Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagaimana ketentuan Pasal 1678 tentang larangan hibah antara suami isteri selama dalam masa perkawinan. Dalam penulisan ini penulis menemukan penyimpangan Pasal 1678 tersebut sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara perkara nomor 119/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut, tentang hibah antara suami kepada isteri yang masih terikat perkawinan. Dengan menggunakan metode penulisan kepustakaan yang bersifat deskriptif analistis dengan metode pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan menggunakan data kwalitatif sehingga hasil analisis dari penulisan ini dapat dituangkan dalam bentuk tulisan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam penulisan ini penulis menemukan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal 1678 KUHPerdata mengenai pelarangan penghibahan di antara suami istri selama perkawinan masih berlangsung dapat dilakukan ketika sebelumnya telah ada perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai masalah penghibahan harta benda. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, setidaknya diperlukan pembahasan bagaimana sesungguhnya permasalahan-permasalahan hukum berkaitan dengan hibah antara suami isteri selama dalam masa perkawinan yang telah didahului pembuatan perjanjian perkawinan."

"Skripsi ini membahas mengenai Gugatan atas Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut KUHPerdata dan UU No. 1 Th. 1974. Menurut KUHPerdata dengan perkawinan terjadi percampuran harta secara bulat, kecuali adanya perjanjian perkawinan. Harta bersama menurut KUHPerdata termasuk aktiva dan passiva. Apabila terjadi perceraian harta bersama dibagi dua antara suami-isteri. Isteri mempunyai hak eksklusif untuk melepaskan hak atas harta bersama. Menurut UU No. 1 Th. 1974 harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam proses perkawinan. Apabila terjadi perceraian harta bersama dibagi menurut hukum masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. UU No. 1 Th. 1974 tidak mengatur detil mengenai harta perkawinan dan mengenai mekanisme pelepasan hak atas harta bersama tidak diatur, ini berbeda dengan KUHPerdata. Skripsi ini juga menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 73/Pdt/G/2003/PN.Bgr.

---

This thesis discusses The Join Property lawsuit Due to Divorce According to The Book of the Civil Law and Act Number 1 of 1974 on Marriage. According to The Book of Law Civil Law by mixing marital property occurs as a whole, unless the marriage covenant. Matrimonial property according to The Book of Law Civil Law including assets and liabilities. In case of divorce joint property divided between husband and wife. Wife has the exclusive right to release the right to join property. According to Act Number. 1 of 1974 on Marriage join property is property acquired during the marriage process. In case of divorce join property is divided according to their respective laws, namely the religious law, customary law and other laws. Act Number 1 of 1974 did not set up details about the marital property and mechanism of waiver of join property is not set, this is different from The Book of Civil Law. This thesis also analyzes The Bogor District Court Decision No.73/Pdt/G/2003/PN.Bgr."

"Akta wasiat tergolong akta partij dimana berisi kehendak penghadap, sehingga Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi akta wasiat. Demikian tersebut apabila yang ditetapkan dalam wasiat adalah harta benda milik pewaris sendiri. Dalam tesis ini, pewasiat dalam wasiatnya menghibahwasiatkan harta benda milik orang lain kepada ahli warisnya. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif dan data dianalisa dengan metode kualitatif. Simpulan penelitian menyatakan bahwa akta wasiat yang berisi hibah wasiat benda milik orang lain sesuai dengan Pasal 966 KUH Perdata adalah batal dan Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata maupun administratif. Hasil penelitian menyarankan Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersikap seksama sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris serta dalam pemenuhan kebutuhan kliennya tidak melanggar kepentingan masyarakat sehingga dapat mencegah tuntutan dari klien maupun pihak ketiga dikemudian hari.

---

Testament is classified as "partij" deed which consists of testator's will, therefore the Notary is not responsible for the content of the testament. The Notary holds no responsibility only if what is stipulated on the testament regarding the testator's properties. In this case, the testator upon deciding the testament, bequest others properties to the heir. This is an act against the law for violating the subjective rights of other. This research is in the form of normative juridical with the typology of prescriptive research that analyzed qualitatively.

