Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lippo Group that has conveyed their business lines of PT Lippo e-Net from insurance to technology of information was not run smoothy. It's reasoned by the management attitudes of PI Lippo e-Net that giving inconsistent toward public expose moment. Jakarta Slack Exchange authority then doing investigation and resulted conclusion that the company management did inconsistent exposes to public. The impact of those conduct has ensued uncertainty to public by vague informations. The author scrutinizes that under Indonesian Stock Exchange Law the company has done corporation crime. The company has performed misleading or imprecise informations that had been preferenced as window dressing to invite their investors."

"Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti di Pasar Modal. Keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa Pasar Modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan informasi bagi investor, sehingga secara rasional mereka dapat mengambil keputusan dalam pembelian dan penjualan saham. Informasi di Pasar Modal sangat rentan untuk menjadi obyek kejahatan.Dalam penyusunan tesis ini akan dikaji suatu kasus yang berkaitan dengan informasi yang menyesatkan dengan mengambil contoh laporan dari PT. Lippo e-Net. Kasus PT. Lippo Life Tbk., yang melakukan perubahan bisnis inti dari bidang usaha industri asuransi jiwa, kemudian berubah nama menjadi PT. Asuransi Lippo e-Net, dimana harga sahamnya melambung, akan tetapi kemudian turun lagi. Sehingga terjadi kesimpangsiuran informasi di Pasar Modal mengenai perusahaan PT Lippo Life Tbk.Dengan adanya informasi yang tidak akurat, jelas, dan objektif mengenai perpindahan bisnis inti yang dilakukan oleh PT Lippo Life Tbk, menyebabkan fluktuasi harga saham, pihak Lippo diperkirakan mengambil keuntungan sendiri. Sampai pada akhirnya pihak Bapepam meminta pihak Lippo e-Net untuk mengulang kembali public expose-nya.Penulis menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tesis ini, yaitu penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang dapat menemukan fakta yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dari penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan utama bahwa keaktifan Bapepam sebagai regulator Pasar Modal, untuk mengungkapkan informasi yang diperoleh baik pada saat melakukan proses pemeriksaan maupun pada saat melakukan proses penyidikan, sangat diharapkan dan dibutuhkan guna menegakkan prinsip keterbukaan di bidang Pasar Modal di Indonesia."

"Sebagai perusahan yang berkembang diindustri media informasi seperti televisi, radio dan media cetak, PT.Media Citra Nusantara Tbk (PT.MNC), selanjutnya melakukan suatu langkah corporate action yaitu melakukan penawaran umum atas saham miliknya melalui pasar modal di Indonesia pada tanggal 15, 18 dan 19 Juni 2007. Adapun jumlah dana yang akan terserap sebesar Rp3.712.500.000.00 (tiga triliun tujuh ratus dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan harga penawaran saham dalam prospektus sebesar Rp900.00 (Sembilan ratus rupiah). Penawaran umum yang dilakukan oleh PT.MNC ini kemudian mendapat sambutan yang baik oleh para investor dengan membeli saham PT.MNC tersebut, namun ada seorang investor yang merasa dirugikan atas pembelian saham PT.MNC tersebut, dimana investor tersebut menggangap telah terjadi pelanggaran dalam prinsip keterbukaan informasi pada prospektus yang dibuat oleh PT.MNC yang mengakibatkan turunnya nilai saham PT.MNC. Selanjutnya oleh investor dilakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2011. Dalam bahasan tulisan ini, akan dibahas apakah penawaran umum PT.MNC telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta apa yang dimaksud dengan suatu prospektus yang menyesatkan di Pasar Modal dan bagaimana cara investor mendapatkan perlindungan hukum akibat prospektus yang menyesatkan.

