Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ekonomi adalah unsur penting dalam kehidupan manusia. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Perannya penting dalam aktivitas gadai. Adakalanya orang membutuhkan dana sesegera mungkin. Ia mengambil jalan pintas dengan menggadaikan barang berharga yang ia miliki. Pegadaian konvensional menerapkan sistem bunga dalam prakteknya. Itulah yang menimbulkan keberatan bagi debitur. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 menjadi permulaan penerapan ekonomi syariah Islam di Indonesia. Perum Pegadaian memanfaatkan momentum itu dengan mendirikan gadai syariah yang tidak berbasis pada sistem bunga. Resminya Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) berdiri tahun 2003 dengan misi untuk mencegah praktek riba. ULGS pertama yang berdiri di Jakarta berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Cawang Jakarta Timur. Skripsi ini berusaha menjelaskan penerapan gadai pada institusi tersebut, serta penyelesaian dari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan gadai syariah dan apakah telah sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. ULGS Dewi Sartika tidak menerapkan sistem bunga pada prakteknya dan hanya menerima perhiasaan saja sebagai marhunnya. Dana operasional berasal dari BMI dan dana intern Perum Pegadaian yang mendapat pengawasan DSN-MUI. Peluang Sarjana Hukum Islam dan Sarjana Ekonomi Syariah untuk bekerja pada institusi itu cukup terbuka. BASYARNAS hingga kini belum pernah memutus perkara antara Pegadaian Syariah dengan nasabahnya karena tidak ada perselisihan di kedua belah pihak. Pelaksanaan ar-rahn di sana telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku. ULGS Dewi Sartika hendaknya tidak hanya menerima perhiasan sebagai marhun tetapi juga barang berharga lainnya. ULGS haruslah lebih proaktif dalam menjaring nasabah. Guna lebih mempertegas eksistensi institusi gadai syariah di Indonesia, pemerintah perlu membuat Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Ar-Rahn."

"Permasalahan penelitian tesis ini tentang: (1) Hubungan kondisi sosial ekonomi nasabah dengan pernah tidaknya nasabah menunggak; (2) Praktik gadai syariah; dan (3) Kontribusi jenis penerimaan gadai syariah terhadap pertumbuhan pendapatan di PULS Dewi Sartika Jakarta.Untuk melihat hubungan kondisi sosial ekonorni nasabah dengan pernah tidaknya nasabah yang menunggak, digunakan metode binomial logic-likelihood. Praktik gadai syariah digunakan analisis perbandingan-diskriptif--ex post facto. Sedangkan kontribusi jenis penerimaan gadai syariah terhadap pertumbuhan pendapatan di PULS Dewi Sartika digunakan analisis share atau kontribusi.Karakteristik nasabah berprofesi sebagai mahasiswa, berpendapatan rendah, berat barang jaminan emas antara 2-5 gr, dan pemanfaatan pinjaman untuk keperluan konsumtif mempunyai peluang lebih kecil pemah mertunggak di PULS Dewi Sartika.Praktik gadai syariah yang berhubungan dengan marhun terbatas pada marhun emas saja; Penggunaan marhun bih tidak terlalu diperhatikan karena yang penting, nasabah dapat mengembalikan pinjamannya; Akad yang digunakan adalah gardhul hasan (administratif) dan Sarah (simpanan); Batasan waktu pembayaran marhun bih dan tat-if simpanan ada kecenderungan belum sesuai syariah; proses pelelangan terbatas, dan DPS masih belum dimiliki di PULS Dewi Sartika.PULS Dewi Sartika selama setahun operasionalnya telah mendapatkan pemasukan Rp 282.540.700, di mana penerimaan dari jenis iiarah cukup dominan, Rp 250.146.600 (88,53 %), dengan rata-rata tingkat pertutubultan 240,03 %, lebih tinggi dari tingkat rata-rata pertumbuhan total pendapatan, yang hanya 44,11 %.

---

The research matters are regarding: (1) Correlation between customer's social economic condition with the occurrence of customer's arrears; (2) Islamic mortgage practice; and (3) Contribution from type of Islamic mortgage revenue into growth of earnings in Dewi Sartika Islamic Outlet Pawnshop of Jakarta.

