Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang permohonan talak yang diajukan oleh suami kepada isterinya. Sejak pernikahan mereka, tahun 1981 hingga tahun 2008 mereka belum dikaruniai keturunan, sehingga pihak suami berniat untuk poligami. Hal ini sering kali memicu pertengkaran hingga pada ada tanggal 27 Juli 2005 pihak suami mengajukan permohonan talak akan tetapi terjadi perdamaian. Perdamaian tersebut dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian. Berdasarkan surat pernyataan tersebut pihak pemohon mencabut permohonannya. Pada tanggal 1 Juni 2006 pertengkaran kembali terjadi, pihak suami kembali mengajukan permohonan talak dan Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan pemohon seluruhnya, Perkara Nomor 14/Pdt.G/2006/PA.Kp. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2008, pihak suami kembali mengajukan surat permohonan talak dan majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan Perkara Nomor 06/Pdt.G/2008/PA.Kp. Pihak termohon sangat keberatan akan hal itu, karena pemohon telah mengajukan permohonan talak pada tahun 2006 dengan nomor register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2006/PA.Kp. dimana objek, subjek, dan dasar alasannyapun sama. Menurut keterangan termohon alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon tidak berbeda dengan apa yang diajukannya pada Perkara Nomor 14/Pdt.G/2006/PA.Kp. Oleh karena itu, hal tersebut telah melanggar asas Nebis In Idem.

---

This paper discussesd the divorce petition filed by the husband to his wife. Since their marriage in 1981 until 2008 they failed to have child, so that the husband intend to polygamous husbands. This often triggers a fight until there is dated July 27, 2005 the husband filed a divorce petition but there was a compromise. An agreement was set forth in a letter of expression for reconciliation. Based on that letter of expression the applicant withdraw his petition. On June 1, 2006 a conflict happen again. The husband filed a divorce petition and the panel of judges decided to reject the applicant's request in full, case No.. 14/Pdt.G/2006/PA.Kp. Then on January 18, 2008, the husband filed a divorce petition and the judges granted the request with the case No. 06/Pdt.G/2008/PA.Kp. Parties defendant will object strongly about it, because the applicant has filed a divorce petition in 2006 with register number 14/Pdt.G/2006/PA.Kp. where the object, subject, and the same basic reason. According to testimony defendant of the reasons put forward by applicants are no different from what was submitted in case No.14/Pdt.G/2006/PA.Kp. Therefore, it has violated the principle Nebis In Idem."

"Islam memandang perkawinan sebagai bagian dari peribadatan sekaligus juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari panggilan kebutuhan manusiawi. Oleh karena itu, perkawinan menjadi praktik yang integratif dengan norma-norma sosial dan Agama, sehingga dalam pelaksanaan perkawinan. Agama ikut andil dalam mengarahkan demi terwujudnya kemaslahatan yang terjalin antara kedua pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut.Kemaslahatan tersebut berasas pada bahwa perkawinan diadakan untuk waktu dan secara permanen, sehingga apabila di kemudian terjadi sengketa yang berujung pada keharusan berpisah, maka, Agama pun juga membolehkan langkah tersebut sesuai dengan aturan yang ada.Di sekian aturan yang nampak dari paparan para ahli, Islam memberikan hak penuh pemutusan tali perkawinan (cerai) berada di tangan suami. Bertolak dari fungsi suami sebagai kepala keluarga yang segala keputusan ada di tangannya, maka, inisiatif dan wewenang untuk menentukan pisah pun juga ada pada tangan suami.Namun, hukum yang diterapkan di Indonesia tidak berpedoman pada filosofi hukum diatas. Perundang-undangan Indonesia diformat untuk mengawal obyektifitas keputusan perceraian dari suami yang bersengketa tersebut, sehingga kekhawatiran adanya kesewenangan perceraian yang sewaktu waktu dapat saja muncul, jika mengikuti filosofi hukum diatas, dapat diminimalisir.Perbedaan pola ini pada gilirannya bepotensi untuk menciptakan kondisi tidak sehat dan teijadi chaos dalam pelaksanaan hukumnya. Dinamika tersebut berujung pada terciptanya konflik antar sistem.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan pada pewujudan legal frame work (kesatuan kerangka hukum) dan unifiet legal oponion (kesatuan persepsi hukum) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama di Indonesia.

---

Islam regards marriage as part of worship. Iherefore, the wedding is in accordance with social norms and religion, so in the implementation of marriage, religion contribute in directing for the realization of harmony that exists between the two couples who enters into a marriage is.

The harmony is based on that marriage is permanent, so in the fiiture there should be a divorce, then, religion was also to allow these measures in accordance with existing rules.

Islam gives full rights of divorce by the husband according to several expert opinions. Starting from the function of the husband as head of the family that all decisions in the hands, then, initiative and authority to determine the separation was also there at the hands of husbands.

But, law in Indonesia is not based on that philosophy. Indonesian legislation made for the objectivity of the husband's divorce decree, so fear of arbitrary divorce will happen at any time, but if you follow the philosophy of law above, it can be minimized.

These different Systems can create unhealthy conditions and will be chaos in the implementation of the law. These activities will result in conflicts between systems

This study uses qualitative methods aimed at the realization of legal frame work (unity of the legai framework) and oponion legal unifiet (unity perception of law) in settling disputes in the religious courts in Indonesia."