Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal guna kepentingan pemberi kuasa. Dengan pemberian kuasa tersebut timbul perikatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dalam pemberian kuasa itu para pihak yang terikat didalamnya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati karena apabila tidak maka pemberian kuasa tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.Perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa harus dinyatakan secara tegas dan jelas untuk menghindari kerugian yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian pemberian kuasa dan kuasa tersebut tidak boleh melampaui hak dan wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa serta pemberi kuasa juga harus membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh penerima kuasa dalam menjalankan kepentingan pemberi kuasa. Untuk menghindari hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa dilakukan secara tertulis, bisa dalam bentuk akta otentik bisa juga dalam bentuk akta dibawah tangan.

---

Empowering is an indentured where a person gives power to other person to do utilized thing something powers giving behalf. With that empowering is evoked engagement among power giver and power receiver. In that empowering the parties what do most gird upon it has to qualify that specified Statute and each party has the right and obligation who shall be accomplished and is abode by since if not therefore that empowering is illegitimate and gets to be cancelled.

Agreement among giving power and power receiver shall explicit and clear to avoid disadvantages that doesn't be expected by both of clefts party that struck hands empowering and that power may not go behind rights and authority by Power giver and Power giver shall also pay all cost that spent by power receiver in carry on such power. To avoid aforesaid thing, therefore empowering should be done in writing which could be done in otentic's deed form; and or in form under-the-counter's deed."

"Berdasar kan pasal 1 butir b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/ 119/ KEP/ DIR tanggal 9 Desember 1995 tentang Transaksi Derivatif. Transaksi Derivatif Valuta Asing adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari ni1ai instrumen yang mendasari yaitu nilai tukar atau kurs valuta asing, baik yang diikuti pergerakan atau tanpa pergerakan dana / instrumen. Transaksi Derivatif Valuta Asing dapat diklasilikasikan sebagai perjanjian jual beli valuta asing antara Bank dan Nasabah. Selain itu, Transaksi - Derivatif Valuta Asing juga merupakan perjanjian untung - untungan, namun ia bukan merupakan perjanjian perjudian. Berdasarkan azas kebebasan berkontrak yang dianut KUH Perdata, Transaksi Derivatif 'Valuta Asing dapat dilakukan dan isinya dapat ditentukan oleh para pihak Yang mengadakannya. Transaksi Derivatif Valuta Asing merupakan perjanjian yang sah sepanjang ia memenuhi syarat - syarat sahnya perjanjian seperti yang tercantum di dalam Pasal 1320. KUH Perdata. Tujuan Nasabah melakukan Transaksi Derivatif Valuta Asing untuk berspekulasi ( perjudian ) tidak mempengaruhi keabsahan. Transaksi Derivatif Valuta Asing. Demikian pula dengan pelanggaran terhadap persyaratan minimum. Transaksi Derivatif Valuta Asing yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) SK Direksi Bank Indonesia No. 28/ 119/ KEP/ DIR tanggaL 29 Desember 1995. Kasus - kasus mengenai Transaksi Derivatif Valuta Asing makin marak dari hari ke hari. Kasus yang terakhir terjadi dan telah diputus Mahkamah Agung adalah kasus PT Suryamas Dutamakmur Tbk versus PT Bank Niaga Tbk."

"Di awal tahun 2003, terdapat perkembangan dalam hukum acara perdata Indonesia yakni diajukannya gugatan actio popularis di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Gugatan actio popularis ini adalah gugatan yang mengatasnamakan kepentingan umum secara perwakilan dengan acuan bahwa setiap warga negara berhak atas nama kepentingan umum untuk mengambil insiatif mengajukan gugat walaupun orang tersebut bukanlah pihak yang mengalami kerugian secara langsung, dan juga tidak memerlukan surat kuasa khusus dari anggota masyarakat yang diwakilinya. Gugatan actio popularis ini dikenal di beberapa negara yang menganut sistem civil law. Di Indonesia gugatan secara actio popularis masih belum diterima dengan alasan ketiadaan aturan. Gugatan actio popularis no. 178/PDT.G.2003/PN.JKT.PST dalam putusan pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan pengadilan negeri ini dikuatkan oleh pengadilan tinggi no.126/PDT/2004/PT.DKI. Hingga kini perkara ini masih dalam tingkat kasasi. Skripsi ini akan mengulas mengenai konsep umum actio popularis, bagaimana pengaturannya di Indonesia, apa perbedaan antara actio popularis dengan citizen lawsuit, kumulasi gugatan, class action, legal standing dan gugatan biasa; juga disinggung mengenai keberadaan gugatan actio popularis ini di negara-negara lain serta menganalisa putusan No. 178/PDT.G.2003/PN.JKT.PST. Hukum acara perdata Indonesia saat ini sangat memerlukan terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim."