Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia mempunyai hukum persaingan usaha dan lembaga yang mengawasi jalannya sistem persaingan tersebut di negara masing-masing. Lembaga tersebut diberikan tugas dan kewenangan dalam menegakkan jalannya persaingan usaha, termasuk memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini membahas tentang apa saja ketentuan yang berlaku pada ketiga negara tersebut dalam hal akan dilakukannya pemberitahuan merger, dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha, yaitu mengenai penerapan mekanisme pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh para pihak dalam melakukan transaksi, dan sanksinya apabila terjadi keterlambatan pemberitahuan. Penelitian ini memberikan contoh kasus pelanggaran pemberitahuan pengambilalihan saham di tiga negara tersebut dan apakah sanksi yang diberikan. Berdasarkan penerapan pengaturan pemberitahuan pengambilalihan saham dan pemberian sanksi tersebut akan dibuat suatu kesimpulan. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, untuk mengumpulkan, mengidentifikasi berbagai data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Penelitian ini juga termasuk penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan melakukan implementasi hukum positif dan penerapannya dalam problematika yang timbul, berkaitan dengan hukum persaingan usaha.

---

The United States, Japan, and Indonesia have their own competition law and agencies that oversee the course of the competition system in their respective countries. The agency is given the task and authority in upholding the competition law, including sanctions in case of violation. This research the rules that apply to these three countries in terms of merger notification in relation to competition law, concerning the implementation of the mechanism of acquisition of shares notification conducted by the parties in closing the transaction, and the sanctions in case of delay on notification. This research gives an example related to failure to notify the acquisition to the agency in the United States, Japan, and Indonesia. Based on the implementation of the notification of acquisition of shares and the sanctions, a conclusion will be made. This research uses literature based method to collect and identify various secondary data related to the issues to be discussed in the research. This research also uses juridical normative method, by implementing positive law and its application in case of problems, related to competition law."

"Skripsi ini membahas tentang pengaturan merger di dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 khususnya di bidang perbankan. Dalam membahas mengenai pengaturan merger di Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dibandingkan dengan Merger Control Law di Uni Eropa, serta juga membahas pembagian kewenangan antara otoritas perbankan yakni Bank Indonesia dengan otoritas pengawas persaingan usaha yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam pengaturan merger diantara kedua peraturan tersebut serta masih terdapat beberapa peraturan yang kurang jelas di dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010, apabila dibandingkan dengan Peraturan Merger yang berlaku di Uni Eropa. Selain hal diatas, skripsi ini menjelaskan tentang pembagian kewenangan antara Bank Indonesia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

---

This bachelor thesis is mainly focusing on merger policy in Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 especially in banking sector. Discuss about merger policy in Indonesia, This Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, compared with Merger Control Law in European Union, also discuss about authority separation between banking sector authority (Bank Indonesia) and Competition authority (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures.

The result of the research stated that there are some similiarities and some differences in merger policy between Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 and Merger Control Law in European Union. Beside that, this bachelor thesis explain about authority separation between Banking sector authority (Bank Indonesia) and Competition authority (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) to control merger practices."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan merger dan akusisi di Indonesia dan di Amerika Serikat . Ketentuan yang dijadikan pembahasan dalam skripsi ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Hart-Scott-Rodino Act, Horizontal Merger Guidelines, Bank Merger Act, dan Sherman Act.

---

This thesis discusses the regulation of mergers and acquisitions in Indonesia and in the United States . Provisions were made ​​in the discussion of this thesis is the Government Regulation No. 57 Year 2010 About the Merger or Consolidation of Business Entities and Acquisition of Company Shares which may result in Monopolistic Practices and Unfair Competition , Commission Regulation No. 2 of 2013 , Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition with Hart - Scott - Rodino Act, the Horizontal Merger Guidelines, the Bank Merger Act and the Sherman Act."

"Skripsi ini membahas mengenai rencana merger yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dan PT Bakrie Telecom, Tbk. Kedua perusahaan ini mempunyai produk yaitu Flexi dan Esia yang sama-sama bersaing di dalam pasar penyelenggaraan layanan telekomunikasi telepon tetap nirkabel (fixed wireless access) yang berbasis teknologi CDMA. Merger yang akan dilakukan oleh kedua perusahaan ini berbentuk merger horizontal. Rencana merger yang dilakukan oleh kedua pesaing ini diindikasikan akan memberikan dampak pada persaingan di dalam pasar tersebut. Indikasi tersebut muncul karena tingginya pangsa pasar dari kedua pelaku usaha ini. Skripsi yang dibuat dengan metode penelitian yuridis normatif ini menganalisis mengenai potensi yang akan muncul dari merger ini terhadap persaingan di dalam pasar tersebut.

