Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta menerapkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis misi, visi, dan strategi organisasi dan memberikan masukan mengenai peta strategi dan balanced scorecard yang sesuai bagi organisasi agar dapat menentukan kegiatan stratejik yang harus dianggarkan dan berdampak besar terhadap perbaikan kinerja. Penelitian merupakan studi kasus dengan metode penelitian berupa studi literatur, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi perlu menyesuaikan misi dan strategi yang dijalankan. Penyesuaian strategi difokuskan pada penyempurnaan mekanisme perencanaan pembebasan lahan, penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta penyerapan anggaran secara optimal dengan tetap mempertimbangkan pencapaian output. Penggunaan peta strategi akan membantu mengkomunikasikan strategi dan memudahkan individu untuk memahami strategi organisasi. Dengan balanced scorecard, usulan anggaran akan difokuskan pada kegiatan yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran dan target sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi dan kepercayaan publik.

---

City Park and Cemetery Agency Provincial Government of DKI Jakarta uses performance-based budgeting approach in developing budget. This research aims on analizing organization’s mission, vission, strategy, and developing strategy map and balanced scorecard which is suitable for organization, so that can be used in determining strategic initiatives with big impact to performance improvement. This research is a case study using literature study, interview, and documentation techniques. Result shows that organization needs adjustment on mission and strategy. Strategy adjustment focuses on planning improvement of land acquisition, guidelines development, and budget optimalization with output achievement. Strategy map is usefull for communicating strategy and can help people in organizations easier to understand organization’s strategy. By using balanced scorecard, budget proposal is focused on initiatives with big impact to objective and target achievement, which can improve the organization’s performance and increase public trust."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh kualitas suatu estimasi biaya terhadap kinerja biaya pada pembangunan proyek taman di Suku Dinas Pertamanan Jakarta Timur. Hasil penelitian ini yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0 didapatkan persamaan model regresi linier yang menunjukkan bahwa peningkatan kinerja biaya dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel yang paling berpengaruh yakni ; Kualitas perkiraan harga peralatan dan kualitas sumber bahan baku. Setelah mengetahui variabel yang paling berpengaruh yang dominan maka diharapkan adanya estimasi yang berkualitas dalam proses estimasi agar biaya proyek sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan dan sesuai spesifikasi.

---

AbstractThis research was conducted to see the quality influence of cost estimation toward cost performance on the park development project in agency of landscaping, East Jakarta. The results of this study is performed by using SPSS 17.0 program obtained a linear regression model equation which shows that the increase in cost performance is affected by 2 (two) of the most influential variables, namely: Quality estimation of equipment prices and quality of raw material sources. After learning the most influential variables are dominant, it is expected that the estimation of quality in the estimation process so that the cost of the project in accordance with the planned budget and specification."

"Kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) dilatarbelakangi oleh berbagai hal di antaranya dorongan kebutuhan ruang publik dan terjaganya ekosistem lingkungan perkotaan. RTH juga merupakan fasilitas umum yang mengandung banyak fungsi kehidupan masyarakat kota yang dapat mengakomodasi kebutuhan tempat interaksi sosial, sarana olah raga, dan ruang rekreasi, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau diperankan oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta. Dalam implementasinya, banyak faktor yang secara teoritik mempengaruhi keberhasilan pelakasanaan suatu kebijakan, antara lain sumber daya manusia, komunikasi, anggaran, struktur organisasi, dan peran elit. Terkait dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta dan mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara melibatkan informan kunci, tertutama para pegawai pada Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta dan para praktisi yang sering dilibatkan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini belum maksimal, karena tidak ada peningkatan yang berarti luas RTH. Sampai saat ini, luas RTH Provinsi DKI Jakarta sekitar 9%, dan masih jauh dari rencana pencapaian kebutuhan RTH yang ditargetkan dalam RTRW 2010, yaitu 13,94%. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mendukung. Kondisi sumber daya manusia yang ada masih minim baik secara kualitas maupun kuantitas. Koordinasi yang terjalin masih bersifat formalitas dan belum ada tindak lanjut kebijakan hingga tataran kegiatan nyata yang terpadu antar stakeholder. Anggaran juga masih terbatas peran elit masih menunjukkan arogansinya, sehingga lebih berpihak untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Untuk masalah struktur organisasi secara umum sudah mendukung, antara lain ditunjukkan dengan adanya prosedur operasional yang standar. Sementara itu, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta antara lain keterbatasan peralatan operasional lapangan, pembibitan, lambatnya pengembangan ruang terbuka hijau, menurunnya kualitas lingkungan, alih fungsi taman, menurunnya kedisiplinan masyarakat, kebutuhan ruang gerak sosial masyarakat, peran serta masyarakat, dan peraturan perundangan substansial. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap hal-hal yang tidak mendukung pelaksanan kebijakan. Mengenai masalah sumber daya manusia, mulai sekarang harus sudah direncanakan rekrutmen yang disertai dengan perencanaan yang matang dan mengintensifkan program pendidikan dan pelatihan. Koordinasi antar stakelholder harus lebih diintensifkan sehingga dapat terbangun sinergi dan komitmen yang kuat untuk secara bersama-sama mewujudkan Ruang Terbuka Hijau dan harus ditindaklanjuti dengan program-program nyata. Anggaran yang masih terbatas harus diusahakan secara proaktif melalui penggalangan dukungan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tegas dan konsisten dalam menjalankan kebijakan Ruang Terbuka Hijau, sehingga tidak memberikan peluang kepada para elit untuk mempengaruhi pelaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

---

The implementation skills of open space greenery (RTH) backed by several situations, one of which is to encourage the needs of open public spaces and protection of the city surroundings. Open space greenery is also a general facilitator which consists of many functions of the living environment that could accommodates the needs of social interactions. Sports and recreational activities. Especially for DKI JKT Province, enhancing of open space greenery (RTH) has been the role play of City of Park Department Provincei DKI Jakarta. Implementing various methods in theory has influenced and results in skills, human resource, communications, estimation, organizational structures and elite role play. Concerning to the matter, our main aim is to evaluate skills of open space greenery by DPP DKI Jakarta, and to study the obstacle factors. Examining and cautious has resulted in describing problems. And collecting of data has been made through interviews and documentation studies. Interviews has involved key informants, exclusively the staff of Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta and others.Results has shown that with implementing skills by City of Park Department Province DKI Jakarta to date hasn't shown great improvement, due to lack of enhancement in upgrading of open space greenery. And to date, the largeness of open space greenery DKI Jakarta is about 9%, and there's a long way to accomplish OSG(RTH) targets in RTRW 2010,that is 13.94%. Influencing factors to implementing skills has not shown encouragement. The quality and quantity of human resource is still the main factor and at a minimal stage. The conditions of establishing is the main factor and does not motivate among stakeholders. Estimation is still limited, due to the arrogant elites, till there are those who are only concern to certain groups. As for organizational structure, in general has supported having operational standard procedures. While other factors that has been an obstacle to implementing skills to OSG (RTH) by Cyti of Park province DKI JKT among which, the limitation of operational field equipments, nusery, delays, less quality control, undisciplined, people's role play and lastly law and standing orders. Based on routine checks and investigations, has to be carried out. On human resource, it has to be carried out right away in recruiting with intensive programmes in educating and training. Stakeholders should be more intensified so as to enhanced synergy and strong commitments with togetherness to build up OSG and actions has to be taken immediately. Limited estimations should be workout proactively through support and people's participation. With that the provincial government DKI Jakarta has to be firm and consistent in managing skills OSG till it gives opportunity to the elites in implementing and influencing skills that have been fixed."

"Skripsi ini mengkaji kesiapan pelayanan pengurusan pemakaman online di Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Pelayanan pemakaman online dibuat untuk mengatasi berbagai permasalahan pelayanan pemakaman di Jakarta. Namun sampai saat ini pelayanan pengurusan pemakaman online belum berjalan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma post postivist dan desain deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan belum siapnya beberapa faktor terkait dengan kesiapan electronic government dan kesiapan public e service seperti kurangnya kesiapan infrastruktur telekomunikasi kurangnya tingkat konektivitas antar lembaga dalam hal sharing berbagi data terkait dengan data pemakaman kurangnya kesiapan sumber daya manusia dan belum siapnya dana dan anggaran.

---

This thesis discusses about the readiness of arrangement funeral online services in Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta. Funeral online services were made to overcome the problems of funeral services in Jakarta. However the funeral online services have not been implemented This research used post positivist paradigm and descriptive design.

The results showed unreadiness to several factors associated with electronic government readiness and public e service readiness such as the lack of readiness of the telecommunications infrastructure lack the level of connectivity among institutions in terms of sharing data related to the funeral the lack of readiness of human resources and unprepared funds and budget."

"ABSTRACT

Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 -2004 menyatakan bahwa pinjaman luar

negeri secara bertahap harus dikurangi. Dalam rangka mengurangi hutang luar negeri dalam

pembiayaan pembangunan nasional diperlukan suatu alternatif pembiayaan. Salah satu

alternatif yang muncul dengan melibatkan sektor swasta melalui pengerahan dana untuk

pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Bagi sektor swata hal ini merupakan peluang

investasi yang diharapkan mendatangkan keuntungan sedangkan bagi pemerintah alternatif

ini merupakan upaya penyediaan infrastruktur tanpa perlu mengeluarkan dana yang cukup

besar. Kerjasama pemerintah dan swasta ini harus terjadi berdasarkan suatu kesepakatan

yang saling menguntungkan dan untuk itu perlu suatu aturan yang jelas. Dalam proses

pembentukan kerjasama ini Pemerintah tidak bisa secara mudah mengikatkan diri dengan

pihak tertentu untuk melakukan kerjsama ini melainkan harus melalui serangkaian kegiatan

dalam rangka pemilihan partner/rekan kerjasama dari pihak swasta yang . Serangkaian

kegiatan dalam rangka pemilihan partner/rekan kerjasama tersebut dilakukan melalui

pelelangan. Pelelangan ini dimaksudkan untuk mencari yang partner/rekan kerjasama yang

terbaik diantara yang terbaik dalam penyediaan infrastruktur. Ironisnya dalam proses

pelelangan terjadi suatu persekongkonglan yang bertujuan untuk mengatur dan atau

menentukan pihak terten tu agar dapat menjadi pemenang. KPPU sebagai lembaga

pengawas persaingan usaha berdasarkan Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki

kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara -perkara yang berkaitan dengan isu-isu

persaingan usaha. Pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam menjalankan tugasnya

menggunakan metode per se illegal dan rule of reason. Pada perkara tender ini KPPU

menggunakan pendekatan rule of reason.

ABSTRACT

National Development Program (Propenas) Year 2000-2004 states that abroad loan must be

decreased. A fund alternative is needed to decrease the abroad loan aimed to fund the

national development. An emerged alternative is to involve private sector through fund

mobilization to develop needed infrastructures. This is a profitable investment to private

sector, and to the government this alternative is an effort to provide the infrastructure

without expend enormous fund. This public private partnership must do be based on a

mutual agreement and a clear rule. In the partnership formation process, the government

can not easily bind themselves to certain party to make a partnership but have to past a set

of activities in order to select the private sector partner, that done by tender. This tender

intended to find the best of the best partner to provide the infrastructure. Ironically, in the

tender process occurs a conspiracy aimed to set and or to determine certain party to be the

winner. KPPU as the business competition supervisor institution based on Law Number 5

Year 1999 have the competencies to examine and resolved business competition issue

cases. The approach used by the KPPU to perform its duty use per se illegal and rule of

reason methods. In this tender, KPPU use the rule of reason approach."

"Pembangunan Kota Jakarta merupakan keterpaduan berbagai sektor, salah satunya adalah pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang merupakan tugas pokok Dinas Pertamanan propinsi DKI Jakarta. Hasil yang optimal dapat tercapai sesuai yang diharapkan bila dilakukan dengan efektif dan efisien. Kurangnya motivasi dan kurangnya pembinaan atas togas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab dari setiap pelaksana tugas merupakan hal-hal perlu dicermati. Berangkat dari pengamatan itulah penulis mengangkat topik ini sebagai topik penelitian. Adapun pokok permasalahan dari topik penelitian ini adalah mencari hubungan antara variabel motivasi berprestasi, variable pembinaan dan variabel efektifitas kerja.Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah mencari adanya hubungan antara variabel motivasi berprestasi, variabel pembinaan dan variabel efektifitas kerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket dan analisis dengan mempergunakan teknis analisa statistik, maka dapat dikemukakan bahwa memang terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel motivasi berprestasi, variabel pembinaan,dan variabel efektifitas kerja. Secara signifikan dari perhitungan data statistik diperoleh hasilnya adalah sebagai berikut: koefisien korelasi untuk hubungan motivasi berprestasi dengan efektifitas kerja adalah sebesar 0,376, koefisien korelasi untuk hubungan pembinaan dengan efektifitas kerja adalah sebesar 0,444, koefisien korelasi untuk hubungan motivasi dan pembinaan secara bersama-sama dengan efektifitas kerja adalah sebesar 0,556. Selanjutnya masing-masing r kerja tersebut dibandingkan dengan r tabel untuk uji signifikansinya terhadap sampel, kemudian untuk uji signifikan agar dapat berlaku bagi seluruh populasi digunakan t - test dan F-test, selanjutnya dihitung koefisien determinasinya untuk mengetahui kategori interpertasinya serta perhitungan dengan regresi liner untuk mengetahui pengaruh antara masing-masing variable. Dan perhitungan-perhitungan tersebut seluruhnya mendapatkan hasil yang signifikan dan positif, dengan demikian hipotesa serta pertanyaan penelitian dapat diterima dan positif.Selanjutnya saran untuk meningkatkan efektifitas melalui motivasi berprestasi dan pembinaan adalah dengan memberlakukan sistem reward dan punishment secara konsisten dan meningkatkan pembinaan melalui pendidikan dan latihan di dalam maupun di luar unit kerja sesuai dengan bidang tugas."

"Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas pokoknya didanai dari Anggaran Belanja Pembangunan Daerah, yang tertuang dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran Dinas Pertamanan dan dikoordinasikan oleh Subbagian Keuangan. Proses penyusunan tersebut dimulai dengan kegiatan perencanaan dengan mengacu pada Propeda dan Renstrada kemudian diterjemahkan dalam rencana operasional tahunan berupa penyusunan proposal / usulan kegiatan.Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penyusunan anggaran Dinas Pertamanan diteliti melalui pendekatan analisis deskriptif, menggunakan model koesioner terhadap 62 responden, di mana penentuan sampel dengan cara purposive sampling. Data yang terkumpul diolah dengan SPSS, deskripsi karakteristik individual dari responden dikelompokkan dalam golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, usia dan masa kerja. Deskripsi statistik variabel penelitian meliputi variabel bebas kelengkapan data dan informasi, kualitas sumberdaya manusia, kebijakan rencana yang menyeluruh, mekanisme perencanaan dan penyusunan anggaran serta variabel terikat kegiatan penyusunan anggaran.Hasil analisis regresi linier untuk variabel kelengkapan data dan informasi secara parsial mempunyai korelasi dan pengaruh terhadap variabel terikatnya dengan nilai koefisien korelasi r = 0,342 dan nilai koefisien determinasi R2 = 0,117. Dalam evaluasi koefisien regresi menunjukkan nilai signifikansi t = 0,007, artinya variabel bebas mempunyai hubungan yang signifikan dengan kegiatan penyusunan anggaran (H1 diterima). Variabel kualitas sumber daya manusia secara parsial mempunyai korelasi dan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dengan nilai koefisien korelasi r = 0,614 dan nilai koefisien determinasi R2 = 0,198.Evaluasi koefisien regresi menunjukkan nilai siginifikansi t = 0,000 , artinya variabel bebas ini mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel terikatnya (H1 diterima).Variabel kebijakan rencana yang menyeluruh secara parsial mempunyai korelasi dan pengaruh terhadap variabel terikat dengan nilai koefisien korelasi r = 0,357 dan nilai koefisien determinasi R2 = 0,128. Dalam evaluasi koefisien regresi menunjukkan nilai signifikansi t = 0,004 , artinya variabel bebas ini mempunyai hubungan yang signifikan dengan kegiatan penyusunan anggaran (H1 diterima).Variabel mekanisme perencanaan dan penyusunan anggaran secara parsial mempunyai korelasi dan pengaruh terhadap variabel terikat dengan nilai koefisien korelasi r = 0,257 dan nilai koefisien determinasi R2 = 0,066. Dalam evaluasi koefisien regresi menunjukkan nilai siginifikansi t = 0,044, artinya variabel bebas ini mempunyai hubungan yang signifikan dengan kegiatan penyusunan anggaran (H1 diterima).Faktor - faktor yang mempengaruhi kegiatan penyusunan anggaran Dinas Pertamanan telah diketahui, sehingga dapat direkomendasikan agar (1) kelengkapan data dan informasi perlu selalu dimutakhirkan dan dibuat sistem informasi terpadu di Dinas Pertamanan, (2) kualitas sumber daya manusia perlu harus ditingkatkan, (3) kebijakan rencana yang menyeluruh di Dinas Pertamanan perlu diformalkan melalui keputusan Kepala Dinas dan (4) perlu disusun dan dibakukan mekanisme perencanaan dan penyusunan anggaran di Dinas Pertamanan sebagai buku panduan yang baku."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan jalur pedestrian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan jalur pedestrian dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mekanisme koordinasi hierarkis. Koordinasi horizontal dilakukan pada seluruh seksi dan bidang di Dinas Pertamanan dan Pemakaman sedangkan koordinasi vertikal dilakukan antara Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Koordinasi eksternal dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pengelolaan jalur pedestrian.

---

This research discusses how the coordination is done by DKI Jakarta Parks and Cemeteries Department on the management of pedestrian way. The study was conducted using a qualitative approach through field studies and literature studies. The results showed that the implementation of coordination was conducted in planning, implementation, and supervision using Coordination by Hierarchy-Type Mechanisms. Horizontal coordination is done at the entire section of DKI Jakarta Parks and Cemeteries Department while the vertical coordination was conducted between DKI Jakarta Parks and Cemeteries Department and Assistant for Development and Environment. External coordination is done with the relevant parties relating to the management of the pedestrian path."