Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skipsi ini memberikan analisis hukum atas keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Publik. Kerangka hukum penegakan GCG di Indonesia telah diadopsi pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan Peraturan-peraturan Bapepam-LK. Komisaris Independen dibentuk berdasarkan UUPT, sedangkan Komite Audit dibentuk berdasarkan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK. Namun, dasar hukum pembentukan Komisaris Independen dan Komite Audit tersebut masih perlu ditegaskan lagi dalam peraturan perundang-undangan agar tugas dan tanggung jawabnya lebih jelas khususnya bagi Perusahaan Publik. Hasil penelitian menyarankan direvisinya UUPM dan Peraturan Bapepam-LK agar lebih tegas mengatur keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit di Perusahaan Publik.

---

This research provides legal analysis on the existence, duties and responsibilities of the Independent Commissioner and the Audit Committee within the framework of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the Public Company. GCG enforcement legal framework in Indonesia has been adopted in Act 40 of 2007 on Limited Liability (Company Law), Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market (Capital Market Law) and regulations Bapepam-LK. Independent Commissioner established under the Company Law, while the Audit Committee was established by the Company Law and Bapepam-LK. However, the legal basis for the establishment of an Independent Commissioner and the Audit Committee still must be stressed again in legislation for their duties and responsibilities more clearly, especially for public companies. The results suggest revising Capital Market Law and Bapepam-LK to be more strictly regulated the presence, tasks and responsibilities of the Independent Commissioners and Audit Committee on the Public Company."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis hasil aspek pengungkapan informasidantransparansi pada penerapan GCG pada Perum LPPNPI sertafaktor-faktor yang memengaruhi perubahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan perolehan data primer melalui wawancara dengan Sekretaris Perusahaan, Kepala dan satu orang Staff Biro Pengelolaan Kinerja Perusahaan, Manajemen Risiko dan GCG. Data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan, laporan pelaksanaan evaluasi tingkat maturitas implementasi GCG, laporan hasil assessment penerapan GCG, dan informasi lain yang relevan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengungkapan informasi dan transparansi Perum LPPNPI mengalami perubahan dari tahun 2014-2016. Dari 16 paremeter yang dianalisis, 15 diantaranya mengalami perubahan yaitu enam parameter yang meningkat setiap tahunnya terkait penyajian laporan tahunan, ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan pengawas dan laporan direksi, profil perusahaan, analisa dan pembahasan manajemen, serta pengungkapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Tujuh parameter yang meningkat pada tahun 2015 dan menurun pada tahun 2016 terkait prosedur pengendalian informasi, kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian informasi, media penyediaan informasi, situs perusahaan, pemutahiran informasi dan situs perusahaan, bagian tersendiri mengenai laporan keuangan, serta perolehan penghargaan. Dua parameter lainnya yaitu adanya media lain dan keikutsertaan dalam Annual Report Award ARA. Satu parameter yang tetap selama tahun 2014-2016 adalah tingkat kemudahan akses informasi perusahaan serta terdapat tujuh faktor yang memengaruhi perubahan tersebut.

---

ABSTRACTThis study analyzes the results of information disclosure and transparency aspects of GCG implementation on Perum LPPNPI as well as factors influencing the changes. This study uses a case study approach with primary data through interviews with Corporate Secretary, Head and one staff of the Corporate Performance Management, Risk Management and GCG Management Staff. Secondary data obtained from company annual report, GCG level evaluation report, GCG assessment report, and other relevant information on research topic. The results of this study indicate that the results of information disclosure and transparency of Perum LPPNPI have changed from 2014 2016. Of the 16 parameters analyzed, 15 of them were amended, six parameters increased each year in relation to the presentation of annual reports, an overview of important financial data, supervisory reports and reports of directors, company profiles, analysis and management discussions, and disclosure of good corporate governance practices . Seven parameters are increasing by 2015 and declining by 2016 in terms of information control procedures, compliance with information control policies, information provision media, corporate sites, information updates and company sites, separate portions of financial lapses, and award recognition. Two other parameters are the presence of other media and participation in the Annual Report Award ARA . One fixed parameter during 2014 2016 is the level of ease of access to corporate information and there are seven factors that influence the change."

"Dalam upaya untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional diperlukan praktik-praktik good corporate governance serta pemenuhan prinsip kehati-hatian.Mengingat praktik good corporate governance sangat tergantung pada sumber daya manusianya, maka untuk meningkatkan good corporate governance di industri perbankan Indonesia, Bank Indonesia sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan bank telah melakukan berbagai upaya melalui pemberlakuan berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh bank serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut.Salah satu ketentuan Bank Indonesia yang merupakan implementasi dari penerapan good corporate governance adalah dengan menerapkan ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) bagi Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank. Hal ini dilakukan karena bank mempunyai karakter khusus terkait dengan sangat besarnya dana masyarakat yang dipercayakan untuk dikelola bank serta sifatnya yang senantiasa menyimpan potensi systemic risk sehingga kepentingan publik yang jadi taruhannya.Oleh karena itu dengan diterapkannya fit and proper test bagi Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank diharapkan industri perbankan dapat dikelola oleh manajemen yang profesional, berdedikasi tinggi dan jujur, sehingga mampu setiap saat menjaga kepercayaan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemantapan dan kestabilan sistem perbankan."

"Contents:1. Teori dan konsep good corporate governance.2. Good corporate governance di indonesia.3. Good corporate governance pemegang saham menurut undang-undang perseoran terbatas.4. Penegakan pelaksanaan good corporate governance 5. Putusan mahkamah agung: tinjauan kasus pengelolaan perusahaan."