Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Globalisasi ekonomi melahirkan konsep yang sekarang kita kenali sebagai fleksibilitas pasar tenaga kerja. Keberadaannya menguntungkan pengusaha dan pemberi kerja, dan merupakan alternatif yang baik bagi pekerja apabila dipilih secara sukarela. Namun, fleksibilitas yang dialami pekerja hanyalah ilusi. Berkembang jenis-jenis hubungan kerja non-standar sebagai konsekuensi dari pasar tenaga kerja fleksibel. Di Indonesia, para pekerja dihadapkan pada hubungan kerja non-standar berbentuk kontrak sementara, PKWT, dan outsourcing, bahkan di sektor formal. Pasca diinstitusionalisasikan pertama kali dalam UU No. 13 Tahun 2003, peraturan perundang-undangan ini sekilas melindungi, namun implementasinya masih kurang pengawasan, sehingga pekerja tidak terhindar dari pengalaman ketidakpastian kerja. Hampir 10 tahun berlalu, Indonesia dihadapkan pada urgensi meningkatkan investasi asing untuk pembangunan ekonomi. Pemerintah membuat paket regulasi bernama UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan menunjuk kelompok pekerja sebagai pasangan kerja samanya. PKWT dan outsourcing terdampak semakin meluas akibat dihapusnya pasal-pasal yang semula membatasi. Pemerintah dan pengusaha yang sama-sama memiliki kepentingan investasi berambisi membuat aturan ketenagakerjaan semakin fleksibel. Menggunakan perspektif Pierson (2011) tentang negara sebagai pembuat kebijakan ekonomi, dan Jessop (2010) negara sebagai relasi sosial, penelitian ini berkesimpulan bahwa 1) Negara berperan aktif dalam pembentukan struktur ekonomi liberal, dan 2) Negara secara selektif membuka akses pada aktor dominan yang mampu menyesuaikan strategi mereka.

---

Economic globalization promotes labor market flexibility, benefiting businesses and

offering workers voluntary alternatives. However, this flexibility is often illusory, leading to non-standard employment like temporary contracts (PKWT) and outsourcing, even in Indonesia’s formal sector. Although Law No. 13/2003 initially seemed protective, weak enforcement leaves workers vulnerable to job precarity. A decade later, Indonesia prioritizes foreign direct investment, introducing the Omnibus Law on Job Creation, which deregulates labor markets. Restrictions on PKWT and outsourcing were loosened, favoring employer flexibility. The government, aligning with business interests, aims to attract investment by making labor laws more adaptable. Using Pierson’s (2011) view of the state as an economic policymaker and Jessop’s (201) perspective on the state as a social relation, this study finds: 1) The state actively shapes liberal economic structure that promotes flexibility to attract capital, and 2) The state selectively empowers dominant actors (business associations) while marginalizing labor protections."

"Tesis ini menganalisis tentang pelaksanaan kewajiban penyesuaian Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009), terutama terkait dengan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalamnegeri. Secara lebih khusus tesis ini akan mengkaji pelaksanaan kewajiban PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) selaku pemegang Kontrak Karya untuk melakukan kegiatan pemurnian mineral di dalam negeri. Oleh karena jumlah dan/atau kapasitas pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) tidak sebanding dengan jumlah material tambang yang diproduksi di Indonesia, maka pelaksanaan kewajiban pemurnian mineral di dalam negeri sesuai ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 akan berdampak pada pembatasan ekspor bijih atau barang mentah pada tahun 2014. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada tahun 2014PT NNT diproyeksikan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan kegiatan pemurnian di dalam negeri. Terkait dengan hal tersebut penulis mencoba mengkaji akibat hukum yang akan timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban PT NNT untuk melaksanakan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalam negeri. Pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalam negeri (dalam jangka menengah dan jangka panjang) akan menghasilkan dampak beruntun ekonomi yang positif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Indonesia.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Pemerintah segera menyelesaikan proses renegosiasi Kontrak Karya PT NNT serta menjalankan secara konsisten ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009.

---

This thesis analyzed the implementation of the obligations of the Contract of Work Mining adjustments in Indonesia with Law Number 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Law No. 4 Year 2009), mainly related to the obligation of incrasing value-added minerals mining in the country. More specifically this thesis will examine the implementation of the obligations of PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) as the holder of the Contract of Work for

mineral refining activities in the country. Because of the number and/or capacity mineral processing and refining plant (smelter) is not comparable to the amount of material produced in the Indonesian mining, the implementation of the mineral refining obligations in the country according to the provisions of Law No. 4 Year

2009 will have an impact on export restrictions on ore or raw material in 2014. The research concludes that the projected 2014 PT NNT can not fulfill its obligation to carry out mineral refining activities in the country. In this regard the author attempts to analyze the legal consequences that would arise due to PT NNT

could not filling the obligation to increase the value-added mineral in the country. Implementation of the obligations of increased value-added mineral mined in the country (in the medium and long term) will result in a positive economic impact streak, improving economic growth and income Indonesian people. Based on these results, the authors suggested that the government will soon complete the

renegotiation process Contract of Work PT NNT and consistently execute the provisions of Law No. 4 Year 2009."

"Holmes, Ann E.M"