Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep negara hukum, menghasilkan negara hukum kesejahteraan. Negara selain menjaga keamanan dan ketertiban juga menyelenggarakan dan mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya. Ini membawa konsekuensi negara memerlukan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri. Dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, warga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan. Salah satu alasan gugatan adalah asas willekeur atau larangan berbuat sewenang-wenang. Asas willekeur ini merupakan salah satu asas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Alasan-alasan gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara, sekaligus merupakan dasar-dasar pengujian bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai Keputusan Tata Usaha Negara itu melawan hukum atau tidak. Dalam pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara, suatu penerbitan Surat Keputusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak memperhatikan adanya fakta yang ikut menentukan sahnya Surat Keputusan, dimana fakta tersebut sedang diperiksa di Pengadilan lain atau tidak menghormati putusan Pengadilan dimana putusan Pengadilan tersebut ikut menentukan sahnya Surat Keputusan yang akan diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan tindakan yang melanggar asas willekeur atau perbuatan sewenang-wenang, sebagaimana tergambar dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 01 K/TUN/1996 dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 50 K/TUN/2000."

"ABSTRAKPencegahan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat di Pengadilan tata Usaha Negara agar tidak digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan komitmen Pemerintah yang bersih dan berwibawa dalam Negara hukum Republik Indonesia. Atas dasar ini Keputusan-keputusan tata Usaha negara (Beschiking) yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara adalah sangat penting fungsinya, sebagai instrumen dalam pelaksanaan pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Dalam pelaksanaannya keputusan-keputusan yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara menimbulkan kerugian warga masyarakat yang menerima keputusan tersbeut/dikenai keputusan tersebut. Hal ini disebabkan antara lain Pejabar membuat keputusan Tata Usaha Negara berada diluar wewenangnya, dapat juga terjadi subtansi keputusan tersbeut bertentangan dengan azas hukum yang memayungi (umbrella rule) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga dapat terjadi bertentangan dengan keputusan yang dibuatnya dan masih berlaku dan bisa juga bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku.Untuk menghindarkan perihal tersbeut diatas harus meperhatikan azas-azas umum pemberintahan yang baik sebelum mengeluarkan suatu keputusan . hal ini sangat penting dan baik agar pejabat tidak terjerumus dalam perbuatan sewenang-wenang yang melanggar hukum, sehingga pada akhirnya para pejabat tidak digugat oleh warga masyarakat atau badan hukum perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara."