Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatanekonomi yang berstatus badan hukum. Perseroan sebagaikesatuan hukum, mempunyai kapasitas yuridis yang samadengan orang-perorangan, yaitu dapat melakukan perbuatanhukum. Dalam melakukan perbuatan hukum, perseroan diwakilioleh organ-organnya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham,Direksi dan Komisaris. Organ-organ tersebut bertindak untukkepentingan perseroan sesuai dengan kewenangannya yangtelah ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar perseroan.Tindakan organ perseroan yang diluar kewenangannya (ultravires) tidak mengikat perseroan, melainkan menjadi tanggungjawab pribadi organ yang bersangkutan. PT. Usaha Sandang(Penggugat) mengadakan perikatan dengan PT. Dhaseng dan PT.Interland (Tergugat I dan II), yang kemudian ternyata bahwaperikatan tersebut dibuat oleh direksi kedua badan hukum(Tergugat III) dengan melampaui batas kewenangannya. Dalamhal ini Penggugat sebagai pihak ketiga yang beritikad baikdapat mengemukakan bahwa pihaknya tidak mengetahui bahwaperikatan tersebut dibuat oleh Tergugat III denganmelampaui kewenangannya, sehingga perikatan tersebut tetapsah. Sesuai dengan ketentuan dalam UUPT, Tergugat III harusbertanggung jawab penuh secara pribadi. Sehubungan denganperlindungan pihak ketiga, akan terasa lebih adil apabilaperikatan tersebut tetap mengikat perseroan, sehinggaperseroan dibebani kewajiban pemenuhan perikatan tersebutbeserta dengan ganti kerugiannya. Kemudian perseroan dapatmenagih hak regressnya terhadap direksi yang telah bersalahatau lalai dalam menjalankan tugasnya. Alternatif inidiberikan dengan mengingat bahwa kekayaan perseroan lebihlikuid dibandingkan dengan kekayaan direksi."

"Keruntuhan bisnis acapkali dikarenakan keputusan bisnis yang diambil kurang lengkap. Kekuranglengkapan itu dalam banyak hal akibat tidak dicakupnya pertimbangan tentang aspek hukum.Buku ini meliputi 12 pokok permasalahan. Bab 1 mengenai hukum perikatan dan hukum perjanjian. Bab 2 sampai 4 membahas kontrak. Bab 5 sampai 7 membahas beberapa jenis perusahaan yaitu CV, Firma, PT, serta yayasan. Bab 8 sampai bab 9 membahas cek, bilyet giro, dan kartu kredit. Bab 10 sampai 11 membahas hukum jaminan. Dan bab 12 mengenai hak tanggungan dan hipotek."

"Perkembangan dunia perdagangan sedemikian pesat telah menumbuhkembangkan toko dan kios-kios pada gedung bertingkat dan kemudian membutuhkan pranata hukum untuk mengaturnya. Undang-Undang Rumah Susun dan peraturan pelaksanaannya kemudian menjadi pilihan hukum dengan sebutan Rumah Susun Non Hunian. Jumiah kios yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah permintaan, sehingga menyebabkan harga kios tersebut melonjak. Harga yang sangat tinggi telah menjadikan para pedagang tergantung pada kredit bank.Permasalah pokok yang diteliti adalah perlindungan hukum bagi bank yang mendanai padahal jual beli baru dapat dilakukan melalui Pengikatan Perjanjian Jual Bell (PPJB). Kemudian, dipertanyakan tentang upaya yang dapat dilakukan bank apabila debitor wanprestasi. Dipergunakan pendekatan penelitian yuridis norrnatif dengan meneliti data sekunder dari bahan hukum primer berupa KUH Perdata, UU No. 10 Tabun 1998 tentang perbankan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan bahan hukum tersier sebagai pendukung.Hasil penelitian dituangkan dalam kesimpulan bahwa Bank pemberi kredit belum dapat melakukan pembebanan flak tanggungan atas tokolkios Pusat Grosir Tanah Abang yang proses jual belinya barn sampai tahap PPJB. Pembebanan jaminan itu nantinya bisa dilakukan berdasarkan UU Hak Tanggungan dan UU Rumah Susun dengan mengklasifikasikan tokolkios tersebut sebagai Rumah Susun Bukan Hunian sebagaimana diatur dalam PP Rumah Susun. Untuk terjaminnya kepastian hukum bagi terjaminnya pengembalian kredit dari debitor pembeli toko/kios Bank dapat bertumpu pada asas kekuatan mengikat PPJB dan Perjanjian Kredit yang memuat janji-janji yang sejalan dengan ketentuan¬ketentuan Hak Tanggungan dan mengikat Pengelola Pusat Grosir Tanah Abang sebagai jaminan perseoranganlperusahaan. Perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang dilakukan terhdap tokolkios yang baru sampai tahap PPJB secara yuridis telah memenuhi ketentuan pemberian kredit menurut Pasal 1 angka (12) UU Perbankan. Terhadap pengembalian kredit yang macet dari para debitor, Bank dapat mengalihkan tokolkios kepada debitor baru baik dari debitor yang lancar maupun debitor bare dan untuk lebih mengamankan pengembalian kredit, Disarankan untuk melakukan pengikatan barang dagangan sebagai jaminan fidusia kepada debitor pembeli tokolkios Pusat Grosir Tanah Abang yang menunjukkan gejala yang mengarah kepada kredit macet.

---

Rapid development of trade world has increased the number of shops and kiosks at a number of high-rises which later needed a rule for control purpose. High-Rise Law and its implemental regulation then became legal option called Non-Residential High Rise. The number of available stall does not in accordance with demand so it. causes the stall prices is rising.Expensive price has made customers rely upon bank credit.

Main problem being studied is how a legal protection works for the bank which has financed the necessity, considering that the new sale and purchase can be made through Sale and Purchase Agreement (PPJB). Later, a question arose as to what effort the relevant bank can make in case the debtor is in default. A method used is normative juridical study in addition to some interviews to support the available data.

The result of the study is stated in such a conclusion that the Bank which provides credit has yet to impose a security right on shops/kiosks at Tanah Abang Wholesaler Center whose sales process just reached the stage of PPJB. Imposition of guarantee will be made based on Security Right Law and High-Rise Law by classifying shops/kiosks as Non-Residential High-Rise as provided in the Government Regulation on High Rise. For the purpose of legal certainty to make sure that the credit is repaid by the debtor who has bought shop/kiosk, Bank may rely upon the principle of binding force of the PPJB and Loan Agreement stating a number of promises in line with the provision on Security Right which binds the Management of Tanah Abang Wholesaler Center as individual/corporate guarantee.

Loan agreement and security agreement applied to the shop/kiosk which up to now just reached the stage of PPJB has juridicaly satisfied the provision on credit extending under Article I figure (12) Bank Law. For repayment of problem credit by some debtors, bank may transfer the shop/kiosk to other good debtor chosen from reliable debtors and new debtors in a bid to secure repayment of the credit. It is further suggested to bind the goods as fiduciary guarantee with the buyer of shop/kiosk at Tanah Abang Wholesaler Center which has shown a tendency of a problem credit."