Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSebelumnya jika kredit debitur oleh kreditur sudahdigolongkan macet, maka bank hanya mempunyai tiga pilihanpenyelesaian terhadap kredit tersebut. Penyelesaian itudapat dilakukan dengan jalan mengambil pelunasanpiutangnya dari debitur dengan cara (1) penjualan melaluilelang atau (2) penjualan di bawah tangan; dan (3)eksekusi Hak Tanggungan.Penjualan melalui lelang, menyebabkan hargaditentukan oleh nilai pasar peserta lelang. Bisa sajatinggi atau sebaliknya sangat rendah. Jika sangat rendahdan debitur tidak bersedia melepaskan agunannya makapenyelesaian kredit debitur belum bisa dilaksanakan.Penjualan di bawah tangan, juga memiliki kelebihandan kekurangan. Kelebihannya, penjualan dilaksanakan atasdasar sukarela debitur, berarti debitur dapat bekerjasamauntuk menyelesaikan kreditnya. Kekurangannya yaitu harussudah ditemukan investor yang sesuai dengan keinginandebitur, sehingga cara ini juga bisa berlarut-larut.Penyelesaian dengan eksekusi Hak Tanggungan,menyebabkan bank mengambil tindakan paksa kepada debituruntuk meyelesaikan piutangnya lewat proses peradilan yangmembutuhkan waktu dan biaya yang tinggi.Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998Tentang Perbankan adalah salah satu pilihan yangmemberikan keistimewaan kepada kreditur untukmenyelesaikan kredit yang macet. Keistimewaan yangdiberikan itu meliputi : (a) dapatnya bank sebagai pihakpembeli agunan debitur tersebut; (b) bank dapat melakukanbalik nama sementara sertifikat tanah atas nama bank dan(c) bank diberikan hak untuk menangguhkan kewajibannyasehubungan peralihan hak tersebut untuk sementara sampaiditemukan investor. Sehingga jika disimpulkan makaprosedur ini telah memberikan keistimewaan lain, yaitukecepatan, biaya murah serta diminimumkannya risiko yangakan timbul."

"Bank adalah merupakan salah satu penunjang pembangunan yang mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat yang membutuhkan dana dan masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan dalam bentuk kredit. Untuk menjamin pelunasan kredit diperlukan agunan, walaupun agunan bukan merupakan hal yang mutlak dalam pembelian kredit. Permasalahannya adalah bagaimana ketentuan Undang-undang Perbankan mengenai kewenangan bank untuk membeli agunan, dan bagaimana aspek pembelian agunan berupa tanah oleh bank bila ditinjau dari ketentuan pendaftaran tanah dan ketentuan Perpajakan. Metode penelitian yang digunakan deskriptif eksplanatoris, dengan cara memberikan gambaran secara jelas dan akurat mengenai bagaimana bank memperkecil resiko terjadinya kredit macet. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normative yaitu penelitian kepustakaan. Kewenangan bank membeli agunan guna terhindar dari kredit macet (debius) diperluas dengan diundangkannya Undang-undang nomor 10 Tahun 1998. akibat pembelian agunan berupa tanah timbul masalah lain menyangkut ketentuan hukum pendaftaran tanah dan ketentuan perpajakan. Kronologis pembelian agunan oleh bank sampai dengan pembelian kembali agunan tersebut terdapat dua kali peristiwa jual beli, konsekuensi hukum yang harus dipenuhi yaitu pembayaran PPh sebanyak dua kali dan BPHTB sebanyak dua kali, sehingga upaya bank untuk menghindari kredit macet belum terpenuhi. Untuk itu diperlukan penyamaan persepsi sehubungan dengan hal tersebut."

"Sebagai penunjang pelaksanaan program-program pembangunan tidak lepas dari adanya penyediaan dana untuk pembangunan dan yang berperan penting dalam hal penyediaan dana tersebut adalah Bank. Oleh karena itu Bank Rakyat Indonesia telah mengeluarkan suatu produk jasa perbankan dalam bidang kredit yaitu Kredit Umum Pedesaan (Kupedes). Adapun dasar peraturan dari Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) ini adalah Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia Nomor Keputusan 21-Dir/KKP/G/1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPKBRI) SBU Unit Retail Banking (SBU-URB ). Kredit ini berbeda dengan kredit-kredit yang ada, karena mempunyai ciri yaitu kredit bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar, bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak. danya produk Kupedes ini, selain sebagai produk unggulan dari Bank Rakyat Indonesia, juga dengan motto dari Bank Rakyat Indonesia yang memberikan pelayanan kepada kebutuhan pembiayaan usaha kecil di masyarakat. Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) mempunyai prosedur yang relatif mudah dan sederhana, selain itu mempunyai sifat produktif. Adapun sasaran dari kredit ini secara garis besar untuk lapisan masyarakat menengah ke bawah baik dari golongan pengusaha maupun golongan berpenghasilan tetap. Pihak Bank Mensyaratkan adanya jaminan dari nasabah/debitur sebagai syarat untuk pencairan pemberian kredit, selain dari kelayakan usaha dan kepercayaan yang berdasarkan suatu analisa kredit. Bila kita meninjau syarat dan prinsip dasar Kupedes, maka untuk memperoleh fasilitas kredit ini tidaklah sulit. Tulisan ini akan menguraikan, dan membahas hal-hal seputar Kredit Umum. Pedesaan (Kupedes) serta dengan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan permasalahan yang di tulis. Untuk menunjang penulisan yang baik dengan data-data yang aktual, penulis melakukan penelitian lapangan pada Bank Rakyat Indonesia Sub Area Kramat Unit Jaya Baya Jakarta."

