Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Employee Stock Ownership Plan (ESOP) atau Programkepemilikan saham oleh karyawan merupakan program yangtelah lama dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan dinegara-negara maju. Selain dapat memperkuat strukturpermodalan dalam sebuah perusahaan, program ini jugabertujuan untuk meningkatkan rasa kepemilikan karyawanterhadap perusahaan yang pada akhirnya diharapkan dapatmeningkatkan kinerja karyawan dalam perusahaan demikemajuan perusahaan. Pemberian saham kepada karyawan dapatdiberikan sebagai bonus, atau sebagai pembelian secarasukarela dari karyawan, atau sebagai pilihan bagi karyawanuntuk membeli saham perusahaan dalam jangka waktu tertentudengan harga yang ditetapkan pada saat pemberian, ataudapat juga diberikan sebagai dana pensiun yang dikelolaoleh pengelola dana yang akan melakukan investasi padasaham perusahaan untuk kepentingan karyawan. Ada duaperaturan pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan ESOP diIndonesia:(1) Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang TanggungJawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan danPenjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Peraturan inimenjatahkan saham perusahaan sebanyak maksimal 10 % daripenawaran umum untuk dimiliki oleh karyawan; (2) PeraturanBapepam No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal tanpa HakMemesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Pelaksanaan programESOP pada PT Astra Internasional Tbk menggunakan peraturanyang kedua sebagai dasar pemberian saham pada karyawannya.Program ESOP pada PT Astra Internasional Tbk dilakukansebagai bagian dari langkah-langkah restrukturisasi utangPT tersebut. Program ESOP pada PT Astra Internasional jugabertujuan untuk meningkatkan rasa kepemilikan karyawanterhadap perusahaan yang akan meningkatkan kinerja karyawandan pada akhirnya berguna bagi kemajuan perusahaan. ProgramESOP terbilang masih baru dan belum memiliki pengaturansecara khusus di Indonesia. Padahal mulai banyak perusahaanyang menyadari kegunaan program ini dan mulaimelaksanakannya. Dengan segala keterbatasan pengaturanyang ada dalam pelaksanaan program ESOP, penulisan skripsi ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembaca."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan pada perusahaan publik di Indonesia serta melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan kebijakan MESA dan MESOP di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dari peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, termasuk pelaksanaan keterbukaan informasinya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menelusuri data dan bahan hukum yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan. Adapun kebijakan MESA dan MESOP dilaksanakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

---

Abstract This thesis is explaining about how employee stock ownership program is conducted by public companies in Indonesia and also analyzing MESA and MESOP policy of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk from capital market regulations, included its obligation of disclosure. The study was conducted through normative juridical method by tracing data and legal materials related to the title. The result of the study shows that until now there has not been any specified regulations yet regarding employee stock ownership program in Indonesia. For MESA and MESOP policy of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, they were conducted by complying capital market regulations."

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945. Kehadiran BUMN diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara. Guna memaksimalkan kegiatan usahanya, BUMN membentuk anak perusahaan. Hubungan antara anak perusahaan BUMN dengan BUMN induknya memunculkan berbagai pendapat yang berbeda mengenai status hukum keuangan dan kekayaan anak perusahaan BUMN, hal ini diperparah dengan adanya peraturan dan putusan pengadilan yang saling bertentangan dalam menafsirkan status keuangan BUMN dan anak perusahaan BUMN sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif untuk mengetahui bagaimana yang ideal berdasarkan teori hukum keuangan publik. Terdapat putusan dan peraturan produk hukum badan peradilan yang menganggap dikarenakan sumber uang sebagai penyertaan modal yang diberikan negara kepada BUMN merupakan uang negara (APBD) sehingga ketika BUMN membentuk anak perusahaan, maka keuangan anak perusahaan BUMN merupakan keuangan negara, namun ada juga putusan yang menganggap keuangan anak perusahaan BUMN bukan keuangan negara karena adanya transformasi status keuangan negara dan anak perusahaan sebagai badan hukum privat memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya.Anak perusahaan BUMN, badan hukum, kekayaan negara yang dipisahkan, status keuangan dan kekayaan, teori hukum keuangan publik.

