Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris, permasalahan yang dihadapi notaris dalam penerbitan depositary receipt, serta perlindungan hukum terhadap pemegang depositary receipt. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data kepustakaan dan/atau norma hukum tertulis dengan tipe penelitian deskriptif analisis yang bertujuan memberikan gambaran umum secara tepat dan mendalam mengenai pokok permasalahan tersebut. Perkembangan ekonomi saat ini memungkinkan Perseroan Terbuka melakukan internasionalisasi pasar modal melalui penerbitan depositary receipt di bursa efek luar negeri. Penulis memberikan contoh penerbitan American Depositary Receipt (ADR) PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk pada bursa efek Amerika, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerbitan depositary receipt. Dalam penerbitan ADR Telkom pada bursa efek Amerika, notaris memiliki peran dan tanggung jawab membuat akta otentik terkait persetujuan RUPS yang diperlukan, termasuk akta perubahan anggaran dasar yang memuat ketentuan mengenai pengeluaran saham yang dijadikan dasar penerbitan depositary receipt, serta memberikan nasihat hukum mengenai penyelenggaran RUPS dan memastikan perubahan anggaran dasar yang dibuatnya tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan yang dihadapi notaris adalah berkaitan dengan pemahaman akan aturan hukum baik di Indonesia maupun hukum asing mengenai depositary receipt. Perlindungan hukum pemegang depositary receipt sama dengan pemegang saham, perbedaannya terdapat pada pengenaan pajak atas dividen yang diterima dan harus ditunjuknya perwakilan yang mewakili suara pemegang depositary receipt secara bersama-sama di dalam RUPS.

---

This thesis discusses the roles and responsibilities of notaries, notary public of the problems related with the issuance of depositary receipts, as well as legal protection of holders of depositary receipts. This research is using normative juridical research that emphasizes the use of literature data and / or written legal norms with the type of descriptive analysis of research that aims to provide an exact overview and deep understanding of the subject. Current economic developments enable the Company to open internationalization of capital markets through the issuance of depositary receipts on stock exchanges abroad.

The author gives examples of the issuance of PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk American Depositary Receipt (ADR) on American stock exchanges, to provide a clearer picture regarding the issuance of depositary receipts. In the ADR issuance of Telkom on the American Stock Exchange, the notary has a role and responsibility to make authentic deeds related to the Shareholders General Meeting approval which is required, including the deed of amendment which contains provisions regarding the expenditure shares on which the issuance of depositary receipts, as well as providing legal advice on organizing the Shareholders General Meeting and ensure the amendments made do not violate applicable law.

The notary usually have problems related to the understanding and implementing the rule of law both in Indonesia and foreign laws regarding the depositary receipts. Depositary receipt holders legal protection equal to its shareholders, there are differences in the taxation of dividends received and the obligation to appoint representatives of holders of depositary receipts representing the voting rights together at the Shareholders General Meeting."

"The mutual fund is a fast growing,flexible and sizely attainable product,hence make it as favourable choice for the investors. As in other developing countries,however,the management of the fund invested in mutual fund is done by pointed fund manager....."

"Pasar modal sangat berperan dalam sektor perekonomian suatu negara. Peranan tersebut dapat berbentuk sebagai sumber penghimpun dana, sebagai alternatif investasi para pemodal, efisiensi bagi dunia usaha, mendorong perkembangan investasi. Aktivitas pasar modal sarat dengan keuntungan yang sangat menjanjikan, oleh sebab itu banyak terdapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk dapat menarik keuntungan tersebut tetapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Salah satu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah tindak pidana perdagangan orang dalam (insider trading). Perdagangan orang dalam dilarang karena berbahaya bagi mekanisme pasar yang fair dan efisien, berdampak negatif bagi emiten, menimbulkan kerugian bagi investor, dan seharusnya kerahasiaan suatu perusahaan itu dilindungi. Untuk dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut dapat dihukum maka Setiap unsur suatu tindak pidana harus dibuktikan agar terpenuhi asas nullum delictum sine praevia lege poenali (peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu). Demikian juga dengan salah satu unsur tindak perdagangan orang dalam yaitu unsur informasi orang dalam harus dibuktikan dengan mengacu kepada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil yang mengatur tentang pembuktian dengan alat-alat bukti yang limitatif sifatnya yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba menganalisa unsur informasi orang dalam sebagai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diperoleh dari unsur informasi orang dalam tersebut dengan berlandaskan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP dengan melihat pada kasus tindak pidana orang dalam yang terjadi di pasar modal Indonesia."

"Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga-nya sendiri termasuk dalam hal ini mengatur sumber keuangannya sendiri konsekwensi lahimya perundang-undangan tersebut membuat masing-masing pemerintah harus berusaha keras memaksimalkan potensi yang dimiliki daerahnya. Mengingat baik saat ini dan di masa mendatang pengadaan pinjaman dari negara asing/ lembaga donor dengan scheme bunga ringan tidak lagi mudah diperoleh serta disisi lain, pinjaman perbankan komersial dari luar negeri dengan denominasi mata uang asing (pada mnumnya USS), akan sulit disiapkan, karena tingginya risiko Indonesia, maka salah satu alternatif pembiayaan yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan cara menerbitkan Obligasi Daerah. Agar suatu daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah beberapa ketentuan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pasar modal perlu disesuaikan serta perlu diciptakan mekanisme pengawasan pinjaman daerah oleh pemerintah pusat. Kendala serta penyesuaian yang perlu dilakukan disampaikan dalam penulisan ini (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia. 6502021l8l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia).

---

Local Authonomy Law (Undang-Undang Otonomi Daerah) and Undang-Undang Perimbangan Keuangan has given the authority to the local govemment to manage its internal affairs including to manage its financial resources as the consequence of the promulgation of these laws the local govemment has to work hard in maximizing its potential resources. Having known that both at this time and in future the availability of the low interest loan given by foreign country or foreign donor may not be easy to obtain and on the other side foreign commercial bank with a foreign denomination funds (mostly USS) is hard to be prepared as the result of Indonesia being a high risk country, hence one of the altemative source of fund which may be conducted by the local govemment is by issuing a Municipal Bond. In order for a local govemment to be able to issue a Municipal Bond several laws and regulations especially in relation to the Capital Market need to be adjusted and it requires the establishment of supervision of local obligation (loan obligation) by the central government. The obstacle and adjustment required are set out on this academic writing (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia 650202l18l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia)."