Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFokus disertasi ini membahas pertanggung jawaban pidana korporasi dari sisi pengaturan dan praktiknya dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Sejak tahun 1955 sesudah berlakunya Undang-undang Tinclak Pidana Ekonomi 1955 (Undang-undang No 7/DRT/1955), hingga saat ini tidak satu pun korporasi dijatuhi pidana. Sementara itu Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999 (Undang-undang No.8/ 1999) juga membebani pertanggungiawaban pidana kepada korporasi atas tindak pidana (laku pidana) perlindungan konsumen. Tetapi hal yang sama masih juga terjadi dalam masa rezim perlindungan konsumen. 36 kasus tindak pidana pcrlindungan konsumen telah dikaji dengan menggunakan desain penelitian normatif. Tidak ada korporasi yang dijatuhi pidana. Isu kontroversial tersebut tidak membuat peneliti kccewa. Argumentasi-argumentasi pengadilan terkait ke-36 kasus tersebut dicermati dengan teliti. Hasilnya, yaitu: bahwa sejumlah argumentasi memberi ruang yang Iebih luas bagi pertanggung jawaban pidana korporasi. Sehubungan dengan hal ini, pengadilan masih tetap berperan memberikan argumentasi hukum tentang teori pelaku fungsional dalam tindak pidana. Penjelasan teoritis ini berpijak pada pandangan bahwa mens rea (schuld) pelaku fisik dapat diatribusikan kepada pelaku fimgsional. Pada tahap-tahap selanjutnya mens rea (schuld) tersebut diatribusikan kepada korporasi dengan meuggunakan doktrin agregasi. Dengan pendekatan teoritis ini, korporasi dipertanggungiawahkan secara pidana. Hal ini tidak berarti bahwa penjatuhan sanksi seyogyanya selalu dilakukan pengadilan. Ketika pengadilan menerapkan undang-undang dalam suatu kasus, pengadilan mengkongkritkan norma norma umum menjadi norma individual. Teknik hukum pidana menentukan suatu perilaku (tindak pidana) dengan penjatuhan sanksi terhadap pelanggannya. Menurut pandangan hukum yang sanksionis jika seseorang tidak berperilaku sesuai dengan suatu larangan tertentu, konsekuensinya pengadilan seharusnya menjatuhkan sanksi, apakah pidana ataupun perdata. Preskripsi berupa sanksi tidak selalu dijatuhkan, tergantung pada kondisi-kondisi tertentu, dalam hal suatu perangkat paksaan seyogyanya diterapkan. Pengadilan seyogyanya menjatuhkan sanksi kepada korporasi, jika suatu tindak pidana (laku pidana) menguntungkan korporasi. Sehubungan dengan ini, peneliti mengusulkan agar teori corporate vicarious criminal liability seyogyanya diterapkan dalam rezim perlindungan konsumen.

---

ABSTRACTThe focus study of this dissertation is the laws and practices of corporate criminal liability concerning consumer protection law in Indonesia. Since 1955 until now after enactment ofthe Law on Economic Crimes 1955 (Law of Republic of Indonesia No. 7/DRT/1955; UU TPE l955), corporation has not been liable for economic crimes in Indonesia. Meanwhile The Law on Consumer Protection 1999 (The Law of Republic of Indonesia No.8/1999; LCP 1999) also provides that a corporation may be criminally liable for consumer offences. But the similar circumstances still have been repeated in the consumer protection regime. 36 cases related to consumer offences have been analyzed with a normative research design. No corporation was made a sentence at all in these cases. The controversial issue does not make the researcher unsuccessfully. The arguments of courts related these 36 cases were examined carefully. The result is that some of them give a wider space for corporate criminal liability. ln regard to this, judicial role still give some legal argumentations on theory of functional perpetrator in criminal acts. This theoretical explanation hold that physical perpetrators mens rea (schuld) can be attributed to functional perpetrator. ln the further steps, the mans rea can be attributed to corporation. It is based on aggregation theory. According to this theoretical approach, corporation may be held criminally responsible. it does not mean that decreeing a sanction should always be taken by judicial. When the judiciary applies the statutory in a litigated case. it concrctizes the general norms which constitutes an individual norm. The penal technique makes conduct (offences) the condition of sanctions to the delinquent. According to sanctionist view of law is that if a person does not comply with a certain prohibition, the consequence is that the courts ought to inflict a penalty, whether criminal or civil. Prescribing a sanction is not always inflicted, it depends on the certain conditions, in which a coercive measure ought to be applied. The court should order a sanction to a corporation, ifa criminal act benefits the corporation. In regard to this, the researcher suggest that the theory of corporate vicarious criminal liability should be adopted in consumer protection regime."

