Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Didalam sebuah negara yang sedang memasuki tahap pembangunandibutuhkan investor asing guna menanamkan modal dan mengerakan semangatpengusaha dalam negeri untuk bersaing dengan baik, tetapi dampak dariterbukanya pasar tersebut menimbulkan problematika yang baru, hal ini dapat kitalihat bahwa pekerja/buruh kerapkali menjadi tumbal atas hal tersebut. Hubunganantara pengusaha dengan buruh kerap kali mengalami suatu permasalahaan.Seringkali terjadi perselisihan diantara keduanya sebagai akibat dari berbagimacam sebab. Didalam permasalahaan tersebut buruh selalu didalam posisi yanglemah, dan mogok merupakan senjata bagi buruh untuk melakukan perlawananterhadap penindasan yang dilakukan oleh pengusaha kepada mereka. Pemogokanpemogokanyang terjadi di Indoneisa disebabkan berbagi macam faktor antara lainberkaitan dengan tuntutan kebebasan berserikat, tuntutan kenaikan upah, tuntutanagar diberikan tunjangan hari raya. Hal tersebut dapat terlihat dari tingkat upahburuh yang rata-rata masih rendah serta syarat-syarat kerja yang dirasakan olehburuh kurang memadai sehingga menyebabkan pemogokan-pemogokan. Buruhjuga menuntut kepada pengusaha untuk melaksanakan ketentuan-ketentuanhukum ketenagakerjaan yang memang banyak pengusaha yang menghiraukanketentuan-ketentuan tersebut, dengan di latar belakangi hal tersebut mogokmerupakan jalan bagi buruh untuk menuntut hak-hak mereka. Tetapi mogok kerjayang dilakukan oleh buruh haruslah sesuai dengan koridor hukum yang tertuangdidalam Undang-Undang. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danUndang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaiaan Perselisihan HubunganIndustrial sehingga mogok kerja yang dilakukan oleh buruh dikatakan sah sesuaiperaturan hukum yang berlaku.

---

AbstractIn a country that was entering a phase of development needed to infusecapital foreign investors and entrepreneurs in the country mengerakan the spirit tocompete properly, but the impact of the opening of those markets pose newproblem, this we can see that workers/labourers become sacrificial anodes areparticularly over such matters.The relationship between owners and labor oftenexperience a dispiutes. Often quarrels between them as a result of sharing avariety of causes. In the dispiutes always in the position of labor is weak, and thestrike was a labor to do the weapons for the resistance against oppression byemployers to them. Strike that occurred in the manner of sharing factor-Indonesians caused among other things related to the demands of freedom ofAssembly, the demands for wage increases, demands to be given allowances feast.It can be seen from the level of labor wages that average is still low as well as theterms of the work perceived by inadequate labor causing the strike. Labors alsodemanded to owners to carry out the provisions of employment law which indeedmany entrepreneurs who ignored these provisions, with the performance of thisstrike is a way for labors to demand their rights. But break down the work done bylaborers shall be in accordance with the law contained in the corridors of the Act.No. 13 of 2003 on Labor and law No. 2 of 2004 concerning Industrial RelationsDisputes so that settlement of strike work done by laborers is said to be validaccording to legislation in force."

"Dalam tesis ini yang berjudul ?Tinjauan Yuridis Pengaturan Upah Pekerja/Buruh Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Serta Implikasinya Terhadap Upaya Mewujudkan Keadilan Antara Pekerja/Buruh Dan Pengusaha?, digambarkan mengenai permasalahan upah dan pengaturannya dalam (HJ No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mulai dari pengertian upah, fungsinya dalam hubungan kerja, sistem pengupahan, isu upah rendah yang memicu dilakukannya mogok kerja, sampai dengan implikasi pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan tadi terhadap upaya mewujudkan keadilan antara pekerja/buruh dan pengusaha.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan upah dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan apakah pengaturan tersebut telah dapat mewujudkan keadilan antara pekerja/buruh dan pengusaha, serta untuk mengatahui bagaimana peran pemerintah saat ini dan seharusnya dalam rangka mewujudkan keadilan antarapekerja/buruh dan pengusaha tersebut. Adapun pemikiran yang melandasi dilakukannya penelitian ini adalah karena adanya kekhawatiran terhadap fenomena kurang harmonisnya hubungan pekerja/buruh dan pengusaha, terutama berkaitan dengan masalah upah, yang sampai saat ini belum ada titik temu.Aksi mogok kerja yang dilakukan para pekerja/buruh, adanya PHK dan sebagainya merupakan masalah ketenagakerjaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu jalannya roda perekonomian negara kita. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian-penelitian yang dapat memberikan masukan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan mempergunakan pendekatan yuridis. Teknik pangumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan. Pengaturan upah di dalam UU No. 13 tahun 2003 masih momiliki bnbenapa kekurangan, sehingga implikasinya untuk terwujudnya keadilan bagi pekerja/buruh dan penguaaha pun belum tercipta. Peran pemerintah berkaitan dengan hal tersebut belum menunjukkan adanya usaha yang benar dan maksimal. Pengaturan upah yang lebih pasti, yang tentunya didukung dasar pertimbangan yang objektif dan fair, demi terciptanya kepastian hukum merupakan sesuatu yang harus segera dilakukan. Pemerintah pun harus berperan sabagai mediator dan regulator yang benar sesuai proporsinya."

"Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, negara-negara sedang berkembang memerlukan modal, keahlian dan teknologi dari negara-negara maju. Kebutuhan akan modal baik modal asing maupun modal dalam negeri bagi negara yang melakukan pembangunan memang tidak dapat dihindari.Sejak krisis tahun 1998, investasi jatuh, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi hanya 3,5% - 4 % per tahun. Sebelum krisis pertumbuhan ekonomi berkisar antara 7 % - 8 % per tahun. Sebagai akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan angka pengangguran yang cukup memprihatinkan. Untuk mengatasi tingkat pengangguran yang memprihatinkan tersebut, pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya dapat ditempuh dengan cara meningkatkan investasi, untuk itu diperlukan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi.Salah satu faktor penghambat investasi adalah sektor ketenagakerjaan, khususnya pelaksanaan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang dapat mempengaruhi investasi seperti mogok kerja dan perselisihan hubungan industrial. Timbulnya mogok kerja adalah sebagai akibat institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang diatur melalui UU No. 22 Tahun 1957 dan UU Na 12 Tahun 1964 tidak efektif memberikan penyelesaian perselisihan yang cepat, tepat, adil dan murah oleh karena untuk mendapatkan penyelesaian perselisihan dibutuhkan waktu 2 tahun 3 bulan atau bahkan lebih.Berdasarkan kondisi tersebut, baru-baru ini pemerintah telah mengundangkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mulai berlaku pada bulan Januari 2005. Untuk mengetahui dampak Undang-Undang tersebut terhadap iklim investasi, secara substansi Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan lebih ekonomis dan tidak berbelit-belit serta mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase dan membatasi perselisihan yang dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.Institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan melalui konsiliasi mediasi atau arbitrase pada dasarnya dilakukan berdasarkan win-win solution sehingga dapat mendorong timbulnya kerja sama saling membutuhkan antara pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang pada gilirannya dapat tercipta iklim investasi yang kondusif sebagai basis persaingan internasional di masa mendatang."