In order to analyze the con-elation between customer's social economic condition with the occurrence of customer's arrears, it is used binomial logic-likelihood method. On the other hand, analysis of ex post facto-descriptive-comparative is used to review Islamic mortgage practice. Meanwhile, analysis of share or contribution is used to probe the contribution from type of Islamic mortgage revenue into growth of earnings in Dewi Sarnia Islamic Outlet Pawnshop of Jakarta.

Characteristics of customers are students, low income, weight of gold collateral is about 2 - 5 grams, and loan performance for consumptive purposes has smaller chances to be in an-ears in Dewi Sartika Islamic Outlet Pawnshop of Jakarta.

Islamic mortgage practice which is related to marina: (collateral) is limited to only gold mat-hurt; marhun bih performance Is not to be the main connem since the important thing is the ability of customers to paid off their loan; it uses qardhul hasan (administrative) and ijarah (deposit) covenants; while for time limit for marhun bih and deposit rate payment there is a deviation tendency from its Islamic guidance; confined auction process, and there is no DPS in Dewi Sartika Islamic Outlet Pawnshop of Jakarta.

Dewi Sartika Islamic Outlet Pawnshop of Jakarta has obtained its earnings of Rp 282,540,700 during its one operational year, in which revenue from Ijarah type is quite dominant of Rp 250,146,600 (88.53 %), on the growth rate average of 240.03 %, higher than its growth rate average of total income that is only 44.11 %."

"ABSTRAKIstilah gadai dalam Islam disebut ar-rahn. Definisi ar-rahn yaitu menjadikan benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dart (harta) benda itu bila utang tidak dibayar. Hukum gadai terdapat dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat 282 dan 283, As-sunnah dan ijma' para ulama. Bank BNI Unit Usaha Syariah lahir dengan konsep Dual Banking System yaitu penyediaan dua layanan perbankan secara konvensional dan syaniah sekaligus, telah mengeluarkan salah satu produk jasa yaitu gadai emas Syariah (ar-rahn). Dengan konsep Dual Banking System serta produk jasa ar-rahn yang cenderung baru tersebut tentu akan timbul permasalahan. Dalam tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai keberadaan bank BNI Unit Usaha Syariah yang harus sesuai dengan hukum Islam, proses pemberian ar-rahn serta upaya penyelesaian pihak bank BNI Unit Syariah Syariah terhadap nasabah yang tidak melunasi pembiayaan pada saat jatuh tempo (wanprestasi), faktor pendukung dan faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ar-rahn pada BNI Unit Usaha Syariah. Untuk dapat menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan wawancara.Berdasarkan penelitian yang dilakukan di temukan bahwa modal awal yang berupa modal inti pada bank BNI Unit Usaha Syariah berasal dari bank BNI Konvensional. Pengaturan dan pengawasan terhadap bank BNI Unit Usaha Syariah tetap dilakukan oleh Bank Indonesia dan badan khusus yaitu Dewan Syariah Nasional dengan menempatkan Dewan Pengawas Syariah sedangkan terhadap pemberian ar-rahn berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Upaya penyelesaian apabila nasabah wanprestasi melalui penjualan secara lelang baik di hadapan umum maupun di bawah tangan, namun apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah, arbitrase atau pengadilan. Adapun yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan ar-rahn adalah jumlah penduduk yang beragama Islam cukup banyak di Indonesia, kurang lebih hampir 90% dari total penduduk Indonesia dan salah satu faktor yang menjadi kendala adalah sumber daya insani yang kurang ahli, terutama juru taksir yang harus memiliki keahlian khusus.

---

ABSTRACT

The mortgage term in Islam is mentioned as ar-rahn. The definition of ar-rahn is making the object that is considered like a wealth as the belief from a debt that could be paid from (the price) the object when the debt was not paid. The mortgage law was received in al-qur'an, al-Baqarah verses 282 and 283, As-sunnah and ijma' the Muslim scholars. BNI Sharia Business Unit was born with the Dual Banking System concept that is the provisions of two banking services conventionally and Islamic canon law (sharia) at the same time, issued one of the service products that is the mortgage of Islamic canon law (sharia) gold (ar-rahn). With the concept of Dual Banking System as well as the service product ar-rahn that is considered new will certainly caused some problem.

