Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam pasar modal Indonesia dikenal aksi korporasi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu yang dapat dilakukan oleh perseroan yaitu dengan penerbitan saham baru tanpa harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pemegang saham lama atau pemegang saham terdahulu untuk membeli saham baru tersebut seimbang dengan pemilikan sahamnya. Mekanisme seperti ini sangat efisien dalam penggunaan waktu pelaksanaan sehingga perusahaan yang melakukan dengan menggunakan cara mekanisme ini dapat cepat terlaksana proses penambahan modal dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi keuangan perusahaan. Umumnya mekanisme ini digunakan perseroan guna pembayaran utang-utangnya dengan cara mengkonversi utang menjadi saham (debt to equity swap).Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan aksi ini oleh PT. Bumi Resources, Tbk. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang kemudian dihubungkan dengan pelaksanaan aksi korporasi tersebut oleh PT Bumi Resources, Tbk.

---

In the Indonesian capital market, there is known a corporate actions capital increases without preemptive rights that can be performed by a company by issuing new shares without having to give an opportunity beforehand to the old shareholders or former shareholders to buy new shares equal to the ownership of its shares. The mechanism is very efficient in the use of execution time so that companies which uses this mechanism can be quickly implemented process of capital increase in order to increase the company's financial condition. Generally, this mechanism is used by the company to pay its debts by converting debt into equity (debt to equity swap).In this paper the author discusses about the implementation of this action by PT. Bumi Resources, Tbk. The discussion is done by analyzing Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Rule Number IX.D.4 On Capital Increases Without Preemptive Right which is then associated with the implementation of such corporate action by PT Bumi Resources, Tbk."

"Pasar Modal merupakan salah satu sumber pembiayaan perusahaan dan salah satu pilihan bagi masyarakat untuk melakukan investasi. Kegiatan dalam pasar modal adalah seputar perdagangan efek, yang salah satunya adalah waran yang diterbitkan menyertai saham dalam rangka penawaran umum saham. Apabila kemudian dilakukan pelaksanaan waran, Notaris dapat mengalami kendala, yaitu dalam penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam kasus tertentu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan menolak pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten yang disampaikan oleh Notaris tersebut. Tesis ini membahas penyebab terjadinya penolakan terhadap pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten oleh Notaris, dan langkah yang dapat dilakukan oleh Notaris guna mengatasi penolakan tersebut. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penolakan tersebut karena Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) belum mengakomodasi sepenuhnya peraturan di bidang pasar modal, dan langkah penyelesaian yang dapat dilakukan Notaris adalah dengan mengajukan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan metode analisis data kualitatif dan tipe penelitian deskriptif, yang menghasilkan penelitian deskriptif analitis.

---

Capital market is one of the sources for company's funding and one of the choices for people to invest their funds. Activities in the capital market is about securities trading, one of which is warrants issued accompanying the stocks in an initial public offering. If the warrant is exercised by the owner, Notary may run into an obstacle in submitting notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia about the increasing paid in capital of the company. In some cases, the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia shall reject the notification about the amendments of the company's charter by the Notary.

This thesis discusses the cause of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia's rejection of the notification about the amendments of the company's charter submitted by Notary, and presents method for the Notary to overcome the rejection. The research conclude that the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia's rejection of the amendments of the company's charter submitted by Notary is caused by the fact that the Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) has not yet accommodated the regulation in capital market thoroughly, and the method for the Notary to overcome the rejection is by doing correspondence to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The method of research is juridical normative, with qualitative data analysis method and descriptive type of research, which produces a descriptive analytical research."