Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kartu kredit adalah salah satu bagian dari alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK). Penggunaan kartu kredit dalam transaksi pembelanjaan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Namun dalam penggunaannya, seringkali pemegang kartu masih dikenakan biaya tambahan oleh merchant. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif yang membahas pengaturan tentang pengenaan biaya tambahan oleh merchant dalam penggunaan kartu kredit di Indonesia. Selain itu dibahas pula tentang bagaimana pengawasan terhadap pengenaan biaya tambahan tersebut dan perlindungan yang diberikan kepada nasabah pemegang kartu kredit yang terkena biaya tambahan dalam menggunakan kartu kredit.

---

Credit card is one part of the card-based instrument payment activities (APMK). Credit card transactions are increasing time by time. But in its use, cardholders are often still subject surcharge fee by merchant. This mini-thesis is juridical normative research with descriptive approach that discusses the regulation about surcharge fee by merchant on credit card transactions. And also discussed about how supervision on this imposition of surcharge fee and the protection afforded to credit card holders regarding the surcharge fee of using a credit card."

"Penggunaan jasa debt collector oleh Bank dalam melakukan penagihan hutang sudah menjadi hal yang wajar dan telah dilakukan sejak lama. Bank Indonesia sebenarnya tidak melarang adanya penggunaan jasa debt collector tetapi penggunaan jasa ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 yang telah disempurnakan dengan PBI 14/2/PBI/2012 dan SEBI 11/10/DASP. Kasus meninggalnya salah seorang nasabah Citibank yang memiliki tunggakan hutang kartu kredit akibat ulah debt collector menunjukkan masih adanya tindakan premanisme oleh debt collector yang melakukan penagihan hutang. Menurut pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia, Citibank terbukti melakukan beberapa kesalahan yang menunjukkan bahwa Citibank tidak menegakkan peraturan yang disusun oleh Bank Indonesia terkait dengan penggunaan jasa debt collector sehingga Citibank dijatuhi sanksi oleh Bank Indonesia.

---

The use of debt collector services by Bank in the conduct of debt collection become a natural thing and has done long ago. Bank Indonesia does not actually prohibit the use of debt collectors but the use of this service should be in accordance with the terms regulated by Bank Indonesia as stipulated in the PBI No. 11/11/PBI/2009 which has been revised with PBI 14/2/PBI/2012 and also the terms that regulated in SEBI No. 11/10/DASP. The case of the death of one Citibank customers who have delinquent credit card debt shows the act of thuggery by debt collectors who did the debt collection on that case. According to the examination conducted by Bank Indonesia, Citibank is proved to made mistakes that indicate that Citibank did not enforce the rules drawn up by Bank Indonesia related to the use of the services of debt collectors, therefore Citibank was sanctioned by Bank Indonesia."

"Penerbitan Obligasi Daerah dapat menjadi segua faktor penting bagi Pembangunanvsegua daerah di suatu negara. Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan bagi Daerahvdalam mengembangkan infrastruktur daerah, Obligasi daerah memainkan peranan yang penting ke depan untuk membantu pemerataan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Dengan dibukanya keran otonomi daerah di Indonesia, memberikan kesempatan untuk propinsi-propinsi di Indonesia untuk menerbitkan obligasi daerah. Bersamaan dengan dibuatnya peraturan yang mengakomodir proses Penerbitan Obligasi Daerah . Peraturan-Peraturan untuk Penerbitan Obligasi Daerah dibuat beradasarkan peraturan pasar modal, dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Sayangnya belum banyak yang mengetahui mengenai kebijakan ini, yang mana disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pusat. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu proses Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia. Disamping membrikan keuntungan Penerbitan Obligasi Daerah dapat juga menimbulkan segua marsala baru bagi Pemerintah daerah. Diantaranya tanggung jawab Pemerintah Daerah apabila terjadi gagal bayar dalam Pnerbitan Obligasi Daerah, Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Keterbukaan Publik dalam Penerbitan Obligasi Daerah. Berdasarkan Penelitian ini, kita akan melihat apakah hal-hal tersebut telah diatur dalam peraturan-peraturan yang terkait dalam Penerbitan Obligasi daerah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menerbitkan obligasi daerah.