In this Thesis the writer promoted the problem about the condition of BNI Sharia Business Unit must to run appropriate with Islamic law, giving ar-rahn as well as efforts of the resolution of the BNI Sharia's Business Unit side against the customer who did not settle funding when it is due (wanprestasi), the supporting factor and the factor that became the hindrance in the implementation of ar-rahn to BNI Sharia Business Unit. To be able to answer this problem, the writer used the method of bibliography research and juridical normative, supported with the interview. According to the research that was carried out, it was found that the initial capital that took the form of core capital to the BNI Sharia Business Unit came from conventional BNI. The regulation and the supervision of BNI Sharia Business Unit continue to be carried out by the Bank of Indonesia and government organization such as the Sharia National Council by placing Sharia Supervisor Council whereas towards giving ar-rahn was based on the Article number 8 commandment number 10, 1998. Resolution efforts if the wanprestasi's customer through the selling in a manner of good auction in the public or under the hands, but if in the later days should there be any dispute then it will be completed in a manner of the conference, arbitration or the court. Another supporting factor is the Muslim population which consists of 90% of the national population. However, good appraiser is hardly found in Indonesia."

"Tesis ini adalah hasil penetitian tentang preferensi nasabah dalam berhubungan dengan pegadaian syariah. Penelitian ini menggunakan Teori perilaku konsumen sebagai dasar penentuan variabel yang hendak diukur. Peneliti membagi dua kategori variabel yakni rasional-emosional dengan lima indikator variabel yakni keyakinan terhadap prinsip bunga bank, jarak (akses), pricing, kualitas pelayanan dan tujuan penggunaan dana. Kategori kedua adalah faktor demografi yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, agama, pendapatan.Data yang digunakan adalah primer dengan wawancara mendalam menggunakan kuisioner. Jumlah sampel 152 terdiri dari 75 responden dari pegadaian biasa dan 77 dari pegadaian syariah. Data yang diperoleh diuji menggunakan SPSS versi 10 dengan model regresi logistik. Regresi dilakukan dua kali masing-masing terhadap variabel rasional-emosional dan variabel demografi. Pemisahan regresi dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik karena dengan total variabel sebelas dan sampling terbatas dikuatirkan terjadi bias.Setelah diuji, hasil regresi menunjukkan keyakinan agama menjadi alasan utama responden memilih pegadaian syariah bersarna dengan variabel kualitas pelayanan dan tujuan penggunaan dana. Artinya, responden yang meyakini bunga bank haram, dan menghendaki pelayanan yang cepat dan mtidah serta memerlukan dana produktif cenderung memilih pegadaian syariah. Untuk faktor demografi, hanya gender yang signifikan secara statistik. Artinya nasabah perempuan memiliki kecenderungan untuk menggunakan jasa pegadaian syariah. Sedangkan, variabel agama, pekerjaan, pendapatan, usia dan tingkat pendidikan tidak signifikan. Variabel agama tidak signifikan karena tidak semua responden, sekalipun mereka Muslim, meyakini bunga bank atau bunga yang dikenakan di pegadaian sebagai sesuatu yang haram.

---

Based on the consumer theory, socio cultural background and benefit factors (accessibility, pricing, and service quality) affected consumer's choice. This research is going to analyze the consumer behavior of islamic rahn (gadai syariah). Islamic rahn is one of the division belong to Perum Pegadaian (one of the state-owned enterprises).

This research is used primary data with 152 samples that comes from islamic (77 samples) and conventional rahn (75 samples). To analyze the behavior, this research uses logistic regression with the customer's choice (islamic or conventional mortgage) as a dependent variable. The independent variables are the consumer's belief in the principle of riba, pricing, accessibility, service quality and the using of fund. For the second regression, this research has analyzed demographic reasons such gender, ages, religions, and educational background, occupation and the income. This research used two regressions with emotional-rational variable on the first and demographic for the second. This kind of regression is used only to get optimum report.

