Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hukum Perdata Materiil mengatur tentang hak dan kewajiban antar pribadi dalam memenuhi kepentingannya. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka telah terjadi pelanggaran terhadap Hukum Perdata Materiil. Untuk itulah ada Hukum Perdata Formil atau Hukum Acara Perdata, untuk menjamin pelaksanaan dan mempertahankan Hukum Perdata Materiil. Pelaksanaan Hukum Acara Perdata ini dilaksanakan oleh Badan Peradilan. Jika ada pihak yang mengajukan perkara gugatan mengenai perkara hutang-piutang di Pengadilan, tentu saja pihak penggugat mengharapkan agar dimenangkan perkaranya. Setelah dimenangkan tentu saja pihak penggugat berharap agar nantinya putusan yang dimenangkannya dapat dieksekusi jika pihak tergugat tidak mau sukarela memenuhi kewajibannya. Untuk itulah tersedia lembaga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag). Lembaga ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan pihak penggugat, untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari atas barang-barang milik pihak tergugat selama proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung dilaksanakan sita terlebih dahulu. Barang-barang yang telah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ini tidak dapat dialihkan oleh pihak tergugat. Jika nantinya perkara dimenangkan pihak penggugat, maka pihak tergugat tidak mau membayar kewajibannya secara sukarela akan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ini akan dieksekusi dengan dilelang di muka umum. Tetapi dapat saja Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri merugikan kepentingan pihak tergugat. Pihak tergugat ini tentu saja akan melakukan upaya untuk melepaskan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut dari barang-barang miliknya. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melakukan perlawanan terhadap penyitaan tersebut. Jika perlawanan ini dimenangkan oleh pihak tergugat, maka sita tersebut akan diangkat. Jika dikalahkan akan dilanjutkan dengan eksekusi."

"Penulisan tesis ini dilatarbelakangi adanya permasalahkan perlindungan hukum bagi penerima fidusia baik dalam perundang-undangan maupun dalam praktek peradilan. Dalam perundang-undangan memberi perlindungan namun dalam praktek peradilan sesuai hukum acara perdata pihak ketiga dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap penetapan sita eksekusi atas objek jaminan fidusia dan hal ini menjadi problematika bagi perlindungan penerima fidusiaPenelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat diskriptif kemudian dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini juga didukung dengan studi kasus dalam praktek peradilan dengan menganalisis perkara gugatan perlawanan pihak ketiga atas penetapan sita eksekusi jaminan fidusia dalam perkara PT Bank Mandiri Persero Tbk.Hasil Penelitian yang diperoleh bahwa: Pertama, ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 secara tegas memberikan perlindungan terhadap penerima jaminan fidusia dengan tidak mempertimbangkan bagaimana barang jaminan tersebut diperoleh pemberi fidusia. Kedua, akibat hukum dari gugatan perlawanan pihak ketiga apabila dikabulkan maka sita eksekusi atas jaminan fidusia menjadi batal sehingga penerima fidusia tidak mendapat perlindungan. Ketiga, pertimbangan putusan pengadilan yang dianalisi tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melainkan mendasar pada bunyi perjanjian Jual Beli barang jaminan fidusia menurut hukum Inggris yang pada pokoknya jual beli terjadi apabila telah dilakukan pembayaran secara lunas sehingga pengadilan memutus membatalkan sita eksekusi jaminan fidusia.

---

The background of this thesis is based upon legal protection issues for fiduciary recipients from both legislation and judicial practices point views. In the former case, it definitely provides a protection to the fiduciary recipients. In contrast, the later case as per the law of civil proceedings, it gives an opportunity to a third party to file a lawsuit against the determination of the execution seizure of the fiduciary object which may rise a protection issue for the fiduciary recipients.This research uses a descriptive metodology approach of normative juridical and a qualitative analysis. To support the research a case study on judicial practice of third party resistance of the determination of confidential fiduciary execution, a case from PT Bank Mandiri Persero Tbk is presented.

