Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prinsip Akuntansi Indonesia pada saat ini baru mengatur masalah pengungkapan transaksi anjak piutang dengan recourse; sehingga masalah perlakuan akuntansi anjak piutang diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk menghasilkan praktek akuntansi yang lebih baik, diperlukan suatu perbandingan dengan praktek akuntansi yang lain dan perbandingan dengan teori akuntansi. Hasil perbandingan tersebut dapat menjadi suatu input untuk menghasilkan informasi ekonomis mengenai anjak piutang yang lebih baik. Penulis menggunakan masing-masing lima buah sample perusahaan anjak piutang dan klien anjak piutang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan studi pustaka. Klien anjak piutang di Indonesia mengidentiftkasikan transaksi anjak piutang dengan recourse sebagai suatu kewajiban, sedangkan untuk anjak piutang tanpa recourse diidentifi kasikan sebagai suatu penjualan. Mereka mengukur piutang yang dijual sebesar nilai nominal piutang. Mereka memberikan pengungkapan untuk anjak piutang dengan recourse dalam dalam laporan keuangan. Perusahaan anjak piutang di Indonesia memperlakukan transaksi anjak piutang dengan dan tanpa recourse sebagai suatu penjulan. Perusahaan anjak piutang tidak memberikan pengungkapan yang spesifik dalam laporan keuangan. Standar akuntansi di Amerika Serikat yang mengatur masalah anjak piutang dengan recourse dari segi klien adalah SFAS No. 77 yang mengatur masalah perlakuan akuntansi, serta SFAS No. 105 yang mengatur masalah pengungkapan. SFAS No 77 mengidentifilcasikan suatu transaksi sebagai suatu penjualan atau suatu kewajiban tergantung pada situasi tertentu. Berdasarkan perbandingan dengan SFAS No. 77, praktek akuntansi anjak piutang di Indonesia berbeda dalam segala hal; ditinjau dari segi identifikasi, dan pengukuran. Perbandingan dengan SFAS No. 105 menunjukkan pengungkapan yang ada di Indonesia masih terlalu sederhana. SFAS No 77 banyak mengandung kelemahan-kelemahan ditinjau dari konsep akuntansi, kekonsistenen dengan standar-standar akuntansi yang lain, dan ruang lingkup yang kurang jelas. Dengan kata lain, SFAS No. 77 sebagai pembanding tidak memiliki dasar teoritis yang baik. Financial Accounting Standards Board seharusnya memperbaiki isi dari SFAS No 77 dan ficatan Akuntan Indonesia seharusnya cepat mengatur transaksi ini; mengingat makin berperannya transasksi ini dalam pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Selain transaksi anjak piutang dengan recourse dari pihak klien, praktek akuntansi yang lain yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan praktek akuntansi yang ada di Amerika Serikat dan Teori Akuntansi. "

"Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih dari 7% pada tahun 1989 dan 1990 merupakan indikator ekonomi yang menggembirakan, apalagi dengan menyimak pernyataan-pernyataan pemerintah yang menginginkan pertumbuhan ekonoini yang konstan sekitar 5?7% per tahun dengan tirigkat inflasi dipertahankan pada satu digit. Pertumbuhari ekonomi yang konstan dan stabil lebih mudah diikuti dilandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang melonjak-lonjak menakjubkan tetapi bersifat sementara. Dengan semakin berkembangnya kegiatan bisnis, peranan bank sebagai financial institution juga semakin besar. Bank sangat besar peranannya dalam menyediakan jasa-jasa keuangan bagi dunia usaha. Kebijaksanaan uang ketat (TMP = tight money policy) yang dilakukan pemerintah untuk mendinginkan mesin ekonomi yang overheated sedikit banyak mempengaruhi kemampuan bank untuk menyediakan dana bagi dunia usaha. Pasar Keuangan dunia juga masih mengalami overcrowding karena besarnya biaya transformasi dan liberalisasi sosial di negara-negara komunis. Untuk memperoleh pinjaman juga semakin sulit dengan adanya credit Crunch, yaitu keadaan dimana bank-bank semakin berhati-hati dalam memberikan kredit dan sernakin selektif dalam memilih nasabah. Hal tersebut juga disebabkan karena dunia perbankan harus memenuhi Capital adequacy ratio (CAR), yaitu perbandingan antara modal dengan asset sebesar 8%, yang disyaratkan oleh Bank of International Settlements. Di Indonesia, CAR perbankan harus mencapai 5% pada Maret 1992, 7% pada Maret 1993 dan 8% pada Desember 1993. Ketetapan agar Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak melebihi batas tertentu juga membuat pihak perbankan bersikap konservatif dan melakukan strategi konsolidasi. Tingkat kemacetan kredit yang tinggi telah mendorong banyak bank untuk menyalurkan dana yang mahal tersebut ke sektor?sektor yang relatif kecil resikonya. Bahkan ada kecenderungan bahwa bank-bank di Indonesia lebih suka membeli SBI yang tidak beresiko dari pada menyalurkan dananya untuk kegiatan bisnis dan investasi yang mempunyai resiko. Akibatnya pengendoran TNP yang dilakukan pemerintah tidak terasa efeknya bagi dunia usaha. Hal tersebut rnenyebabkan banyak perusahaan-perusahaan tidak mendapatkan cukup dana untuk melakukan ekspansi usaha ataupun sekedar mempertahankan operation activities mereka sehari-hari. Dengan semakin banyaknya transaksi bisnis yang menggunakan mekanisme kredit untuk pembayaran jasa atau produk yang telah dijual, fund shortage akan semakin terasa dan semakin besar efeknya terhadap kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Mengingat keterbatasan bank dalam pendanaan dunia usaha, kegiatan ANJAK PIUTANG (FACTORING) merupakan alternatif yang sangat menggembirakan bagi para pengusaha. Meningkatnya volume kredit yang berskala besar dengan kegiatan penagihannya yang dirasakan semakin rumit dan menyita waktu serta perhatian yang lebih intensif telah menyebabkan factoring mendapat tempat dan mendapatkan porsi bisnis yang semakin besar. Karya akhir ini dibuat untuk membahas peranan factoring dalam perekonomian Indonesia sebagai instrumen perangsang bagi dunia bisnis dan investasì, termasuk pemanfaatan factoring dalam meningkatkan kegiatan ekspor non-migas."

