Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang kekuatan hukum barang bukti dalam prosespembuktian pada peradilan pidana di Indonesia serta pengaruh barang bukti dalampertimbangan hakim ketika memutus. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif yang disajikan secara deskriptif. Data yang digunakan adalah datasekunder, yang diperoleh dari studi dokumen, dilengkapi dengan wawancarakepada beberapa informan, yang diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kekuatan hukum barang bukti adalah berkaitan dengan alatalatbukti misalnya keterangan saksi, ahli, dan/atau terdakwa, yang memberikanketerangan tentang barang bukti tersebut. Segala fakta hukum yang terungkap dipersidangan, termasuk yang terbukti karena barang bukti dan juga keterangantentang itu seharusnya dipertimbangkan hakim untuk dapat membuatpertimbangan hukum yang tepat, logis, dan realistis.

---

AbstractThe focus of the thesis are the legal strength of physical evidence on theverification process in Indonesia criminal justice system and the impact ofphysical evidence in judge?s consideration in criminal verdict. This is a juridicalnormative research which is presented by means of descriptive. This researchutilizes secondary data which were acquired from documentation studies andcomplemented by interviewing some informants. The data were processedthrough qualitative method. The thesis explains that legal strength of physicalevidence is associated to the evidence, such as witnesses, expert, and/ordefendant, who testify about the physical evidence. All of the legal facts which aredisclosed in the trial, including the fact that revealed owing to the physicalevidence and all of testimonies about it, should be deliberated by the judge tomake the legal consideration which is reasonable, logical, and realistic."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai upaya hukum pihak ketiga yang tidak diperkarakanterhadap Putusan Pidana Tambahan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Hal inidikarenakan adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai Pihak Ketiga Yangtidak diperkarakan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Skripsi ini membahasmengenai Pihak Ketiga Yang Tidak Diperkarakan tersebut seharusnya tidak dapatdijatuhi Pidana Tambahan Uang Pengganti.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the judicial remedy for verdict of additional punishmentwhich can be submitted by third party who are not prosecuted in corruption cases.This is because of the legal vacuum regarding the third party who are not prosecutedin corruption cases. This thesis discusses about the third party who are not prosecutedshould not be punished with additional punishment in a form of money substitute."

"Penelitian dilaksanakan dalam rangka melakukan:1.Identifikasi kendala-kendala yang terdapat pada penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dalam acara sidang Pengadilan Anak; 2. Identifikasi mengenai teori/sistem pembuktian, beban pembuktian dan barang bukti; 3. Analisis atas permasalahan hukum yang ditemukan dalam praktik acara sidang pengadilan anak mengenai alat bukti keterangan terdakwa anak yang diberikan pada sidang Pengadilan Anak dan putusan yang dibacakan hakim tanpa dihadiri oleh orang tua, wali atau orang tua asuh dan penasihat hukum dari anak sesuai dengan Pasal 55, Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak. Pasal 189 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) menyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.Dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menyatakan bahwa dalam perkara anak nakal; orang tua, wali atau orang tua asuh wajib hadir dalam sidang anak. Artinya, kewajiban bagi orang tua, wali atau orang tua asuh secara limitatif telah ditentukan oleh Undang-undang Pengadilan Anak. Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab terdakwa sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwanya adalah anak, maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh.Perlunya kehadiran peran pendamping, yaitu orang yang dipercaya anak, sangat diperlukan agar anak tidak mengalami ketegangan dan kecemasan yang berlebihan. Praktek pemeriksaan alat bukti keterangan terdakwa anak dan putusan yang dibacakan hakim, memperlihatkan kenyataan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang, yaitu tanpa dihadiri oleh orang tua, wali atau orang tua asuh dan penasihat hukum anak. Dari identifikasi di atas jelas bahwa permasalahan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dalam acara sidang pengadilan anak, jelas menghadapi permasalahan karena terbentur pada patokan standar yang ditentukan undang-undang sehingga terdapat kesenjangan pada praktik acara sidang pengadilan anak."

"Teleconference sebagai cara yang digunakan untuk melindungi saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan telah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Teleconference juga bisa dikategorikan sebagai manifestasi bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi pada kasus-kasus tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Akan tetapi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa semua bentuk perlindungan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) baru dapat diberikan setelah adanya persetujuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sementara dalam Pasal 9 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (1), bahwa pemeriksaan saksi melalui teleconference baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari hakim. Skripsi ini menganalisis siapa sesungguhnya yang berwenang dalam menentukan apakah seorang saksi diperiksa melalui teleconference atau tidak, khususnya pada Persidangan Tindak Pidana Terorisme Atas Nama Terdakwa Abu Bakar bin Abud Ba?asyir Alias Abu Bakar Ba?asyir Nomor Register Perkara 148/Pid.B/2011/PN.JKT.Sel. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kepustakaan dengan metode pendekatan perudang-undangan dan pendekatan kasus.

---

AbstractTeleconferencing as an option for protecting the witness when he or she gives his or her testimony on a trial has been regulated in article 9 paragraph (3) of Law No. 13/2006 about The Protection of Witness and Victim. Teleconferencing as a form of protection that may provided for witness in certain cases refers to article 5, paragraph (1) of Law No.13/2006. However, as article 5 paragraph (2) has determined that all forms of protection refers to article 5 paragraph (1) allowed only after the approval of Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (The Body of Witness and Victim Protection). Although article 9 paragraph (3) jo. Article 9 paragraph (1) that the interrogation of witness via teleconference may be done only after receiving permission from the judge. This thesis mainly discussed about the authority to determine whether a witness examined via teleconference or not, especially on the trial of a terrorism crime in the name of offender Abu Bakar bin Abud Ba'asyir alias Abu Bakar Ba'asyir Case Number 148/Pid.B /2011/PN. JKT.Sel. This thesis is using the normative method research in statue approach and case approach."