---

This thesis discusses the merger plan by PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk and PT Bakrie Telecom, Tbk. Both companies have products which Flexi and Esia are equally compete in fixed wireless access telecomunications service based on CDMA technology. The merger by two companies form a horizontal merger. This competitor merger plans indicated will have an impact on competition in that market. Indications are emerging due to the high market share of both companies. This thesis prepared by the method of juridical normative study analyzes the potential that would arise from this merger with competitor on that market."

"Analisa ini dimulai dalam rangka menghadapi desakan harmonisasi hukum persaingan usaha dalam menghadapi integrasi ekonomi regional yakni ASEAN Economic Community yang juga mengakibatkan meningkatknya kekhawatiran pealku usaha mengenai frekuesni dan ketidakpastian hukum bagi tindakan merger internasional. Selanjutnya, hukum persaingan usaha di Indonesia, Singapura dan Thailand merupakan negara-negara yang dipilih untuk dilakukan analisa terlebih dahulu karena tingkat perkembangan hukum persaingan usaha yang lebih maju dibandingkan negara ASEAN lainnya serta signifikansi kekuatan ekonomi negara-negara ini bagi wilayah ASEAN.Selain itu, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan mengenai merger yang dilarang yang bagaimanakah yang diatur dalam Undang-Undang persaingan usaha di Indonesia, Singapura dan Thailand dan bagaimakaah perbedaanya. Penelitian yang dilakukan disini menggunakan metode penelitian deskriptif dan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian ini terdapat beberapa kategori ketentuan mengenai merger yang dilarang yang meliputi definisi merger, merger yang dikecualikan, sanksi, penilaian merger dan bentuk-bentuk merger yang dilarang.

---

The analysis commenced under the urge to harmonize the competition law in ASEAN countries in the face of regional economic integration known as the ASEAN Economic Community which stimulates the growing concern among entrepreneurs due to the ever increasing frequency and uncertainty of international merger practices within the region. In addition, the competition law of Indonesia, Singapore and Thailand were chosen to be firstly analyzed among other ASEAN members notwithstanding several factors such as the level of competition law development and also the level of economic significance of these countries within ASEAN. Furthermore, the main issues of the comparative analysis lies within the prohibited mergers terms regulated under the Act of Republic of Indonesia No.5/1999 , Singapore Competition Act and Thailand Trade Competition Act and its distinctions. In this case the main issues of the analysis are answered through descriptive research method. It can be concluded that the regulated terms concerning prohibited mergers under the competition law of the abovementioned countries can be categorized mainly to several parts, namely the definition of merger, exceptions, sanctions, merger assessment and forms of prohibited mergers."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana mengimplementasikan PP No. 57 Tahun 2010 dalam menilai kasus merger dan akuisisi. Studi kasus dilakukan pada Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 tentang dugaan pelanggaran oleh kelompok usaha Temasek dan Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2009 tentang akuisisi Alfa oleh Carrefour. Metode penelitian yang digunakan adalah ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, yaitu: analisis konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi, dan kepailitan.Hasil penilaian terhadap akuisisi Indosat oleh Temasek menunjukkan konsentrasi pasar sebelum dan sesudah akuisisi yang sangat tinggi, hambatan masuk pasar yang tinggi dari segi teknis, adanya potensi koordinasi yang dilakukan oleh perusahaan Induk kepada Telkomsel dan Indosat dalam upaya membatasi respon pesaing dengan mengubah kondisi pasar, potensi mengendalikan pasar, dan potensi menetapkan harga layanan telekomunikasi seluler yang tinggi, inefisiensi, dan tidak dalam keadaan pailit. Sehingga akuisisi diduga dapat menciptakan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hasil penilaian memiliki kesesuaian dengan analisis di dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007.Hasil penilaian terhadap akuisisi Alfa oleh Carrefour menunjukkan konsentrasi pasar sebelum dan sesudah akuisisi tinggi namun perubahan HHI rendah sehingga akuisisi tidak menyebabkan perubahan pasar secara signifikan, tidak ada hambatan atau halangan bagi pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar ritel modern setelah akuisisi, potensi perilaku anti persaingan yang rendah, manajemen Alfa yang lebih efisien, dan tidak dalam keadaan pailit. Sehingga akuisisi tidak menciptakan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hasil penilaian tidak sesuai dengan analisis di dalam Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2009.

