Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri pasar modal di Indonesia diindikasikan telah digunakan sebagai sarana pencucian uang. Hal ini dikarenakan aliran dana di industri pasar modal sangat besar jumlahnya, selain itu pasar modal menyediakan berbagai instrumen keuangan yang likuid sifatnya dengan begitu dana-dana ilegal bisa disamarkan apabila telah masuk kedalam sistem industri pasar modal. Pencucian uang bukanlah kejahatan pada satu sektor tertentu saja, melainkan sudah lintas sektor, bahkan bersifat global dan melampaui batas-batas yurisdiksi suatu negara. Berbagai upaya internasional dilakukan untuk memerangi pencucian uang, Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) merupakan salah satu upaya internasional dalam memerangi kegiatan pencucian uang. Indonesia merupakan salah satu negara tempat sasaran praktek pencucian uang, pada bulan Juni 2001 FATF telah memasukan Indonesia kedalam daftar hitam Non Cooperative Countries and Territories (NCCT?s) dalam hal pemberantasan pencucian uang. Dengan adanya predikat tersebut Indonesia berupaya untuk dikeluarkan dari daftar hitam tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai otoritas pasar modal di Indonesia dengan mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Prinsip Mengenal Nasabah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-02/PM/2003 Peraturan Bapepam Nomor V.D.10. Peraturan Bapepam ini diharapkan dapat menaggulangi praktek pencucian uang pada pasar modal Indonesia dan dapat mengeluarkan Indonesia dari daftar hitam NCCT?s FATF. Penyedia jasa keuangan di pasar modal diharapkan disiplin dan konsisten dalam menerapkan peraturan Bapepam tersebut sehingga pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dapat berjalan dengan efektif."

"ABSTRAKPerusahaan pembiayaan sebagai salah satu lembaga keuangan non bank saat inimemegang peranan penting dan strategis dalam memajukan perekonomian negaradan membantu kegiatan ekonomi masyarakat. Jenis-jenis perusahaan pembiayaanadalah sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartukredit. Kegiatan perusahaan pembiayaan lebih menekankan pada fungsipembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidakmenarik dana secara langsung dari masyarakat. Seiring dengan semakincanggihnya tindak pidana pencucian yang memiliki jaringan internasional danlintas batas negara, perusahaan pembiayaan dapat dijadikan salah satu sarana dansasaran tindak pidana pencucian uang. Untuk mencegah perusahaan pembiayaandijadikan sasaran tindak pidana pencucian uang, maka salah satu cara yangditempuh ialah dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenalnasabah yang pada awalnya lebih popular dikenal dalam perbankan, dimaksudkanuntuk mengenal karakteristik dan profil serta risiko dari nasabah perusahaanpembiayaan dalam setiap transaksi pembiayaan. Prinsip mengenal nasabah padaperusahaan pembiayaan diatur dalam Peraturan Ketua BAPEPAM LK Nomor:PER-05/BL/2011. Pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah pada setiapperusahaan pembiayaan membawa konsekuensi pada penetapan kebijakan danprosedur yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan. Penerapan prinsipmengenal nasabah di perusahaan pembiayaan belum dilakukan maksimalsebagaimana dalam perbankan sehingga masih dibutuhkan pelatihan bagi setiapkaryawan perusahaan pembiayaan mengenai prinsip mengenal nasabah padaperusahaan pembiayaan.

---

ABSTRACTThe finance company as one of non-bank financial institution currently holds animportant and strategic role in enhancing the country?s economy and helps theeconomic activity of community. The types of finance companies are leasing,factoring, consumer finance company, and credit card financing value. The mainactivity of finance company emphasis on the financing function of providingfunds or capital goods by not withdraws funds directly from the community.Along with the increasing sophistication of money laundering which has aninternational network and cross-border, the finance company may be one of themeans and objectives of money laundering. To prevent finance company beingtargeted money laundering, the Know Your Customer principle shall be applied.Know Your Customer principle which previously more popular in banks intendedto know the characteristics and profiles as well as risks of customers of financecompany in each financial transaction. Know Your Customer principle in financecompany is regulated in Regulation of Head of BAPEPAM LK No: PER-05/BL/2011. The implementation of Know Your Customer principle applicationin finance company has consequences on stipulation of policies and procedureswith regard to financial transaction of customer. The application of Know YourCustomer principle in finance company has not yet implemented to its fullpotential as in banks that still requires training related to Know Your Customerprinciple for each employee of finance company."

"Rosela Lauda. 0503002517. “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Untuk Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Perusahaan Asuransi Jiwa” Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi (PK IV).Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas dan latar belakang nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah. Tujuan Prinsip Mengenal Nasabah ini adalah sebagai upaya untuk menciptakan industri keuangan bank dan non bank yang sehat dan berstandar internasional serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang. Perusahaan asuransi jiwa sebagai lembaga keuangan non bank wajib untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah pada perusahaan asuransi jiwa dan penerapan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang pada PT. Prudential Life Assurance. Berdasarkan penelitian yang menggunakan metode kepustakaan ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum, Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) diatur dalam Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 17. Selanjutnya, Prinsip mengenal Nasabah bagi perusahaan asuransi jiwa secara lebih terperinci diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.012/2006. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh PT. Prudential Life Assurance sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah dengan melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.012/2006."

"Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama tindak pidana pencucian uang karena sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyamarkan asal usul dana. Besarnya jumlah dana yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dapat mempengaruhi atau merusak sistem ekonomi dan politik suatu negara. Oleh karena itu, harus dilakukan upaya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.Berkaitan dengan hal tersebut, apakah Prinsip Mengenal Nasabah dapat digunakan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui bank?; Bagaimanakah upaya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh bank umum, khususnya Bank Mandiri dan Bank Bukopin?; Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh kedua bank tersebut dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah? Dengan diterapkannya Prinsip Mengenal Nasabah, bank dapat mengenal dan memahami sebaik mungkin setiap calon nasabah dan nasabah, termasuk kegiatan yang mereka lakukan yang berkaitan dengan rekening yang dimilikinya.Dengan demikian, apabila nasabah tersebut melakukan transaksi keuangan mencurigakan, bank dapat langsung melaporkankannya kepada PPATK dan pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Sebagai bank umum, Bank Mandiri dan Bank Bukopin telah melakukan berbagai upaya secara serius dalam rangka menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah. Salah satunya adalah dengan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang memuat beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengorganisasian, penerimaan dan identifikasi, pemantauan dan pelaporan, dan manajemen risiko yang didalamnya tercakup pelatihan karyawan.Jika dilihat dari segi pelaksanaannya, penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di kedua bank tersebut belum efektif karena masih menemui berbagai kendala yang berasal dari pihak bank, pihak masyarakat, dan pihak PPATK. Oleh karena itu upaya penyempurnaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah perlu terus-menerus ditingkatkan agar tercapai penerapan yang efektif sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui bank."

"Skripsi ini membahas mengenai aturan dan bentuk pengawasan oleh OJK terhadappenerapa implementasi prinsip know your customer oleh penyedia jasa keuangan dipasar modal. Secara khusus skripsi ini menjelaskan aturan serta pengawasan prinsiptersebut ditinjau dari ketentuan internasional, juga membandingkannya dengannegara lain seperti Australia, Singapura, dan Malaysia. Berdasarkan penelitianyuridis normatif, ditarik kesimpulan bahwa jika dibandingkan dengan negara lain,aturan dan pengawasan mengenai prinsip know your customer oleh OJK masihmemerlukan peningkatan terlebih dalam sisi transparansi penanganan pelanggaranyang dilakukan penyedia jasa keuangan, pemberian sanksi dari OJK, sertakerjasama antar Lembaga internasional atas pengawasan dan investigasi apabiladibutuhkan. Untuk itu perlunya keterbukaan mengenai sanksi pelanggaran prinsipknow your customer yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan gunamembangkitkan kesadaran masyarakat

---

This thesis discusses the rules and forms of supervision by the OJK onimplementing the principle of knowing your customers by financial serviceproviders in the capital market. In particular, this thesis explains the rules andsupervision of these principles in terms of international provisions and comparesthem with other countries such as Australia, Singapore, and Malaysia. Based onnormative juridical research, it is concluded that compared to other countries, the rules and supervision regarding the principle of knowing your customer by the OJKstill requires many improvements, especially in terms of transparency of handlingcarried out by financial service providers, imposing sanctions from OJK, andimproving the cooperation between international institutions. Thus, there is a needfor transparency regarding the rules regarding the principle of knowing yourcustomer, which is carried out by financial service providers to raise publicawareness."

"Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) atau yang biasa disebut KYC merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini tidak hanya berguna untuk mendeteksi transaksi keuangan yang kemungkinan merupakan tindak pidana pencucian uang tetapi juga melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah atau counter-party. Pada UU No.8 Tahun 2010, Prinsip Mengenal Nasabah ini berubah menjadi prinsip mengenali pengguna jasa yang dikenal sebagai Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD). CDD dan EDD dilakukan tidak hanya kepada calon nasabah tetapi juga kepada nasabah lama. Apabila dalam melakukan identifikasi terdapat transaksi yang mencurigakan dan tidak sesuai profil nasabah maka bank wajib untuk menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada pihak yang berwenang yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

---

Know Your Customer Principles or commonly known as KYC applied by the Bank is to know the identity of customers, monitored the activity of the customer's transaction, including suspicious transaction report. This principle is not only useful for detecting financial transactions which may have been laundering money but also protects the banks from the risks in dealing with customers or counter-party. Based on UU No. 8 Tahun 2010, Know Your Customer Principles, was transformed into the principle of recognizing the service user, known as Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD). CDD and EDD were done not only to new customers but also to existing customers. When Bank identify his customer and find a suspicious transaction and inappropriate with the customer's profile, banks are required to submit it as Suspicious Transaction Report (STR) or Cash Transaction Report (CTR) to the competent authorities, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)."