Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan jasa angkutan udara dewasa ini telahmencapai tingkat kecanggihan yang sangat tinggi. sehinggamembuat posisi perusahaan jasa angkutan udara secaraekonomi lebih kuat dibandingkan dengan pengguna jasaangkutan udara. Karena itu perlindungan secara hukum bagipengguna jasa angkutan udara sudah tidak dapat ditawartawarlagi.Untuk melindungan pengguna jasa angkutan udaradari suatu kegiatan yang sangat berbahaya yang dapatmengancam keselamatan orang lain meskipun dilakukan denganpenuh kehati-hatian diberlakukannya prinsip tanggung jawabmutlak yang berarti bahwa pengguna jasa angkutan udaratidak perlu membuktikan ada atau tidak adanya unsurkesalahan dari perusahaan jasa angkutan udara. Di sampingitu juga, apabila terjadi kecelakaan yang dilakukan olehperusahaan jasa angkutan udara, pengguna jasa angkutanudara dapat mengajukan tuntutan wanprestasi maupunperbuatan melawan hukum kepada perusahaan jasa angkutanudara. Untuk mengajukan tuntutan wanprestasi kepadaperusahaan jasa angkutan udara kita perlu mengetahui ruanglingkup hukum perjanjian baik yang diatur dalam KUH perdatamaupun dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentangPenerbangan. Dimana dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-UndangNomor 15 tahun 1992 disebutkan bahwa ”tiket penumpang atautiket bagasi merupakan tanda bukti telah disepakatiperjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan”.Sedangkan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukumdisamping menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata, penggugatjuga dapat menggunakan Pasal 43 ayat (1) Undang-UndangNomor 15 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa ”Perusahaanangkutan udara yang melakukan kegiatan udara niagabertanggung jawab atas kematian atau lukanya penumpang yangdiangkut”. Dengan demikian tanggung jawab Perusahaan Jasaangkutan penerbangan dalam perspektif Hukum Perdata dapatdikatagorikan kedalam tanggung jawab jasa angkutanpenerbangan berdasarkan wanprestasi dan berdasarkanperbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui teori tersebutmaka kasus antara Suciwati (isteri Alm Munir) dengan PTGaruda Indonesia akan memberikan gambaran apakah antarateori dengan praktek bersesuaian atau tidak."

"ABSTRAKPenulisan ini membahas mengenai permasalahan syarat dan tanggung jawab maskapai pesawat udara terhadap penyediaan makanan yang menimbulkan kerugian di pesawat udara Indonesia dan Amerika Serikat serta perlindungan hukum terhadap korban perbuatan melawan hukum di pesawat udara Indonesia dan Amerika Serikat. Tujuan penulisan ini menjelaskan syarat dan tanggung jawab maskapai pesawat udara atas perbuatan melawan hukum dalam penyediaan makanan yang menimbulkan kerugian di pesawat udara Indonesia dan Amerika Serikat dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap korban perbuatan melawan hukum di pesawat udara Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian diketahui bahwa dasar pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum pada putusan Indonesia dilandasi dengan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata dan Konvensi Warsawa 1929, sedangkan putusan Amerika Serikat dilandasi pada Konvensi Warsawa 1929 saja.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the issue terms and responsibilities of tort by the airlines in the provision of food that damage on an airplane Indonesia and the United States as well legal protection to the victims of tort on an airplane Indonesia and the United States. The purpose of this thesis describes the terms and responsibilities of tort by the airlines in the provision of food that damage on an airplane Indonesia and the United States as well legal protection to the victims of tort on an airplane Indonesia and the United States. This study is data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiary sources of law. The results of the study that the basis of tort liability in Indonesia based on the decision of Article 1367 paragraph (3) of the Civil Code and the Warsaw Convention of 1929, while the United States is based on a Warsaw Convention of 1929."

"Malapraktek medis banyak terjadi di Indonesia. Profesi dokter menjadi sorotan dalam kasus malapraktek medis. Masyarakat masih awam mengenai malapraktek medis. Penyelesaian di pengadilan sampai tahap putusan masih sedikit. Proses pembuktian dalam sidang mempengaruhi hasil putusan hakim. Pembuktian dalam hukum acara perdata adalah berdasarkan alat-alat bukti secara limitatif. Salah satu alat bukti tersebut adalah alat bukti surat. Alat bukti surat memiliki kekuatan pembuktian tertinggi diantara alat bukti-alat bukti lain. Malapraktek medis merupakan bentuk kelalaian dokter. Malapraktek medis memuat aspek etis dan aspek hukum. Dasar dari aspek etis adalah kode etik kedokteran. Aspek hukum terdiri dari aspek hukum perdata dan hukum pidana. Hubungan antara dokter dan pasien termasuk dalam perikatan perdata. Dokter menyalahi perikatan disebut wanprestasi. Gugatan tanpa dasar perikatan dapat dilakukan. Dasar gugatannya adalah perbuatan melawan hukum. Salah satu alat bukti dalam kasus malapraktek medis adalah rekam medis. Rekam medis berbentuk catatan. Tindakan medis dokter terhadap pasien adalah inti rekam medis. Dokter harus merahasiakan rekam medis. Dalam rumah sakit terdapat penyelenggaraan rekam medis. Isi rekam medis adalah milik pasien. Berkas rekam medis adalah milik rumah sakit. Rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti dalam gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Rekam medis adalah penerapan pemeliharaan pelayanan kesehatan. Rumah sakit wajib membuat rekam medis. Rekam medis yang baik bermanfaat dalam pembuktian malapraktek medis. Rekam medis adalah alat bukti surat. Rekam medis bukan akta otentik. Rekam medis adalah akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian rekam medis adalah bebas."