Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan hukum di dalam masyarakat menjadikan hukum memerlukan kajianilmu lain terutama ilmu sosial untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Hukumdan Ekonomi yang merupakan kajian sosio-legal memberikan suatu pandangan barutentang masalah hukum terkait kebijakan publik dan upaya mengkriminalisasinya.Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan metode pendekatan analisis ekonomihukum terhadap kebijakan publik dan dengan metode itu dicoba untuk memberikanjawaban mengenai bisa tidaknya kebijakan untuk dikriminalisasi. Tesis ini membahasmengenai kebijakan yang dikriminalisasi yakni kasus kebijakan bailout BankCentury. Kebijakan bail-out Bank Century yang beberapa kalangan menilai bahwakebijakan tersebut tidak tepat dan kemudian muncul sebuah tren untuk menarikkebijakan bail-out tersebut kedalam ranah hukum pidana. Penulisan ini menggunakanmetode penelitian normatif hukum dan di dalam pengolahan dan analisis datamenggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknikpengumpulan data yakni menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari bukubuku,dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahanyang diteliti. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukan bahwa kajian lintasdisiplin, Hukum dan Ekonomi (analisis ekonomi mikro atas hukum) dapatmenjelaskan permasalahan-permasalahan hukum terutama yang memiliki dimensiekonomi. Prinsip-prinsip dalam ekonomi mikro digunakan dalam ranah hukum gunaterutama untuk membuat kebijakan yang efisien. Analisis ekonomi atas hukum yangberfokus pada efisiensi menjadi langkah solusif untuk menghindarkan kriminalisasikebijakan. Penelitian pendekatan analisis ekonomi atas hukum ini dilakukan terhadapkasus bail-out Bank Century. Penulis menyimpulkan bahwa analisis ekonomi atashukum mengevaluasi kebijakan bail-out dengan memperhitungkan cost-benefit-nyadan menunjukan bahwa kebijakan bail-out adalah efisien serta bertujuan untukmenghindari kerugian lebih besar apabila bail-out tidak diberikan

---

ABSTRACTLegal developments in the societies make the law requires studies of other sciences,especially social sciences to seek the settlement of legal issues. Law and Economics,which is a socio-legal study, provides a new perspective on legal issues related topublic policy and criminalization efforts. This research aims to describe the methodof approach to the economic analysis of law against public policy and it attempted toprovide an answer regarding whether or not a policy to be criminalized.In instance,The case in policy that criminalized in this paper is the Bank Century case. Bail-outPolicy of Bank Century that some people judge that policy is not right and thenemerged a trend to withdraw the bail-out policy into the realm of criminal law. Thiswriting method is normative legal research and in the processing and analysis of datausing primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection techniqueuses literature studies by studying books, documents literature and more inaccordance with the problems is studied. The results of this research show thatinterdisciplinary studies, Law and Economics (micro-economic analysis of law) canexplain legal issues especially those that have an economic dimension. Principles inthe microeconomics used in the realm of law and order primarily to create efficientpolicies. Economic analysis of law that focuses on efficiency becomes solutionalmeasures to prevent the criminalization on policy. Research economic analysis of lawis done in the case of Bank Century Bail-out policy. The author concludes that theeconomic analysis of law is able to evaluate the bail-out policy taking into account itscost and benefit and showed that the bail-out policy is efficient and aims to avoidbigger losses if the bail-out was not proposed."

"ABSTRAKPerkembangan hukum di dalam masyarakat menjadikan hukum memerlukan kajianilmu lain terutama ilmu sosial untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Hukumdan Ekonomi yang merupakan kajian sosio-legal memberikan suatu pandangan barutentang masalah hukum terkait kebijakan publik dan upaya mengkriminalisasinya.Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan metode pendekatan analisis ekonomihukum terhadap kebijakan publik dan dengan metode itu dicoba untuk memberikanjawaban mengenai bisa tidaknya kebijakan untuk dikriminalisasi. Tesis ini membahasmengenai kebijakan yang dikriminalisasi yakni kasus kebijakan bailout BankCentury. Kebijakan bail-out Bank Century yang beberapa kalangan menilai bahwakebijakan tersebut tidak tepat dan kemudian muncul sebuah tren untuk menarikkebijakan bail-out tersebut kedalam ranah hukum pidana. Penulisan ini menggunakanmetode penelitian normatif hukum dan di dalam pengolahan dan analisis datamenggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknikpengumpulan data yakni menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari bukubuku,dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahanyang diteliti. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukan bahwa kajian lintasdisiplin, Hukum dan Ekonomi (analisis ekonomi mikro atas hukum) dapatmenjelaskan permasalahan-permasalahan hukum terutama yang memiliki dimensiekonomi. Prinsip-prinsip dalam ekonomi mikro digunakan dalam ranah hukum gunaterutama untuk membuat kebijakan yang efisien. Analisis ekonomi atas hukum yangberfokus pada efisiensi menjadi langkah solusif untuk menghindarkan kriminalisasikebijakan. Penelitian pendekatan analisis ekonomi atas hukum ini dilakukan terhadapkasus bail-out Bank Century. Penulis menyimpulkan bahwa analisis ekonomi atashukum mengevaluasi kebijakan bail-out dengan memperhitungkan cost-benefit-nyadan menunjukan bahwa kebijakan bail-out adalah efisien serta bertujuan untukmenghindari kerugian lebih besar apabila bail-out tidak diberikan