"Alat bukti keterangan saksi memegang peranan yang penting dalam proses pembuktian suatu perkara pidana di persidangan sebab hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar pada pemeriksaan alat bukti keterangan saksi. Baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum berhak untuk menghadirkan saksi-saksi yang mereka anggap memenuhi syarat saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan keterangan saksi lainnya merupakan satu hal yang penting untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh majelis hakim dalam menilai kebenaran suatu keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat(6) huruf a KUHAP. Penilaian ini juga tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang keyakinan hakim yang nantinya diperoleh dari alat bukti keterangan saksi tersebut. Dalam perkara dengan terdakwa Mas Udin terjadi ketidaksesuaian antara keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum. Dalam hal demikian, maka majelis hakim harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa setiap saksi yang ada telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi dan keterangannya juga harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Apabila syarat formil dan syarat materiil tidak terpenuhi, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan keterangan dari saksi tersebut dan dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dan keterangan saksi lainnya, maka penilaian akan kebenaran dari setiap keterangan yang diberikan oleh saksi tergantung pada keyakinan hakim sendiri sebab hakim bersifat bebas dan tidak terikat terhadap kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ada."

"Penulis melakukan tinjauan pada perkara No. 1675/PID.B/2013/PN.JAKBAR.Terdapat dua hal yang menjadi titik tekan dalam tesis ini, yaitu identifikasi terhadapfaktor faktor pertimbangan majelis hakim dalam proses pengambilan keputusan padatindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama sama, serta bagaimana majelishakim melakukan penerapan unsur-unsur pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke-1. Yangdigunakan sebagai alat analisis adalah Teori Ratio Decidendi dan Economic Analysisof Law. Sumber utama dari data dalam penelitian ini adalah vonis majelis hakimuntuk perkara yang sedang diteliti, ditambah dengan data hasil wawancara terhadapbeberapa nara sumber yang relevan serta analisis dokumen sebagai pelengkap danbahan konfirmasi dari wawancara yang dilakukan. Data yang diperoleh selanjutnyadianalisis menggunakan Teori Ratio Decidendi dan Economic Analysis of Lawsebagai tahapan dalam menguji hipotesis yang penulis ajukan. Hasil analisisberdasarkan data dan temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa majelis hakimtelah menerapkan unsur unsur pada pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dalammenjatuhkan vonis terhadap terdakwa pada perkara No.1675/Pid.B/2013/PN.JAKBAR. Hasil lainnya pun menunjukkan bahwa majelismenjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan faktor yuridis dan faktor nonyuridis, serta beberapa hal yang meringankan dan memberatkan dari diri terdakwa.

---

The author conducted a review on the case No. 1675/PID.B/2013/PN.JAKBAR. There are two points of emphasis on this thesis, namely the identification of the judge's consideration factors in the decision making process of the crime of murder committed together, and how the judges apply the elements of article 340 jo article 55 paragraph 1 number 1. Used as an analytical tool is Decidendi Ratio Theory and Economic Analysis of Law. The main source of data in this study is the judge 39 sverdict for the case under investigation, plus the interview data on some relevant sources and document analysis as a complement and confirmation material from the interview. The data obtained then analyzed using Decidendi Ratio Theory and Economic Analysis of Law as the stages in testing the hypothesis that the authors propose. The results of the analysis based on the data and findings obtained show that the judges have applied elements in Article 340 jo Article 55 paragraph 1 to the 1 inthe sentence against the defendant in the Case No.1675/PID.B/2013/PN.JAKBAR. Other results also indicate that the council handed down the punishment by considering juridical and non juridical factors, as well as some of the mitigating and incriminating matters of the defendant's self."

"Permasalahan utama yang diangkat dari penelitian ini adalah tentang banyaknya putusan diluar dakwaan dalam perkara narkotika khususnya yang diputus oleh Pengadilan Negeri , secara normatif pasal 182 (4) KUHAP telah menentukan bahwa musyawarah hakim untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Namun dalam prakteknya ditemukan banyak putusan perkara narkotika yang diputus oleh hakim "diluar surat dakwaan". Penelitian ini mengkaji landasan pemikiran apa yang dipergunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana narkotika dengan ?putusan diluar dakwaan?. Metode penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan primair berupa beberapa putusan Pengadilan Negeri dan putusan Mahkamah Agung RI. Dari hasil penelitian diketahui bahwa putusan diluar dakwaan yang diterapkan oleh hakim didasari atas moral justice dan social justice.

---

The main problems of this research is about decision or judgement beyond of the indictment especially for narcotic cases. That has been decided by the District Court ( Pengadilan Negeri ) which has implied at the article of 182,(4). Criminal Prosedure Court (KUHAP), has been determined that "The judges of delebration to take the decision should be based on the indictment and proved of investigation". However, at the real condition were found many decisions of narcotic case taked beyond the indictment. This research revewing what rationale that is used by the judges in deciding narcotic criminal case by rulingout the indictment. This reseach method is called normatif yuridical approach. Normatif yuridical approach are doing by research from primary library materials, Distric Courts decision and also takes from Supreme Court decision. From the result of the research we have known that decision beyond indictment is defined by the judge based on moral justice and social justice."