---

Regional Obligation Publication (ROP) can be an important factor in Regional Development in any country. As an Alternative Regional funding source for developing regional infrastructure, Regional Obligation plays an important role in the future to help generating regional development or country.With the Regional Autonomy that applies in Indonesia, gives publish Regional Obligation. Along with the rules that are made to accommodate the Publication from the Publication process up to the stock administration. The complete rules for Regional Obligation Publication have been clearly made based on the effect publication, with necessary adjustments. Unfortunately not many know about this policy which may led from the lack of socialization from the government. With this research, hopefully can bring assistance in the process of the Regional Obligation Publication. Beside giving advantage for regional development, ROP may lead to a new problem for the regional authorities and also investors. The possible problem would be the responsibility from the government if bankruptcy happens. Referring to the research, We will be able to see whether this issue is already included in our code of Law or not. Because this may be abarrier for the ROP in Indonesia."

"Keadaan yang sering dihadapi oleh perusahaan adalah di satu pihak mereka memerlukan aset yang likuid (cas/i), sementara di sisi lain perusahaan memiliki piutang atau tagihan dalam jumlah yang besar namun tidak likuid. Bagi perusahaan berbentuk perbankan, juga sering dihadapi persoalan mismatch antara jangka waktu sumber dana (berupa produk simpanan) dengan jangka waktu kredit. Bank-bank juga meghadapi kesulitan untuk meningkatkan modal sesuai peraturan yang berlaku apabila hendak melakukan ekspansi kredit.Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, cara yang kini populer digunakan oleh perusahaan dan perbankan, terutama di negara-negara maju, adalah dengan melakukan sekuritisasi aset (assets securitization atau securitization ofassett). Pada dasarnya sekuritisasi aset adalah proses mengubah aset keuangan (piutang dan/atau tagihan) menjadi efek yang dapat diperjualbelikan dengan menggunakan aset keuangan tersebut sebagai jaminan pembayaran kepada para pemodal.Dalam proses sekuritisasi, pemilik aset keuangan (disebut "Kreditur Awal") mengalihkan aset keuangan yang telah dikumpulkan dalam satu paket {poo/ o f assets) kepada Specia/ Purpose Vehide ("SPV") yang khusus dibentuk untuk transaksi sekuritisasi. Untuk membiayai perolehan aset keuangan dari Kreditur Awal, SPV menerbitkan efek yang dijual kepada para pemodal dengan menggunakan portofolio aset keuangan dimaksud sebagai jaminan (underlying assets,).Hasil penjualan efek tersebut dibayarkan oleh SPV kepada Kreditur Awal, sedangkan alur kas (cash floW) dari aset keuangan dimaksud akan dibayarkan oleh SPV kepada pemodal. Oleh karena efek yang diterbitkan dalam proses sekuritisasi dijamin dengan portofolio aset keuangan, maka efek tersebut dikenal dengan nama "efek beragun aset" (asset-backed securfties). Berdasarkan jenis underlying assets, efek beragun aset dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu "mortgage-backed securities" untuk underlying assets berupa mortgage dan "asset-backed securities" untuk underlying assets selain berupa mortgage.Peraturan pasar modal Indonesia menentukan bahwa SPV harus berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, KIK bukan merupakan badan hukum sehingga Manajer Investasi dan Bank Kustodian memikul tanggung jawab hukum atas investasi pemodal. Pengalihan aset keuangan dari Kreditur Awal kepada KIK dimaksudkan untuk menghindari risiko kebangkrutan Kreditur Awal sehingga kelancaran pembayaran kepada para pemodal menjadi terjamin."