Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepastian hukum baik mengenai hukum materil yang menyangkut substansial maupun hukum formil yang menyangkut proses beracara di pengadilan sangat dibutuhkan untuk terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah Indonesia memberlakukan beberapa undang-undang penting ditengah krisis ekonorni dan reformasi yang tengah berlangsung tahun 1998. Banyak pihak menduga bahwa undang-undang yang diberlakukan adalah sebagai bagian dari nota kesepahaman (letter of intent) dengan pihak International Monetery Fund (IMF). Deregulasi terutama dilakukan pada beberapa materi perundang-undangan baru, khususnya yang menyangkut bidang perekonomian dan dunia usaha. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana undang-undang ini sangat diharapkan oleh konsumen maupun pelaku usaha di Indonesia. Namun dalam pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut tidak terlepas dari permasalahan hukum yang ada. Dalam UUPK dikenal adanya upaya keberatan terhadap putusan arbitrase yang diajukan pada tingkat pengadilan negeri. Hukum acara tentang ini diatur didalam Perma Nomor 1 tahun 2006, yang menyatakan bahwa BPSK bukanlah sebagai salah satu pihak yang bersengketa dan objek dari keberatan tersebut adalah putusan arbitrase BPSK yang memenuhi Pasal 6 UUPK. Majelis Hakim Pengadilan Negeri memeriksa keberatan hanya berdasarkan putusan BPSK dan berkas perkara yang diajukan. Dalam Perma tersebut tidak dijelaskan bagaimana bentuk keberatan tersebut, apakah gugatan atau permohonan, sedangkan dalam hukum acara perdata tidak dikenal upaya hukum keberatan."

"ABSTRAKPraktek monopoli merupakan kegiatan yang dilarang dalam hukum persainganapabila menimbulkan dampak. Praktek monopoli diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat. Metode yang digunakan dalam pembuktian praktek monopoliadalah pendekatan rule of reason, sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) harus dapat membuktikan adanya dampak terhadap persaingan. Praktekmonopoli terjadi karena tidak adanya pesaing yang potensial dalam pasarbersangkutan akibat dari pemberian kewenangan kepada pelaku usaha. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang bersifat preskriptif.Obyek penelitian ini adalah putusan praktek monopoli taksi bandara di BandaraJuanda Surabaya dan Bandara Hang Nadim Batam. Dalam putusan perkara KPPUtentang praktek monopoli taksi bandara, proses pembuktian dilakukan dengan analisisekonomi dan menggunakan pendekatan rule of reason. Pengadilan Negeri danMahkamah Agung telah menguatkan putusan KPPU atas pembuktian praktekmonopoli taksi bandara dengan menggunakan analisis ekonomi. KPPU dapat lebihdalam lagi melakukan analisis ekonomi terhadap pelanggaran praktek monopoli danmemberikan pengawasan dan pengarahan kepada pelaku usaha agar tidak melanggarUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

AbstractMonopolistic practice is an activity that is prohibited in competition law by mean ofit's impact. Monopolistic practices under Article 17 of Law No. 5 year 1999concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.The method used in the prooving of monopolistic practices is rule of reason, so theCommission for Supervision Business Competition (KPPU) has to prove the impactof conduct on competition. Monopolistic practices occur in the absence of potentialcompetitors in the relevant market resulting from the authority granted to the businessactors. The method used in this study is a prescriptive normative research. Object ofthis study was the decision of the airport taxi's monopoly at Juanda Airport Surabayaand Batam Hang Nadim Airport. In the decision of the Commission on airport taxi'smonopoly, the proof is done by proving was economic analysis with the rule ofreason approach. District Court and the Supreme Court has upheld the ruling on theCommission's evidentiary airport taxi monopoly by using economic analysis.Commission to conduct deeper analysis of violations of economic practices andprovide oversight and direction to the business so as not to violate the Act No. 5 of1999."

"Upaya hukum pengajuan keberatan merupakan hak dari setiap pelaku usaha yang tidak menerima Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara sederhana mengatur pengajuan keberatan bagi pelaku usaha yang tidak dapat menerima sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU. Karenanya, pada tanggal 18 Juli 2005, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan sebuah peraturan yang sangat penting bagi perkembangan dan penegakan hukum persaingan di Indonesia. Peraturan tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU. Lahimya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 ini setidaknya dapat mengatasi ketidakjelasan mengenai tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU yang selama ini memang masih menimbulkan polemik dan ketidakseragaman dari setiap Pengadilan Negeri yang rrmenangani kasus keberatan terhadap putusan KPPU. Namun demikian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 ini tidak seluruhnya dapat dikatakan sempuma dari segi substansi yang diaturnya, karena masih terdapat beberapa kelemahan, seperti: kurang komprehensifnya aturan-aturan hukum yang ada di dalamnya, perbedaan interpretasi antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan KPPU, dan kurangnya pemahaman Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenai hukum persaingan usaha. Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 masih memerlukan perbaikan lebih lanjut, karena ternyata terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat undang-undang tidak mengatur upaya hukum apa yang seharusnya ditempuh oleh pelaku usaha yang diperiksa oleh KPPU, dan bagaimana proses beracara untuk kasus persaingan usaha di Pengadilan Negeri."