---

State-Owned Enterprises (BUMN) were formed in order to carry out the mandate of the 1945 Constitution. The presence of State-Owned Enterprises is expected to contribute to the development of the national economy and state revenues. In order to maximize its business activities, State-Owned Enterprises form subsidiaries. The relationship between State-Owned Enterprises subsidiaries and State-Owned Enterprises gives rise to different opinions regarding the legal status of the finances and wealths of State-Owned Enterprises subsidiaries, this is exacerbated by conflicting regulations and court decisions in interpreting the financial status of State-Owned Enterprises and State-Owned Enterprises subsidiaries, causing legal uncertainly. This research uses normative juridical research to find out what is ideal based on the theory of public finance law. There are decisions and regulations on legal products of the judiciary which consider that because the source of money as capital participation provided by the state to State-Owned Enterprises is state money (APBD). When State-Owned Enterprises form subsidiaries, the finances of State-Owned Enterprises subsidiaries are state finances, but there is also a decision that considers financial State-Owned Enterprises subsidiaries are not state finances because of the transformation of state financial status and subsidiaries as private legal entities have their own wealths that are separate from the wealths of the shareholders."

"Penerapan stewardship code telah mendapatkan momentum global dalam mempromosikan kepemilikan bertanggungjawab, terutama dikalangan investor institusional. Belakangan, telah terjadi pergeseran fokus stewardship code untuk mempromosikan agenda lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dan memberikan insentif kepada pemegang saham pengendali untuk mengelola perusahaan dengan cara yang memaksimalkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, dan komparatif serta metode kualitatif, skripsi ini meneliti urgensi dan unsur yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan stewardship code guna meningkatkan kinerja LST dalam lanskap kepemilikan terkonsentrasi perusahaan terbuka di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menyoroti beberapa faktor yang menegaskan urgensi penerapan tersebut. Pertama, untuk mengatasi masalah tata kelola perusahaan yang berakar dari struktur kepemilikan terkonsentrasi. Kedua, untuk melengkapi penerapan standar tata kelola perusahaan nasional dan internasional, termasuk prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah diadopsi belakangan ini. Ketiga, untuk menarik investasi LST dan mendorong perkembangan jangka panjang pasar modal Indonesia. Keempat, untuk meningkatkan kinerja LST Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya. Terakhir, untuk mendorong kepatuhan perusahaan terbuka terhadap kewajiban LST melalui keterlibatan pemegang saham. Di sisi lain, unsur yang perlu dipertimbangkan dalam mengadopsi stewardship code meliputi definisi stewardship pemegang saham, pihak, prinsip dan pedoman, tingkat kepatuhan, dan badan pengatur. Pertama, stewardship pemegang saham perlu didefinisikan secara spesifik dengan menyertakan LST secara eksplisit. Kedua, pemegang saham pengendali perusahaan terbuka perlu ditetapkan terlepas dari jenis kepemilikannya, dengan menerapkan mekanisme signatory dan sistem tiering. Ketiga, prinsip dan pedoman perlu menekankan pengungkapan komprehensif tentang tanggung jawab stewardship pemegang saham dan pertimbangan LST. Keempat, tingkat kepatuhan yang dite perlu menggunakan pendekatan “terapkan dan jelaskan” untuk menekankan fokus pada implementasi dan hasil. Terakhir, badan pengatur harus merupakan badan berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan.

---

Penerapan stewardship code telah mendapatkan momentum global dalam mempromosikan kepemilikan bertanggungjawab, terutama dikalangan investor institusional. Belakangan, telah terjadi pergeseran fokus stewardship code untuk mempromosikan agenda lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dan memberikan insentif kepada pemegang saham pengendali untuk mengelola perusahaan dengan cara yang memaksimalkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, dan komparatif serta metode kualitatif, skripsi ini meneliti urgensi dan unsur yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan stewardship code guna meningkatkan kinerja LST dalam lanskap kepemilikan terkonsentrasi perusahaan terbuka di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menyoroti beberapa faktor yang menegaskan urgensi penerapan tersebut. Pertama, untuk mengatasi masalah tata kelola perusahaan yang berakar dari struktur kepemilikan terkonsentrasi. Kedua, untuk melengkapi penerapan standar tata kelola perusahaan nasional dan internasional, termasuk prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah diadopsi belakangan ini. Ketiga, untuk menarik investasi LST dan mendorong perkembangan jangka panjang pasar modal Indonesia. Keempat, untuk meningkatkan kinerja LST Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya. Terakhir, untuk mendorong kepatuhan perusahaan terbuka terhadap kewajiban LST melalui keterlibatan pemegang saham. Di sisi lain, unsur yang perlu dipertimbangkan dalam mengadopsi stewardship code meliputi definisi stewardship pemegang saham, pihak, prinsip dan pedoman, tingkat kepatuhan, dan badan pengatur. Pertama, stewardship pemegang saham perlu didefinisikan secara spesifik dengan menyertakan LST secara eksplisit. Kedua, pemegang saham pengendali perusahaan terbuka perlu ditetapkan terlepas dari jenis kepemilikannya, dengan menerapkan mekanisme signatory dan sistem tiering. Ketiga, prinsip dan pedoman perlu menekankan pengungkapan komprehensif tentang tanggung jawab stewardship pemegang saham dan pertimbangan LST. Keempat, tingkat kepatuhan yang dite perlu menggunakan pendekatan “terapkan dan jelaskan” untuk menekankan fokus pada implementasi dan hasil. Terakhir, badan pengatur harus merupakan badan berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan."

"ABSTRACTKredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membeli rumah, dengan Jaminan Hak Tanggungan di tanah dan bangunan yang dibeli. Namun, dalam jual beli rumah tanah dan bangunan masih dalam proses penyelesaian sertipikat serta pembangunan, sehingga belum dapat dibebani dengan Hak Tanggungan. Disetujui, bank tidak dapat memberikan fasilitas kredit kepada konsumen tersebut. Di sisi lain, pihak pengembang membutuhkan dana dari konsumen untuk melanjutkan proses pembangunan. Untuk mengatasi risiko kredit, pihak pengembang dan bank pun melakukan kerjasama mengenai pemberian jaminan pembelian kembalioleh pengembang. Akan tetapi, ketentuan tentang ketentuan garansi pembelian kembali sebagai Jaminan belum disetujui di Indonesia. Maka dari itu, skripsi ini membahas tentang kedudukan lembaga jaminan pembelian kembali ditinjau dari hukum Jaminan, yang disetujui dengan perjanjian jual beli rumah inden dengan fasilitas KPR antara PT. X, Y, dan Bank Z. Metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga membeli kembali jaminan muncul karena adanya kebutuhan praktik penjaminan di lembaga perbankan untuk mengisi kekosongan hukum. Jaminan pembelian kembali lembaga tidak dapat dikonfirmasimenyetujui baik sebagai Jaminan kebendaan, atau Jaminan peroranganDiharapkan telah diakui dalam hukum Jaminan. Meskipun demikian, beli kembali jaminan diterima tetap sebagai alternatif lembaga penjaminan.Membeli kembali jaminan sebagai alternatif penjaminan.

---

ABSTRACTHome Ownership Credit (KPR) is a credit facility that can be used by the community to buy a house, with a Mortgage Guarantee on the land and building purchased. However, in the sale and purchase of land and buildings the house is still in the process of completing the certificate and development, so it cannot be encumbered with Mortgage Rights. Approved, banks cannot provide credit facilities to these consumers. On the other hand, the developer requires funds from consumers to continue the development process. To overcome the credit risk, the developer and the bank also collaborated on providing repurchase guaranteesby the developer. However, the provisions regarding the conditions of the repurchase guarantee as a Guarantee have not yet been approved in Indonesia. Therefore, this thesis discusses the position of repurchase guarantee institutions in terms of the Collateral law, which is agreed to with the indent sale and purchase agreement with KPR facilities between PT. X, Y, and Bank Z. The research method in this thesis is juridical-normative research, and uses library materials such as primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study showed that institutions to repurchase guarantees arose because of the need for guarantee practices in banking institutions to fill legal vacuum. Agency repurchase guarantees cannot be confirmedagree either as a material guarantee, or an individual guaranteeExpected to be recognized in the Guaranteed law. Nevertheless, the repurchase guarantee is accepted as an alternative guarantee institution.Buy back guarantees as an alternative guarantee."

"PendahuluanSubyek Penelitian : Subyek penelitian ini adalah pengembangan dari masalah perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli rumah dari pengembang yang bermasalah. Permasalahan yang ditimbulkan pengembang, adalah masalah tanggung jawab pengembang sebagai badan hukum melakukan perbuatan melawan hukum terhadap konsumen pembeli rumah. Pengembangan permasalahan tersebut diharapkan dapat terciptanya perlindungan hukum bagi konsumen pembeli rumah, sesuai dengan rasa kelayakan dan keadilan. Pada penelitian ini sebagai subyek penelitian adalah meliputi sebagai berikut: a. Para pembeli rumah sebagai konsumen di kawasan pemukiman dan perumahan bagi golongan kelasa menengah kebawah di wilayah BOTABEK. b. Para pengembang sebagai perusahaan berbentuk badan hukum yang membangun kawasan pemukiman dan perumahan bagi golongan kelas menengah kebawah di wilayah BOTABEK. c. Subyek yang berkaitan erat dengan obyek penelitian, yaitu, Notaris/PPAT, Bank (BTN), YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Lembaga Penegak Hukum (Pengadilan), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Peinertintah Daerah (Pernda), diwilayah BOTABEK. Hasil Yang Diharapkan : a.Jangka Pendek Untuk jangka pendek diharapkan memperoleh penemuan -penemuan sebagai berikut : 1)Karekteristik jenis-jenis ketentuan perlindungan hukum untuk konsumen pembeli rumah. 2)Menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengembang sebagai badan hukum yang membangun pemukiman dan perumahan terhadap konsumen pembeli rumah. 3)Penentuan kriteria sebagai pola mengenai tanggung jawab pengembang pada penawaran, informasi, transaksi jual beli rumah kepada konsumen pembeli rumah. 4)Penentuan clasar/pedomen pembelian rumah oleh konsumen secara angsuran berupa ketentuan dalam kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara (BTN). 5)Menemukan kriteria dan klasifikasi yang telah ditemukan dan ditentukan YLKI tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengembang, pada penawaran serta penjualan rumah kawasan perumahan dan pemukiman terhadap konsumen pembeli rumah. 6)Menemukan Cara baru untuk mendeteksi tingkat kelalaian dan pelanggaran selain perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengembang, agar konsumen pembeli rumah dapat waspada dan lebih teliti dalam hal membeli rumah. 7)Mengefektifkan lembaga-lembaga yang berhubungan erat dengan permasalahan konsumen (terutasna pembeli rumah), seperti YLKI dan pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi konsumen pembeli rumah dengan tidak merugikan konsumen itu. 8)Menentukan suatu model konkrit dalam sistim perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli rumah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengembang. Penemuan model itu digunakan untuk uji coba pelaksanaan penerapan dan perlindungan hukum sebagai penegakan hukum bagi konsumen pembeli rumah, yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengembang. Model tersebut diharapkan pula dapat menentukan cara yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi konsumen pembeli, sehingga pengemang dapat memberikan tanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terhadap konsumen."

