Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut UU No. 13/2003 tentang BUMN, BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang memiliki peranan penting guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengoptimalkan peran BUMN, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional.Penyertaan pemerintah di BNI adalah sebagai salah satu sumber pendanaan APBN. BNI harus membagikan deviden walaupun merugikan pemegang saham lain dalam hal ini pemegang saham minoritas. Pembagian deviden tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di Pasar Modal. Tahun buku 2002 BNI membagikan deviden kepada para pemegang saham, walaupun perseroan masih membukukan saldo negatif. Tahun buku 2003 BNI telah membukukan saldo positif dikarenakan per 30 Juni 2003 Perseroan telah melakukan kuasi reorganisasi. Kuasi reorganisasi adalah suatu teknik pembukuan yang ditujukan untuk memperbaiki performance buku suatu perusahaan dengan mengkompensasikan selisih atas penilaian kembali aktiva tetap dan agio saham untuk menutup saldo rugi hingga menjadi positif. Akibat kuasi reorganisasi tersebut, perseroan tidak akan menghadapi kendala atau menemui permasalahan nukum sebagaimana yang terjadi di tahun buku 2002.Penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dalam arti meneliti kaidah-kaidah atau norma-norma. Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumentasi dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, data-data sekunder yang diterbitkan perusahaan dan teori-teori hukum yang berlaku dan berkembang.Penelitian ini membahas mengenai apakah pembagian deviden yang dilakukan oleh BNI dalam rangka memenuhi target pemerintah untuk memenuhi APBN telah sesuai dengan ketentuan peraturan/perundang-undang yang berlaku dan apakah ada perlindungan hukum bagi para pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan akibat tindakan yang dilakukan oleh perseroan."

"Indonesia dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang melimpah diantaranya batubara, yang dapat memberikan kontribusi yang cukup significant terhadap pendapatan negara dan menjadi bahan baku utama energi nasional. Mengingat besamya potensi dan peranan batubara dalam menunjang pembangunan energi Indonesia, maka perlu untuk mengkaji lebih dalam permasalahan pertambangan batubara di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan ekonomi nasional dalam kerangka Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dihubungkan dengan adanya perubahan global dan domestik yang cukup substansial. Di tingkat global paling tidak ada dua phenomena mendasar yang berpengaruh besar pada industri pertambangan batubara yaitu semakin tingginya tuntutan standar pengelolaan lingkungan dan menguatnya pengaruh (tekanan) liberalisme ekonomi yang berpengaruh pada perubahan paradigma negara dalam mengelola industri tambang batubara. Sementara di tingkat domestik perubahan dari pola sentralistik ke otanomi daerah dan privatisasi serta demonopolisasi industri energi Indonesia mau tidak mau telah membawa dampak yang cukup berarti dalam pengelolaan industri pertambangan nasional, khususnya batubara. Dalam konteks pembahasan yang difokuskan pada pertambangan batubara, effisiensi dan kesinambungan (sustainability) merupakan dua esensi yang sangat mendasar. Hanya dengan terjaminnya dua hal tersebut rnaka eksistensi suatu usaha pertambangan dapat dipertahankan. Dengan pembahasan ini dicoba untuk memberikan suatu sumbang pikir dalam mengurangi keruwetan yang terjadi dan mengurangi kegagalan pengelolaan hal yang sama di kemudian hari dengan membahas permasalahan tentang (i) bagaimana prinsip-prinsip dasar pengaturan pertambangan batubara di Indonesia, dikaitkan dengan efektivitasnya dalam mendukung tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu untuk memakmurkan kehidupan ekonomi rakyat Indonesia melalui pemanfaatan sumber daya alam, yang dalam konteks ini adalah batubara, (ii) sejauh mana efektivitas PKP2B sebagai suatu contractual arrangement antara negara sebagai pemilik hak atas batubara dan kontraktor sebagai pihak yang mengeksplorasi dan mengeksploitasinya dalam memberikan perlindungan kepada kepentingan ekonomi nasional sekaligus tetap menjadikan investasi di sektor pertambangan batubara tetap menarik (attractive) bagi investor asing. Disamping juga menciptakan suatu kepastian hukum dan adanya jaminan kontrak tetap dihormati (sanctity of contract) dan (iii) bagaimanakah sebaiknya pasal-pasal dalam PKP2B dituangkan untuk menghindari keruwetan pelaksanaan program divestasi saham asing kepada pemegang saham nasional di masa datang. Dalam pendekatan dan analisa masalah akan dicoba untuk menggunakan landasan teoritik dan konseptual hukum yaitu dengan menggunakan teori Critical Legal Studies (CLS) dan diakhiri dengan pembaltasan kasus dari dunia pertambangan khususnya tentang perselisihan dalam pelaksanaan program divestasi saham di PT Kaltim Prima Coal. Dengan penggunaan teori di atas akan dicoba untuk dianalisa efektivitas ketentuan hukum, baik yang berupa peraturan perundang¬-undangan yang berkaitan dengan pertambangan batubara maupun klausula-klausula kontrak PKP2B, bagi optimalisasi pencapaian tujuan ekonomi yaitu kemakmuran orang banyak dalam arti luas."