The research has resulted into there conclusions. Firstly, the provision of article 24 on Act Number 42 Year 1999 expressivelly provides protection to fiduciary guarantee beneficiaries by not considering how the collateral is obtained by fiduciary guarantor. Secondly, it was found that in the case of the law suit by the third party is granted by the court, the confiscation fiduciary guarantee will void and consequenly the fiduciary receiver legal protection right is also lost. Thirdly, it was recpgnized that the consideration of the court ruling applied onto the case did not take into account the provisions of article 24 on Act Number 42 Year 1999 regarding fiduciary. The rulling by the court is based solely upon the sale and purchase agreement of fiduciary merchandise according to the English law which purports that the sale is only took place when a full payment has been made. In this case, hence the court had decided to cancel the fiduciary guarante execution."

"Persatuan harta benda yang berupa harta bawaan dan hartabersama dalam sebuah perkawinan, terkadang menjadi pemicuterjadinya perselisihan rumah tangga yang telah dibina sekianlama yang mengakibatkan perceraian. Timbulnya perselisihanterhadap harta bersama yang dikaitkan dengan pihak ketigadalam penyelesaian masalah utang akan berakibat pada hartabenda milik suami atau harta milik isteri pada saat sebelumdan sesudah perkawinan berlangsung. Harta bersama dapatdijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak ataspersetujuan pihak lainnya, hal itu didasarkan pada Pasal 91ayat (4) KHI. Terhadap harta bawaan, suami atau isterimempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukumterhadap hartanya tersebut, sebagaimana didasarkan pada Pasal87 ayat (2) KHI. Apabila ada hubungan hukum salah satu pihakbaik suami atau isteri dengan pihak ketiga dalam masalahutang, maka pertanggungjawaban terhadap utang tersebutmenjadi tanggungan suami atau isteri yang dibebankan padahartanya masing-masing, hal itu didasarkan pada Pasal 93 ayat(1) KHI. Persoalan yang timbul adalah perbedaan pendapatmengenai mekanisme pengaturan harta bersama dalam KHI, adanyaakibat hukum apabila salah satu pihak yang tunduk pada hukumyang berbeda serta prosedur penyelesaian kewajiban para pihakmengenai utang kepada pihak ketiga menurut KHI. Oleh karenaitu untuk meneliti masalah tersebut digunakan metodepenelitian kepustakaan dan studi lapangan. Kesimpulannyaadalah bahwa harta bersama diatur menurut hukum saat kalipertama para pihak melakukan perkawinan, jika salah satupihak tunduk pada hukum yang berbeda, maka penyelesiannyadiserahkan kepada para pihak hukum mana yang berlaku atauberdasarkan kali pertama mereka melangsungkan pernikahan,sehingga masing-masing pihak mendapat keadilan yang wajar.Sementara penyelesaian masalah utang bergantung pada statusutang tersebut, jika utang tersebut merupakan utang bersamamaka penyelesaiannya menjadi tanggungjawab suami isteri,akan tetapi jika utang tersebut merupakan utang pribadi,penggunaan harta bersama dimungkinkan sepanjang adapersetujuan pihak lainnya."

"Hak milik yang telah diatur secara secara khusus dan komprehensif dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia memberikan kesan bahwa prinsip hak milik sudah diatur secara sempurna, tetapi pada praktiknya masih terdapat celah pemilik hak atas benda yang dijaminkan tidak terlindungi sebagaimana mestinya. Skripsi ini akan membahas permasalahan akibat benda yang dijadikan jaminan fidusia dalam suatu perjanjian kredit tanpa sepengetahuan pemilik benda (dengan melakukan penipuan) serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik benda dan kreditur penerima jaminan fidusia yang beritikad baik. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan fidusia tidak lahir apabila dilakukan dengan benda yang didapat dari hasil penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Jaminan Fidusia, yang akhirnya berpotensi pada gugat-menggugat antara pemilik benda dan penerima jaminan fidusia di pengadilan.

---

Property rights that have been specifically and comprehensively regulated in the Civil Code in Indonesia give the impression that the principle of property rights has been perfectly regulated, but in practice there are still gaps in which the owner of the rights to the guaranteed object is not properly protected. This thesis will discuss the problems caused by objects that are used as fiduciary guarantees in a credit agreement without the knowledge of the owner of the object (by committing fraud) as well as legal protection that can be given to the owner of the object. This thesis research was conducted using juridical-normative research methods, with an approach using legislation and case studies. The results of this study conclude that fiduciary security is not born if it is carried out with objects obtained from fraud as stipulated in Article 35 of the Fiduciary Guarantee Law, which ultimately has the potential to sue between the owner of the object and the recipient of the fiduciary guarantee in court. "