"Peningkatan penerimaan daerah di era otonomi daerah membuat faktor efektifitas pengelolaan keuangan daerah semakin penting. APBD sebagai salah satu kebiijakan anggaran pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah dan untuk mengetahui komposisi anggaran dan alokasi pengeluarannya.
Analisis dilakukan dengan metode analisis deskriptif pada kedua masa tersebut yaitu analisis efektifitas untuk mengetahui efektifitas anggaran; analisis pertumbuhan untuk mengetahui pertumbuhan anggaran sebelum dan sesudah otonomi; analisis proporsi untuk mengetahui efektifitas pengelolaan keuangannya meialui porsi masingmasing anggaran; analisis multiplier sebagai alat untuk mengetahui tambahan pengeluaran pemerintah yang mampu meningkatkan perekonomian daerah; dan untuk mengetahui sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi menggunakan Location Quotient dan Shift Share. Penelitian menggunakan data APBD dan PDRB tahun 1996 hingga tahun 2003. Selain itu data-data penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian, baik dalam bentuk referensi dan penelitian lainnya digunakan juga dalam penelitian ini.
Sekalipun terjadi pertumbuhan APBD yang sangat tinggi pada masa sesudah otonomi daerah, khususnya pada penerimaan sebagai daerah otonomi khusus, diketahui bahwa pengelolaan anggaran pada kedua masa tersebut tidak efektif. Penentuan target penerimaan yang rendah disebabkan oleh masih digunakannya pendekatan incremental, atau hanya untuk kepentingan evaluasi dan rendahnya potensi perolehan PAD dibandingkan rata-rata nasionalnya.
Peningkatan penerimaan diikuti pula oleh peningkatan porsi belanja daerah. Sebelum dan setelah otonomi, porsi belanja tetap didominasi oleh belanja rutin. Dengan porsi terbesar pada bantuan kepada daerah bawahan dan belanja pegawai. Alokasi pengeluaran pembangunan pada masa sebelum dan sesudah otonomi lebih didominasi oleh sektor yang menyangkut kepentingan orang banyak dibanding sektor yang mendorong perekonamian. Sektor aparatur pemerintah, transportasi, pendidikan, kesehatan dan keamanan menjadi penerima dana terbesar pada kedua masa tersebut. Demikian pula alokasi dana otonomi khusus yang diterima pada tahun 2002 dan 2003. Namun, besarnya dana tersebut tidak diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan. Di sektor pendidikan, pembangunan sarana tidak diikuti oleh peningkatan prasarana seperti ketersediaan guru."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