---

This thesis discuss the implementation PP No. 57 Year 2010 in assessing the merger and acquisition case. Case study done on acquisitions case that was decided as a violation to the provisions of the Law No. 5 Year 1999, i.e. KPPU`s decision No. 07/KPPU-L/2007 about violations by business group of Temasek and KPPU`s decision No. 09/KPPU-L/2009 about the acquisition Alfa by Carrefour. This research using a method based on the provision of article 3 subsection (2) PP No. 57 year 2010, i.e. concentration market analysis, barriers to entry, potential anticompetitive behavior, efficiency, and failing firms.

The assessment of the acquisition Indosat by Temasek shows that the market concentration before and after the acquisition is very high, barriers to entry from a technical point is high, the coordination by parent company to Telkomsel and Indosat to limit competitor's response by changing the market conditions, potentially control the market, and potentially make the high price on cellular telecommunication services, inefficiency, and the firms is not in the failing condition. So the acquisition allegedly can create monopolistic practices and/or unfair business competition. This result has compliant with the analysis on the KPPU`s decision No. 07/KPPU-L/2007.

The assessment of the acquisition Alfa by Carrefour shows that the market concentration before and after the acquisition already high but the change of HHI is low so the aquisition doesn`t change the market significantly, no barriers to entry for new firms to enter the market after the acquisition, potential anti competition behavior is low, Alfa`s management is more efficient, and the firms is not in the failing condition. So acquisition allegedly can`t create monopolistic practices and/or unfair business competition. This result hasn`t compliant with the analysis on the KPPU`s decision No. 09/KPPU-L/2009."

"Di era globalisasi, Merger tidak hanya dilakukan antar perusahaan lokal saja tetapi juga dapat melibatkan perusahaan asing. Merger Asing yang dilakukan di luar yurisdiksi wilayah Indonesia juga dapat berpengaruh terhadap persaingan di pasar Indonesia, sehingga perlu diatur. Tesis ini membahas mengenai bagaimana pengaturan Merger Asing yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat serta kendala yang dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengatur Merger Asing tersebut. Batasan Merger Asing diatur secara eksplisit dalam Peraturan KPPU No. 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan KPPU tersebut menjelaskan Merger Asing yang wajib melakukan notifikasi kepada KPPU, adalah: i) Merger dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia; ii) berdampak langsung pada pasar Indonesia; iii) Merger memenuhi batasan nilai; dan iv) Merger antar perusahaan yang tidak terafiliasi. Dalam mengatur dan mengawasi Merger Asing, KPPU menghadapi beberapa kendala, namun yang terberat adalah terkait dengan penegakan hukum. Hal ini menjadi kendala karena Merger tersebut dilakukan di luar yurisdiksi wilayah Indonesia, sehingga KPPU tidak dapat memaksa perusahaan asing tersebut untuk tunduk dan patuh kepada KPPU. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, KPPU harus melakukan kerjasama baik dengan lembaga persaingan di negara lain, maupun lembaga pemerintah lainnya di Indonesia.

---

In the era of globalization, Merger is not only conducted by and between national companies but also by and between foreign companies. Even though Foreign Merger is conducted outside Indonesian jurisdiction it could also affect the competition on Indonesian market and therefore should be regulated. On this perspective this thesis study on how to regulate Foreign Merger which may cause unfair business competition as well as the barriers faced by Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) in doing so. Foreign Merger is explicitly regulated and clearly stated on KPPU Regulation No. 10 Year 2011 regarding Guidelines on Merger or Consolidation and Acquisition Shares of Company which may Result in Monopolistic Practice and Unfair Business Competition. On the said Regulation, it is stated that Foreign Merger that should be notified to KPPU, namely: i) Merger conducted outside Indonesian jurisdiction; ii) Merger that has a direct impact on the Indonesian market; iii) Merger that meets threshold, and iv) Merger between unaffiliated companies. However KPPU faces some barriers on controlling and supervising the Foreign Merger with law enforcement as the hardest barrier. Foreign Merger is beyond the Indonesian jurisdiction, where KPPU is not able to force foreign companies to comply. To overcome that matter, KPPU should propose cooperation agreement with competition agencies in other countries, as well as other government agencies in Indonesia."