Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan kemajuan zaman maka tindak pidana semakin berkembang. Contohberkembangnya Tindak Pidana itu adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (MoneyLaundering). Praktek Money Laundering sangat erat kaitannya dengan duniaPerbankan. Karena Bank menyediakan fasilitas-fasilitas canggih dalammelakukan transaksi-transaksi keuangan. Lebih diperkuat dengan adanyaketentuan rahasia bank yang tidak dapat mengungkapkan informasi mengenainasabah dan simpanannya menjadikan money laundering semakin berkembang.Atas dasar itu maka muncul pertanyaan apakah bank mempunyai pengecualianatas pengungkapan informasi mengenai nasabah tersebut? Dimanakah diaturrahasia bank tersebut dan bagaimanakah pengaturannya? Juga bagaimanakahpengecualian terhadap ketentuan rahasia bank ini?Dalam pembahasan tesis ini dijelaskan bahwa dalam ketentuan UU No. 10 Tahun1998 tentang Perbankan terdapat pengecualian dalam pengungkapan rahasia bankini apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang. Pengecualianpengecualianterhadap ketentuan kerahasiaan bank itu sendiri diatur dalam UUNo. 7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 21Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pengecualian yang diatur diluar UUPerbankan, seperti pengecualian terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),PPATK (Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan), BNN (BadanNarkotika Nasional) dll.Hasil dari penelitian menyarankan agar pengecualian terhadap ketentuan rahasiabank dapat diperluas lagi merambah ke lembaga-lembaga yang berhubungandengan Perbankan seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan) Bapepam (Badan Pengawas PasarModal), dan juga merambah dalam dunia Peradilan khusus seperti PeradilanMiliter dan Pengadilan Tata Usaha Negara. tidak hanya terhadap yang telahdipaparkan saja. Mengingat Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan TindakPidana yang bergerak dan selalu mengikuti zaman, maka dari itu hukumhendaklah lebih dulu mengaturnya.

---

ABSTRACTWith the progress of time, the crimes are growing too. For example is thedevelopment of the Crime of Money Laundering . Money Laundering Practice isclosely associated with the world of banking. Since the Bank provides advancedfacilities in conducting financial transactions. Further reinforced by the provisionsof the bank secrecy can not reveal the information about customers and theirsavings, this situation support the money laundering destiny.Based on that statement the questions are if the bank has an exception to thedisclosure of information about the customer? Where the regulated of banksecrecy and how its settings? Also how exceptions to bank secrecy provisions ofthis?In the discussion of this thesis is explained that the provisions of Law no. 10 of1998 there are exceptions to the disclosure of bank secrecy is if there is a reasonthat can be justified by law. Exceptions to the confidentiality provisions of thebank itself is set in the Law. 7 of 1992 jo. Act 10 of 1998, Law no. 21 Year 2008on Islamic Banking and exclusions set out the Banking Law, as an exception tothe KPK (Corruption Eradication Commission), PPATK (Centre for Researchand Analysis of Financial Transactions), BNN (National Narcotics Agency) etc.The results of this study suggest that exceptions to bank secrecy provisions couldbe more extended, penetrated into the institutions related to banking such as CPC(Audit Board), BPK (Financial and Development Supervisory Board) Bapepam(Capital Market Supervisory Agency), and it also resulted in world special courtssuch as Military Justice and the Administrative Court. not only the course that hasbeen presented. Given the Money Laundering is a Crime that moves and alwaysfollow the times, then let the law of the first set."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai suatu kebijakan baru terkait dengan kerahasiaan perbankan, yaitu pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk tujuan perpajakan Automatic Exchange of Information. Penelitian ini menganalisis persiapan yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan dalam menghadapi kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tantangan apa saja yang dihadapi lembaga perbankan terkait dengan persiapan kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini terkait dengan persiapan Bank adalah, terdapat beberapa persiapan yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan dalam hal ini Bank yaitu, melakukan benchmarking antar sesama Bank, melakukan identifikasi nasabah, serta menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis juga memiliki beberapa tantangan yang dhadapi oleh Bank yaitu, prosedur identifikasi nasabah yang rumit, Bank harus membuat laporan untuk beberapa negara yang warga negaranya terdaftar sebagai nasabah yang wajib dilaporkan di Bank yang bersangkutan, besarnya compliance cost untuk melaksanakan kewajiban baik dari sisi fiscal cost, time cost, dan psychological cost, dan tantangan lainnya adalah adanya kewajiban tambahan yang dibebankan kepada Bank yaitu terkait pelaporan nasabah domestik.