The conclusion of the research stated that the testament consisting of bequest of other's property, in accordance with Article 966 Indonesian Civil Code, is null & void and the Notary can be held accountable. The research results suggest that a Notary in performing his duty must act accordingly with Article 16 verse (1) letter a of Act of Notary Profession and in meeting client's needs the Notary must not violate public interest, so it could avert claims from client and third party in days to come."

"Realita yang terjadi saat ini, iklan merupakan sarana pemasaran pemegang peranan penting, bahkan utama dalam mempromosikan suatu produk yang ditawarkan oleh sebuah Perusahaan. Jarang sekali suatu Perusahaan, terutama yang menghasilkan produk berupa barang konsumsi, tidak menggunakan sarana periklanan untuk memasarkan keberadaan produknya kepada masyarakat. Dan untuk mendukung sarana pemasaran iklan tersebut. Perusahaan memesan iklan yang mereka inginkan kepada Biro Iklan melalui suatu Perjanjian Pemesanan Iklan. Perjanjian Pemesanan Iklan ini harus dibatasi oleh asas kebebasan berkontrak dan itikad baik baik dari Perusahaan maupun Biro Iklan. Oleh karena itu, pada Perjanjian Pemesanan Iklan harus seimbang antara hak dan kewajiban para pihak dengan melindungi kepentingan Perusahaan dan Biro Iklan. Namun, pada praktek yang terjadi sekarang ini adalah Perusahaan yang membayar pembuatan iklan yang mendaftarkan iklan tersebut dengan mereka sebagai Pemegang Hak Cipta atas iklan. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, belum tentu Perusahaan yang berhak atas Hak Cipta tersebut, ada kemungkinan justru Biro Iklanlah Pemegang Hak Cipta, sebagai pihak yang menciptakan (Pencipta). Hal ini tentunya tidak melindungi Biro Iklan sebagai Pencipta. Karena Biro Iklan yang mengerjakan keseluruhan proses pembuatan karya iklan. Pada Perjanjian Pemesanan Iklan yang akan dianalisa ini, kepentingan Biro Iklan sebagai Pencipta tidak di lindungi oleh Perjanjian Pemesanan Iklan. Perusahaan menginginkan agar seluruh Hak Cipta atas iklan di alihkan dari Biro Iklan kepada Perusahaan dan Perusahaan menginginkan agar hak moral dikesampingkan. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, Perjanjian Pemesanan Iklan harus melindungi hak-hak Perusahaan dan Biro Iklan dengan memperhatikan asas kebebasan berkontrak dengan tidak bertentangan undang-undang terkait, ketertiban umum, dan kepatutan."

"Dalam suatu perkawinan seringkali terdapat permasalahan hukum mengenai harta kekayaan. Hal ini terutama terjadi saat perkawinan tersebut putus karena perceraian. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 3149 K/PDT/2012. Dalam kasus ini, terdapat permasalahan mengenai status harta isteri yang diperoleh dari hibah dan di atas-namakan suami dengan cara meminjam nama, setelah bercerai. Terkait dengan hal itu, Penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian Penulis, harta isteri yang diperoleh dari hibah akan kembali kepada isteri, jika tidak diadakan syirkah atau ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, meskipun atas harta tersebut meminjam nama suami.

---

In a marriage, there`s often legal issues regarding marital property. These issues can happen particularly after the divorce. Therefore, the author is interested to analyze the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3149 K/PDT/2012. In this case, there`s a problem regarding the legal status of wife`s assets which is the grant for her which she puts on behalf of the husband after the divorce. The author uses descriptive analysis methods in this research. Based on the research, the wife`s assets that obtained from the grant, will be returned to the wife as long as there`s no syirkah or marriage agreement, although the assets was put on behalf of the husband."