Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Surat kuasa pada perkara perceraian harus sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku, karena peraturan hukum acara tidak boleh ditafsirkan lain oleh majelis hakim. Praktik penggunaan Surat Kuasa Istimewa dalam bentuk Akta Dibawah Tangan Masih marak terjadi, walaupun praktik seperti itu tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1796 KUHPdt jo. Pasal 123 HIR/147 Rbg. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan penggunaan Surat Kuasa Istimewa legalisasi pada proses perkara perceraian di Pengadilan Agama dan akibat hukum penggunaan surat kuasa istimewa legalisasi pada proses perceraian di Pengadilan Agama. Bentuk penelitian ini adalah yuridis empiris. Tipe penelitian ini berbentuk evaluatif dan metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, lalu hasil penelitian ini diolah secara sistematis dan kualitatif agar menghasilkan penelitian yang preskriptif dan sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan hukum dari pemberian kuasa melalui surat kuasa dikaitkan dengan pelaksanaan peraturan tersebut pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kalianda dan memberikan solusi atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Urgensi dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan antara peraturan hukum tentang surat kuasa dengan pelaksanaan surat kuasa yang digunakan pada proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Kalianda. Hasil penelitian disimpulkan : 1) Pelaksanaan perwakilan pada proses Mediasi dan Ikrar Talak perkara Perceraian menggunakan Surat Kuasa Istimewa dalam bentuk akta dibawah tangan yang didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama dan ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Agama, atau waarmerking/legalisasi oleh notaris. 2) Surat Kuasa yang digunakan pada proses Mediasi dan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kalianda tidak sesuai dengan Ketentuan khusus diatas dan berakibat hukum surat kuasa istimewa tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar perwakilan pada proses Mediasi dan Ikrar Talak. Serta dapat mengakibatkan tidak sahnya perwakilan pada mediasi dan ikrar talak sehingga dapat dianggap perbuatan tersebut tidak sah dan Putusan/Penetapan Cerai dapat dibatalkan oleh putusan tintingkat Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali.

---

The power of attorney in divorce cases must be under the applicable procedural law regulations because procedural law regulations must not be interpreted otherwise by the panel of judges. The practice of using a Special Power of Attorney in the form of an Underhand Deed is still rife, although such a practice is not by the provisions of Article 1796 of the Indonesian Civil Code. Article 123 HIR/147 Rbg. The purpose of this study is to analyze the implementation of the use of a legalization Special Power of Attorney in the divorce case process in the Religious Court and the legal consequences of using a legalization special power of attorney in the divorce process in the Religious Court. This form of research is empirical juridical. This type of research is evaluative and the data analysis method used in this study is qualitative, then the results of this research are processed systematically and qualitatively in order to produce prescriptive research and so as to identify legal problems from granting power of attorney through power of attorney associated with the implementation of the regulation in divorce cases at the Kalianda Religious Court and provide solutions to the Supreme Court Regulations of the Republic of Indonesia. The urgency of this study is that there is a difference between the legal regulations regarding power of attorney and the implementation of power of attorney used in divorce proceedings at the Kalianda Religious Court. The results of the study concluded: 1) The implementation of representation in the process of Mediation and Pledge of Talaq for Divorce cases using a Special Power of Attorney in the form of a deed underhand registered with the clerk of the Religious Court and signed by the Registrar of the Religious Court, or waarmerking / legalization by a notary. 2) The Power of Attorney used in the Mediation and Talaq Pledge process at the Kalianda Religious Court is not in accordance with the above special provisions and consequently the special power of attorney cannot be used as a basis for representation in the Mediation and Talaq Pledge process. And can result in the invalidity of representation at mediation and talaq pledges so that it can be considered invalid and the Divorce Decision/Determination can be annulled by an appeal, cassation, or judicial review decision."

"Skripsi ini membahas perceraian dengan alasan suami menuduh isteri berzina disertai penyangkalan anak dan apakah pemeriksaan perceraian Li?an dalam Putusan Nomor:xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, lalu bagaimana kedudukan anak Li?an beserta akibat hukum suami istri berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Skripsi ini dibuat berbentuk yuridis-normatif menggunakan metode deskriptif analitis. Dapat disimpulkan bahwa Suami menuduh istrinya berzina harus melihat dengan mata kepalanya sendiri tidak bisa hanya berdasarkan prasangka dan kecemburuan semata, tetapi tidak dapat membuktikannya dengan empat orang saksi maka dilakukan sumpah li'an sesuai Al-Qur'an surat an-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Berakibat suami istri bercerai untuk selamanya dan anak bernasab kepada istri, suami tidak wajib memberi nafkah.