---

ABSTRACTThis research discusses about a new policy related to Bank secrecy, that is Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters. This research will focus on Bank rsquo s preparation in Relation with Automatic Exchange of financial Information in Tax Matters. In addition, this research also discusses the challenges faced by bank, related to the preparation. The research method used in this study is descriptive qualitative with qualitative data analysis technique. The result of this research shows that there are some preparations that have been done by Bank which are, performing benchmarking among fellow banks, performing due diligence process, especially customer identification, and submitting report to the Financial Services Authority. In addition, Automatic Exchange of financial Information in Tax Matters policy also poses several challenges faced by Bank that are, complicated customer identification procedures, the requirement of report by the banks to several countries whose resident are registered as customers, the huge amount of compliance cost to implement this policy in terms of fiscal cost, time cost, and psychological cost, and the existence of aditional mandatory imposed to the Bank, related to the reporting of domestic customers."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya perkara No. 92/Pdt.G 2016/PA.Mn yang berkaitan dengan rahasia bank yang di dalamnya terdapat kesulitan dalam pembukaan rahasia bank yang berkaitan dengan harta bersama sehingga rumusan masalahnya adalah mengenai mekanisme dalam membuka rahasia bank untuk pembagian harta bersama dan implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-X/2012 dalam P utusan No. 92/Pdt.G 2016/PA.Mn . Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang penulis dapatkan melalui kepustakaan yang terdapat juga perundangundangan, teori-teori hukum, dan wawancara sebagai sumber utama. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif, preskriptif, dan evaluatif. Simpulan yang didapat adalah mekanisme pembukaan rahasia bank harus merujuk kepada undang-undang perbankan dan putusan mahkamah konstitutsi dan kedua bahwa putusan No. 92/Pdt.G 2016/PA.Mn telah mengimplementasikan kedua ketentuan tersebut Namun sangat disayangkan bahwa pengecualian untuk pembagian harta bersama hanya terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-X/2012 yang saran dari penulis adalah perlunya memasukan pengecualian ke dalam Undang-Undang Perbankan

---

This thesis will discuss the regarding verdict no 92/Pdt.G/2016/PA.Mn that is related bank secrecy in which there are difficulties regarding information relating with bank secrecy hence, the research questions in this thesis are the mechanism in customer banking data in divorce cases related to joint marital property based on laws in Indonesia and the implementation of disclosure of bank secrecy in in verdict No. 92/Pdt.G/2016/PA.Mn compared to Constitutional Court Decision No. 64/PUU-X/201. The writing of this thesis uses a normative juridical research method that is reviewing through legislation and legal theories and jurisprudence that are relevant to the problems examined by the author. The author in writing this thesis uses secondary data, which is literature, legislations, legal theories, and interview as a primary source. The research specifications used by the author in writing this thesis are descriptive, prescriptive, and evaluative research. The conclusion obtained are that the mechanism for opening bank secrecy must refer to banking laws and the constitutional court's decision and secondly that decision No. 92 / Pdt.G 2016 / PA.Mn has correctly implemented the two provisions. However, the author suggests that the exception in bank secrecy principle is included in the new amendment of banking law to strengthen its legal status

"

"Negara-negara di seluruh dunia saat ini telah terlibat dalam pertukaran informasi dalam bidang keuangan secara otomatis untuk melawan penghindaran pajak. Hal ini yang menjadi dasar diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Tujuan Perpajakan. Latar belakang dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 seperti dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 yaitu upaya pemungutan pajak untuk kepentingan pembangunan nasional masih mengalami kendala baik yang berasal dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Menarik untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan, dan kemungkinan pelanggaran atas hak privasi yang diatur Undang-Undang Dasar 1945.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan terdapat perlindungan hukum yang yang ditawarkan aturan ini berupa pengamanan terhadap data nasabah yang dilaporkan oleh lembaga keuangan pelapor kepada Direktorat Jenderal Pajak terdapat beberapa bentuk, yaitu pemberlakuan enkripsi selama proses pengiriman data maupun penyimpanan, pemberlakuan Prinsip Kerahasiaan terhadap kegiatan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, review Global Forum OECD, dan mekanisme pengawasan internal oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Kementerian Keuangan. Selain perlindungan dan pengawasan yang telah disebutkan diatas, maka terhadap pelanggaran pasal Pasal 30 ayat (2) PMK-70/PMK.03/2017 seperti telah diubah dan ditambahkan oleh PMK-19/PMK.03/2018 akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 UU ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tujuan Hukum dari diberlakukannya aturan keterbukaan informasi untuk tujuan perpajakan pada dasarnya tidak melanggar hak privasi yang diatur oleh pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, namun aturan ini masih memiliki banyak kelemahan yang apabila tidak segera disempurnakan akan menimbulkan penyalahgunaan, atau kesewenang-wenangan dalam penerapannya.

