Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas sistem Scripless Trading (perdagangan tanpa warkat) yang diterapkan oleh Pemerintah guna mengantisipasi berbagai kelemahan sistem perdagangan dengan warkat yang dipergunakan sebelumnya dalam perdagangan Efek di Pasar Modal Indonesia. Khususnya mengenai efektivitas dan legalitas sistem Scripless Trading dibandingkan sistem perdagangan dengan warkat dalam perdagangan Efek di Pasar Modal, serta upaya apabila terjadi kegagalan dalam penyelesaian transaksi Efek melalui sistem Scripless Trading. Kesemuanya ini dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal, baik Undang-Undang maupun peraturan BAPEPAM-LK yang mengaturnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis-normatif dan studilapangan melalui wawancara, dengan menggunakan sumber primer, sekunder, dan tersier serta analisis data secara kualitatif. Sistem Scripless Trading terbukti lebih efektif dibandingkan perdagangan dengan warkat dalam perdagangan Efek di Pasar Modal, karena seluruh proses perdagangan Efek telah dilakukan secara elektronik, sehingga penyelesaian transaksi lebih cepat dan tepat waktu, sertamengurangi resiko warkat saham hilang, rusak, ataupun palsu. Konfirmasi tertulis yang diberikan oleh KSEI kepada setiap nasabah merupakan bukti kepemilikan Efek yang sah (legal) karena telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegagalan penyelesaian transaksi Efek melalui sistem Scripless Tradingakan ditanggulangi dengan cepat oleh KPEI dan KSEI.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Scriptless Trading system applied by theGovernment in order to anticipate various weaknesses of the previously used script based trading system in the Securities trade in the Indonesian Capital Market. Especially regarding the effectiveness and legality of Scriptless Trading system if compared to the script based trading system in the Securities trade in the Capital Market, as well as the efforts if there is any failure in the settlement ofSecurities transaction through Scriptless Trading system. All of these are analyzed based on the regulations in the Capital Market sector, both the Law and regulations of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board which stipulate such matter. Whereas the research method being used is juridicalnormative legal research and field study through interview, by using primary, secondary and tertiary sources as well as qualitative data analysis. ScriptlessTrading system is proven to be more effective if compared to script based trading in the Securities trade in the Capital Market, because the entire Securities trading process is conducted electronically, therefore, the settlement of the transaction is prompt and punctual, as well as reducing the risk of lost, damaged or false share certificates. Written confirmation provided by the Indonesian Securities Central Custody (KSEI) to each customer constitutes the legal evidence of ownership over Security because it has fulfilled the requirements in accordance with the prevailing regulations. Failure for the settlement of Securities transaction through Scriptless Trading system will be promptly overcame by the Indonesian SecuritiesClearing and Settlement (KPEI) and the Indonesian Securities Central Custodian (KSEI)."

"Dewasa ini pasar modal telah melaksanakan transaksi efek melalui media elektronik tanpa diikuti penyerahan fisik efek (paperless transaction). Efek dikonversi menjadi catatan elektronik yaitu diubah ke dalam bentuk kode-kode tertentu yang disebut Isin Codification System. Akibatnya transaksi efek hanya dapat dilakukan melalui komputer, sehingga tidak ada bentuk formal pengalihan efek. Pengalihan kepemilikan efek dilakukan dengan melakukan pemindahbukuan efek diantara satu rekening efek dengan rekening efek lainnya melalui suatu jaringan komputer (elektronic book entry settlement). Hal ini dikenal sebagai perdagangan efek tanpa warkat (scripless trading). Transaksi akan terjadi pada saat match order yang kemudian dilanjutkan dengan proses settlement. Match order dapat dianalogikan sebagai kesepakatan mengenai jumlah dan jenis saham, harga serta tanggal penyelesaian transaksi bursa. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1458 juncto Pasal 613 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana hak kepemilikan atas saham baru akan beralih setelah ada penyerahan secara nyata yaitu dengan membuat akta penyerahan balk berupa akta otentik atau akta bawah tangan. Efek tanpa warkat tersebut pada prinsipnya dapat diagunkan seperti melalui lembaga gadai. Pelaksanaan agunan saham diatur dalam Surat Edaran KSEI Nomor KSEI-0101/DIR/0101 tertanggal 15 Januari 2001. Apabila saham dalam status digadaikan maka saham tersebut harus dikuasai oleh Kreditur dan/atau kuasanya. Dalam mekanisme scripless trading, KSEI merupakan kuasa dari Kreditur untuk menjalankan haknya sebagai penerima gadai yang harus menguasai obyek gadai dalam rangka memenuhi asas inbezitstelling. KSEI selanjutnya akan memblokir saham yang berada dalam status gadai agar saham tersebut tidak dapat ditransaksikan. Gadai hanya dapat dicabut apabila terdapat permohonan pencabutan status gadai dari Kreditur sebagai penerima gadai dan/atau Debitur sebagai kuasa dari penerima gadai."

"Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap peran Insider dalam terjadinya suatu kegiatan Insider Trading yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal, dengan melakukan perbandingan terhadap penegakan hukum di Pasar Modal di Indonesia dengan di Singapura. Pengaturan yang berlaku saat ini mengenai Insider Trading di Indonesia belum pernah mengalami perubahan seperti layaknya pengaturan yang berlaku mengenai Insider Trading di Singapura, menyebabkan terbatasnya ruang lingkup pengaturan Insider Trading di Indonesia, dan besarnya peran Insider terhadap suatu kegiatan Insider Trading dapat ditindak sebagai pelanggaran hukum atau tidak. Adanya pembahasan kasus terhadap Vincent Rajiv Louis dimana Vincent Rajiv Louis merupakan seorang pelaku Insider Trading yang memiliki inside information dan melakukan transaksi namun bukan merupakan Insider maupun Tippee, ketika diteliti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia tidak terjerat hukum, karena Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tidak mengatur penegakan hukum terhadap pihak pelaku transaksi yang bukan merupakan Insider. Sementara, Securities and Futures Act di Singapura dapat menghukum Vincent Rajiv Louis, dalam bentuk Civil Penalty yang dikenakan oleh MAS. Dalam penegakan hukum terhadap Insider Trading, Undang-Undang Pasar Modal belum bisa memfasilitasi Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas penegak hukum karena sudah ketinggalan zaman dan tidak mengandung asas yang tepat agar dapat membuat undang-undang itu dijalankan secara efektif oleh OJK.

---

This study discusses concerning the legal perspective on the role of Insider in Insider Trading activities that violates the prevailing laws and regulations in the Securities Law, by comparing the law enforcement in Indonesia and Singapore in the Capital Market. The current prevailing securities law in Indonesia has not been modified and revised like the prevailing securities law in Singapore, resulting in the limited scope of the regulations concerning Insider Trading in Indonesia, and a big role of Insider in regards to whether an Insider Trading activity can be punished as a violation of law or not. The analysis on the Vincent Rajiv Louis case, in which Vincent Rajiv Louis is a culprit of Insider Trading, however he is not an Insider nor a Tippee, when analyzed by the prevailing laws and regulations in Indonesia cannot be punished, because the Securities Law in Indonesia does not regulate regarding violations conducted by parties other than Insiders. Meanwhile, Securities and Futures Act in Singapore was able to punish Vincent Rajiv Louis in form of Civil Penalty, carried out by MAS. In law enforcement against Insider Trading, the Securities Law in Indonesia has yet to be able to facilitate the Otoritas Jasa Keuangan as the law enforcement authority because it is out of time, and does not consist of the up-to-date principles that will be able to make the securities law effectively carried out by OJK."