Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terhadap pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh masyarakat usaha. Pemberitahuan pabean tersebut adalah penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang disampaikan dengan menggunakan sistem Electronic Data Interchange. Terdapat permasalahan keadilan dalam pemungutan PNBP tersebut. John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya. Hasil penelitian ini menyarankan dilakukannya peninjauan ulang terhadap peraturan PNBP di DJBC baik dengan mencabut peraturan yang ada atau membentuk peraturan yang baru.

---

The focus of this study is collecting non tax revenue at Directorate o f Customs and Excise to the customs declaration that using Electronic Data Interchange by market forces specially import declaration. There are justice?s problems o f doing that collecting. John Rawls said that it is important to justify individual interests and community interest. Law must be the way of the people to whom they justify their individual interest. The researcher suggests that the rules o f non tax revenue at Directorate of Customs and Excise have to make better or making the new rules."

"Barang larangan dan pembatasan adalah merupakan barang yang dilarang maupun dibatasi pemasukan (impor) atau pengeluarannya (ekspor) ke/dari daerah pabean. Setiap barang yang di larang atau dibatasi impor atau ekspornya diatur dalam suatu bentuk peraturan larangan dan/atau pembatasan. Kewenangan pembentukan peraturan larangan dan pembatasan impor atau ekspor merupakan kewenangan masing-masing instansi penerbit sesuai tugas dan fungsinya. Direktorat Bea dan Cukai sesuai dengan tugas dan fungsinya, mempunyai kewenangan dalam pengawasan terhadap barang yang keluar-masuk (ekspor-impor) daerah pabean dalam upaya menindaklanjuti peraturan larangan dan pembatasan yang telah diterbitkan oleh instansi teknis terkait. Tesis ini menganalisa dua permasalahan utama yang terbagi dalam dua bab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif/penelitian hukum kepustakaan. Sejalan dengan metode di atas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan maksud untuk meneliti, mendalami, dan menelaah permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan larangan dan pembatasan impor atau ekspor. Berdasarkan sifatnya, penelitian hukum ini merupakan penelitian deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh terkait dengan pengaturan larangan dan pembatasan impor atau ekspor. Sedangkan berdasarkan bentuknya, penelitian hukum ini merupakan penelitian preskriptif. Setelah melakukan analisa, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan yang nyata terhadap penyempurnaan atas ketentuan larangan dan pembatasan impor atau ekspor. Penyempurnaan tersebut dirumuskan dalam bentuk Peraturan Presiden sebagai pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

---

Restricted and prohibited goods are goods that are restricted or prohibited on importation or exportation to and from Indonesian customs territory. Each of Restricted and prohibited goods that are restricted or prohibited on importation or exportation are regulated in the provisions on prohibition and/or restriction of certain import or export. the Establishment of provisions on prohibition and restriction of certain import or export is the authority of each government agencies according duties and functions. Directorate of Customs and Excise in accordance with the duties and functions, have the authority to control over the goods that entering (import) or leaving (export) Indonesian customs territory in an effort to follow up the provisions on prohibition and restriction which was published by related agencies. This thesis analyzing two main issues that are divided into two chapters. This research uses normative research methods/ literature legal research. In accordance with the method above, the approaches that used in this research is the regulatory approach/statute approach which aims to researching, steeped in, and examines problems relating to provisions on prohibition and restriction of certain import or export. By its characteristic, This legal research is a descriptive study because this research is intended to illustrate and elaborate all of obtained data related to provisions on prohibition and restriction of certain import or export. Whereas based on its forms, this legal research is a prescriptive research. After analyzing, can be concluded there is a definite need to make improvements on provisions on prohibition and restriction of certain import or export. Such improvements is formulated in the form of Regulation of the President as a further regulation from the provisions of Law Number 17 of 2006 on Amendment of Law Number 10 of 1995 on Customs."

""