---

This research discusses divorce by reason of the husband accuses his wife of adultery with the child and whether the denial of inspection Li'an divorce in Decision No. xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw in accordance with the provisions of Islamic law, and how the position of the child Li'an husband and wife and their legal consequences based on Islamic Law and Law No. 1 of 1974. This research paper is composed form of juridical-normative descriptive analytical method. It can be concluded that the husband accuses his wife of adultery should look eye his own head could not only based on prejudice and jealousy alone, but can not prove it by four witnesses then made oath according Li'an the Qur'an's vein an- Nur verse 6 to verse 9. Resulted divorced husband and wife and children and for nasab to the wife, the husband is not obliged to make a living."

"Taklik talak merupakan suatu lembaga yang dikenal dalam hukum Islam sejak zaman dahulu, khususnya hukum perkawinan Islam, dan telah diadaptasi ke dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Apabila dilihat dari segi esensinya, lembaga taklik talak mengandung dua hal, yaitu pertama sebagai suatu perjanjian tentang talak yang digantungkan kepada syarat, dengan tujuan utamanya adalah melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suami, lembaga taklik talak (apabila dilanggar) merupakan alasan bagi istri untuk mengajukan perceraian. Oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan Indonesia, aspek perjanjian dalam taklik talak, serta penerapan pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian. Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Pelanggaran taklik talak telah diatur sebagai alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf g KHI. Sebagai perjanjian, taklik talak harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat perjanjian pada umumnya, baik menurut hukum nasional maupun menurut syariat Islam. Demikian pula penggunaan pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian, tentu harus mengikuti kaidah-kaidah dan prosedur hukum yang berlaku. Untuk mengetahui penerapan pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian dilakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Kediri No.161/Pdt.G/1996/ PA.Kdr. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggaran taklik talak telah diakui sebagai alasan perceraian di Indonesia berdasarkan Pasal 116 huruf g KHI. Taklik talak juga memenuhi aspek-aspek perjanjian. Dari analisis putusan Pengadilan Agama Kediri No.161/Pdt.G/1996/PA.Kdr diketahui bahwa secara materiil telah diterapkan penggunaan pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian."

"ABSTRAKHakim agama dalam menangani perkara perceraian di pengadilan agama memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak sehingga tidak terjadi suatu perceraian. Usaha hakim untuk mendamaikan para pihak ini merupakan suatu amanah dari Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat (1). Peran hakim sangat krusial sebagai penentu dan pemutus dari suatu perkara yang diajukan kepadanya yang dalam hal ini merupakan keputusan atas suatu kelanjutan suatu perkawinan seseorang. Agar mencapai suatu keputusan yang baik dalam mengadili suatu perkara perceraian hakim semaksimal mungkin harus menciptakan suatu perdamaian sehingga tidak tercipta perceraian, akan tetapi apabila memang perceraian merupakan suatu jalan terakhir yang terbaik maka hakim berkewajiban untuk memutus dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Pelaksanaan Asas Wajib Mendamaikan bukan merupakan pelanggaran atas kewajiban hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke hadapannya dalam hal penanganan kasus perceraian. Hakim dituntut mengupayakan agar para pihak sebaik-baiknya terjauh dari penjatuhan putusan cerai yang berdampak pada putusnya perkawinan seseorang. Pemberian kelenturan waktu atau penundaan waktu hingga perkara tersebut diperiksa secara materiil menjadi salah satu keleluasaan yang memberi kesempatan para pihak mengadakan perdamaian.

---

ABSTRACTReligious judges in divorce cases handled in religious courts have a duty to reconcile the parties so that it is not the case of a divorce. Judge's efforts to reconcile the parties, it is a mandate of Act No. 7 of 1989 about Religious Judiciary jo. Act No. 3 of 2006 about changes Of Law No. 7 of 1989 about Religious Judiciary jo. Act No. 50 of 2009 about second amendment law No. 7 of 1989 on Judiciary Religion Article 82 paragraph (1). The role of judges is very crucial as decisive and breaker of a case submitted to him, which in this case is a follow-up to a decision over the marriage of a person. In order to reach a good decision in the case of divorce judges adjudicate a greatest extent may have to create a peace so as not to create a divorce, but if indeed divorce is a last best way then the judge is obliged to break with good considerations. The implementation of the principle of Compulsory Reconcile does not constitute a violation of the obligation of judges to examine and put forward to break the case before him in terms of handling divorce cases. The judge is required to intervene in order for the parties as best as possible the most distant of the overthrow of the ruling of the divorce which resulted in a breakdown in the marriage of a person. Giving the suppleness of the time or the delay time until the review case materially became one of the spaciousness that gives the opportunity the parties held peace."