---

ABSTRACTLegal developments in the societies make the law requires studies of other sciences,especially social sciences to seek the settlement of legal issues. Law and Economics,which is a socio-legal study, provides a new perspective on legal issues related topublic policy and criminalization efforts. This research aims to describe the methodof approach to the economic analysis of law against public policy and it attempted toprovide an answer regarding whether or not a policy to be criminalized.In instance,The case in policy that criminalized in this paper is the Bank Century case. Bail-outPolicy of Bank Century that some people judge that policy is not right and thenemerged a trend to withdraw the bail-out policy into the realm of criminal law. Thiswriting method is normative legal research and in the processing and analysis of datausing primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection techniqueuses literature studies by studying books, documents literature and more inaccordance with the problems is studied. The results of this research show thatinterdisciplinary studies, Law and Economics (micro-economic analysis of law) canexplain legal issues especially those that have an economic dimension. Principles inthe microeconomics used in the realm of law and order primarily to create efficientpolicies. Economic analysis of law that focuses on efficiency becomes solutionalmeasures to prevent the criminalization on policy. Research economic analysis of lawis done in the case of Bank Century Bail-out policy. The author concludes that theeconomic analysis of law is able to evaluate the bail-out policy taking into account itscost and benefit and showed that the bail-out policy is efficient and aims to avoidbigger losses if the bail-out was not propo;"

"Masyarakat yang memanfaatkan jasa perbankan disebut sebagai nasabah sebagaimana diatur dalam UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 dan hubungan hukum nasabah dengan bank diatur pula sebagai hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999. Namun tidak semua kegiatan perbankan aman dari terjadinya pelanggaran hukum, sebagaimana salah satu contoh kasus yang terjadi pada tahun 2003 yaitu dana nasabah Bank Century yang tidak dapat ditarik kembali. Kasus nasabah Bank Century sangat menarik perhatian publik karena jumlah nasabah yang dirugikan begitu banyak dan jumlah kehilangan dana yang terjadi mencapai triliunan rupiah yang disebabkan oleh produk reksadana yang dijual oleh Bank Century. Salah satu jenis kegiatan jasa perbankan adalah selaku agen penjual efek reksadana milik manajer investasi. Dari sekian banyak kasus nasabah Bank Century yang terjadi, kasus yang dianalisis adalah perkara perdata nasabah Bank Century atas nama Go Linawati dan kawan-kawan pada Pengadilan Negeri Surakarta dan atas nama Wahyudi Prasetyo pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam kedua perkara perdata tersebut Bank Century dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dihukum untuk mengembalikan dana dan membayar ganti rugi kepada nasabahnya. Reksadana adalah produk pasar modal dan Bank dapat menjadi agen penjual efek reksadana yang wajib memenuhi ketentuan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksadana (Peraturan Nomor V.B.4). Dalam melaksanakan kegiatan perbankan, bank wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Perbankan dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Apabila bank melakukan perbuatan yang merugikan nasabahnya, maka bank harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya tersebut.

---

People who use banking services are referred to as customers as regulated in Law Number 10/1998 on Banking and the relationship between the Bank and Customer is regulated in Law Number 8/1999 on Customer Protection. However, not all banking activities are safe from law violations, one particular example was the case that occurred in 2003, Bank Century customer funds were irrevocable. The case was highly attractive to the public because a lot of customers were being harmed and the amount of lost funds has reached trillions of rupiah caused by mutual fund products sold by Bank Century. One type of banking service activities was an investment fund sales agent owned by an investment manager. There are many cases of Bank Century customers that occurred, however in this thesis there are two cases analyzed namely civil cases of Bank Century customers on behalf of Go Linawati and friends at the Surakarta District Court and on behalf of Wahyudi Prasetyo at the Surabaya District Court. Both of these civil cases, Bank Century was declared to have committed an illegal act and therefore punished for returning funds and paying compensation to its customers. Mutual funds are capital market products and banks may become mutual fund securities selling agents that must fulfill the provisions of the Decree of the Chairman of Bapepam and LK No. Kep-11 / BL / 2006 dated 30 August 2006 concerning the Behavior of Mutual Fund Securities Selling Agents (Regulation Number V.B.4). In carrying out banking activities, banks are required to fulfill the provisions stipulated in the Consumer Protection Law and Banking Law and other relevant regulations. If a Bank conducts an unlawful act toward its customers, the bank must be held responsible for the loss of its customers"

"Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Kerjasama Penjualan yang dilakukan oleh Manajer Investasi dengan Bank sebagai agen penjual dalam pemasaran produk investasi unit Kontrak Pengelolaan Dana, dan perlindungan hukum bagi manajer investasi ketika agen penjual bertindak melebihi kapasitasnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penjualan. Dalam Perjanjian Kerjasama Penjualan ini, bank sebagai agen penjual mewakili perusahaan efek sebagai Manajer Investasi untuk menjual produk investasi berupa unit Kontrak Pengolaan Dana yang dilaksanakan oleh bank berdasarkan info memo yang diterbitkan oleh manajer investasi. Perjanjian Kerjasama Penjualan pada hakekatnya merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, terpisah dan terlepas dari Kontrak Pengelolaan Dana. Apabila agen penjual berhasil memasarkan produk investasi Kontrak Pengelolaan Dana, maka barulah dibuatkan Kontrak Pengelolaan Dana antara Manajer Investasi dengan masing-masing investor. Kontrak Pengelolaan dana pada saat ini merupakan salah satu bentuk investasi yang sedang berkembang pesat. Adapun yang dimaksud dengan Kontrak Pengelolaan Dana adalah bentuk pengelolaan dana investor yang dibentuk dengan perjanjian bilateral antara investor dengan Manajer Investasi, dimana untuk selanjutnya Manajer Investasi akan menginvestasikan uang investor tersebut dalam portofolio efek. Namun ternyata penggunaan agen penjual dalam pemasaran Kontrak Pengelolaan Dana dapat menimbulkan masalah hukum baru. Tanggung jawab Agen Penjual yang tidak diatur dan dibatasi oleh regulator pasar modal mengakibatkan Perjanjian Kerjasama Penjualan menjadi sangat penting peranannya untuk mengatur tugas dan tanggung jawab Agen Penjual secara terperinci.

---

This thesis discusses Selling Agreement between Investment Manager as the issuance and the management of the Discretionary Fund and Bank as Selling Agent of Discretionary Fund, and the legal protection for Investment Manager when Selling Agent fortress it's capacity as stated in Selling Agreement. In this Selling Agreement, Securities Company as Investment Manager represent by Bank as their investment product's Selling Agent, therefore Bank obliged to sell the investment product such as Discretionary Fund based on The Info Memo issued by Investment Manager. Discretionary Fund is made by the Investment Manager and the investor after the Selling Agent managed to sell the Discretionary Fund. Currently, Discretionary Fund is one of the most rapidly growing forms of investment. Essentially, Selling Agreement is an independent contract, separated and detached from Discretionary Fund. The definition of Discretionary Fund itself is investors fund management formed by bilateral agreement between the investors and Investment Manager, where for further more the Investment Manager will invest the investors fund in securities portfolios. Where in practise, another legal issue still arise from Discretionary Fund's managed by selling agent. The capital market regulation does not explicitly address the marketing and selling activities of Discretionary Fund by selling agent, and caused Discretionary Fund Unit Selling Agreement have an important role to regulate the work scope and responsibility activity of selling agent."