---

As a company that develops information media such as television, radio and printing media media, PT.Media Nusantara Citra Tbk(PT.MNC), perform a step further corporate action is to do his initial public offering of shares through the capital market in Indonesia on the 15th, 18th and June 19th, 2007. The amount of funds that will be absorbed by Rp3.712.500.000.00 (three trillion seven hundred and twelve billion five hundred million rupiahs ) at the offering price of shares in the prospectus is Rp900.00 (Nine hundred rupiahs). Initial Public Offering made by this PT.MNC then received a good reception by investors to buy shares of PT.MNC on this Initial Public Offering, but there is an investor who feels aggrieved over PT.MNC purchase of shares, where this investor consider there is a breach in the principle of full disclosure information in the prospectus prepared by PT.MNC resulting drop in share value of PT.MNC. This Investor then conducted a lawsuit to Central Jakarta District Court in 2011. In the discussion of this paper, we discuss whether PT.MNC Initial Public Offering in accordance with existing regulations, as well as what is meant by a misleading prospectus in the Capital Market and how investors obtain legal protection due to a misleading prospectus."

"Keuntungan yang ditawarkan oleh pasar modal menarik banyak pihak untuk ikut terlibat didalamnya. Baik dari individu maupun dari institusi. Hal ini seperti yang terjadi dengan PT Adaro Energy Tbk, dimana mereka berkeinginan untuk masuk kedalam pasar modal dengan upaya mereka melakukan Initial Public Offering yang dilakukan pada pertengahan tahun 2008. Pada perkembangannya, proses IPO Adaro ini mengalami hambatan-hambatan, yang salah satu diantaranya adalah dengan tidak dikeluarkannya pernyataan efektif oleh Bapepam terhadap pernyataan pendaftaran yang dilakukan Adaro. Tindakan ini dilakukan karena ditemukannya kekurangan atas informasi yang dicantumkan didalam prospektus yang diajukan oleh Adaro. Dan seperti yang kita tahu bahwa mekanisme pasar modal sangat bergantung kepada tersediannya informasi, karena harga suatu saham yang diperdagangkan di pasar modal sangat bergantung kepada tersediannya informasi di pasar modal. Untuk menghindari kerugian yang akan dihadapi oleh calon investor yang akan berinvestasi terhadap saham Adaro, maka diperlukan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap calon investor yang diberikan oleh pasar modal."

"Perkembangan dunia periklanan sekarang ini memang Iuar biasa. Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan barang danlatau jasa sangat membutuhkan informasi yang benar dan tepat mengenai barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya. Oleh karena iklan merupakan media positif bagi konsumen untuk memperoleh informasi guna dapat melakukan perbandingan antar produk, sehingga harus dicegah hal-hal yang dapat menimbulkan ekses yang cenderung memasukkan unsur-unsur negatif yang bersifat tidak benar dan menyesatkan. Tiga butir permasalahan tesis ini adalah (1) Bagaimanakah Pengaturan terhadap keberadaan ikian mengenai peran dan fungsinya dalam transaksi konsumen dengan produsen, (2) Apakah bentuk dari iklan-iklan yang menyesatkan konsumen, (3) Sejauh mana pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat informasi iklan yang menyesatkan.Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif dengan menitikberatkan penelitian ini terhadap data sekunder. Penelitian ini diperkuat dengan mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dan pengaturan terhadap keberadaan iklan-iklan menyesatkan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa (1) Dalam transaksi konsumen dengan produsen, iklan memiliki peranan yang sangat panting, (2) Batasan-batasan terhadap iklan yang menyesatkan konsumen, (3) Perlunya kepastian terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha akibat informasi iklan yang menyesatkan.Hasil penelitian dalam tesis ini memperkuat Aumsi tersebut, dimana mengenai informasi iklan yang menyesatkan sangat memberi pengaruh bagi Perlindungan Konsumen.Dengan melihat kenyataan-kenyataan diatas, penulis beranggapan bahwa dalam keadaan seperti ini sangatlah diharapkan peran hukum untuk menertibkan proses periklanan yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Akhirnya demi terciptanya keseimbangan dalam transaksi knnsumen dengan produsen melalui Periklanan diharapkan dengan adanya ketentuan-ketentuan tentang Periklanan seperti Tata Krama dan Tata Cara Periklanan di Indonesia serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun ketentuan peraturan yang ada, maka selain dapat menertibkan proses perildanan juga setidaknya dapat mencegah para pelaku usaha maupun perusahaan periklanan dalam melakukan suatu tindakan penyampaian informasi menyesatkan yang dapat merugikan konsumen."