Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program pembinaan merupakan suatu proses di mana petugas lembaga pemasyarakatan dan kepala lembaga pemasyarakatan bekerja sama merencanakan apa yang harus dikerjakan pada tahun akan datang, menentukan bagaimana wujud pembinaan harus diukur, mengenali dan merencanakan cara mengatasi kendala, serta mencapai pemahaman bersama tentang program pembinaan. Program pembinaan menghasilkan program yang merupakan suatu dokumen resmi. Program pembinaan akan menjadi pedoman bagi kegiatan yang perlu dilakukan. Oleh karena itu program pembinaan bagi narapidana merupakan titik awal yang dapat digunakan oleh petugas lembaga pemasyarakatan untuk memulai melaksanakan proses dari program pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Petugas lembaga pemasyarakatan bekerja sama mengindentifikasikan apa yang seharusnya dikerjakan pada suatu periode yang sedang diprogramkan, seberapa baiknya pembinaan tersebut harus dilaksanakan, mengapa program pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu harus dilakukan, dan hal-hal spesifik lainnya, seperti tingkat kewenangan dan pengambilan keputusan bagi petugas lembaga pemasyarakatan.Implementasi kebijakan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan membantu mengambil kebijakan dalam bidang program pembinaan pada tahap penelitian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan terhadap pelaksanaan pembinaan tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh kebijakan berupa perundang-undangan maupun peraturan yang berkaitan dengan program pembinaan telah diterapkan dan berjalan dengan baik, tetapi juga menyumbang pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan tersebut, serta membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali terhadap pelaksanaan program pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.Implementasi dari kebijakan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: 02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cipinang masih kurang dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat terlihat masih banyaknya kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan dari kebijakan pembinaan tersebut."

"In Indonesia's system law, drug crimes have death sentence (capital punishment). although capital punishment had been implementing as positive law in Indonesia but the efficacy of capital punishment as instrument of criminal policy still became debatable for Indonesia's criminologist and law practitioners. This thesis try to discover the effect of capital punishment toward prisoner's attitude to drug trading in Cipinang Prison. The basic theory as analyze in this research is deterrent theory from classical thinker Cecare Becaria and developed by modem thinker such as : Jhos Andenaes, Zimring and Hawkins, William Cambliss and etc. Research method applied in this thesis is survey quantitative approach. Population and sampling is drug prisoners (drug trader)in Cipinang Prison. The correlations and regressions analyze concludes R value= 0.925, determinant coefficient R = 0.885 and regression equations Y = 2.358 =-098765 + 0.249X3 + 0.707X4. From the analyze above we conclude that penalty would generally affect to learnt to the convicts for dealing with drugs. Deterrent effect of Capital Punishment would not depends on knowledge and perceptions of penalty, nevertheless it depends on perceptions to law enforcement and fear of capital punishment."

"Trend penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang terus berkembang di masyarakat membawa resiko dan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika, berbagai macam cara telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan pembuatan undang-undang anti narkotika dan undang-undang anti psikotropika serta pembentukan beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika di seluruh Indonesia, hal tersebut sesuai dengan pasal 37 ayat 1 UU No.5 tahun1997 tentang psikotropika, bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan berkewajiban ikut serta dalam pengobatan atau perawatan, pasal 45 UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, bahwa pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan, dan panduan umum pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan narkotika, bahwa narapidana kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika khususnya pemakai/pengguna wajib diberikan rehabilitasi, artinya perbaikan kembali kondisi fisik, psikis, dan social kemasyarakatan.Penelitian untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap para penyalah guna narkotika dan psikotropika ini menggunakan teori penbinaan ketergantungan terhadap obat-obatan dari Shadi W. Roman dengan konsep metode Therapeutic Community (TC) yang dikembangkan oleh George De Leon. Metode yang digunakan untuk melakukan perubahan adalah memakai konsep sebuah keluarga melalui pertemuan-pertemuan kelompok. Metode peneltian secara deskriptif kualitatif dan studi kasus, tujuannya untuk meneliti dan menggambarkan obyek penelitian secara mendalam terhadap kasus yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dan pengamatan terhadap subyek yang teriibat didalamnya, serta studi dokumen yang relevan dengan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melalui Metode Therapeutic Community (TC) pada dasarnya dapat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cirebon, namun karena adanya periedaan tahapan pembinaan, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana dan tidak adanya anggaran keuangan, mengakibatkan tidak semua pertemuan kelompok dan tahapan pelayanan metode TC dapat dilaksanakan sehingga pelaksanaan pembinaan narapidana melalui metode TC berjalan kurang efektif.