"Tesis ini membahas mengenai salah satu bentuk investasi bagi investor, yaitu Kontrak Pengelolaan Dana, dan perlindungan yang diberikan oleh hukum pasar modal di Indonesia kepada pemegang unit Kontrak Pengelolaan Dana. Bentuk investasi sampai dengan saat ini sangatlah beragam. Namun demikian terdapat beberapa investasi yang cukup banyak menarik minat dari masyarakat pemodal, salah satunya adalah Kontrak Pengelolaan Dana. Kontrak Pengelolaan dana pada saat ini merupakan salah satu bentuk investasi yang sedang berkembang pesat. Adapun yang dimaksud dengan Kontrak Pengelolaan Dana adalah bentuk pengelolaan dana investor yang dibentuk dengan perjanjian bilateral antara investor dengan Manajer Investasi, dimana untuk selanjutnya Manajer Investasi akan menginvestasikan uang investor tersebut dalam portofolio efek. Pada akhir tahun 2010 yang lalu tercatat jumlah investasi yang berhasil dikelola oleh Manajer Investasi dalam bentuk Kontrak Pengelolaan dana adalah lebih kurang Rp. 44 triliun. Jumlah tersebut adalah jumlah yang sangat besar mengingat usia investasi dalam Kontrak Pengelolaan Dana yang relatif masih baru. Namun demikian, tidak sebagaimana lazimnya suatu produk yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi, seperti Reksa Dana, penerbitan dan tata kelola Kontrak Pengelolaan Dana oleh seorang Manajer Investasi tidak diatur secara ketat oleh Bapepam LK. Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan besar terkait dengan perlindungan bagi anggota masyarakat yang melakukan investasi melalui Kontrak Pengelolaan Dana. Pertanyaan tersebut di atas tentunya memiliki arti yang penting bagi investor yang menginvestasikan uangnya dalam Kontrak Pengelolaan Dana, terlebih mengingat investasi dalam Kontrak Pengelolaan Dana sama sekali tidak dijamin oleh Pemerintah. Hal ini tentunya mengakibatkan calon pemegang unit Kontrak Pengelolaan Dana harus mengetahui secara mendetail hak apa saja yang mereka miliki dan perlindungan hukum apa saja yang mereka miliki dalam sistem hukum pasar modal di Indonesia sebelum setuju untuk menginvestasikan uangnya dalam instrumen Kontrak Pengelolaan Dana.Kenyataan ini juga mengingatkan bagi para investor untuk berhati-hati sebelum menanamkan modalnya dalam Kontrak Pengelolaan Dana.

---

This thesis discusses about one of the investment types for investor?s, which is Discretionary Fund, and the protection given by the Capital Markets Law in Indonesia to the Discretionary Fund Unit Holders. Investment types until now its very diverse. Nonetheless there are some few investment that quite attract the investors attention, one of them is Discretionary Fund. Discretionary Fund right now is one of the investment types that is rapidly growing.

The definition of Discretionary Fund itself is investors fund management which is formed by bilateral agreement between the investors and Investment Manager, where for furthermore the Investment Manager will invest the investors fund in securities portfolios. In the end of year 2010 it?s recorded that the amount of investment which is successfully managed by the Investment Manager in the form of Discretionary Fund is more and less Rp. 44 Trillion. That amount is a very big amount considering that Discretionary Fund is practically new in Indonesian capital market. Nonetheless, unlike other types of investment managed by the Investment Manager, such as Mutual Fund (Reksa Dana), the issuance and the management of the Discretionary Fund by the Investment Manager is not heavyly regulated by the Capital Market Supervisory Board in Indonesia. Because of that, it give rise to a big questioned in relation with the protection for the investors who invest in the Discretionary Fund.

That questioned certainly is important to the investors who invest in Discretionary Fund, specially considering that the investment in form of Discretionary Fund is not secured by the government. This fact certainly cause the investors who wants to invest in Discretionary Fund have to understand in detail all the rights that they have and what are the protection that they have in capital markets law in Indonesia before agree to invest in Discretionary Fund. This reality also remind the investors to be caitious before invest in Discretionary Fund."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) yang dikelola oleh Manajer Investasi di pasar modal. Mekanisme dan peranan Manajer Investasi dalam Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) belum diatur secara ketat oleh Bapepam LK, hingga diterbitkannya Peraturan Bapepam LK No. V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual. Kelemahan ini dimanfaatkan beberapa pihak untuk menggunakan KPD tidak dalam tujuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Askrindo menggunakan perantara Manajer Investasi PT. Reliance Asset Management untuk memberikan dana bantuan kepada nasabahnya. Direktur sekaligus Wakil Manajer Investasi PT. RAM bertanggung jawab secara pribadi atas pelanggaran peraturan Bapepam LK dan kejahatan yang dilakukan dalam kasus ini.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about Discretionary Fund managed by the Investment Managers in the capital market. The management of the Discretionary Fund by the Investment Manager is not clearly regulated by the Bapepam LK (Capital Market Supervisory Board in Indonesia), until the issuance of Regulation of Bapepam LK No. V.G.6 of Securities Portfolio Management Guidelines for Individual Investors? Interest. This weakness is exploited by several parties for not the purpose of the Discretionary Fund itself. This research used a normative juridical approach with literatures research. Processing the data used qualitative method that produces a descriptive analytical study. The result showed that PT. Askrindo used Investment Manager PT. Reliance Asset Management as intermediary to provide bailout money for its customers. Director as well Investment Manager of PT. RAM takes personal responsibility due to violations of Bapepam LK regulations and crimes committed in this case."