Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun danamasyarakat dan bekerja atas dasar kepercayaan masyarakattelah menyebabkan bank memiliki karakteristik khususdibandingkan dengan badan usaha pada umumnya. Sehubungandengan diterapkannya Undang-Undang no. 4 tahun 1998 tentangKepailitan, maka akan terdapat beberapa permasalahan yangakan menjadi kendala bagi bank. Dalam hal Bank Indonesiamelaksanakan penutupan bank, prosedur yang ditempuh adalahmelalui likuidasi bank sebagaimana diatur didalam PP No. 25tahun 1999 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 7tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998,bukan melalui kepailitan sebagaimana diatur dalam UU No. 4tahun 1998. Bubarnya bank akan menimbulkan dampak yangluas bagi masyarakat. Sehubungan dengan itu pencabutan izinusaha dan likuidasi bank merupakan tindakan terakhir yangdilakukan oleh Bank Indonesia. Mengenai perlindungan hukumnasabah penyimpan dana pada bank yang dilikuidasi tanpak kurang memadai, karena pembayaran kewajibannya tidakdiutamakan, namun terhadap direksi, dewan komisaris danpemegang saham yang terbukti telah menyebabkan bank beradadalam keadaan kesulitan, dapat diminta pertanggungjawabannya sampai harta pribadinya dan dapat diancam dengansanksi pidana dan/atau administratif sebagaimana diaturdalam UU Perbankan."

"Monetary crisis, which leads to unstable economic condition, has caused a number of banks being liquidated. This research is conducted by using major accounting ratios in order to identify the characteristics of liquidated and restructured banks, of which are listed in Jakarta Stock Exchange. The growth of bank industry was highly related with Paket Oktober 1988. This condition is marked by increasing number of banks, from 40 companies in 1988 to 240 companies in 1994. This research is conducted based on a three period financial information, commencing 1994 to 1996. Proven hypothesis concludes that the number of restructured banks is greater than of liquidated banks. On the other hand, the hypothesis related to leverage and gain has failed to be proven. However, the big sample that can be analyzed through box plot may be the caused to this result."

"Perkembangan dunia usaha di Indonesia semakin tumbuh dan berkembang serta terjaminnya perlindungan hukum bagi pare pihak yang terjun dalam dunia usaha. Perlindungan dan kepastian hukum semakin dirasakan sejak diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.Walaupun sudah diatur sedemikian rupa untuk dapat melindungi semua kepentingan para pihak yang terlibat melakukan usaha dalam bentuk perseroan terbatas, masih saja terdapat celah-celah hukum yang dapat dirnanfaatkan oleh pelaku usaha, dalam hal ini adalah pemegang saham, demi keuntungan pribadi atau kelompoknya semata. Celah-celah hukum tersebut diantaranya adalah pemegang saham memanfaatkan sistem limited liability (pertanggung jawaban terbatas) sehingga seringkali para pemegang saham melakukan pelanggaran sehingga terjadi piercing the corporate veil. Pada akhirnya perseroan tersebut menjadi tidak sehat serta tidak kompetitif lagi dan lambat laun menjadi bangkrut dan akhirnya perseroan tersebut akan dituntut pailit oleh (para) krediiturnya dan atau dilikuidasi.Pemegang saham yang melakukan tindakan yang melanggar piercing the corporate veil akan berusaha sekuat tenaga agar pertanggung jawaban yang dibebankan kepadanya tidak sampai terlalu jauh menjadi pertanggungjawabannya secara pribadi. Dalam praktek bisnis sehari hari terlihat indikasi bahwa para pemegang saham, khususnya pemegang saham mayoritas, yang terlalu mengatur setiap langkah perseroan untuk kepentingnnya pribadi atau kelompoknya sehingga mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Akibatnya, perseroan dapat dituntut pailit dan atau dilikuidasi.Tesis yang berjudul Tanggung Jawab Pemegang Saham Atas Perusahaan yang Dipailitkan dan Dilikuidasi ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, yang berdasarkan teori-teori, kaidah-kaidah hukum tertentu serta fakta kasus yang ada, diharapkan dapat mengkaji mengenai tindakan pemegang saham yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan sehingga pada akhimya pemegang saham tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tiadakannya."