Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTahun 1997, merupakan tahun yang prihatin, atau dikenal dengan awal krisis moneter melanda duma perekonomian Indonesia. Rawannya sektor perbankan merupakan salah satu titik lemah yang membayangi suasana optimis dalam ekonomi Indonesia 1997. Rawannya sektor perbankan Indonesia disebabkan karena lemahnya ?enforcement? terhadap ?prudential regulation?; terlalu banyak bank; banyaknya bank bermasalah ; dan kualitas portfolio pinjaman yang rendah.Akibat krisis moneter ini tentunya sangat mempunyai dampak kepada performance Bank ?XYZ?, hat ini langsung dapat dilihat terutaina terhadap pencapaian laba. Sampai dengan akhir tahun 1998, meskipun badai dan gelombang krisis moneter masih terasa, Bank ?XYZ? tetap dapat melanjutkan usahanya di bidang KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Tetapi, apakah Bank ?XYZ? tetap ?larut? dalam kondisi seperti ¡ni tanpa melakukan upaya-upaya untuk bangkit kembali?. Kondisi paska kiisis moneter ini alcan Iebih berat lagi dirasakan oleh Bank ?XYZ? terutama masalah persaingan sektor perbankan dan perolehan dana yang tidak lagi ?mudah? didapat oleh Bank ?XYZ? sebagai bank plat merah.Sejalan dengan kebijakan perbankan dalam tahun 1999 secara umum masih merupakan kelanjutan dan penajaman dan kebijakan mendasar di bidang perbankan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam periode sebelumnya. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai akibat dan krisis dan sekaligus membangun kembali sistem perbankan yang sehat dan kuat agar dapat mengantisipasi kemungkinan adanya krisis dimasa mendatang. Beberapa keniajuan dalani proses restrukturisasi perbankan telah dicapal sebagainiana tercerrnin pada pulihnya kepercayaan niasyarakat terhadap perbankan nasional, menurunnya suku bunga dana & kredit, membaiknya kondisi likuiditas dan profitabilitas perbankan. Naniun secara keseluruhan proses restrukturisasi masih belum secepat sebagaimana diharapkan, khususnya yang berkaitan dengan Rekapitalisasi Perbankan dan Restrukturisasi Kredit.Bank ?XYZ? yang merupakan salah satu bank umum milik negara, tidak terlepas dan penganth krisis ekonomi tersebut diatas. Dalam kondisi tersebut di atas terhadap Bank ?XYZ?, perlu dilakukan Restrukiurisasi dan Rekapitalisasi, dengan cara reorientasi bisnis, perbaikan kualitas aktiva produktif dan peningkatan efisiensi operasi, melalui cara pembenahan organisasi, sistem, serta sumber daya manusia.Dalam restrukturisasi dan rekapitalisasi tersebut, Bank ?XYZ? akan memfokuskan bisnis intinya (core business) pacla pembiayaan peruinahan dan industri yang terkait dengan perumahan yang operasionahlya didukung oleh organisasi dan sistem yang efisien, efektif serta sumber daya manu sia yang profesional dan produktìf."

"Pemerintah untuk menyehatkan sektor perbankan nasional terutama terhadap bank yang telah ditetapkan dan diserahkan Bank Indonesia kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna dilakukan program penyehatan melalui peningkatan permodalan sektor perbankan sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Lembaga perbankan memainkan peran strategis dalam perekonomian satu negara, makanya ketika sate negara dilanda !crisis di sektor perbankan, pada umumnya iangkah utama yang dilakukan Pemerintah dan bank sentral adalah melakukan program penyehatan perbankan yang meliputi restrukturisasi perbankan dengan fokus utama rekapitalisasi perbankan.Dengan peningkatan modal itu diharapkan bank menjadi fasilitator dari sistem pembayaran nasional yang efisien, mampu mendukung pertumbuhan sektor rill yang pada gilirannya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. sesungguhnya Iebih banyak berhubungan dengan adanya peraturan yang lengkap, jelas dan dipahami baik oleh aparatur pemerintah serta masyarakat luas. Semua aspek yang muncul dalam program rekapitalisasi bank tergantung kepada bagaimana peraturan-peraturan yang melingkupinya dapat mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul serta pemecahan yang praktis dan efisien atas masalah tersebut, khususnya dalam rangka mengantisipasi program rekapitalisasi bank yang mengakibatkan persaingan tidak sempurna.Sebagaimana diketahui bersama, melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan "BLBI"), Pemerintah melalui Bank Indonesia daiam rangka menjaga stabilitas moneter telah memberikan bantuan kepada beberapa bank umum. Namun kenyataannya justru bantuan likuiditas tersebut, digunakan oleh bank umum untuk kepentingan usaha kelompoknya. Didasari dalam rangka upaya pengembalian keuangan negara yang telah tersalur di sejumlah bank umum tersebut, maka Pemerintah melalui BPPN melakukan restrukturisasi hutang.Sesungguhnya dengan menjadi peserta program rekapitalisasi banyak keuntungan yang diperoleh bagi bank umum. Keuntungan terbebas dari persoalan kredit macet yang sudah tentu akan membebani kondisi keuangan serta kegiatan usahanya. Kenyataan ini tentunya, sulit bagi bank umum lain yang bukan peserta program rekapitalisasi bank umum, yang apabila dalam perjalanan usahanya ternyata menghadapi persoalan kredit macet maka sebelum ditetapkan sebagai bank peserta program rekapitalisasi, bank tersebut tentunya harus menambah struktur permodalannya tanpa melalui penyertaan modal Pemerintah."

"Polemik Hukum Pada Perjanjian Pengalihan HakAtas Piutang (Cessie) Dari Bank-Bank Kepada BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Tesis, 2002.Untuk memulihkan kembali kondisi perbankan Indonesiaakibat krisis ekonomi tahun 1997 pemerintah membentukBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yangdidasarkan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)beserta perubahannya. Salah satu kewenangan dari BPPNtersebut adalah melakukan pengambil alihan tagihan ataukredit macet para debitur dari bank-bank yang ditanganiBPPN melalui perjanjian pengalihan hak atas tagihan(cessie). Ketentuan mengenai cessie ini terdapat dalampasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Permasalahanyang timbul adalah para debitur dari bank-bank yangdiambil alih oleh BPPN sering menolak melakukanpembayaran utang-utang mereka dengan alasan perjanjiancessie tersebut tidak sah. Ketidak absahan cessietersebut diakibatkan oleh karena tidak adanyapemberitahuan kepada debitur sebagaimana ditentukan olehpasal 613 KUH Perdata. Berbagai kekurangan dari cessieini penulis paparkan dengan jelas dalam tesis ini. Namun,semua ini penulis berikan solusinya yaitu denganmengadakan revisi atas perjanjian pengalihan hak atastagihan, membuat perjanjian pokok pengalihan tagihan,pemerintah (dalam hal ini Badan Penyehatan PerbankanNasional) harus bersikap pro aktif dengan membentuk timperumus yang khusus menangani masalah ini, untuk bisadiperbaiki di masa yang akan datang. Dengan perbaikan itupula, penulis berharap, BPPN bisa lebih mudah dalammelaksanakan tugasnya."