"Seiring berjalannya waktu, penggunaan mobile banking terus meningkat. Penggunaan mobile banking diprediksi akan terus meningkat, bahkan setelah pandemi Covid-19 berakhir. Hal ini membuat Menteri BUMN memutuskan untuk menggabungkan tiga bank Syariah di Indonesia menjadi satu untuk meningkatkan daya saingnya. Bank Syariah yang baru ini menggunakan sistem mobile banking dari sistem mobile banking salah satu anak perusahaan sebelumnya. Setelah penggabungan, terjadi peningkatan pengguna serta transaksi di Bank Syariah yang baru ini. Namun terlepas dari itu, masih banyak keluhan terkait UI/UX dari aplikasi Bank Syariah ini. Penelitian ini akan fokus pada evaluasi pengalaman pengguna dan mendesain ulang antarmuka pengguna aplikasi Bank Syariah ini. Evaluasi pengalaman pengguna diukur melalui 7 dimensi, yang terdiri dari, task success, time on task, lostness, error, Single Ease Question (SEQ), System Usability Scale (SUS), dan Retrospective Think Aloud. Hasil evaluasi user experience digunakan sebagai dasar untuk mendesain ulang desain antarmuka aplikasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna pada aplikasi ini.

---

Over time, the use of mobile banking continues to increase. The use of mobile banking is predicted to continue to increase, even after the Covid-19 pandemic has ended. This made the Minister of BUMN decide to merge three Islamic banks in Indonesia into one to increase its competitiveness. This new Syariah Bank uses the mobile banking system from one of its subsidiary’s previous mobile banking system. After the merger, there was an increase in users as well as transactions in this new Syariah Bank. However, apart from that, there are still many complaints regarding the UI/UX of this Syariah Bank’s Mobile application. This research will focus on evaluating the user experience and redesigning the user interface of this Syariah Bank’s Mobile application. User experience evaluation is measured through 7 dimensions, namely, task success, time on task, lostness, error, Single Ease Question (SEQ), System Usability Scale (SUS), and Retrospective Think Aloud. The results of the evaluation are used as the basis for redesigning the interface design of the mobile application to improve the user experience."

"Anjak piutang, khususnya anjak piutang dengan pemberian jaminan merupakan salah suatu lembaga pembiayaan dalam perdagangan, baik secara domestik maupun internasional. Dalam pengaturannya di Indonesia, anjak piutang tidak diatur secara khusus, sehingga dalam praktiknya perjanjian anjak piutang dapat mengacu dari kebiasaan yang ada di dunia perdagangan domestik maupun internasional. Konvensi UNIDROIIT mengenai lembaga anjak piutang UNIDROIT Convention on International Factoring dan Konvensi PBB mengenai pengalihan hak milik piutang dagang dalam perdagangan internasional United Nation Convention on the Assignment of Receivables in International Trade merupakan dua kebiasaan internasional yang mengatur mengenai lembaga anjak piutang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kedua konvensi internasional ini kemudian dibandingkan dengan pengaturan pada praktik di Indonesia, serta dilakukan analisis terhadap pertimbangan hukum Hakim melalui putusan pengadilan di Indonesia untuk melihat apakah Hakim dalam menimbang maupun memutuskan memperhatikan kedua konvensi internasional tersebut. Hasil analisis menunjukkan beberapa kesesuaian, yaitu para pihak yang beperkara, hak recourse, serta kewajiban untuk menotifikasi debitur, sedangkan ketidaksesuaian terlihat dari cara pengalihan piutang dagang.

