Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggabungan usaha yang dilakukan oleh suatuperusahaan publik memberikan pengaruh yang besar terhadapsejumlah besar pemegang saham sebagai investor dan asetasetdalam suatu perusahaan publik, karenanya diperlukansuatu upaya perlindungan hukum bagi para pemegang sahampublik (sebagai pemegang saham yang memiliki posisi tawaryang lemah) dalam rangka memberikan kepastian hukum danjaminan keamanan bagi mereka dalam kedudukannya sebagaiinvestor. Untuk memenuhi perlindungan hukum tersebutpemerintah melalui UU No.1 Tahun 1995, PP No.27 Tahun 1998serta UU No.8 Tahun 1995 dan berbagai peraturanpelaksananya mengatur mekanisme pelaksanaan penggabunganusaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan publik dimanakeberlakuannya didasarkan atas asas Lex Specialis DerogatLex Generalis (undang-undang yang bersifat khususmenyampingkan undang-undang yang bersifat umum). Di dalamberbagai peraturan perundang-undangan tersebut telahterakomodasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)yang salah satu ide dasarnya adalah memberikan perlindunganterhadap kepentingan pemegang saham minoritas dalamkaitannya dengan perbuatan pengelola perusahaan, sehinggadengan dilaksanakannya ketentuan dalam berbagai peraturanperundang-undangan tersebut penerapan atas prinsip-prinsipGCG telah dilaksanakan, yang berarti bahwa upayaperlindungan terhadap pemegang saham minoritas telah puladilaksanakan oleh perusahaan publik yang melaksanakanpenggabungan usaha. Permasalahan muncul apabila prinsipprinsipGCG sebagaimana yang terkandung dalam berbagaiperaturan perundang-undangan tersebut tidak diterapkan dandilaksanakan, sehingga dapat merugikan kepentingan pemegangsaham minoritas. Untuk itu diperlukan peran aktif dariBapepam sebagai pembina, pengatur dan pengawas sehari-harikegiatan pasar modal, pemerintah sebagai pembuat peraturanperundang-undangan terkait serta peran serta dariperusahaan publik sebagai pelaksana berbagai peraturanperundang-undangan terkait dengan pelaksanaan penggabunganusaha tersebut."

"Perkembangan pasar modal dewasa ini menuntut adanya aturan main yang komprehensif mengenai perlindungan terhadap investor, termasuk di dalamnya terhadap kepentingan para pemegang saham minoritas. Sebagaimana investor belum memiliki lembaga yang dapat mewakili kepentingannya, maka dikenal adanya keberadaan Komisaris Independen. Komisaris Independen merupakan salah satu ciri khas dalam praktik good corporate governance, keterlibatannya adalah kontribusi vital bagi mekanisme pengawasan dan keseimbangan (checks and balances). Eksistensi Komisaris Independen tidak tersentuh oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Oleh karena itu, keberadaannya masih perlu didukung dengan diciptakannya kerangka dan aturan hukum yang jelas. Sehubungan dengan pelaksanaan merger vertikal antara PT Indonesia Satellite Corporation Tbk. (Indosat), suatu perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang informasi dan telekomunikasi, dengan beberapa anak perusahaannya, yaitu PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo), PT Indosat Multi Media Mobile (IM3), dan PT Bimagraha Telekomindo (Bimagraha, Komisaris Independen secara khusus memiliki kewajiban untuk membela kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya sebagai seluruh pihak yang berkepentingan secara langsung terhadap kelangsungan (sustainability) perusahaan, termasuk didalamnya pelanggan, pemasok, kreditor, dan masyarakat sekitar (stakeholders)."