"Masalah pengembalian kredit bank yang macet menjadi topik pembicaraan yang cukup hangat oleh masyarakat kita. Masalah kredit yang macet tidak boleh diabaikan. Karena bank beroperasi atas asas kepercayaan, yaitu kepercayaan atas dana yang dititipkan, data-data keuangan milik masyarakat dan kepercayaan dari nasabah yang memperoleh kredit. Melihat pentingnya memelihara kepercayaan masyarakat tersebut, maka perlu dituntut karakter yang tinggi dari para pengelola bank termasuk auditor internal bank atau juga disebut bank auditor. Pada dasarnya kegiatan bank meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu menerima simpanan dana, menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran. Tetapi bidang perkreditan merupakan kegiatan perbankan yang mempunyai proporsi asset yang besar di bandingkan kegiatan lainnya. maka dari itu dalam melaksanakan kegaiatannya, bank auditor seharusnya memberikan perhatian yang besar pada bidang perkreditan, agar asset bank yang bersangkutan dapat dimanfaatkan semaksimalnya oleh masyarakat yang membutuhkan tanpa mendapat halangan kredit macet. Resiko kegagalan kredit menyangkut karakteristik finansial maupun nonfinansial. Walaupun tidak dapat dihindari, perlu upaya untuk meminimalkan resiko ini. Untuk meminimalkan resiko tersebut peranan fungsi internal auditing dan internal control diharapkan dapat meminimisasi kredit macet. Dalam upaya meminimisasi resiko kredit macet, fungsi internal auditing harus memiliki kedudukan, kemampuan, dan karakter tertentu, sehingga fungsi ini dapat menjalankan tugasnya secara efisien dan efektif. Di samping itu internal control bank yang bersangkutan dalam bidang perkreditan tersebut juga harus mendukung pengendalian kredit. Internal control meliputi prosedur-prosedur, peraturan-peraturan dan instruksi yang dirancang untuk memastikan bahwa sistem operasi telah berjalan ke arah pencapaian tujuan. Untuk meminimisasi kredit macet, fungsi internal auditing dan internal control suatu bank perlu dikaji apakah telah ada, jika telah ada apakah telah berjalan sebagaimana harusnya. Jika belum ada perlu dilakukan tindakan-tindakan perbaikan, sehingga fungsi internal auditing dan internal control dapat berjalan secara efisien dan efektif dan pada akhirnya dapat meminimisasi kredit macet. Karya akhir ini menekankan upaya meminimisasi kredit macet bank pemerintah, karena berdasarkan data yang diketahui bank pemerintah lebih rawan mengalami kredit macet daripada bank non-pemerintah."

"Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Fungsi tersebut dijalankan melalui berbagai jenis usaha bank, salah satunya adalah pemberian kredit. Pada pelaksanaannya, kredit dapat tumbuh menjadi kredit bermasalah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Bank selalu berusaha untuk meminimalkan besarnya kredit bermasalah, yang dilakukan melalui penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit.Penelitian ini membahas mengenai kriteria kredit bermasalah yang dapat direstrukturisasi serta mekanismenya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI 14/15/PBI/2012). Selain itu, dalam PBI tersebut juga diatur mengenai kewajiban bagi bank umum untuk memilikiperaturan internal mengenai restrukturisasi kredit.Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis menganalisis apakah penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X berdasarkan peraturan internal Bank X telah sesuai dengan ketentuan PBI 14/15/PBI/2012. Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X sudah sejalan dengan yang digariskan dalamPBI 14/15/PBI/2012.

---

Bank serves as financial intermediary between those who have surplus of funds and those who are lack of funds through various bank’s business activities. One of the bank’s business activities is to provide loan. In practice, that loan can become non-performing loan, caused by various reasons. Banks always make efforts to minimize the number of non-performing loans by doing loan restructuring.

This thesis explains about criteria of the non-performing loans that can be restructured, and the mechanism of loan restructuring based on Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 (PBI 14/15/PBI/2012) concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality. PBI 14/15/PBI/2012 also regulates that banks are required to have internal regulation concerning loan restructuring.

Based on that provision, the author analyzes whether the implementation of loan restructuring in Bank X based on its internal regulation has complied with the provisions in PBI 14/15/PBI/2012. Along with this thesis, the author concludes that the implementation of loan restructuring in Bank X has complied with PBI 14/15/PBI/2012."