---

Factoring, especially factoring with recourse is one of the common financial commercial methods, both domestically and internationally. In its regulation in Indonesia, factoring is not specifically regulated, so that practically factoring agreement can be referred to the customs of international trade. UNIDROIT Convention on International Factoring and United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade are two international customs regulating factoring. By using normative juridical research method, the two international conventions are then compared to the practical regulation in Indonesia, as well as an analysis of judge 39 s legal considerations through Indonesia courts 39 verdict. The analysis will examine whether the judge in weighing and deciding considered both the international convention or not. The analysis showed some conformity, namely the parties of factoring, recourse, and the obligation to notify the debtor, while the mismatch seen from the assignment of receivables."

"Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah membawa dampak yangbegitu besar terhadap sektor perbankan. Perbankan sebagai salah satu sendi perkonomianIndonesia menjadi terpuruk karena bank-bank yang ada ternyata tidak mempunyai tingkatlikuiditas yang sehat sebagai akibat dari banyaknya kredit macet yang tidak mampu dilunasioleh para nasabah debitur. Terpuruknya perbankan konvensional ternyata tidak diikuti olehperbankan syariah yang tetap kokoh menjalankan kegiatan usahanya. Sebagai pionir dalamperbankan syariah, Bank Muamalat Indonesia tetap bertahan di tengah badai krisis moneteryang melanda Indonesia dan mampu menawarkan berbagai produk pembiayaan syariahkepada masyarakat. Salah satu produk pembiayaan tersebut adalah pembiayaan ijarah, yangdiharapkan mampu menjadi pendorong bagi sektor usaha yang terkena dampak krisismoneter. Skripsi ini akan mengulas bagaimana landasan hukum pembiayaan ijarah menuruthukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, kemudian mengulas pula bagaimanapelaksanaan pembiayaan ijarah pada Bank Muamalat Indonesia dan apakah pelaksanaanpembiayaan ijarah tersebut telah sesuai menurut hukum Islam dan peraturan yang berlaku diIndonesia. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metodepenelitian kepustakaan yang menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen,dan juga menggunakan metode penelitian lapangan dengan alat pengumpulan data berupawawancara dengan nara sumber. Tipologi penelitian dari skripsi ini adalah penelitiandeskriptif analitis yang memberikan gambaran mengenai tinjauan yuridis pembiayaan ijarah.Pembiayaan ijarah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia pada dasarnya telahsesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik menurut hukum Islam maupun menurutUndang-undang Perbankan Tahun 1998, namun dalam kontrak baku pembiayaan ijarahtersebut ternyata masih terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan Fatwa Dewan SyariahNasional tentang Pembiayaan Ijarah. Agar prinsip syariah dapat dilakukan secara kaffah,maka Bank Muamalat Indonesia perlu melakukan revisi terhadap kontrak baku pembiayaanijarah tersebut."

"Seiring dengan keadaan perekonomian yang semakin ketat dengan adanya Kebijaksanaan Uang Ketat (Tight Money Policy) dimana kredit perbankan tidak lagi dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan adanya usaha anjak piutang yang merupakan salah satu alternatif lembaga pembiayaan, dapat dijadikan jalan keluar bagi para pengusaha untuk mengatasi masalah cas flow dan credit department suatu perusahaan dalam rangka meningkatkan aktivitas produksinya. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden R.I. no 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No 1251/KMK.O13/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, kegiatan factoring semakin banyak dilakukan. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya bank, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan anjak piutang yang memberikan fasilitas jasa anjak piutang. Akan tetapi kedua ketentuan di atas hanya mengatur mengenai perusahaan anjak piutang, tidak mengatur mengenai syarat-syarat dan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak serta hampir tidak mengatur kegiatan perusahaan anjak piutang. Di dalam K.U.H.Perdata sebenarnya ada pengaturan mengenai perjajian anjak piutang, akan tetapi perjanjian anjak piutang dalam K.U.H.Perdata berbeda dengan perjanjian factoring. Oleh karena itu, dasar hukum perjanjian factoring adalah asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 K.U.H.Perdata. Sebagai konsekwensinya, dalam praktek timbul bermacam-macam jenis perjanjian factoring, karena apapun boleh diperjanjikan asal tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan usaha anjak piutang tidak terlepas dari masalah-masalah yang timbul. Permasalahan yang timbul ini berdampak terhadap upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dalam skripsi ini akan dikemukakan empat upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan anjak piutang (factor) dalam menghadapi piutang yang tidak tertagih. Salah satu diantaranya adalah penyelesaian suatu sengketa melalui musyawarah atau perdamaian yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang dengan kesepakatan para pihak. Keadaan seperti ini menimbulkan pertanyaan sampai sejauh mana kepastian hukum penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan tersebut, sehingga mempunyai kekuatan mengikat para pihak untuk mentaatinya. Upaya hukum perusahaan anjak piutang melalui gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan negeri memberikan kelebihan-kelebihan dibandingkan melalui musyawarah atau perdamaian, karena keputusan hakim lebih mempunyai kekuatan mengikat dan kepastian hukum bagi para pihak untuk mentaatinya. Dan untuk memajukan perusahaan anjak piutang di Indonesia, juga untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang , kiranya masih diperlukan seperangkat peraturan yang secara khusus mengatur kegiatan anjak piutang tersebut."