"Salah satu putusan KPPU yang mendapat perhatian masyarakat banyak adalah putusan kasus perjanjian dual acess yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia. Perjanjian dual acess yaitu perjanjian pendistribusian tiket penerbangan Garuda Indonesia yang mengharuskan Setiap Biro Perjalanan Wisata untuk menggunakan terminal Abacus yang di dalamnya terdapat sistem Abacus dan sistem ARGA, yang telah mengakibatkan operator penyedia jasa sistem CRS lainnya ksesulitan memasarkan sistemnya kepada Biro Perjalanan Wisata. Bedasarkan Putusan KPPU PT Garuda Indonesia dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 26 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas putusan tersebut PT Garuda Indonesia mengajukan upaya hukum keberatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dalam putusannya telah membatalkan putusan KPPU. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, KPPU telah mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung, yang dalam putusannya menguatkan putusan KPPU. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis putusan KPPU, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, apakah perjanjian dual acess yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta pendekatan apa yang dilakukan dalam pembuktikan perkara perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia terhadap unsur-unsur dalam Pasal 14, 15 ayat (2) dan pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi. Metode pendekatan yang digunakan dalam pembuktian adalah secara Per se illegal dan Rule Of Reason. Melalui analisa terhadap putusan tersebut, diharapkan Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara persaingan usaha tidak menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Perdata."

"Penelitian Hukum ini bertujuan untuk menganalisa hasil putusan KPPU mengenai kasus tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga dari penelitian ini masyarakat dapat mengetahui mengenai latar belakang terjadinya kasus tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan penyimpanganpenyimpangan yang dilakukan dalam proses tender Pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta tersebut. Dan Mengetahui kesesuaian antara putusan KPPU nomor 06/KPPU-L/2007 dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;Mengetahui proses penyelenggaraan tender yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;Mengetahui praktek persekongkolan tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI. Suatu penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk yang tidak melakukan persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal.

---

The Focus o f This stufy in the freshman student o f Faculty o f law at University o f Indonesia. Global expansion o f capital economic cultures is a major threat to the protection o f workes, especially in third world countries. A paper presented at the Ninth Commonwealth Law Conference notes that new international division o f labor has resulted in a breakdown of traditional socio-economic structures in the third world, in turn, has facilitated the emergence o f a vast reservoir o f cheap avaible labor and fragmentation o f industrial production. This trend has envable capitalist and the harrowing co n d itio n s under which workers in the sweat shops o f KPPU. The effects o f the bid rigging perspective are not, however, limited only to the most complicated risk, those which a consumer would be unable to determine alone."

"Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi langkah baru bagi Indonesia dalam hal melakukan penyelesaian permasalahan di bidang penegakan hukum persaingan usaha baik formil maupun materiil. Berdasarkan latar belakang tersebut penulisan ini akan dibahas pelaksanaan upaya hukum keberatan atas putusan KPPU dan pemeriksaan tambahan dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan penerapannya pada putusan No. 3/KPPU/2010/PN.JKT.PST. Upaya hukum keberatan atas putusan KPPU adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dan pelaksanaannya berdasar pada pengaturan pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. pasal 65 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 jo. Perma 3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU. Sedangkan Pemeriksaan tambahan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU sehubungan dengan perintah Majelis Hakim yang memeriksa dalam upaya keberatan, pelaksanaannya berdasar pada pasal 6 Perma 3 Tahun 2005 jo. pasal 69, 70, dan 71 Peraturan KPPU 1 tahun 2010. Pada putusan upaya keberatan atas putusan KPPU No. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST, pengajuan dan pemeriksaan telah sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perma 3 Tahun 2005. Pelaksanaan pemeriksaan tambahan dalam hal ini juga telah sesuai dengan pengaturan Perma 3 Tahun 2005.

---

Enforcement of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition became a new step for Indonesia in term of conduct a settlement in field of enforcement of business competition law enforcement both formal and substantive. Based on this background, this minithesis will discuss the implementation of objection of the decisions of Commission for The Supervision of Business Competition and an additional investigation in the setting of Law Number 5 Year 1999 and its application to the verdict Number 3/KPPU/2010/PN.JKT.PST. Objection to the decisions of Commission for The Supervision of Business Competition is a remedies that can be achieved by businessesperson that is not accepted the verdict of Commission and the implementation based on the regulation of article 44 paragraph 2 and 3 of law Number 5 Year 1999 jo. article 65 of Commission for The Supervision of Business Competition's regulation Number 1 Year 2010 jo. Regulation of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 3 Year 2005 concerning the procedures for filing objection to the decisions of Commission for The Supervision of Business Competition. While the additional investigation is investigation done by commission in relation with the orders from the panel of Judges who handle the objection, that the implementation based on article 6 Regulation of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 3 Year 2005 jo. article 69, 70, and 71 Commission for The Supervision of Business Competition's regulation Number 1 Year 2010. In verdict of objection to the decisions of Commission for The Supervision of Business Competition Number 3/KPPU/2010/PN.JKT.PST, filing and investigation has compliance with law Number 5 Year 1999 and Regulation of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 3 Year 2005. The Implementation of additional investigation has been in accordance with Regulation of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 3 Year 2005."