The research founded that only the belief, service and using of funds and gender that statistically significance at alpha 5 percent. It means that religious belief is the main reasons for the customers who come to islamic rahn coincide with service quality and using of fund for productive activities. The others are not significant. Of the second regression with demographic varibles, only one variable significant. Women have a bigger chance to prefer islamic rahn. Not all Moslem agree that interest that pegadaian charged to consumer as a kind of usury."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi masyarakat terhadap gadai syariah pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah (KCPS) Margonda Depok Tahun 2005.Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Depok, dengan sampel 250 responden yang terdiri dari 100 responden nasabah KCPS Margonda dan 150 responden masyarakat umum atau non-nasabah. Dengan menggunakan metode penelitian; Analisis deskriptif, yaitu untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif sedangkan untuk menganalisis data bersifat kuantitatif menggunakan Model Logit dan Model Diskriminan. Kedua model ini berfungsi untuk menganalisis peluang masyarakat mernilih KCPS Margonda dan variabel-variabel yang mempengaruhinya.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat umum atau responden non-nasabah tahu kehadiran KCPS Margonda namun tidak memanfaatkan dengan baik dengan alasan tidak tahu prosedur atau tata cara memperoleh pinjaman, tidak mempunyai emas dan berlian sebagai barang gadai (marhun), pegadaian syariah tidak berbeda dengan pegadaian konvensional, dan malu atau gengsi. Sedangkan bagi responden yang menggunakan gadai syariah KCPS Margonda dengan alasan karena tarif ijarah yang dikenakan terhadap sewa modal adalah murah, alasan agama (tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, SDM dan pelayanan sesuai syariah), dan karena dekat dengan rumah/tempat usahal/tempat kerja.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat kota Depok menggunakan gadai syariah KCPS Margonda berdasarkan Model Logit tidak berbeda dengan Model Determinan, yaitu: variabel Jenis kelamin, Agama, Pendidikan, dan Barak.Mengingat pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap gadai syariah masih rendah maka disarankan kepada Perum Pegadaian (sebagai induk pegadaian syariah) pada umumnya dan KCPS Margonda pada khususnya, untuk lebih intensif melakukan sosialisasi dan promosi gadai syariah di masyarakat melalui pameran dan bazar, seminar, kegiatan bakti sosial, dan ceramah, dengan fokus pada variabel-variabel yang mempengaruhinya.

---

This research is to understand public preference to syariah pawning in Syariah Pawning Branch Office (KCPS) Margonda Depok, 2005.

This research is done in Depok city area with 250 respondents, consist of 100 respondents are KCPS Margonda's customers, and 150 respondents are public and non-customers. This research use research method: Descriptive Analysis, that is to analyze qualitative data. While, analyze quantitative data use Logit Model and Discriminated Model. Both models are to analyze public opportunity to choose KCPS Margonda and their influenced variables.

The result of research can be concluded that most of public or non customer's respondents know the presented KCPS Margonda, but they do not utilize it well, because they do not know the procedure to borrow, and they do not have gold or diamond as pawning (manhunt), Sj'wiah pawning is not different with conventional pawning, and shame or prestige. While respondents use syariah pawning KCPS Margonda because of low Oral; rate charged to capital lease, religious reason (not contain usury, gharur. maisir, human resources and service based on .syariah), and near to their home/business/ workplace.

Factors influence public preference of Depok to use syariah pawning KCPS Margonda base on Logit Model are not different with Determinated Model, those are variabel or Sexual, Religion, Education, and Distance.

Considering that public knowledge and perception to syariah pawning is still low, so it is suggested for Pawning Firm (as syariah pawning headquarters) in general, and KCPS Margonda in particular, to do more intensive socialization and promotion of syariah pawning in public through exhibition, bazaar, seminar, social activities, and religious speech focused in influenced factors."

"Lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang di bawah kekuasaannya. Sehubungan dengan hal di atas beberapa permasalahan yang akan di cari jawabnya yaitu (1) Bagaimana Praktek pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Perum Pegadaian, (2) Apakah proses pelaksanaan gadai sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, (3) Apakah kendala yang dihadapi Perum Pegadaian cabang Depok dalam melakukan lelang barang jaminan gadai.Disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan hukum untuk memperoleh data sekunder, Alat yang penulis gunakan dalam pengumpulan data di lapangan adalah studi dokumen dan wawancara dengan informan yakni pejabat Perum Pegadaian serta staf dan pihak terkait yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) Pelelangan barang jaminan gadai di Perum Pegadaian terbagi atas beberapa tahap, yaitu : a. Pemberitahuan Lelang; b. Persiapan Lelang; c. Pelaksanaan Lelang; d. Tindakan setelah Lelang, (2) Debitur dapat meminta penundaan pelaksanaan lelang dengan dua cara, yaitu a. Mencicil sebagian utang atau b. Gadai ulang, (3) Debitur wajib melunasi sisa hutangnya apabila barang jaminannya yang dilelang, ternyata tidak mampu menutupi hutangnya dan debitur berhak atas kelebihan uang dari hasil lelang barang jarninan gadai miliknya, (4) Dalam prakteknya pelaksanaan lelang barang tersebut dimiliki beberapa hambatan, yaitu a. Proses pemberitahuan lelang yang tidak sampai pada pihak nasabah atau masyarakat; b. Berubah-ubahnya harga pasar terhadap barang jarninan yang menyulitkan dalam proses penaksiran oleh Perum Pegadaian, c. Kurang memadai dan representatifnya tempat pelelangan di Perum Pegadaian; dan d. Sulitnya pihak Perum Pegadaian dalam menjual Barang Sisa Lelang (BSL) atau barang jaminan gadai yang tidak laku dijual dalam pelelangan.

---

Pawn is given to guarantee a claim. Pawn application wa done by institution called pawn house. If the debtor negligent to pay pawn debt after the time limit, pawn haouse would do auction to the pawn object. Here the writer was interesting to discuss about auction application of pawn object caused by broken agreement in Pawn house Depok. The research was done in Pawn House Depok city using data source consosted of interview, observation and documentation.

For data conclusion, the eriter used qualitative analysis. From the research, there could be found that broken agreement in pawn agreement caused auction to the pawn object in Pawn house- Depok were: customer didn?t do the agreement at all; (2) customer did agreement but imperfect; (3) customer was late in paying pawn, so that the collateral would be sold by auction by the pawn house. Auction application in broken agreement at pawn agreement consisted of preparation, application according to the time limitation, and aucted material according to the number existed in form, and the last phase was calculation and payment. Things which could not be sold in auction would be considered as auction residue (Barang Sisa lelangBSL) which would be sold again in the next auction. Inhibition factors were: (1) the price in market; (2) physical condition; (3) the precious things price like gold, diamond, and jewelry were always changed all time. The supporting factors were: (1) assumption that the price would be cheaper; (2) the consumer had found the broken agreement risk. The writer here suggested Pawn House Depok City should be more flexible in handling pawn customer who broke their agreement. The customers should pay attention to the factors influenced the pawn house did auction based on broken agreement condition."

"Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Sesuai dengan landasan konsep rahn, pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan akad rahn dan akad ijarah ini antara lain mengenai pengaturannya, pelaksanaannya di Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok, dan apakah pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Kesimpulan dari tulisan ini antara lain pengaturan mengenai akad rahn dan akad ijarah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSNMUI/III/2002 Tentang Rahn Emas. Pelaksanaan akad rahn di Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok dilakukan dengan cara pihak pegadaian syariah menahan barang bergerak yang dalam hal ini hanya emas dan berlian yang dapat dijaminkan sebagai jaminan atas utang rahin. Prosedur untuk memperoleh pinjaman gadai tidak sesulit memperoleh pinjaman di bank. Sedangkan pelaksanaan akad ijarah dipungut untuk sewa tempat, pengamanan, dan pemeliharaan marhun milik rahin selama digadaikan. Besarnya jasa simpan yang dipungut tergantung dari nilai taksiran marhun dan lamanya barang disimpan. Pelaksanaan akad rahn dan akad ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok telah sesuai dengan Hukum Islam, karena dalam menjalankan usahanya pegadaian syariah hanya boleh bergerak sesuai dengan patokan yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Saran yang diberikan antara lain perlu segera dilakukan suatu pengakuan yang kuat terhadap kedudukan fatwa-fatwa MUI dan perlu dipertimbangkan pula pengukuhan kedudukan fatwa dalam tata urutan perundang-undangan. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pegadaian syariah. Dalam hal membuka kantor cabang baru, sudah seharusnya dibarengi pula dengan kesiapan seluruh personel SDM, fasilitas pengamanan kantor cabang, dan ketersediaan alat-alat kerja. "