Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 85350 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Simanjutak, Harry Firdaus
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
S23979
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
"Good corporate governance is now the key word for organizations as they expected to sed high standars in meeting the demands of their shareholders...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Mukhamad Taufiq
"Tesis ini membahas mengenai sejauh mana peran Pemegang Saham dalam hal ini Kementerian BUMN dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada BUMN sektor asuransi yang mendorong peningkatan nilai perusahaan dan menciptakan kondisi yang memacu organ perusahaan lainnya yaitu Dewan Komisaris dan Direksi untuk lebih meningkatkan perannya dalam implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Perlu peningkatan peran Pemegang Saham melalui upaya penetapan keputusan dan kebijakan yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait BUMN. Manfaat yang diharapkan dari penerapan Good Corporate Governance adalah terciptanya iklim kerja yang kondusif karena adanya kesadaran dan pemahaman mengenai fungsi dan peran, wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan. Hasil penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance tercermin dengan meningkatnya nilai dan kinerja BUMN.

This thesis discusses the extent to which the role of shareholders in this case the Ministry of SOEs in the implementation of the principles of good corporate governance in state-owned insurance sector is driving increased value of the company and create the conditions that spur other companies organs to further enhance its role in implementation of the principles of Good Corporate Governance. Shareholders need to increase the role of decision-making through the efforts and policies that are consistent with the legislation in force related to SOE. The benefits expected from the implementation of good corporate governance is the creation of conducive working environment because of lack of awareness and understanding of the functions and roles, powers and responsibilities of each organ of the company. The results of the application of the principles of good corporate governance is reflected in the increased value and performance of SOEs.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anna Rusia
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T24515
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saleh Basir
"Skipsi ini memberikan analisis hukum atas keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Publik. Kerangka hukum penegakan GCG di Indonesia telah diadopsi pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan Peraturan-peraturan Bapepam-LK. Komisaris Independen dibentuk berdasarkan UUPT, sedangkan Komite Audit dibentuk berdasarkan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK. Namun, dasar hukum pembentukan Komisaris Independen dan Komite Audit tersebut masih perlu ditegaskan lagi dalam peraturan perundang-undangan agar tugas dan tanggung jawabnya lebih jelas khususnya bagi Perusahaan Publik. Hasil penelitian menyarankan direvisinya UUPM dan Peraturan Bapepam-LK agar lebih tegas mengatur keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit di Perusahaan Publik.

This research provides legal analysis on the existence, duties and responsibilities of the Independent Commissioner and the Audit Committee within the framework of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the Public Company. GCG enforcement legal framework in Indonesia has been adopted in Act 40 of 2007 on Limited Liability (Company Law), Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market (Capital Market Law) and regulations Bapepam-LK. Independent Commissioner established under the Company Law, while the Audit Committee was established by the Company Law and Bapepam-LK. However, the legal basis for the establishment of an Independent Commissioner and the Audit Committee still must be stressed again in legislation for their duties and responsibilities more clearly, especially for public companies. The results suggest revising Capital Market Law and Bapepam-LK to be more strictly regulated the presence, tasks and responsibilities of the Independent Commissioners and Audit Committee on the Public Company."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S24803
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Paat, Susan
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
S23687
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Penggabungan usaha yang dilakukan oleh suatu
perusahaan publik memberikan pengaruh yang besar terhadap
sejumlah besar pemegang saham sebagai investor dan asetaset
dalam suatu perusahaan publik, karenanya diperlukan
suatu upaya perlindungan hukum bagi para pemegang saham
publik (sebagai pemegang saham yang memiliki posisi tawar
yang lemah) dalam rangka memberikan kepastian hukum dan
jaminan keamanan bagi mereka dalam kedudukannya sebagai
investor. Untuk memenuhi perlindungan hukum tersebut
pemerintah melalui UU No.1 Tahun 1995, PP No.27 Tahun 1998
serta UU No.8 Tahun 1995 dan berbagai peraturan
pelaksananya mengatur mekanisme pelaksanaan penggabungan
usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan publik dimana
keberlakuannya didasarkan atas asas Lex Specialis Derogat
Lex Generalis (undang-undang yang bersifat khusus
menyampingkan undang-undang yang bersifat umum). Di dalam
berbagai peraturan perundang-undangan tersebut telah
terakomodasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)
yang salah satu ide dasarnya adalah memberikan perlindungan
terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dalam
kaitannya dengan perbuatan pengelola perusahaan, sehingga
dengan dilaksanakannya ketentuan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan tersebut penerapan atas prinsip-prinsip
GCG telah dilaksanakan, yang berarti bahwa upaya
perlindungan terhadap pemegang saham minoritas telah pula
dilaksanakan oleh perusahaan publik yang melaksanakan
penggabungan usaha. Permasalahan muncul apabila prinsipprinsip
GCG sebagaimana yang terkandung dalam berbagai
peraturan perundang-undangan tersebut tidak diterapkan dan
dilaksanakan, sehingga dapat merugikan kepentingan pemegang
saham minoritas. Untuk itu diperlukan peran aktif dari
Bapepam sebagai pembina, pengatur dan pengawas sehari-hari
kegiatan pasar modal, pemerintah sebagai pembuat peraturan
perundang-undangan terkait serta peran serta dari
perusahaan publik sebagai pelaksana berbagai peraturan
perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan penggabungan
usaha tersebut."
Universitas Indonesia, 2004
S23813
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>