Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasar Modal merupakan salah satu alternatif pembiayaan pembangunan di sektor ekonomi yang mengoptimalkan peran serta masyarakat. Pihak yang merupakan penggerak utama, adalah pihak yang membutuhkan dana (Emiten) dan pihak yang memiliki kelebihan dana (Investor). Kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus dijaga untuk dapat mempertahankan kepercayaan investor, salah satu upayanya adalah dengan adanya perlindungan hukum terhadap investor. Peran regulator saja tidak cukup, oleh karena itu diperlukan suatu lembaga yang dapat melindungi kepentingan investor, terutama investor publik, lembaga itu adalah class action. Melalui metode penelitian normatif, yaitu suatu cara mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan (library research) dan kualitatif, yaitu suatu metode yang menghasilkan penelitian yang bersifat analitis deskriptif, tulisan ini akan mencoba menjawab beberapa permasalahan, antara lain apakah gugatan class action dimungkinkan dalam sengketa perdata di bidang Pasar Modal menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana dampak penerapan pengajuan gugatan class action terhadap kepentingan investor publik di Indonesia. Pada dasarnya gugatan class action di Pasar Modal dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 111 UUPM, meskipun tidak diatur secara eksplisit seperti dalam UUPLH, UUPK, UU Kehutanan dan PERMA Nomor 2 Tahun 1999. Permasalahan teknis dalam pengajuan gugatan class action terletak pada hukum acara, serta sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, optimalisasi UUPK yang dapat dijadikan dasar pengajuan gugatan class action di Pasar Modal, memiliki kelemahan dalam menentukan apakah investor bisa disebut konsumen atau tidak. Penerapan gugatan class action itu sendiri membawa dampak positif terhadap perlindungan kepentingan investor publik, antara lain proses berperkara yang bersifat ekonomis, suatu upaya menghindari adanya pengajuan gugatan yang serupa, dan merupakan suatu Informasi atau Fakta Material yang mempengaruhi performa Emiten, sehingga dapat meningkatkan kesadaran Emiten terhadap penerapan asas-asas good corporate governance dan lebih memperhatikan kepentingan investor publik."

"Dewasa ini pasar modal telah melaksanakan transaksi efek melalui media elektronik tanpa diikuti penyerahan fisik efek (paperless transaction). Efek dikonversi menjadi catatan elektronik yaitu diubah ke dalam bentuk kode-kode tertentu yang disebut Isin Codification System. Akibatnya transaksi efek hanya dapat dilakukan melalui komputer, sehingga tidak ada bentuk formal pengalihan efek. Pengalihan kepemilikan efek dilakukan dengan melakukan pemindahbukuan efek diantara satu rekening efek dengan rekening efek lainnya melalui suatu jaringan komputer (elektronic book entry settlement). Hal ini dikenal sebagai perdagangan efek tanpa warkat (scripless trading). Transaksi akan terjadi pada saat match order yang kemudian dilanjutkan dengan proses settlement. Match order dapat dianalogikan sebagai kesepakatan mengenai jumlah dan jenis saham, harga serta tanggal penyelesaian transaksi bursa. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1458 juncto Pasal 613 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana hak kepemilikan atas saham baru akan beralih setelah ada penyerahan secara nyata yaitu dengan membuat akta penyerahan balk berupa akta otentik atau akta bawah tangan. Efek tanpa warkat tersebut pada prinsipnya dapat diagunkan seperti melalui lembaga gadai. Pelaksanaan agunan saham diatur dalam Surat Edaran KSEI Nomor KSEI-0101/DIR/0101 tertanggal 15 Januari 2001. Apabila saham dalam status digadaikan maka saham tersebut harus dikuasai oleh Kreditur dan/atau kuasanya. Dalam mekanisme scripless trading, KSEI merupakan kuasa dari Kreditur untuk menjalankan haknya sebagai penerima gadai yang harus menguasai obyek gadai dalam rangka memenuhi asas inbezitstelling. KSEI selanjutnya akan memblokir saham yang berada dalam status gadai agar saham tersebut tidak dapat ditransaksikan. Gadai hanya dapat dicabut apabila terdapat permohonan pencabutan status gadai dari Kreditur sebagai penerima gadai dan/atau Debitur sebagai kuasa dari penerima gadai."

"Siklus perubahan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau sebaliknya, merupakan hal yang biasa terjadi di pasar modal dunia termasuk di Indonesia. Go private adalah perubahan status perusahaan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Beralihnya status ini ditandai dengan disetujuinya akta persetujuan pemegang saham tentang perubahan anggaran dasar tersebut oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.Bagi Bapepam, hal utama yang diperhatikan dalam go private adalah perlindungan terhadap pemegang saham publik, dimana pemegang saham publik dianggap sebagai pemegang saham independen kecuali yang bersangkutan menyatakan lain. Sehingga diwajibkan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen terlebih dahulu dan melakukan pembelian saham melalui penawaran tender. perlindungan yang didapat melalui ketentuan penawaran tender tersebut adalah dalam hal harga saham, dan adanya kesempatan yang sacra bagi semua pemegang saham publik untuk menjual saham yang dimilikinya.Ketentuan go private di pasar modal belum diatur secara jelas, akan tetapi Bapepam telah menetapkan rambu-rambu ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan go private, beberapa diambil dari ketentuan-ketentuan yang memang sudah ada sebelumnya ditambah dengan perubahan-perubahan untuk menampung aspek perlindungan hukum bagi investor publik.Go private merupakan salah satu bagian dari industri pasar modal secara keseluruhan, maka apapun bentuk jaminan kepastian hukum tersebut, sudah sewajarnya apabila tetap memberikan perlindungan bagi pemegang saham publik baik sebelum maupun setelah perusahaan melakukan go private."

