Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk memudahkan usaha restrukturisasi perusahaan maka BPPN membentuk perusahaan-perusahaan induk (holding companies) dan ke dalam perusahaan induk tersebut telah dialihkan kepemilikan atas perusahaan dan asset milik para konglomerat yang telah disetujui untuk diserahkan kepada pemerintah sebagai jaminan dari utang-utang konglomerat kepada pemerintah. Salah satu perusahaan induk tersebut adalah PT Holdiko Perkasa (Holdiko) yaitu perusahaan induk yang dibentuk sebagai vehicle BPPN untuk menampung asset eks milik Grup Salim.Calon investor yang berminat untuk membeli asset-aset eks milik Grup Salim dapat langsung membelinya melalui Holdiko, dalam hal ini pembelian tersebut dapat mengakibatkan pihak tersebut mempunyai kemampuan baik langsung maupun tidak langsung untuk mengendalikan perusahaan tersebut. Jika perusahaan yang mengalami perubahan pengendalian tersebut adalah perusahaan terbuka maka berdasarkan peraturan Bapepam No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, ditentukan bahwa pihak yang melalui pembelian atas 25% atau lebih saham suatu perusahaan terbuka atau pengendali baru wajib melakukan penawaran tender untuk seluruh sisa saham atau efek bersifat ekuitas lainnya perusahaan tersebut. Tetap terdapat pengecualian yang ditentukan dalam Peraturan Bapepam No. I3X.H.1 tersebut jika transaksi yang dimiliki danlatau dikuasai badan atau lembaga pemerintah atau egara dalam hal ini BPPN, sehingga ketentuan penawaran tender tidak berlaku.Yang menjadi permasalahan disini adalah jika terjadi pembelian saham atau efek bersifat ekuitas lainnya melalui Holdiko. PenuIis melihat bahwa terdapat dualisme penafsiran atas ketentuan yang berlaku tersebut. Sehingga bagaimanakah penerapan yang harusnya terjadi pada transaksi tersebut, apakah terkeria pengecualian dari penawaran tender atau tidak."

"Sumber dana perusahaan dapat berasal dari sumber internal perusahaan dan sumber external perusahaan. Dana dari luar perusahaan dapat dipenuhi dari hutang dan dari emisi saham baru. Banyak Perusahaan Tercatat memanfaatkan emisi saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk memperoleh tambahan modal yang akan dipergunakan untuk melakukan ekspansi Perusahaan. HMETD ini ditujukan agar pemegang saham lama memiliki kesempatan untuk mempertahankan komposisi kepemilikannya pada Perusahaan sehingga tetap dapat mempertahankan porsi suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Tercatat.Penerbitan saham baru dalam jumlah yang demikian besar tanpa memperhatikan kemampuan publik seolah-olah melegalisasi pengambialihan perusahaan oleh pihak lain melalui mekanisme pemberian Hak kepada pemegang saham lama. Di bidang Pasar Modal Pengambilalihan Perusahaan Terbuka harus dilakukan melalui suatu mekanisme tertentu yang mewajibkan Pengendali Perusahaan Terbuka melakukan Penawaran Tender untuk mengambil seluruh sisa saham Perusahaan Terbuka. Diperbolehkannya penggunaan stand by buyer dalam rencana penerbitan saham baru melalui penerbitan HMETD yang akan bertindak sebagai pihak yang akan mengambil seluruh bagian apabila pemegang saham lama tidak memiliki kemampuan untuk ikut ambil bagian dalam penambahan modal tersebut, berpotensi untuk dimanfaatkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan pengambilalihan perusahaan terbuka tanpa melalui proses penawaran tender. Kondisi tersebut sebenarnya bertentangan dengan semangat perlindungan bagi pemegang saham. Dalam hal pihak yang menjadi stand by buyer adalah merupakan pihak terafiliasi maka seharusnya proses persetujuan penerbitan HMETD juga mengikuti ketentuan terkait dengan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang mewajibkan transaksi dilakukan dengan persetujuan pemegang saham independen.Tesis ini mencoba melihat praktek yang dilakukan oleh salah satu Perusahaan Tercatat yaitu PT Inti Kapuas Arowana Tbk yang melakukan penambahan modal dengan HMETD yang mengakibatkan perubahan pengendalian dengan masuknya satu pengendali baru yang masih memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan namun proses pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD tersebut tidak dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai pengambilalihan Perusahaan Terbuka, ketentuan mengenai Tender Offer dan ketentuan menganai Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Selama ini pelakanaan penambahan modal dengan HMETD hanya semata-mata mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penambahan modal dengan HMETD."