---

The increasing trend of narcotics and pshycotropics abuse in the society has brought some risks as well as bad effect to the society's life, Thus in order to save Indonesian from addiction to the narcotics and psychotropics, a lots of measures have been conducted by the government, such as the creation of the anti narcotics and anti pshycotropics law as well as some Narcotics Correctional Institutions (Which-so-called Lapas) all over Indonesia, which based on the article 37 (1) Law number 5 year 1997 concerning psychotropics; mentioning that the psychotropics users suffering the addiction syndrome ought to participate in the therapy or treatment program, and the article 45 Law number 22 year 1997 concerning narcotics, mentioning that the narcotics addicted should participate in a therapy and/or building process, and the general guide of the rehabilitation in the Narcotics Correctional Institution, that the prisoners of the narcotis and psycotropics abusing case, in particular the users should be given a rehabilitation, which means the process of recovering their physical, psychological as well as social condition.

The research is scrutinizing about the building and rehabilitation, towards the narcotics and psycotropics abusers by adopting the the theory of drugs addicted building/rehabilitation from shadi W. Roman, the one using the concept Therapeutic Community (TC) Method, depeloved by George de Leon. The method meant to make the change expected will be using the concept of family through some group meetings. The research-Method used here is descriptive-qualitative and case study, with purpose to scrutinize and describe the research object profoundly within the case being scrutinized. The technic used in data collecting is profound interview, and observation towards the subject involved within, as well as document study which is relevant to the research.

The research result shows that the building and rehabilitation of narcotics and psycotropics abuse prisoners through the Therapeutic Community (TC)

Method basicly can be implemented in Cirebon Narcotics Correction Institution, but due to the difference of the building/treatment steps, the limited human resources, the minimum facilities and the absence of regular budget, not all regular group meeting and the TC method steps services can be conducted well, which familiy brought cunsequence in the form of the ineffectivity of the TC method Community (TC) Method based treatment."

"Dalam undang-unadng Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pemasyarakatan menghendaki pembinaan narapidana dapat memberikan keterampilan kepada narapidana, sehingga dapat aktif dan produktif dalam pembangunan. Namun perkembangannya sangat lambat.Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah hubungan antara keterikatan narapidana terhadap pembinaan dengan keterampilan kerja, adakah hubungan antara kemampuan narapidana dengan keterampilan kerja, adakah hubungan antara motivasi narapidana mengikuti pembinaan dengan keterampilan kerja dan adakah hubungan antara keterikatan narapidana terhadap pembinaan, kemampuan narapidana dan motivasi narapidana mengikuti pembinaan secara bersama-sama dengan keterampilan kerja narapidana. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan adanya hubungan antara keterikatan, kemampuan dan motivasi secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan keterampilan kerja.Motode yang digunakan adalah survei dengan tehnik sampling adalah simple random sampling. Sampel diambil 21 % dari jumlah narapidana yang mendapat pembinaan kemandirian (202 orang) yaitu 21 % x 202 orang = 42 orang, responden diambil dari pegawai bidang kegiatan kerja sebanyak 20 orang. Data yang digunakan dalam peneliitian ini adalah data primer yaitu data yang diambil dari sampel dan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan, data sekunder yaitu data dari dokumen,buku-buku dan catatan-catatan pada lapas klas I Cipinang. Pemberian skor kuesioner digunakan skala Liked. Untuk mengetahui tingkat valid dan realiable instrumen dilakukan pengujian validitas dengan menggunakan tehnik content validity dengan rumus Product Moment Pearson dan pengujian reliabilitas digunakan interval consistency dengan tehnik Split Half Spearman Brawn.Berdasarkan perhitungan statistik tingkat hubungan antara variabel independent dengan dependent dengan menggunakan rumus Spearman Rank di dapat hasil sebagai berikut adanya hubungan positif antara keterikatan narapidana terhadap pembinaan dengan keterampilan kerja dengan nilai koefisien korelasi p = 0,502, termasuk tingkat hubungan sedang.Ada hubungan positif antara kemampuan narapidana dengan keterampilan kerja dengan nilai koefisien korelasi p = 0,324 termasuk dalam tingkat hubungan rendah. Ada hubungan positif antara motivasi narapidana mengikuti pembinaan dengan keterampilan kerja, dengan nilai koefisien korelasi p = 0,498 termasuk ke dalam tingkat hubungan sedang, secara bersama-sama antara keterikatan narapidana terhadap pembinaan kemampuan narapidana dan motivasi narapidana mengikuti pembinaan dengan keterampilan kerja narapidana, dengan nilai koefisien korelasi p = 0,498 termasuk tingkat hubungan sedang.Sehubungan temuan tersebut untuk meningkatkan keterampilan kerja narapidana di Lapas K1as 1 Cipinang perlu dilaksanakan antara lain adanya hak istirahat dalam setiap minggunya, penganekaragaman jenis latihan kerja, lebih banyak dan sering diadakan pelatihan kursus-kursus keterampilan kerja, adanya penghargaan bagi narapidana yang dapat menghasilkan produk dan mempunyai nilai ekonomis atau dapat dijual. Selain itu jugs perlu ditambah tenaga instruktur dari berbagai keterampilan, sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan dan tersedianya dana yang memadai baik untuk pengadaan peralatan, perawatan, biaya operasional dan untuk pembelian bahan baku."

"Cuti mengunjungi keluarga bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap narapidana, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Cuti mengunjungi keluarga yang dilakukan melalui kunjungan narapidana kepada keluarga narapidana di tempat tinggalnya, merupakan kegiatan rutin yang dapat dilaksanakan setiap tiga bulan bagi narapidana yang memiliki masa pidana minimal 12 bulan. Kegiatan ini biasanya dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk saling tukar informasi atau menumpahkan segala keluh kesah. Dalam kegiatan ini narapidana dapat melakukan kebebasan yang seluas-luasnya selama waktu yang ditentukan.Hak Cuti Mengunjungi Keluarga dalam proses pemberiannya sangat dipengaruhi oleh pemahaman petugas, narapidana dan masyarakat terhadap keberadaan hak ini. Di samping pemberian hak ini juga sangat ditentukan dari kelancaran pelaksanaan prosedur, pengorganisasian dan fungsi koordinasi inter dan antar unit yang terkait di Lembaga Pemasyarakatan.Dari temuan hasil penelitian dan pembahasan, ternyata pemberian hak Cuti Mengunjungi Keluarga bagi narapidana telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, meskipun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan dengan hambatan-hambatan; antara lain menyangkut kurangnya pemahaman terhadap prosedur, masalah pembiayaan, masih ditemukan hambatan sebagai akibat pelanggaran tata tertib dan kurang lengkapnya berkas permohonan ijin dari pihak keluarga serta masih adanya stigma negatif narapidana oleh masyarakat.Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemberian hak Cuti Mengunjungi Keluarga, diperlukan Iangkah-langkah nyata dalam bentuk peningkatan sosialisasi yang ditujukan kepada petugas dan narapidana sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaannya. Di samping itu pengalokasian anggaran untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan operasional sehingga diharapkan hak Cuti Mengunjungi Keluarga dapat dirasakan manfaatnya bagi semua narapidana yang memenuhi persyaratan.

---

The annual leave to visit family has objective to eliminate stigma against prisoners, as well as to prevent people refusal against ex prisoner. The annual leave to visit family that is executed through prisoner visiting to prisoner's family in their residence represents routine activity which can be conducted every three months for prisoners who has the term of punishment minimally 12 months. This activity usually is utilized by both parties for exchanging information or submitting their feeling. In this activity prisoner can conduct freedom as wide as possible during determined time.

The annual leave to visit family in its granting process is really affected by officer, prisoners and people understandings against the existence of this right. Besides this right granting is also determined from the smoothness of that procedure execution, organizing and intra and inter unit coordination function related to prison institution.

From the result of research and analysis, factually the granting of annual leave right to visit family for prisoner has been implemented in class 1 prison institution Cipinang, although in its execution it was still found obstacles as the cause of rule violence and the lack of permit application document from family parties as well as prison's negative stigma from people.

To increase the effectivity and efficiency of annual leave granting to visit family, it is needed real steps in form of socialization increase shown by officer and prisoners so that it can create synergy in its execution. Besides of that, the allocation of budget for providing annual leave rights to visit family can be felt its benefit for all prisoners who meet requirement."

"ABSTRAKSebagaimana dengan masyarakat luas yang memiliki stratifikasi sosial di dalamnya, masyarakat narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tentu juga memiliki stratifikasi sosial di dalamnya. Berangkat dari asumsi tersebut, tesis ini mencoba untuk menggali keberadaan stratifikasi sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.Dalam penelitian tentang stratifikasi sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, teori yang dipergunakan sebagai panduan dalam rangka menjawab permasalahan stratifikasi sosial di lembaga pemasyarakatan adalah teori stratifikasi sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, Gerhard E. Lenski dan C. Wright Mills yang menyatakan bahwa ada tiga dimensi stratifikasi sosial di Masyarakat yaitu dimensi kekuasaan, previlese dan prestise.Dengan pendekatan kualitatif diskriptif, penelitian ini berhasil menemukan suatu fakta empiris bahwa pada masyarakat narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang terdapat 4 (empat) dimensi stratifikasi sosial yaitu 1) Kekuasaan, 2) Prestise, 3) Previlese dan 4) kekerasan. Dari studi ini juga ditemukan bahwa dimensi previlese memiliki pengaruh yang sangat dominan terhadap ketiga dimensi lainnya.

---

ABSTRACT

As with wide society owning social stratification in it, socialize convict [in] institute of pemasyarakatan of course also own social stratification in it. leaving dar of the assumption, this thesis try to dig existence of social stratification of convict in Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.