"ABSTRAKTesis ini membahas sistem Scripless Trading (perdagangan tanpa warkat) yang diterapkan oleh Pemerintah guna mengantisipasi berbagai kelemahan sistem perdagangan dengan warkat yang dipergunakan sebelumnya dalam perdagangan Efek di Pasar Modal Indonesia. Khususnya mengenai efektivitas dan legalitas sistem Scripless Trading dibandingkan sistem perdagangan dengan warkat dalam perdagangan Efek di Pasar Modal, serta upaya apabila terjadi kegagalan dalam penyelesaian transaksi Efek melalui sistem Scripless Trading. Kesemuanya ini dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal, baik Undang-Undang maupun peraturan BAPEPAM-LK yang mengaturnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis-normatif dan studilapangan melalui wawancara, dengan menggunakan sumber primer, sekunder, dan tersier serta analisis data secara kualitatif. Sistem Scripless Trading terbukti lebih efektif dibandingkan perdagangan dengan warkat dalam perdagangan Efek di Pasar Modal, karena seluruh proses perdagangan Efek telah dilakukan secara elektronik, sehingga penyelesaian transaksi lebih cepat dan tepat waktu, sertamengurangi resiko warkat saham hilang, rusak, ataupun palsu. Konfirmasi tertulis yang diberikan oleh KSEI kepada setiap nasabah merupakan bukti kepemilikan Efek yang sah (legal) karena telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegagalan penyelesaian transaksi Efek melalui sistem Scripless Tradingakan ditanggulangi dengan cepat oleh KPEI dan KSEI.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Scriptless Trading system applied by theGovernment in order to anticipate various weaknesses of the previously used script based trading system in the Securities trade in the Indonesian Capital Market. Especially regarding the effectiveness and legality of Scriptless Trading system if compared to the script based trading system in the Securities trade in the Capital Market, as well as the efforts if there is any failure in the settlement ofSecurities transaction through Scriptless Trading system. All of these are analyzed based on the regulations in the Capital Market sector, both the Law and regulations of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board which stipulate such matter. Whereas the research method being used is juridicalnormative legal research and field study through interview, by using primary, secondary and tertiary sources as well as qualitative data analysis. ScriptlessTrading system is proven to be more effective if compared to script based trading in the Securities trade in the Capital Market, because the entire Securities trading process is conducted electronically, therefore, the settlement of the transaction is prompt and punctual, as well as reducing the risk of lost, damaged or false share certificates. Written confirmation provided by the Indonesian Securities Central Custody (KSEI) to each customer constitutes the legal evidence of ownership over Security because it has fulfilled the requirements in accordance with the prevailing regulations. Failure for the settlement of Securities transaction through Scriptless Trading system will be promptly overcame by the Indonesian SecuritiesClearing and Settlement (KPEI) and the Indonesian Securities Central Custodian (KSEI)."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum investor, khususnya investor yang menanamkan modalnya di pasar modal melalui perusahaan efek. Selanjutnya, dana investor dapat disalahgunakan oleh perusahaan efek. Terkait dengan hal ini, para investor dapat menuntut hak atas dana mereka tersebut dengan mengajukan klaim dana atau efek mereka pada perusahaan efek yang bersangkutan. Namun banyak perusahaan efek yang tidak terlalu memperhatikan nasabah yang meminta pengembalian klaim tersebut. Akibatnya banyak investor yang dananya disalahgunakan oleh perusahaan efek bernasib tidak jelas. Maka muncul wacana pembentukan Investor Protection Fund (IPF) yang bertujuan menjamin pengembalian dana nasabah perusahaan efek yang tidak bertanggung jawab. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan dibentuknya Investor Protection Fund (IPF) maka akan meningkatkan perlindungan bagi investor dalam berinvestasi, sehingga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

---

This thesis discusses the legal protection of investors, especially investors who invest their fund in capital market trough securities companies. After that, their fund could be misused by securities companies. Related to this problem, the investors can demand their rights to these funds by submitting a claim on the securities company. But many securities company just paid little attention to its customers who request a claim refund. As a result, the faith of many investors whose fund was misused by securities companies are not clear. The impact of this problem, appear the discourse about Investor Protection Fund (IPF), the aims of Investor Protection Fund was to ensure the return of customer funds that misused by irresponsible securities companies. This study uses juridical norms approach as research implementation method. This study concluded that with establishment of Investor Protection Fund (IPF), will increase investor?s protection in investing and then will impact investor?s trust in the Indonesian capital market."