vandalisme berupa perusakan terhadap sarana umum di DKI Jakarta semakin marak. Padahal, selain menjadikan kota kotor secara keseluruhan, mahalnya biaya perbaikan, terdapat pula kerugian bagi masyarakat pengguna sarana umum itu sendiri. Untuk itu, telah dilakukan berbagai proyek penanggulangan maupun pencegahan vandalisme, baik yang melibatkan masyarakat maupun tidak. Keterlibatan masyarakat menjadi persoalan penting mengingat pihak yang paling berkepentingan selaku pengguna sarana umum tersebut. Dalam kaitan itulah, penelitian ini bermaksud mengetahui pola partisipasi masyarakat DKI dalam pencegahan dan penanggulangan perusakan terhadap sarana umum serta faktor-faktor yang menghambat partisipasi tersebut. Sebagai penelitian dengan metode dokumen, pertama-tama dikaji berbagai dimensi vandalisme selaku perilaku, selaku fenomena serta reaksi masyarakat terhadap fenomena tersebut. Dalam uraian mengenai hasil, diungkapkan bahwa partisipasi masyarakat DKI cenderung rendah sampai sedang. Hal itu tidak hanya dikarenakan tingkat kepedulian maupun rasa memiliki yang rendah terhadap sarana umum, namun juga karena persoalan bahwa yang tidak hanya vandalisme yang mengakibatkan rusak-tidaknya sarana umum di kota ini. Direkomendasikan agar dalam perencanaan dan pembangunan sarana umum, aspek masyarakat dilibatkan seoptimal mungkin agar rasa ikut memiliki sarana umum juga tumbuh secara optimal."