"Infrastruktur TI (Teknologi Informasi) berperan di dalam membantu efektifitas dan efisiensi dalam tingkat strategis dari organisasi. Salah satu prasyarat organisasi untuk mencapai tujuan tersebut adalah melakukan integrasi infrastruktur TI. sesuai dengan struktur, manajemen, dan kultur dalam organisasi. Masalah yang umum yang timbul adalah penerapan infrastruktur yang tidak seragam. Hal tersebut terjadi karena penerapan tidak dilakukan secara sekaligus sehingga terjadi perbedaan platform infrastrukur, disamping masih terjadi proses-proses pengolahan data secara manual. Selain itu faktor organisasi yang besar, lokasi yang berjauhan serta biaya yang timbul seringkali menjadi penyebab tidak terintegrasinya infrastruktur teknologi informasi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai organisasi dengan karakteristik kantor pelayanan yang tersebar di seluruh indonesia, memiliki permasalahan belum terintegrasiuya infrastruktur TI yang dimiliki di lain pihak, dengan aktivitas perdagangan internasional yang meningkat, DJBC semakin dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat dan efisien, keseragaman dalam pelayanan, serta informasi yang akurat untuk mendukung kelancaran aktivitas pedagangan tersebut. Sebagai antisipasi terhadap kebutuhan tersebut maka perlu diterapkan integrasi infrastruktur TI dengan menerapkan rancangan Enterprise Network yang akan menghubungkan kantor-kantor Bea dan Cukai di seluruh Indonesia ke dalam suatu Network dukungan Enterprise Network tersebut diharapkan dapat mendukung pengolahan data secara terpusat untuk proses-proses pelayanan khususnya di bidang ekspor. Metoda Hierarchical Networking digunakan untuk menjaga kualitas network service untuk mempertahankan kehandalan network pada proses pelayanan yang dilakukan terpusat. Untuk menjaga keamanan network karena adanya interkasi dengan jaringan publik, disiapkan suatu perimeter network."

"Terdapat indikasi bahwa barang-barang hasil transaksi perdagangan, khususnya dari e-commerce, kerap diberitahukan kepada DJBC dengan nilai yang lebih rendah untuk menghindari pungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. Sebagai jawaban dari kondisi tersebut untuk meningkatkan kepatuhan importir, DJBC menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 yang di dalamnya mengatur ketentuan selfassessment dan konsekuensi sanksi denda dalam penyelesaian impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sistem self-assessment dalam penyelesaian impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan berdasarkan asas pemungutan pajak “The Four Maxims”. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh dari wawancara dengan penyelenggara pos dan analisis data impor barang kiriman. Berdasarkan hasil evaluasi, meskipun secara umum ketentuan selfassessment di impor barang kiriman telah memenuhi ”The Four Maxims”, namun masih terdapat ruang perbaikan yang bisa dilakukan para stakeholder agar pelaksanaan ketentuan tersebut dapat lebih baik dan optimal. Beberapa perbaikan yang bisa dilakukan adalah dengan membuat profiling pada sistem komputer pelayanan barang kiriman dan melakukan penyesuaian terhadap penghitungan sanksi denda. Selain itu DJBC perlu melakukan diseminasi secara berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami ketentuan impor barang kiriman.

---

There are indications that consigned goods resulting from trade transactions, particularly from e-commerce, are often declared to the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) with lower values to avoid import duties and taxes. In response to this situation and to enhance importer compliance, DGCE issued the Minister of Finance Regulation Number 96 of 2023, which includes provisions for self-assessment and the imposition of penalty sanctions in the settlement of imported consigned goods from trade transactions. This study aims to evaluate the implementation of the self-assessment system in the settlement of imported consigned goods from trade transactions based on the principles of tax collection known as “The Four Maxims.” The research was conducted using a qualitative research method with a case study approach. Data for the research were obtained from interviews with postal operator and express courier companies with the addition of analysis of imported consigned goods data. Based on the evaluation results, although the self-assessment provisions for imported consigned goods generally adhere to “The Four Maxims,” there remains room for improvement by stakeholders to enhance the effectiveness and to optimalize the implementation of these provisions. Some improvements that can be made include creating profiling in the computer system for consigned goods services and adjusting the calculation of penalty sanctions. Additionally, DGCE needs to conduct continuous dissemination so that the public can better understand the regulations for imported consigned goods. "

