Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam skripsi ini dibahas mengenai status anak luar kawin dalam hukum perdata Indonesia yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan Ibunya dan keluarga Ibunya. Dengan kata lain ayah biologisnya tidak mempunyai hubungan hukum dengan anak luar kawin, sehingga ayah biologisnya tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab memelihara dan menafkahi anak tersebut. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dengan studi kasus terhadap perbuatan melawan hukum atas tindakan tidak mengakui anak luar kawin oleh ayah biologis dalam Putusan Nomor: 935 K/Pdt/1998. Apabila dilihat dari sisi hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, seorang anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi lembaga perkawinan. Namun apakah patut, apabila kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya, harus ditanggung oleh si anak dengan harus menerima kedudukan yang demikian jauh di belakang anak-anak sah di hadapan hukum? Oleh karena itu, permasalahan ini harus dilihat dari sisi lain, yaitu tindakan seorang ayah yang tidak mengakui anak luar kawin tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena perbuatan melawan hukum tidak dapat dipandang hanya secara legistis, yaitu yang hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum tertulis, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah tidak tertulis.

---

ABSTRACTThis minithesis explains about the status of child outside marriage in Indonesian civil law, whom the child only have lawful relationship to their mother and the familly of the mother. In other words, they do not have a lawful relationship with their biological father, thus the father does not have an obligation to take the responsibility over the child. This normative research conducted using the literature study completed with case study to unlawful act on not recognizing child outside marriage by biological father, The Supreme Court Decision number: 935 K/Pdt/1998. The Indonesian civil law stated that the child outside marriage does not have a lawful relationship with their biological father. This provision aims to protect the marriage institution. But on the other hand, is it appropriate that the child have to suffer on their parent's mistake by forcefully accepting their limited position compared to legitimate child in the face of the law? Therefore, this problem has to be seen from another perspective; the action of the biological father who doesn't recognize his child outside marriage, should be considered as the unlawful act. The unlawful act cannot be seen solely as a violation on written law, but such action also violates the unwritten law."

"ABSTRAKSkripsi ini berisi tentang status hukum dan hak anak hasil hubungan incest ayah dengan anak perempuan kandung berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 457/Pid.Sus/2014/PN Tjb ditinjau dari pandangan hukum Islam. Pokok permasalahan membahas mengenai bagaimana status dan hak anak yang dilahirkan akibat pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap putri kandungnya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa status hukum anak hasil hubungan incest ayah dengan anak perempuan kandung dalam putusan tersebut adalah sama dengan anak hasil zina, yakni hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini menyebabkan seluruh hak-hak anak yang terkait dengan hak nasab hanya bisa ia dapatkan dari ibunya dan keluarga ibunya pula.

---

ABSTRAKThis thesis describes the legal status and the rights of incest child, the analysis is based on the Tanjungbalai District Court Verdict Number: 457/Pid.Sus/2014/PN Tjb. The issues are about the legal status and the rights of the child that was born due to the rape commited by a father to his own daughter according to the Islamic law. This research is the juridical-normative research where the data sources obtained from primary data and secondary data. The conclusion of this study shows that the legal status of incest child in this case is equated with the child that was born from adultery, thus the child?s lineage can only be attributed to his/her mother. This causes the rights of the incest child that related to the lineage right can only be connected to his/her mother as well."

"Protection of children?s rights in Indonesian laws related to criminal cases"

"Pencatatan kelahiran resmi di Indonesia selalu dibuktikan dengan ada tidaknya Akta Kelahiran atas nama anak tersebut. Pencatatan kelahiran adalah sebagai pengakuan langkah pertama atas keberadaan seorang anak, disamping sebagai suatu pengakuan atas status hukum seorang anak perempuan maupun laki-laki. Tak kalah pentingnya, hal itu juga sebagai alat bagi pemerintah dalam mengembangkan perencanaan nasional dan anggaran untuk pendidikan, pusat-pusat kesehatan serta pelayanan-pelayanan dasar penting lainnya untuk anak-anak. Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil studi Universitas Indonesia tidak tercatatnya anak secara memadai menunjukkan kebutuhan mereka tidak diantisipasi semestinya. Hal tersebut menjadikan anak dalam kondisi rawan untuk diperlakukan salah bahkan di eksploitasi. Sebagian negara-negara mensyaratkan seorang anak memiliki akte kelahiran sebelum mendaftarkan diri ke sekolah dan menikah. Tanpa akte kelahiran seseorang mungkin akan ditolak ketika melakukan aktivitas dasar seperti membuka rekening bank, pemilikan tanah, pemilu, dan pembuatan passport. Akte kelahiran dapat memainkan peranan penting dalam melindungi anak-anak dan hal itu berhubungan dengan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Dengan akte kelahiran seorang anak perempuan dapat terhindar dari pernikahan dibawah umur dan potensial menjadi pekerja anak, khususnya pada pekerjaan yang berbahaya. Akte juga bermanfa'at untuk memastikan perlindungan bagi anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum, dimana secara teoritis prosedur pengadilan berbeda antara anak dengan orang dewasa. Pencatatan kelahiran pengakuannya lewat akta biasanya dilakukan melalui proses yang komplex dan berbelit-belit sehingga menyulitkan keluarga untuk mendapatkannya. Kerumitan ini mencerminkan kurang-efisiennya sistem dan mekanisme kerja birokrasi yang ada sehingga memberikan peluang untuk diterjemahkan secara berbeda-beda dari satu petugas ke petugas lain, dari satu instansi ke instansi lain, dari Departemen satu ke Departemen lain. Selain itu, untuk mencatatkan kelahiran dan mendapatkan akta diperlukan persyaratan administrasi yang kadang-kadang tidak setiap orang tua dapat memenuhinya sehingga mereka memilih untuk tidak mencatatkan kelahiran anaknya yang berarti anak tidak akan mendapatkan akta."