In research about social stratification in Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, theory which is used as by guidance in order to replying problems of social stratification in lembaga pemasyarakatan is]theory of stratification of social proposed by Max Weber, Gerhard E. Lenski and C. Wright Mills expressing that there is three dimension of social stratification in society that is paintbrush dimension, previlese and presstige.

With approach qualitative diskriptif, this research succeed to find a[n empirical fact that [at] society of convict in I Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang of there are 4 ( empat) dimension of social stratification that is 1) power 2) presstige 3) Previlese And 4) hardness. From this study is also found by that dimension of previlese own very dominant influence to third the other dimension."

"Edwin Hardin Sutherland (1883-1950) lewat penelitiannya tentang ?the white collar crime? membuktikan bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan orang-orang kelas bawah, namun kejahatan dilakukan juga oleh orang-orang kelas atas. Sementara itu, setiap perbuatan yang melanggar hukum pidana harus diberikan hukuman. Adapun hukuman yang diberikan tersebut harus mempunyai tujuan tertentu yang harus dapat dicapai melalui berbagai program pembinaan pada suatu Lembaga Pemasyarakatan dalam kerangka Sistem Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tugas dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan secara sama dan merata bagi seluruh narapidana lewat Sistem Pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya. Akibatnya, pembinaan yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih (white collar crime). Hal ini disebabkan karena mereka merupakan narapidana dengan identifikasi khusus, baik dari tingkat intelektual maupun status sosial ekonomi. Padahal, agar dapat mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan pembinaan, sangat tergantung sekali pada metode dan program pembinaan itu sendiri. Pada akhirnya, Lembaga Pemasyarakatan tidak mampu mewujudkan tujuan pembinaan yang menghendaki agar narapidana tidak melakukan tindak pidana lagi dan mengalami perubahan tingkah laku serta menjadi ?orang baik?. Dengan demikian muncul pertanyaan, metode pembinaan yang bagaimana yang sesuai dengan narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih (white collar crime) serta kendala apakah yang muncul bilamana pembinaan tersebut hendak dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan belum memiliki program pembinaan khusus bagi narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih (white collar crime) yang disebabkan oleh beberapa kendala seperti program pembinaan, sumber daya manusia, program kerja, anggaran serta sarana dan prasarana. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya untuk mempersiapkan pembinaan dengan metode dan program kerja khusus bagi mereka serta meningkatkan kualitas petugas Lapas, memenuhi anggaran, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembinaan itu sendiri.

---

Edwin Hardin Sutherland (1883-1950) through his research on ?the white collar crime? proves that crime is not only committed by those from lower class people, but crime is also committed by upper-class people. On the other hand, each and every act violating common law must be punished. But the punishment given must serve certain purposes which should be achieved through various development programs at a Correctional Institution.

According to Law No 12 Year 1995, the duties and functions of Correctional Institutions are to carry-out development equally and evently for all the prisoners through Correctional Systems as the development method. As a result, the intended development is not applicable to those convicted for white collar crime because they are prisoners with special identification, both from intelectual level as well as socialeconomic status.

Whereas, in order to achieve optimum result from the development, it is very much depended on the method and the development program itself. At the end, Correctional Institutions cannot achieve the development goals which meant to ensure no repeated crime by the prisoners and a change in their behaviour and become a ?good? man. Then comes the question on which development method that is suitable for those prisoners convicted for white collar crime and what are the obstacles arise from the implementation of this development method.

The research shows that Correctional Institutions do not have development programs dedicated for those prisoners convicted for white collar crime yet which caused by a few obstacles such as development programs, human resources, work programs, budget and infrastructure. To solve this issue, we need efforts to prepare a development program with special method and work programs dedicated for them and to improve the humn resource quality of Correctional Institutions, sufficient budget and infrastructure required by the development program."

"In generally narcotic and phsycotropics can be said good subjects is natural or syntetycs able to give stimulant effects should be use. The problem will be arose when someone consumes them without prescription from the doctor; it means consumed more than needed. The addiction of narcotics and phsycotropics has been taken in law on Undang-undang No.5 tahun 1995 dan No. 7 Tahun 1997. Occuring both of the constitutions on above, it is not less the narcotic and phsycotropics addictions but make them to be increase. It can be looked up in all of the narcotics prisoners in indonesia. Those can be found on mass media, cause of the conditions, the writer interest to knowing how the process of the addiction of narcotic and phsycotropics has been done. So he has been done the research to three of narcotic prisoners to know them how they are addicted to narcotic and phsycotropics. The research has been done by qualitative method and interview to set many data. The interview had been taken to SP, TR and DS. The research of research is showed many conditions that is influence and be the criminogetics factor of the narcotic and phsycotropics adductions. From the three prisioners can be know that the process should be take on many factors such as social environment, economics and friendship."