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah salah satu unit kerja Eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas melayani dan mengawasi lalu lintas barang dari dan ke luar negeri serta barang kena cukai di dalam negeri. Data yang dihasilkan oleh DJBC sangat penting karena digunakan sebagai neraca perdagangan internasional yang termasuk dalam Sasaran Strategis DJBC tahun 2019-2024 serta digunakan untuk inisiatif strategis Kementerian Keuangan pada tema manajemen risiko surat keterangan asal dan deklarasi asal barang serta sistem analisis dan risiko targeting post clearance. Namun saat ini terdapat beberapa masalah terkait dengan data yang ada di DJBC, yaitu menurut hasil reviu tata kelola data oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2021 menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola data di DJBC belum dilaksanakan dengan memenuhi kaidah yang berlaku. Sebagai contoh, beberapa kegiatan pengelolaan strategi kualitas data belum dilaksanakan, data profiling, data assessment, dan data cleansing masih dilaksanakan secara ad-hoc, serta terdapat data operations yang dilaksanakan secara ad-hoc maupun belum dilaksanakan. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah merancang tata kelola data pada DJBC dengan menggunakan pedoman DAMA-DMBOK 2017. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, studi literatur dokumen internal dan eksternal, kuesioner, dan observasi untuk menjadi masukan analisis internal dan eksternal yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini adalah nilai akhir Readiness Assessment sebesar 2,64 dari target 5 yang menunjukkan masih adanya gap. Analisis SWOT yang menghasilkan 6 strength, 6 weakness, 5 opportunity, dan 5 threat menjadi masukan untuk matriks TOWS yang menghasilkan 19 strategi. Visi dan misi tata kelola data dibuat untuk jangka waktu 5 tahun. Model operasional yang dipilih adalah hybrid/gabungan dan ada peran Chief Information Officer, Chief Data Officer, Data Owner, Executive Data Steward, Enterprise Data Steward, Business Data Steward, Domain Data Steward Technical Data Steward, dan Enterprise Application Owner. Peta jalan dijalankan dalam 2 tahun berdasarkan tahapan pelaksanaan strategi dan indikator kesuksesan dibuat berdasarkan 19 strategi yang dihasilkan dari matriks TOWS untuk penilaian 5 tahun sesuai visi dan misi tata kelola data. Rancangan tata kelola data ini dapat digunakan DJBC dalam penyusunan kebijakan di dalam organisasi.

---

The Directorate General of Customs and Excise (DGCE) is one of the Echelon 1 work units under the Ministry of Finance tasked with serving and overseeing the movement of goods into and out of the country as well as excisable goods domestically. The data produced by the DJBC is very important as it is used for the international trade balance, included in the DJBC's Strategic Goals for 2019-2024, and for strategic initiatives of the Ministry of Finance on themes such as risk management of certificates of origin and declarations of origin, as well as analysis systems and risk targeting post clearance. However, there are currently several issues related to the existing data at DJBC. According to a data governance review by the Inspectorate General of the Ministry of Finance in 2021, the implementation of data governance at DJBC has not been carried out in compliance with prevailing norms. For example, several data quality management strategies have not been implemented, data profiling, data assessment, and data cleansing are still performed on an ad-hoc basis, and there are data operations that are either performed ad-hoc or not performed at all. Therefore, the purpose of this research is to design data governance at DJBC using the DAMA-DMBOK 2017 guidelines. This research was conducted through interviews, literature studies of internal and external documents, questionnaire, and observations to provide input for internal and external analysis. The result of this research is a final Readiness Assessment score of 2.64 out of a target of 5, indicating there is still a gap. A SWOT analysis that produced 6 strengths, 6 weaknesses, 5 opportunities, and 5 threats provided input for a TOWS matrix that resulted in 19 strategies. The vision and mission for data governance were established for a 5-year period. The chosen operational model is hybrid/composite and includes roles such as Chief Information Officer, Chief Data Officer, Data Owner, Executive Data Steward, Enterprise Data Steward, Business Data Steward, Domain Data Steward, Technical Data Steward, and Enterprise Application Owner. The road map is implemented in 2 years based on the stages of strategy implementation and success indicators were based on the 19 strategies resulting from the TOWS matrix for evaluation over 5 years according to the vision and mission of data governance. This data governance design can be used by the DJBC in policy formulation within the organization."

"Tesis ini membahas pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terhadap pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh masyarakat usaha. Pemberitahuan pabean tersebut adalah penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang disampaikan dengan menggunakan sistem Electronic Data Interchange. Terdapat permasalahan keadilan dalam pemungutan PNBP tersebut. John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kep[entingan pribadi dan kepentingan bersama. Hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya. Hasil penelitian ini menyarankan dilakukannya peninjauan ulang terhadap peraturan PNBP do DJBC baik dengan mencabut peraturan yang ada atau membentuk peraturan yang baru

---

This thesis discusses the collection of Non-Tax State Revenue (PNBP) conducted by the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) on customs notifications submitted by the business community. The customs notification is the delivery of the Goods Import Notification (PIB) which is submitted using the Electronic Data Interchange system. There is a problem of justice in the collection of the PNBP.

John Rawls argues that there needs to be a balance between personal interests and common interests. The law must be a guide so that people can take positions while still paying attention to their individual interests. The results of this study suggest a review of the PNBP do DJBC regulations, either by revoking existing regulations or forming new regulations."