"Bank Indonesia sebagai satu lembaga negara yang bersifat independen memiliki tugas antara lain mengatur dan mengawasi bank. Tugas tersebut memiliki sasaran yaitu terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat. Terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat mensyaratkan ditaatinya asas-asas perbankan Indonesia, salah satunya asas Prudential Banking. Atas dasar pemikiran perlunya bank melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko usahanya, Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan perbankan baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang mengatur serta memberi pedoman bagi penerapan manajemen risiko bank.Peraturan-peraturan tentang penerapan manajemen risiko bank telah menetapkan tidak hanya substansi serta struktur kelembagaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen risiko bank, tetapi lebih dari itu peraturan-peraturan tersebut juga mengatur perihal tanggung jawab manajemen puncak bank untuk mendorong tumbuhnya budaya risiko di lingkungan internal bank yang dipimpinnya. Penerapan manajemen risiko bank oleh Bank Indonesia juga ditetapkan sebagai salah satu komponen penilaian tingkat kesehatan bank, serta sebagai salah satu syarat minimal yang harus dipenuhi bank dalam melaksanakan Good Corporate Governance.Pengawasan atas penerapan manajemen risiko bank adalah berupa pengawasan tidak langsung (off site supervision) melalui cara penilaian atas seluruh laporan-laporan yang wajib disampaikan oleh bank kepada pihak Bank Indonesia, namun dalam kerangka yang lebih luas apabila suatu bank mengalami permasalahan dalam tingkat kesehatannya serta terdapat dugaan terjadi suatu pelanggaran dalam pengelolaan risiko bank, maka pihak Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung (on site supervision) dengan menggunakan ketentuan penerapan manajemen risiko bank bersangkutan sebagai kriteria pemeriksaannya."

"Skripsi ini adalah sebuah karya ilmiah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai sebuah upaya untuk memperkuat sistem permodalan bank. Sejak diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Tunggal pada tahun 2006 sampai pada penyempurnaannya pada tahun 2012, bank-bank BUMN belum melakukan konsolidasi sebagaimana yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tersebut memberikan tiga opsi untuk memenuhi kebijakan kepemilikan tunggal, yaitu dengan merger atau konsolidasi, membentuk perusahaan induk di bidang perbankan, atau membentuk fungsi holding. Penelitian ini membahas kepemilikan saham Pemerintah atas keempat bank BUMN yang belum memenuhi ketentuan kepemilikan tunggal dan masing-masing opsi yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk diterapkan guna memenuhi ketentuan dalam PBI No. 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.

---

This research is a normative juridicial scientific work which refers to positive law or written norm laws. The background of this research is single presence policy which is issued by Bank Indonesia as an effort to strengthening the bank rsquo s capital system. Since the regulation been issued, State Own Banks have not consolidated as stipulated by Bank Indonesia. Bank Indonesia Regulation give 3 options to fulfilled the policy which are, merger or consolidation, establish Bank Holding Company, or through Holding Function. This research examines government rsquo s share on 4 state own banks which have not fulfill single ownership policy and each options which have been given by Bank Indonesia to be applied in order to fulfilled the provision in PBI No. 14 24 PBI 2012 regarding Single Ownership on Indonesia Banking."