"Penelitian ini disusun untuk mengkaji aspek-aspek hukum dari praktik transfer pricing dalam suatu transaksi jasa yang dilakukan oleh perusahaan terbuka di Indonesia serta untuk mengetahui metode dan dampak dari suatu Transfer Pricing pada transaksi jasa terafiliasi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka. Hasil dari penelitian ini adalah, di samping perlindungan yang telah diberikan peraturan perundang-undangan, masih ada celah hukum yang memungkinkan perusahaan terbuka melakukan praktik Transfer Pricing dalam transaksi jasa afiliasi yang dapat merugikan potensi penerimaan pajak negara dan pemegang saham minoritas. Diperlukan pengetahuan teknis mendalam dari pihak regulator dan dokumentasi data pembanding yang memadai untuk dapat mengantisipasi praktik negatif tersebut.

---

This research is done to study legal aspects of Transfer Pricing in affiliated services transaction by public company in Indonesia, also to study methods and impacts of such practice. The result of this resarch, beside the protection given by regulations, there are still loop holes from such regulations that give public companies the opportunity to practice Transfer Pricing in affiliated services transactions which will corrupt the potention of state’s tax revenue and corrupt minority shareholder’s interest. Advanced technical knowledge from the regulator and well-documented comparable data are needed to anticipated such negative impacts."

"Pasar modal merupakan sarana paling efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara, karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor- sektor produktif. Salah satu pelaku pasar modal adalah nasabah dan perusahaan efek: yang dapat berfungsi sebagai Perantara Pedagang Efek. Untuk dapat menanamkan modalnya di Bursa Nasabah memerlukan perusahaan efek sebagai Perantara Pedagang Efek. Untuk menjamin keamanan dana milik nasabah Perusahaan Efek diwajibkan untuk mengadakan suatu pembukuan mengenai penyimpanan dana milik nasabah. Hal ini dilakukan untuk memisahkan harta kekayaan perusahaan efek dengan dana milik nasabah.Berdasarkan hal tersebut penulis melihat adanya masalah yang cukup besar dalam hal pencatatan pembukuan karena dapat terjadi suatu perusahaan efek tidak melaksanakan pembukuannya dengan baik sehingga ketika terjadi kerugian pada Perusahaan Efek yang menyebabkan berhentinya operasional Perusahaan Efek, akan timbul kesulitan untuk mengembalikan dana milik nasabah karena tercampurnya harta kekayaan perusahaan efek dengan dana nasabah yang akan menimbulkan kerugian bagi nasabah. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti besarnya fungsi perusahaan efek dan tanggung jawab pemegang saham perusahaan efek sebagai suatu perseroan terbatas dan Salah satu pelaku pasar modal jika perusahaan efek dihentikan operasionalnya Serta sejauh mana pertanggungjawabannya terhadap kerugian bagi nasabah dan sanksi yang dapat dijatuhkan pada pemagang saham perusahaan efek.Hasil penelitian panulis dapat disimpulkan bahwa perlunya diadakan suatu tindakan pengamanan yang lebih terjamin akan dana milik nasabah, selain itu nasabah dapat melakukan tuntutan ganti kerugian atas modal atau dana miliknya dan menuntut partanggungjawaban pemegang saham Perusahaan Efek hingga pada asset pribadi pemegang saham Perusahaan Efek."