Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasar Modal mempunyai peran yang sangat vital dalampertumbuhan perekonomian suatu negara, kemudian dengansemakin terintegrasinya pasar modal di dunia yangmengakibatkan pasar modal Indonesia menuju globalisasi,yang memberikan tantangan dan sekaligus kesempatan bagipasar modal Indonesia agar menjadi pasar yang menarik bagiinvestor. Bentuk sikap dan tindak lanjut dari BAPEPAMadalah dengan mempersiapkan rencana pendirian pasar modalsyariah yang akan menjadi mediator instrumen berbasissyariah. Konsep pasar modal syariah yang direncanakanBAPEPAM mempunyai pola investasi dan penanaman modal yangmengikuti kaidah syariah Islam yaitu harus didasari padatiga hal penting : menghindari riba, resiko yang berlebihan(maysir) dan ketidaktransparanan (gharar). Sejauh iniinstrumen yang berkembang adalah reksadana syariah, indekssyariah dan obligasi syariah yang dikeluarkan melalui fatwadari DSN-MUI. Namun yang menjadi permasalahan adalah bahwafatwa dari DSN-MUI tidak mempunyai kekuatan yang mengikatbagi pengguna instrumen tersebut oleh karena itu seharusnyafatwa tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundangundanganoleh BAPEPAM baik dengan mengeluarkan peraturanyang menyatakan bahwa fatwa DSN-MUI berlaku mengikat bagipengguna instrumen syariah atau menuangkan fatwa tersebutdalam peraturan. Selain itu masih terdapat beberapapenyesuaian terhadap konsep pasar modal konvensional yangberjalan saat ini. Seperti option, warrant dalam prinsipsyariah tidak diperbolehkan diperdagangkan karena tidakterdapat underlying assetnya selain itu instrumen yangdikeluarkan harus berasal dari perusahaan yang mempunyaicore business yang halal. Dalam mekanisme perdagangan pasarmodal berprinsip syariah tidak diperbolehkan untukmelakukan spekulasi, dan melakukan margin trading karenadapat menimbulkan ketidakpastian (uncertaint"

"ABSTRAKLembaga ekonomi syariah di Indonesia dalam kurun dan sepuluh tahun ke belakang meningkat dengan pesat. Lembaga ekonomi syariah mulai masuk ke dalam sistem ekonomi Indonesia seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan mulai efektif berjalan dengan didirikannya PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk. Perbankan Syariah mulai berkembang pesat setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya lembaga ekonomi syariah turut bermunculan. Salah satunya adalah pasar modal berdasarkan prinsip syariah yang diawali dengan dengan pendirian Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000. Pasar Modal berdasarkan Prinsip Syariah itu sendiri baru diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan lembaga yang langsung dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga berwenang untuk menetapkan fatwa apakah suatu transaksi tersebut dapat disahkan sebagai transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan Islam yang diatur pada Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Pada tahun 2002, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IK/2002 tentang Obligasi Syariah. Seperti lembaga keuangan syariah lainnya, perbedaaan yang essensial antara Obligasi Konvensional dengan Obligasi Syariah ini adalah tidak digunakannya sistem bunga (riba) dan mengecilkan spekulasi atau ketidakpastian (gharar). Jika kata obligasi yang berarti hutang menjadi acuan, tentu syariah melarang jual bell obligasi. Tetapi berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang Obligasi Syariah meredefinisi obligasi syariah menjadi surat investasi. Indonesia sampai dengan saat ini baru menggunakan 2 (dua) jenis Obligasi Syariah yaitu yang menggunakan akad Mudharabah (bagi hasil) dan akad Ijarah (sewa manfaat). Obligasi Syariah ini sendiri belum mempunyai payung hukum yang fix dari pemerintah dan pengawasannya sendiri dilakukan 2 (dua) lembaga yang bertolak belakang yakni Bapepam dan DSN-MUI. Sejak dikeluarkannya fatwa DSN-MUI tentang Obligasi Syariah tersebut setidaknya terdapat 16 (enam belas) emiten yang terdaftar mengeluarkan Obligasi Syariah baik yang menggunakan akad Mudharabah maupun Ijarah. Salah satu dari emiten tersebut adalah PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk. (BMI), yang menjadi satu-satunya penerbit obligasi yang mengeluarkan Obligasi Syariah Subordinasi pada tanggal 15 Juli 2003. Obligasi ini menggunakan akad Mudharabah, bernilai Rp 200 milyar, dan berjangka waktu pengembalian 7 (tujuh) tahun. Tujuan utama dari penerbitan obligasi ini adalah untuk meningkatkan struktur permodalan BMI sebesar 12%."