---

Countries around the world today have been engaged in the automatic exchange of information in the financial field to combat tax evasion. This is the basis of the issuance of Law Number 9 Year 2017 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2017 on Access to Financial Information for Taxation Purposes. The background and objectives of Law Number 9 Year 2017 as described in the explanation of Law Number 9 Year 2017 namely the efforts of tax collection for the interests of national development are still experiencing constraints both derived from internal factors or from external factors. It is interesting to know how the form of protection, and the possibility of violations of privacy rights are regulated in the 1945 Constitution.This study uses normative legal research methods. The result of the research shows that there is protection offered by this rule. In the form of securing customer data reported by reporting agency to Directorate General of Taxation there are several forms, namely the application of encryption during the process of data transmission and storage, the application of Principles of Confidentiality to the access of financial information for tax purposes, OECD Global Forum Review and the internal mechanism control by the Directorate of Internal Compliance and Resource Transformation of Apparatus (KITSDA) of the Ministry of Finance. In addition to the above mentioned safeguards and controls, the violation of Article 30 paragraph (2) of PMK-70 / PMK.03 / 2017 as amended and added by PMK-19 / PMK.03 / 2018 shall be liable to criminal in accordance with the provisions in Article 41 of the Law on General Provisions and Tax Procedures is Law Number 16 Year 2009. The Legal Objectives of the enforcement of information disclosure rules for tax purposes do not in essence violate the right to privacy regulated by article 28F of the 1945 Constitution, but this rule still has many weaknesses that if not immediately perfected will cause abuse, or arbitrariness in its application."

"Perlindungan data nasabah di sektor perbankan merupakan hak yang dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Nasabah bersedia memberikan data pribadi mereka kepada bank sebagai imbalan dari pemanfaatan produk dan/atau layanan yang diberikan oleh lembaga tepercaya ini. Pada kenyataannya, ada kekhawatiran terhadap keamanan data konsumen karena peningkatan kasus data pribadi yang dijual secara ilegal atau pemberian data konsumen kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan. Berbagai pertanyaan pun muncul tentang apakah bank juga pernah mengungkapkan data nasabahnya secara tidak sah kepada pihak ketiga dan apakah bank sebenarnya diizinkan oleh hukum untuk mengungkapkan data dan/atau informasi terkait nasabahnya kepada pihak ketiga. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perlindungan data nasabah di sektor perbankan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengambil pendekatan yuridis-normatif yang akan menelaah berbagai undang-undang dan peraturan serta literatur yang juga akan didukung oleh wawancara untuk menganalisis masalah penelitian ini dalam praktik. Undang-undang dan peraturan seputar perlindungan data nasabah pada dasarnya mengizinkan bank untuk memberi keterangan terkait data nasabahnya kepada pihak ketiga, namun hanya diizinkan dalam kondisi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya oleh ketentuan perundang-undangan terkait. Penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana kebijakan dan prosedur bank berperan penting dalam praktik atas pemberian data nasabah ke pihak ketiga.

---

Customer data protection in the banking sector is a right guaranteed by various laws and regulations such as Law No. 7 Year 1992 as amended by Law No. 10 Year 1998 regarding Banking and the Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 regarding Consumer Protection in the Financial Services Sector. Essentially, customers are willing to give their personal data and/or information to banks in exchange for the ability to utilize the products and/or services provided by these trusted institutions. In reality, there seems to be growing concerns for the safety of consumerdata due to the increase in cases of personal data being sold illegally or even the sharing of consumer data to third parties without the prior consent of the concerned individual. The banking sector has also met its fair share of questions on whether banks are revealing its customer data unlawfully to third parties and whether banks are permitted by law to disclose data and/or information regarding its customers to third parties. In order to address this issue, it is important to examine the applicable legislations regarding customer data protection in the banking sector. Therefore, this research will take a juridical-normative approach that will examine various laws and regulations as well as literatures which shall also be supported by an interview to analyze the issue of this research in practice. The laws and regulations regarding customer data protection ultimately allow banks to share its customers’ data and/or information to third parties, however it is only permitted under specific conditions which have been predetermined by relevant statutory provisions. This research also reveals how a bank’s policies and procedures play a significant role in the lawful practice of sharing customer data."